JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menindak langsung rumah sakit yang berbuat curang atau tidak melayani dengan memuaskan.

Staf Ahli Direksi Bidang Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengatakan pihaknya akan memutus kerjasama apabila ada rumah sakit yang tidak komitmen dalam melayani peserta BPJS Kesehatan.

“Kalau gak ada komitmen kita putus,” ucap Irfan saat ditemui di sebuah diskusi di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2018).

Irfan memastikan pemutusan akan dilakukan meskipun hal itu terjadi pada rumah sakit besar maupun rumah sakit yang tergabung dalam sebuah grup.

Ia mencontohkan kejadian tersebut pada sebuah rumah sakit di kawasan Bekasi.

“Di bekasi ada rumah sakit, satu grup,  yang satu bagus yang satu enggak, yang tidak bagus kita putus,” ungkap Irfan.

Maka untuk menjaga komitmen tersebut, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk ikut serta dengan melaporkan rumah sakit yang tidak melayani dengan baik.

“Bisa hubungi 1500 400 itu 24 jam, bisa juga melalui Twitter, Facebook atau email BPJS Kesehatan,” ujar saat ditemui di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Nantinya manajemen  BPJS Kesehatan akan menindaklanjuti masyarakat selambat lambatnya dalam tempo tiga hari.

“Kalau dirumah sakit langsung diproses. Kalau tidak butuh koordinasi dengan instansi lain kita tidak boleh lebih dari tiga hari prosesnya,” pungkas Irfan.

Sumber: tribunnews.com

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan di tahun 2017 BPJS kesehatan mengalami tekor (defisit) yang sangat besar tahun ini. Sampai 31 Agustus 2017, BPJS kesehatan defisit hingga Rp 8,52 triliun.

Salah satu penyebab defisit tersebut adalah besarnya pengeluaran klaim dari rumah sakit mitra BPJS kesehatan. “Kalau kita lihat sampai 30 Juni 2017, 83,69 persen itu untuk rumah sakit karena dia itu rawat jalan tingkat lanjut maupun rawat inap,” ujar Timboel di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (4/10).

Tingginya klaim dari rumah sakit mengundang kecurigaan pihak BPJS kesehatan. Mereka menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menemukan hampir satu juta klaim fiktif yang dilakukan oleh rumah sakit nakal.

“KPK menemukan satu juta yang terindikasi kuat fiktif, ini kan bagian daripada KPK untuk menemukan. KPK menginvestigasi satu juta klaim fiktif sekitar Rp 1,9 triliun. Ini kan kembali bawa kecurangan terus terjadi, dibiarkan akhirnya membuat BPJS Kesehatan terus membayar akhirnya defisit,” kata Timboel.

Selain itu, Timboel juga membeberkan beberapa kenakalan rumah sakit lainnya. Seperti memulangkan pasien yang belum sembuh total dengan tujuan pasien tersebut masuk rumah sakit kembali sehingga pihak rumah sakit memiliki banyak klaim.

Timboel mengungkapkan, KPK telah mengantongi nama-nama rumah sakit nakal yang terindikasi klaim fiktif. Namun, pihak KPK masih merahasiakan identitas semua rumah sakit nakal.

“KPK itu sudah resmi investigasi sekarang dengan tiga pihak yaitu KPK, Kemenkes dan BPJS kesehatan. Investigasi juga jangan dulu dibuka sehingga rumah sakit atau daerah tertentu menghilangkan bukti dan sebagainya. Ini harus juga didukung oleh penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kecurangan.”

[sau]

Sumber: merdeka.com

WONOSARI- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari mengundang berbagai elemen masyarakat untuk diajak diskusi guna mendapatkan formulasi terbaik supaya bisa memberikan standar pelayanan yang maksimal dan profesional kepada masyarakat.

Untuk menentukan standar pelayanan yang terbaik, RSUD Wonosari secara terbuka menerima masukan kritikan membangun demi kemajuan pelayanan rumah sakit kedepannya.

Direktur RSUD Wonosari, dr. Heru Setyowati, Sp.A mengatakan untuk menentukan standar pelayanan yang maksimal, pihaknya sengaja mengundang dari berbagai pihak. Sebab bagaimanapun RSUD Wonosari adalah ujung tombak pelayanan masyarakat di bisang kesehatan. Diakui ataupun tidak, banyak celah pelayanan yang membuat masyarakat kecewa. Saran dan kritik diharapkan menjadi obat mujarab untuk rumah sakit maupun pasien.

