TANJUNG REDEB – Penandatanganan kerja sama sudah dilakukan. Perayaan Hari Jadi ke-64 Kabupaten Berau dan ke-207 Kota Tanjung Redeb, beberapa waktu lalu, menjadi hari penting dalam program Berau Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Berau.

Pada upacara puncak peringatan di Lapangan Pemuda Jumat (15/9) lalu, Bupati Berau Muharram, Direktur Operasional PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Wakil Ketua II Baznas Kaltim Fariddhotul Islam, Komisoner Baznas RI Nana Mintarti, dan Ketua Baznas Berau Radjudin Abdurachman, bubuhkan tanda tangan untuk pembangunan Rumah Sehat Baznas.

“Alhamdulillah, Rumah Sehat tanpa kasir yang kami canangkan dua tahun terakhir ini sudah terlihat progresnya. Lokasi pembangunannya di samping Klinik Baitul Hikmah,” kata Radjudin.

Ditarget akan selesai pembangunannya pada perayaan HUT Berau dan Tanjung Redeb tahun mendatang, pembangunan fisik dan alat kesehatan disanggupi PT Berau Coal melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Sedangkan untuk operasional nantinya, disokong oleh Baznas RI, Baznas Berau dan Baznas Provinsi.

“Keikutsertaan Baznas Kaltim dalam operasional Rumah Sehat kita, berdasarkan hasil Rakor (rapat koordinasi) sebelumnya,” sambung dia.

Penetapan di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – dikarenakan baru ada satu rumah sakit pelat merah dr Abdul Rivai. Pasien juga sering kali membludak. Tidak seperti di lokasi lain, Samarinda misalnya. Sudah ada beberapa rumah sakit yang dapat melayani pasien secara maksimal.

Seperti tagline-nya, Rumah Sehat Baznas nantinya akan melayani para mustahik zakat secara cuma-cuma. Sehingga, masyarakat tidak mampu pun akan merasakan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sebab kesehatan punya nilai investasi yang sangat implikatif, karena akan bermuara pada kebangkitan produktivitas masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

Untuk diketahui, Rumah Sehat Baznas adalah salah satu program unggulan Baznas sebagai lembaga pemerintah non struktural yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Guna memeratakan akses kesehatan dan pengobatan bagi warga tak mampu.

Di samping itu, pendiriannya juga sejalan dengan upaya perwujudan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (humasbaznas/app)

Sumber: prokal.co

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan umum, di mana infeksi sangat rentan terjadi. Karena itu, RS PMI Bogor terus meningkatkan pencegahan pengendalian infeksi (PPI), khususnya infeksi yang menyebar melalui udara atau airborne infection. Kemarin (2/10), manajemen rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pajajaran itu, melakukan penandatanganan penggunaan sistem tata udara Hepa Filter dari Swiss.

Direktur Rumah Sakit PMI dokter Yuliantini MARS mengungkapkan, RS PMI Bogor berkomitmen untuk terus melindungi pasien, pekerja medis maupun pengunjung, dari paparan infeksi yang menyebar melalui udara. “Sehingga penyempurnaan sistem tata udara menjadi penting dari prosedur dan standar kebersihan udara rumah sakit modern,” ujarnya.

Menurut Yuliantani, dasar pemilihan penggunaan teknologi Swiss dilakukan dengan sistem seleksi ketat. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS PMI yang diketuai oleh dr Nancy Sovira melakukan uji di ruang-ruang kritikal. Selain itu, unit tersebut harus pernah teruji dalam menghadapi wabah epidemi. Serta memiliki hasil uji akademsi dan medis terhadap infeksi-infeksi nosokomial.

Wakil Direktur Umum dr Mochamad Arfan Faturrachman menambahkan, pihaknya secara konsisten memberikan pelayanan paripurna secara komprehensif, pelayanan penyembuhan (kuratif) dan usaha-usaha dalam pencegahan (preventif). “Yang kesemuanya itu sesuai dengan konteks peningkatan mutu layanan dan keselamatan kesehatan kerja,” imbuhnya.

Keputusan penggunaan sistem filtrasi udara dari Swiss, disambut gembira oleh perwakilan perawat IPCN RS PMI Bogor, N Firmansyah. Menurutnya, tenaga kesehatan tentunya sangat berisiko tinggi terkena paparan infeksi. “Saya mewakili perawat RS PMI sangat berterima kasih atas kebijakan ini, karena tidak semua rumah sakit memiliki sistem perlindungan yang digunakan di RS PMI,” tukasnya.