“Pihak yang kita undang dari unsur Lembaga, Komite, UPT Puskesmas, PKK, kepala dusun, kepala desa sampai dari unsur disabilitas di lingkungan Kota Wonosari,”ujarnya, Rabu, 04/10.

Ia mengatakan dalam diskusi itu, peserta dibagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing kelompok mempunyai tugas membahas berbagai permasalahan yang ada di RSUD terkait dengan pelayanan. Kesimpulan dari diskusi yang dilakukan akan digunakan sebagai penerapan standart pelayanan di RSUD Wonosari.

“Kita butuh masukan dan saran dari berbagai elemen untuk perbaikan pelayanan. Di RSUD Wonosari memang sudah ada Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani pasien. Namun, demi peningkatan pelayanan kesehatan kedepan, kita membutuhkan masukan dan kritik membangun,” lanjutnya.

Untuk itu Direktur RSUD Wonosari mempersilahkan tamu undangan untuk memberikan masukan, saran dan pendapat terkait segala hal di rumah sakit yang dipimpinnya itu.  Mulai dari pelayanan sejak pendaftaran, kinerja dokter dan perawat dalam melayani pasien, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan medis lainnya.

“Silahkan mengkritik dan memberikan saran masukan, hanya saja dengan cara-cara yang baik dan sesuai prosedur. Semua akan kita tampung dan sikapi secara bijak. Jujur kita ingin mendengar apa sajakah yang kurang dari kami,” pintanya.

Justru dengan saran dan masukan dari masyarakat, sambung Heru, bisa menjadi cambuk untuk merubah pola kebiasaan pelayanan yang dinilai jelek oleh masyarakay menuju pelayanan yang baik dan profesional.

Acara diskusi kelompok terarah yang dihadiri sekitar 35 orang tamu undangan ini bertempat di Ruang Rapat Wijaya Kusuma lantai 2 RSUD Wonosari. Hingga berita ini dilansir, acara diskusi masih berlangsung, semua saran, kritik dan masukan dicatat untuk selanjutnya ditindak lanjuti managemen RSUD Wonosari.

Sumber: infogunungkidul.com

KUDUS – Sejumlah rumah sakit swasta di Kabupaten Kudus mengeluhkan penurunan pendapatan antara 10 persen-20 persen, setelah melayani peserta program JKN-KIS. Penurunan pendapatan ini menyulitkan bagi manajemen rumah sakit untuk berinvestasi menambah fasilitas layanan.

Akibatnya, kamar rumah sakit yang dikelola RS Swasta kerap penuh. Mau tak mau pasien tak bisa dilayani, hingga kemudian muncul sentimen negatif masyarakat yang menganggap rumah sakit menolak pasien BPJS.

Keluhan ini mengemuka pada rapat koordinasi yang digelar Komisi D DPRD Kudus dengan manajemen rumah sakit swata di Kabupaten Kudus di gedung DPRD Kudus, Selasa (3/10).

Komisi D juga mengundang manajemen RSUD dr Loekmonohadi Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pada rakor itu, Manajemen RSI Kudus Nadjib Hassan meminta pemkab memberi perhatian kepada rumah sakit swasta.

”Jika memungkinkan, hibah tidak hanya diberikan kepada RSUD saja, tapi juga rumah sakit swasta. Sebab kami juga berkewajiban memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa melihat apa latar belakangnya,” katanya. Hal senada diungkapkan Direktur Umum RS Mardirayahu dokter Pujianto.

Menurut dia, mekanisme klaim JKN-KIS yang kini dikelola BPJS Kesehatan berbeda jauh dengan pengelolaan model ASKES. ”Pada rawat jalan misalnya, plafon ditetapkan sebesar Rp 192 ribu per pasien. Padahal biayanya bisa jauh di atasnya.

Begitu juga jika ada pasien BPJS Kesehatan yang rawat inap, namun membutuhkan penanganan khusus,” katanya. Di sejumlah rumah sakit swasta nilai klaim ke BPJS bisa jauh lebih kecil ketimbang biaya yang telah dikeluarkan rumah sakit.(H62-61)

Sumber: suaramerdeka.com

Soppeng – Demi memaksimalkan pelayanan, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Latemmamala Kabupaten Soppeng terus melakukan pembenahan.