Sementara itu, Mario Nelwan, perwakilan Prinsipal Penyedia Solusi Tata Udara dari Swiss untuk Wilayah Indonesia, mengatakan bahwa teknologi ini sudah digunakan di banyak rumah sakit di seluruh dunia. “Contohnya, otoritas rumah sakit Hongkong, yang sampai dengan hari ini menggunakan teknologi kami untuk di-install di hampir 150 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di bawah otoritasnya,”ujar Nelwan.

Pihaknya, kata dia, juga dipercaya oleh otoritas rumah sakit Hongkong karena prestasi memberikan perlindungan pada saat wabah SARS tahun 2003 dan 2008. Selain itu, mereka juga memiliki jurnal medis dan jurnal akademis.

Yang kesimpulannya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (science), secara medis dan akademis, dan biasanya dipakai sebagai tolok ukur ketika memilih solusi dari suatu produk. “Untuk Indonesia, kami sudah diuji oleh Persatuan Pengendalian Infeksi RS Pasar Rebo. Terhadap efektivitas filter hepa pada paparan Aspergillosis, MRSA, SARS, TB, asma, alergi dan lain-lain,” tukasnya.(wil/*)

Sumber: radarbogor.id

Purworejo — Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berencana membangun sebuah rumah sakit berlantai 7. Direncanakan pembangunan rumah sakit yang akan berlokasi di sebelah barat patung Jenderal Oerip Sumohardjo (Patung Kuda) Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip tersebut akan memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada wisuda XIII dan angkat sumpah Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Purworejo di Gedung Wanita Purworejo, Sabtu (30/09/2017) silam.

Yuli Hastuti mengatakan, akan dibangunnya rumah sakit modern itu selain meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purworejo, juga untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Pak Bupati dan saya sudah lama berencana membangun rumah sakit. Nantinya rumah sakit type C itu bisa memiliki keunggulan, misalnya spesialis mata atau yang lainnya,” katanya kala itu.

Dikatakan Yuli, adanya rumah sakit anyar itu diharapkan bisa menampung tenaga kerja warga Purworejo seperti lulusan Akper ini dan lulusan tenaga kesehatan lainnya dari Purworejo.

“Untuk perekrutannya, tetap melalui proses kompetensi agar rumah sakit benar-benar memiliki sumberdaya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia juga memohon doa semua masyarakat Purworejo, untuk merealisasikan pembangunan rumah sakit Type C. Karena di tingkat Kabupaten Purworejo belum memiliki Rumah Sakit Type C.

“Mudah-mudahan tidak lama lagi, syukur-syukur bisa dimulai pembangunannya pada pertengahan 2018 mendatang, untuk itu mohon doanya agar semua bisa terlaksana dengan lancar,” pungkasnya.

Sumber: sorot.co

Pada hari orang lanjut usia internaSional atau International Day of the Older Person, yang jatuh setiap 1 Oktober, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan diperlukannya pendekatan baru pada penyediaan layanan kesehatan untuk orang lanjut usia (lansia). WHO menekankan pentingnya peran puskesmas dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kader kesehatan masyarakat.  Dalam rangka menjaga kesehatan lansia sehingga mereka bisa hidup sehat lebih lama lagi. Selain itu, ditekankan juga pentingnya mengintegrasikan pelayanan kesehatan untuk berbagai kondisi.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO mengatakan, “Pada tahun 2050, diperkirakan 1 dari 5 penduduk dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semua orang lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dimanapun mereka berada, tanpa dibeda-bedakan.”