Khusus untuk masalah antrian, pihaknya mulai menertibkan nomor antrian yang sebelumnya kurang tertib. Pasalnya, pihak manajemen rumah sakit memberlakukan antrian dua kali bagi pasien yang melakukan rawat jalan,  sebelum menuju ke poliklinik masing masing yang dituju.

Kepala tata Usaha Rs Latemmamala,  Yanwar saipul mengatakan, nomor antrian yang di berikan pertama  dipakai untuk melakukan pendaftaran di loket.  Setelah pendaftaran selesai, masing masing pasien rawat jalan akan di berikan lagi antrian menuju ke poliklinik masing masing.

Adapun kursi yang di berikan nomor,  kata Saipul untuk pasien rawat jalan yang terlebih dahulu datang ke rumah sakit,  serta demi tertibnya pasien yang akan datang berobat.

“Kursi tersebut untuk pasien yang datang sebelum ada petugas. Karena ada beberapa dari mereka yang datang subuh-subuh,” kata Yanwar saat memberikan arahan kepada pasien rawat jalan. Selasa (3/10/2017).

Yanwar mengakui demi tertibnya antrian yang ada di rumah sakit kebanggaan Soppeng itu, ia menyarankan bila mana oknum pegawai rumah sakit yang berbuat curang terkait antrian, dirinya berjanji akan menindak lanjuti, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau ada oknum petugas yang di dapat memberikan nomor antrian kepada keluarganya,  lapor langsung ke saya beserta namanya. Nanti kita akan tindak lanjuti ataupun evaluasi. Atau bisa masukkan ke kotak saran,” ujarnya.

Sumber: kabar.news

TANJUNG REDEB – Penandatanganan kerja sama sudah dilakukan. Perayaan Hari Jadi ke-64 Kabupaten Berau dan ke-207 Kota Tanjung Redeb, beberapa waktu lalu, menjadi hari penting dalam program Berau Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Berau.

Pada upacara puncak peringatan di Lapangan Pemuda Jumat (15/9) lalu, Bupati Berau Muharram, Direktur Operasional PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Wakil Ketua II Baznas Kaltim Fariddhotul Islam, Komisoner Baznas RI Nana Mintarti, dan Ketua Baznas Berau Radjudin Abdurachman, bubuhkan tanda tangan untuk pembangunan Rumah Sehat Baznas.

“Alhamdulillah, Rumah Sehat tanpa kasir yang kami canangkan dua tahun terakhir ini sudah terlihat progresnya. Lokasi pembangunannya di samping Klinik Baitul Hikmah,” kata Radjudin.

Ditarget akan selesai pembangunannya pada perayaan HUT Berau dan Tanjung Redeb tahun mendatang, pembangunan fisik dan alat kesehatan disanggupi PT Berau Coal melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Sedangkan untuk operasional nantinya, disokong oleh Baznas RI, Baznas Berau dan Baznas Provinsi.

“Keikutsertaan Baznas Kaltim dalam operasional Rumah Sehat kita, berdasarkan hasil Rakor (rapat koordinasi) sebelumnya,” sambung dia.

Penetapan di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – dikarenakan baru ada satu rumah sakit pelat merah dr Abdul Rivai. Pasien juga sering kali membludak. Tidak seperti di lokasi lain, Samarinda misalnya. Sudah ada beberapa rumah sakit yang dapat melayani pasien secara maksimal.

Seperti tagline-nya, Rumah Sehat Baznas nantinya akan melayani para mustahik zakat secara cuma-cuma. Sehingga, masyarakat tidak mampu pun akan merasakan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sebab kesehatan punya nilai investasi yang sangat implikatif, karena akan bermuara pada kebangkitan produktivitas masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

Untuk diketahui, Rumah Sehat Baznas adalah salah satu program unggulan Baznas sebagai lembaga pemerintah non struktural yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Guna memeratakan akses kesehatan dan pengobatan bagi warga tak mampu.

Di samping itu, pendiriannya juga sejalan dengan upaya perwujudan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (humasbaznas/app)

Sumber: prokal.co

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan umum, di mana infeksi sangat rentan terjadi. Karena itu, RS PMI Bogor terus meningkatkan pencegahan pengendalian infeksi (PPI), khususnya infeksi yang menyebar melalui udara atau airborne infection. Kemarin (2/10), manajemen rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pajajaran itu, melakukan penandatanganan penggunaan sistem tata udara Hepa Filter dari Swiss.