Saat ini, masih banyak orang sakit yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terintegrasi, bahkan di negara maju sekalipun. Pada survei yang dilakukan di 11 negara maju, sebanyak 41% orang lansia yang berusia kurang lebih 65 tahun menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir mereka mengalami masalah terkait dengan koordinasi pelayanan kesehatan yang diterima. Orang lansia juga lebih sering mengalami permasalahan kesehatan yang sudah kronis dan seringkali beberapa penyakit muncul bersamaan. Sementara sistem kesehatan saat ini lebih sering berfokus pada penegakan diagnosis dan pengobatan penyakit yang akut. “Sistem kesehatan di dunia belum siap menghadapi populasi lansia” menurut Dr John Beard dari Department of Ageing and Life Course di WHO. Dr Beard menambahkan jika sistem kesehatan ingin dapat memenuhi kebutuhan orang lansia, maka harus disediakan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang juga berfokus pada masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia, seperti nyeri kronik, kesulitan mendengar dan/atau melihat, kesulitan berjalan dan melakukan aktivitas harian lainnya. Semua petugas kesehatan di berbagai level dan pekerja sosial, dari petugas di garis depan yang berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat, sampai ke pucuk pimpinan, juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesehatan lansia.

Badan Kesehatan dunia (WHO) baru saja menerbitkan buku pedoman Pelayanan Terintegrasi untuk Orang Lanjut Usia yang memberikan berbagai panduan penyediaan layanan kesehatan terintegrasi yang dapat mencegah, memperlambat atau memperbaiki penurunan kapasitas fisik dan mental pada orang lansia. Dalam buku pedoman ini, disarankan penyedia layanan kesehatan dan layanan sosial untuk orang lansia supaya selalu mengkoordinasikan pelayanannya dengan berfokus pada kebutuhan orang lansia, melalui berbagai pendekatan, seperti penilaian yang komprehensif dan penyusunan rencana layanan kesehatan yang terintegrasi dengan menggunakan clinical pathway. Sehingga petugas kesehatan tidak hanya berfokus pada penyakit atau keluhan yang disampaikan oleh pasien lansia, tetapi juga dapat menilai kebutuhan lansia secara komprehensif dan menempatkannya sebagai tujuan utama pelayanan kesehatan pada orang lansia.

Beberapa negara telah menerapkan rekomendasi WHO Global Strategy on Ageing and Health. Brazil telah menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan telah diperluas untuk mencakup pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi pula. Jepang telah lama menerapkan sistem asuransi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari biaya kesehatan yang semakin tinggi. Thailand berusaha memperkuat integrasi antara pelayanan kesehatan klinis dan pelayanan kesehatan sosial dengan cara mendekatkan layanan ke tempat tinggal lansia. Sementara itu di Vietnam, akan dibentuk klub lansia di setiap komplek pemukiman. Harapannya klub lansia ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lansia dengan lebih baik. Di Perancis, RS Universitas Toulouse mengembangkan penelitian, praktik klinik dan pelatihan untuk penuaan yang sehat (healthy aging). Di Mauritius dikembangkan jejaring antara klub kesehatan lansia dengan puskesmas dan rumah sakit. Sementara itu, Uni Emirates Arab mengembangkan kota yang ramah lansia.

Di akhir siaran persnya, Dr Beard menyampaikan, “Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memastikan orang lansia juga masih bisa ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional sehingga keberadaannya tidak terabaikan.

Artikel ini merupakan terjemahan bebas dari Press Release WHO 29 September 2017. Press release asli bisa didapatkan di : http://www.who.int/ mediacentre/news/releases/ 2017/health-older-people/en/

WHO’s new Guidelines on Integrated Care for Older People bisa didapatkan di

http://www.who.int/ageing/ publications/guidelines-icope/ en/

Malang – Hari ini (2/10) Dr. dr. Aswoco Andyk Asmoro, Sp resmi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RS UB). Dr. Aswoco sendiri menggantikan Direktur sebelumnya yaitu Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp. PD., Sp. JP(K) yang telah memasuki masa pensiunnya. Prosesi serah terima jabatan dilakukan di Ruang Cendrawasih Gedung RS UB Lantai 3, dan dihadiri oleh Rektor UB Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS beserta Jajaran Rektorat dan Dekan Fakultas.

Pembangunan RS UB Hasil Perjuangan Keras

Sebelum prosesi serah jabatan dimulai, Prof. Djanggan sedikit menceritakan pengalaman dan kesannya sejak ditunjuk sebagai Direktur RS UB sejak Agustus 2016. Menurut Prof. Djanggan, RS UB bukanlah hanya sebuah rumah sakit ataupun fasilitas yang di punyai UB namun lebih dari itu RS UB merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan diartikan oleh Prof. Djanggan adalah dikarenakan prosesi selama pendirian Rumah Sakit UB ini tidaklah mudah.