Direktur Rumah Sakit PMI dokter Yuliantini MARS mengungkapkan, RS PMI Bogor berkomitmen untuk terus melindungi pasien, pekerja medis maupun pengunjung, dari paparan infeksi yang menyebar melalui udara. “Sehingga penyempurnaan sistem tata udara menjadi penting dari prosedur dan standar kebersihan udara rumah sakit modern,” ujarnya.

Menurut Yuliantani, dasar pemilihan penggunaan teknologi Swiss dilakukan dengan sistem seleksi ketat. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS PMI yang diketuai oleh dr Nancy Sovira melakukan uji di ruang-ruang kritikal. Selain itu, unit tersebut harus pernah teruji dalam menghadapi wabah epidemi. Serta memiliki hasil uji akademsi dan medis terhadap infeksi-infeksi nosokomial.

Wakil Direktur Umum dr Mochamad Arfan Faturrachman menambahkan, pihaknya secara konsisten memberikan pelayanan paripurna secara komprehensif, pelayanan penyembuhan (kuratif) dan usaha-usaha dalam pencegahan (preventif). “Yang kesemuanya itu sesuai dengan konteks peningkatan mutu layanan dan keselamatan kesehatan kerja,” imbuhnya.

Keputusan penggunaan sistem filtrasi udara dari Swiss, disambut gembira oleh perwakilan perawat IPCN RS PMI Bogor, N Firmansyah. Menurutnya, tenaga kesehatan tentunya sangat berisiko tinggi terkena paparan infeksi. “Saya mewakili perawat RS PMI sangat berterima kasih atas kebijakan ini, karena tidak semua rumah sakit memiliki sistem perlindungan yang digunakan di RS PMI,” tukasnya.

Sementara itu, Mario Nelwan, perwakilan Prinsipal Penyedia Solusi Tata Udara dari Swiss untuk Wilayah Indonesia, mengatakan bahwa teknologi ini sudah digunakan di banyak rumah sakit di seluruh dunia. “Contohnya, otoritas rumah sakit Hongkong, yang sampai dengan hari ini menggunakan teknologi kami untuk di-install di hampir 150 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di bawah otoritasnya,”ujar Nelwan.

Pihaknya, kata dia, juga dipercaya oleh otoritas rumah sakit Hongkong karena prestasi memberikan perlindungan pada saat wabah SARS tahun 2003 dan 2008. Selain itu, mereka juga memiliki jurnal medis dan jurnal akademis.

Yang kesimpulannya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (science), secara medis dan akademis, dan biasanya dipakai sebagai tolok ukur ketika memilih solusi dari suatu produk. “Untuk Indonesia, kami sudah diuji oleh Persatuan Pengendalian Infeksi RS Pasar Rebo. Terhadap efektivitas filter hepa pada paparan Aspergillosis, MRSA, SARS, TB, asma, alergi dan lain-lain,” tukasnya.(wil/*)

Sumber: radarbogor.id

Purworejo — Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berencana membangun sebuah rumah sakit berlantai 7. Direncanakan pembangunan rumah sakit yang akan berlokasi di sebelah barat patung Jenderal Oerip Sumohardjo (Patung Kuda) Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip tersebut akan memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada wisuda XIII dan angkat sumpah Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Purworejo di Gedung Wanita Purworejo, Sabtu (30/09/2017) silam.

Yuli Hastuti mengatakan, akan dibangunnya rumah sakit modern itu selain meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purworejo, juga untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Pak Bupati dan saya sudah lama berencana membangun rumah sakit. Nantinya rumah sakit type C itu bisa memiliki keunggulan, misalnya spesialis mata atau yang lainnya,” katanya kala itu.

Dikatakan Yuli, adanya rumah sakit anyar itu diharapkan bisa menampung tenaga kerja warga Purworejo seperti lulusan Akper ini dan lulusan tenaga kesehatan lainnya dari Purworejo.

“Untuk perekrutannya, tetap melalui proses kompetensi agar rumah sakit benar-benar memiliki sumberdaya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia juga memohon doa semua masyarakat Purworejo, untuk merealisasikan pembangunan rumah sakit Type C. Karena di tingkat Kabupaten Purworejo belum memiliki Rumah Sakit Type C.

“Mudah-mudahan tidak lama lagi, syukur-syukur bisa dimulai pembangunannya pada pertengahan 2018 mendatang, untuk itu mohon doanya agar semua bisa terlaksana dengan lancar,” pungkasnya.