“Rumah Sakit UB itu sebuah perjuangan. Benar-benar perjuangan dari nol sampai saat ini sudah beroprasi. Untuk itu, kedepannya RS UB diharapkan terus berbenah sehingga dapat melayani masyarakat dengan optimal,” Ungkapnya.

Tantangan Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit UB Jadi PR Direktur Baru Kedepannya

Selain itu menjawab tantangan yang harus dihadapi  kedepannya, Dr. Aswoco Andyk mengungkapkan, Hal yang paling utama yang harus ditingkatkan aadalah memperbaiki kualitas dari Rumah Sakit UB itu sendiri. Menurutnya, target penaikan akreditasi ke tingkat akreditasi C merupakan sesuatu yang harus dicapai dalam waktu dekat.

“Tentunya akreditasi itu penting, masyarakat dan pasien akan merasa terjamin bila pelayanan dan kualitas sudah berada di tingkat tersebut. Modalnya pun sudah kuat UB merupakan kampus dengan Akreditasi A, Kedokteran UB sudah berakreditasi A, Sumberdaya Mahasiswanya pun banyak, Jadi target akreditasi harus dicapai dalam waktu dekat,” Pungkasnya.

Optimalisasi Pelayanan Pasien, RS UB Akan Tambah Fasilitas dan Sarana Prasarana 

Untuk fasilitas di Rumah Sakit UB pun, Prof. Djanggan menambahkan bahwa di RS UB ini fasilitasnya sudah menunjukan kualitas yang baik. Untuk saat ini Rumah Sakit UB, telah mempunyai 60 Bed pada gedung di lantai 3. Kedepannya, rencana penambahan Bed dibeberapa lantai sudah dicanangkan guna meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien rawat inap.

“Target pada akhir tahun 2017 akan ada penambahan bed hingga mencapai 100 bed. Serta kegiatan perawatan pada lantai 5, 6, dan 7 juga akan segera aktif. Fasilitas penunjang seperti SDM dan alat-alat pun sudah akan ada penambahan” Tutur Prof. Djanggan. (uch)

Sumber: infokampus.news

Badung. Pelayanan rumah sakit di Bali masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pulau ini.

Direktur Siloam Hospitals Bali, dr. I Wayan Sutarga mengatakan jika dilihat untuk pembangunan RS di Bali secara keseluruhan masih dirasa kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali saat ini. Kira-kira kekuranganya mencapai 400 penambahan tempat tidur lagi.

“Peluang untuk membangun RS di Bali bisa dikatakan kurang. Saat ini yang bisa dilakukan adalah, RS yang sudah ada jika bisa kita besarkan dahulu dan yang belum ada kita bangun lagi RS yang baru,” pungkasnya.

Di daerah Ungasan lebih baik dibangun Rumah Sakit (RS) Umum ketimbang dibangun RS Internasional, hal tersebut disampaikan, Direktur Siloam Hospitals Bali, dr. I Wayan Sutarga MPHM, Jumat (29/9) di Kuta, Badung.

Dilanjutkan, bahkan dari dulu sudah dikatakan untuk dibedakan rumah sakit yang mewah dengan RS yang berstandar internasional. Karena dirinya mencontohkan, RS yang mewah adalah RS yang gedungnya mewah, alat-alat yang digunakan sangat cangih-cangih. Akan tetapi, dengan standar pelayanan yang diberikan belum tentu bagus. Sedangkan untuk RS bersntandar internasional merupakan RS yang terakreditasi oleh badan yang terakreditasi dari rumah sakit internasional.

“Bisa gedungnya sederhana, akan tetapi kebersihanya dijamin, pengendalian infeksinya bagus dan keamanan pasienya juga diurus dengan sangat baik. Sehinga, masyarakat akan dapat lebih menikmati dan juga jika masyarakat dikasi gedung yang hanya mewah saja. Belum tentu juga akan merasa nyaman,” ujarnya.

Sementara, terkait pembangunan RS Internasional di Ungasan, dikatakan lebih sesuai RS Umum dibangun disana, namun tetap dengan kualitas pelayanan standar internasional.

“Rencana akan dibangunan RS Internasional di Ungasan menurut kami sendiri lebih baik agar dibangun RS Umum saja. Tentunya dengan kualitas pelayanan RS Umum yang tetap berstandar internasional ketimbang dibangun RS Internasional,” jelasnya.[bpc/aga]

Sumber: beritabali.com

Guangzhou — Rumah Sakit (RSRS) Kanker Fuda Guangzhou, Tiongkok, sangat diminati oleh warga negara asing. Selama lebih dari 10 tahun rumah sakit itu telah menerima 30 ribu pasien dari berbagai negara yang kebanyakan telah putus asa dalam mencari cara mengobati kanker. Mereka diberi tahu oleh dokter di negara asalnya bahwa tidak ada jalan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, kecuali berangkat ke RSRS Fuda Guangzhou.

Salah satunya adalah Divina Gracia, ibu rumah tangga dari Filipina. Saat mengetahui dirinya terdiagnosa menderita kanker paru-paru stadium 4, saudara perempuannya yang berprofesi sebagai ginekolog langsung menyarankan dia untuk menjalani pengobatan di RSRS Kanker Fuda, di Guangzhou, Tiongkok. Saran itu diberikan berdasarkan pengalaman temannya yang juga seorang ahli medis, yang membawa ibunya untuk menjalani perawatan di rumah sakit itu.

Begitu juga dengan Meer, seorang warga dari Provinsi Batangas, menghubungi kantor perwakilan fasilitas pengobatan Tongkok itu di Manila. Empat hari kemudian, Meer menerima petunjuk tentang rencana perawatan yang akan dijalani. Juni lalu bersama sang suami, dia terbang ke Guangzhou tanpa menjalani pengobatan apa pun dari rumah sakit di Filipina.

“Saya kembali ke RSRS Fuda September lalu, dan menjalani pengobatan yang ketiga kalinya. Secara umum, kondisi saya dalam keadaan stabil, hanya tersisa satu dari 14 sel tumor yang masih aktif,” ujar Meer.

RS Kanker Fuda Guangzhou dalam beberapa tahun terakhir telah merawat sekitar 1.000 pasien asing, lebih banyak dari institusi kesehatan lain yang ada di negara itu. Para pasien kebanyakan berasal dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Timur.

Direktur RSRS Kanker Fuda Guangzhou, Xu Kecheng, mengatakan, dalam merawat pasien pihaknya lebih banyak melakukan upaya peningkatan sistem kekebalan tubuh dan meminimalkan pengobatan kanker yang invasiv. Rumah sakit itu fokus pada cara pengobatan krioterapi, atau yang dikenal dengan ablasi cryosurgery pada tumor, dan teknik pengobatan operasi nanoknife.

Makanan Halal

Xu mengatakan rumah sakitnya telah menjalankan 10.000 tindakan cryotherapy dan lebih dari 200 tindakan operasi nanoknife, dengan biaya prosedur mulai 150.000 yuan atau sekitar 22.530 dollar AS per kasus.

Saat menjalankan cryotherapy, para dokter menggunakan perangkat probe untuk menjangkau area yang dituju dalam tubuh, dan memasukkan gas cair seperti argon dan helium yang suhunya dapat mencapai 180 derajat Celsius di bawah 0 untuk membunuh sel kanker dengan cara membekukannya.

“Prosedur itu bisa digunakan dengan mudah pada pasien penderita kanker paru, hati, pankreas, payudara, dan ginjal, seperti halnya digunakan pada jaringan lunak semacam tumor,” kata Xu.

RS Kanker Fuda mulai mendalami ilmu perawatan operasi cryotherapy pada 2002, saat keahlian itu masih relatif baru di Tiongkok. Rumah sakit itu juga mempekerjakan staf dengan kemampuan lebih dari satu bahasa asing agar dapat menjalin komunikasi dengan pasien serta juru masak muslim untuk menyediakan masakan halal.

Cabang rumah sakit itu di Distrik Tianhe, menyediakan tiga ruangan terpisah di lantai paling atas untuk beribadah bagi orang muslim, Buddha, dan Kristiani. Situs rumah sakit itu juga menampilkan berbagai fasilitas untuk pasien VIP di kamar suite.