Sumber: sorot.co

Pada hari orang lanjut usia internaSional atau International Day of the Older Person, yang jatuh setiap 1 Oktober, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan diperlukannya pendekatan baru pada penyediaan layanan kesehatan untuk orang lanjut usia (lansia). WHO menekankan pentingnya peran puskesmas dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kader kesehatan masyarakat.  Dalam rangka menjaga kesehatan lansia sehingga mereka bisa hidup sehat lebih lama lagi. Selain itu, ditekankan juga pentingnya mengintegrasikan pelayanan kesehatan untuk berbagai kondisi.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO mengatakan, “Pada tahun 2050, diperkirakan 1 dari 5 penduduk dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semua orang lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dimanapun mereka berada, tanpa dibeda-bedakan.”

Saat ini, masih banyak orang sakit yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terintegrasi, bahkan di negara maju sekalipun. Pada survei yang dilakukan di 11 negara maju, sebanyak 41% orang lansia yang berusia kurang lebih 65 tahun menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir mereka mengalami masalah terkait dengan koordinasi pelayanan kesehatan yang diterima. Orang lansia juga lebih sering mengalami permasalahan kesehatan yang sudah kronis dan seringkali beberapa penyakit muncul bersamaan. Sementara sistem kesehatan saat ini lebih sering berfokus pada penegakan diagnosis dan pengobatan penyakit yang akut. “Sistem kesehatan di dunia belum siap menghadapi populasi lansia” menurut Dr John Beard dari Department of Ageing and Life Course di WHO. Dr Beard menambahkan jika sistem kesehatan ingin dapat memenuhi kebutuhan orang lansia, maka harus disediakan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang juga berfokus pada masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia, seperti nyeri kronik, kesulitan mendengar dan/atau melihat, kesulitan berjalan dan melakukan aktivitas harian lainnya. Semua petugas kesehatan di berbagai level dan pekerja sosial, dari petugas di garis depan yang berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat, sampai ke pucuk pimpinan, juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesehatan lansia.

Badan Kesehatan dunia (WHO) baru saja menerbitkan buku pedoman Pelayanan Terintegrasi untuk Orang Lanjut Usia yang memberikan berbagai panduan penyediaan layanan kesehatan terintegrasi yang dapat mencegah, memperlambat atau memperbaiki penurunan kapasitas fisik dan mental pada orang lansia. Dalam buku pedoman ini, disarankan penyedia layanan kesehatan dan layanan sosial untuk orang lansia supaya selalu mengkoordinasikan pelayanannya dengan berfokus pada kebutuhan orang lansia, melalui berbagai pendekatan, seperti penilaian yang komprehensif dan penyusunan rencana layanan kesehatan yang terintegrasi dengan menggunakan clinical pathway. Sehingga petugas kesehatan tidak hanya berfokus pada penyakit atau keluhan yang disampaikan oleh pasien lansia, tetapi juga dapat menilai kebutuhan lansia secara komprehensif dan menempatkannya sebagai tujuan utama pelayanan kesehatan pada orang lansia.

Beberapa negara telah menerapkan rekomendasi WHO Global Strategy on Ageing and Health. Brazil telah menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan telah diperluas untuk mencakup pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi pula. Jepang telah lama menerapkan sistem asuransi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari biaya kesehatan yang semakin tinggi. Thailand berusaha memperkuat integrasi antara pelayanan kesehatan klinis dan pelayanan kesehatan sosial dengan cara mendekatkan layanan ke tempat tinggal lansia. Sementara itu di Vietnam, akan dibentuk klub lansia di setiap komplek pemukiman. Harapannya klub lansia ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lansia dengan lebih baik. Di Perancis, RS Universitas Toulouse mengembangkan penelitian, praktik klinik dan pelatihan untuk penuaan yang sehat (healthy aging). Di Mauritius dikembangkan jejaring antara klub kesehatan lansia dengan puskesmas dan rumah sakit. Sementara itu, Uni Emirates Arab mengembangkan kota yang ramah lansia.

Di akhir siaran persnya, Dr Beard menyampaikan, “Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memastikan orang lansia juga masih bisa ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional sehingga keberadaannya tidak terabaikan.

Artikel ini merupakan terjemahan bebas dari Press Release WHO 29 September 2017. Press release asli bisa didapatkan di : http://www.who.int/ mediacentre/news/releases/ 2017/health-older-people/en/

WHO’s new Guidelines on Integrated Care for Older People bisa didapatkan di

http://www.who.int/ageing/ publications/guidelines-icope/ en/