Secara berkala, RSRS Fuda mengirim dokter-dokter untuk berbicara di berbagai pertemuan internasional untuk mempromosikan pengobatan mereka. “Kami menerima pasien asing pertama dari Malaysia pada 2004, setelah dokter kami hadir dalam sebuah forum di negara itu,” kata Xu. scmp.com/SB/P-4

Sumber: koran-jakarta.com

KABUPATEN Kulon Progo ialah salah satu wilayah dengan pemimpin yang peduli dengan masalah kesehatan. Kabupaten ini ialah salah satu daerah yang seluruh penduduknya mendapat jaminan kesehatan sosial. Untuk mengupas lebih jauh soal kebijakan bidang kesehatan di kabupaten tersebut, jurnalis Media Indonesia Ardi Teristi bertemu dengan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Kamis (28/7). Berikut cukilan percakapan mereka.

Bagaimana sistem jaminan kesehatan di Kulon Progo?
Kami menerapkan sistem agar pasien tidak perlu membayar di depan. Pasien yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dikover dengan Jamkesda. Artinya, semua penduduk Kabupaten Kulon Progo bisa dikover jaminan kesehatan. Yang tidak punya kartu BPJS tinggal menunjukkan KTP atau KK Kulon Progo.

Sejak kapan sistem tersebut diterap­kan?
Sejak Oktober 2011. Sampai hari ini sudah enam tahun kita terapkan. Bagi yang tidak punya kartu BPJS, menginap di rumah sakit mendapat jatah kelas III dengan plafon Rp5 juta per orang. Itu belum yang dikover di puskesmas, berapa pun di puskesmas kita bayar.

Berapa anggaran yang dikeluarkan Pemkab Kulon Progo untuk jaminan kesehatan ini?
Dalam setahun paling-paling kami hanya mengeluarkan Rp15 miliar sampai Rp18 miliar.

Bisa dijelaskan sistem rumah sakit tanpa kelas yang diterapkan di Kulon Progo?
Kalau kelas III penuh, ya naik kelas II. Kalau kelas II (dan kelas III) penuh ya naik kelas I. Tanpa dikenai perbedaan tambahan biaya. Dengan aturan semacam itu, masyarakat enak dan kita juga tidak ribet menolak pasien.

Bagaimana pendapat Bapak tentang berita rumah sakit yang menolak pasien BPJS?
Kalau rumah sakit swasta, itu terserah kebijakan rumah sakit swastanya. Swasta mungkin punya pertimbangan sendiri dan itu di luar jangkauan pemerintah. Pemerintah hanya bisa mengimbau. Kalau rumah sakit pemerintah, itu menolak pasien jangan sampai. (N-5)

Sumber: mediaindonesia.com

Hingga saat ini penderita sakit lupus belum sepenuhnya mendapat perhatian penuh dari rumah sakit. Selain itu, ketersedian obat di rumah sakit untuk penyakit itu juga masih sangat minim.

Hal itulah yang menjadi alasan para penderita penyakit lupus yang tergabung di dalam Cinta Kupu mengadukan nasibnya kepada anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Wong Cun Sen, Senin (2/10/2017).

Ketua Cinta Kupu, Irawati Nasution mengungkapkan hingga kini para penderita lupus atau yang dikenal dengan istilah “otoimun” belum seutuhnya mendapatkan obat saat dilakukan penanganan medis, serta masih minimnya rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah yang mau menangani penderita penyakit lupus itu.

“Ada sekitar 300 orang yang tergabung di dalam Cinta Kupu dan sebagian sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi sayangnya, yang namanya obat-obat masih ada yang belum mampu disediakan rumah sakit,” ungkapnya.

Irawati menambahkan sebagai pendeita penyakit lupus hingga kini rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah belum dapat membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, pelayanan rumah sakit di Sumatera Utara belum maksimal dalam melayani para penderita penyakit lupus.

“Hal ini sangat bertolak belakang dengan pelayanan rumah sakit di Jawa yang sudah maksimal dalam melayani penderita lupus,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wong Cun Sen mewakili Komisi B DPRD Kota Medan meminta agar rumah sakit menyediakan obat yang dibutuhkan oleh penderita lupus.

“Rumah sakit harus segera melakukan pembenahan dengan menyediakan seluruh obat bagi penderita lupus,” ungkapnya.

Selain itu, Wong Cun Sen menambahkan BPJS Kesehatan pun harus segera berupaya agar menjalin kemitraan dengan rumah sakit untuk menangani penderita penyakit lupus.

“Harus ada langkah yang cepat untuk menangani para penderita lupus ini. Dengan begitu, mereka akan termotivasi,” pungkasnya. (din)

Sumber: akses.co