Malang(BM)-Wakil wali Kota Malang, Sutiaji, menaruh harapan besar agar seluruh rumah sakit di Malang Raya mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat pengguna JKN-KIS seperti halnya pelayanan bagi masyarakat menengah keatas. Hal itu disampaikan pada Sosialisasi manajemen pengelolaan fasilitas kesehatan rujukan di era JKN di Ballroom Hotel Savana Malang, Senin (11/9). 

“Jumlah penduduk indonesia yang sebagian merupakan menengah kebawah ini jangan sampai dilayani dengan standart menengah kebawah pula; namun harus dilayani seperti masyarakat menengah keatas, saya yakin mereka akan mengajak masyarakat lainnya untuk berobat di RS tersebut” tandasnya. 

“Pada kesempatan ini, saya mewakili bapak Walikota Malang yang juga menjadi bagian dari 3 kepala daerah se Malang Raya menghimbau kerjasama antara Rumah Sakit dan BPJS; untuk menjamin pelayanan Kesehatan pada warga masyarakat, karena pemerintah wajib mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia,”tambahnya.

Dalam waktu dekat Pemerintah Daerah akan meminta data yang up date kepada Rumah Sakit terkait berapa Kamar dan yang lain, lewat Dinas terkait sehingga bisa melayani dengan prima peserta BPJS dengan harapan seluruh pasien bisa menikmati Pelayanan Kesehatan yang sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kota Malang, Hendri Wahyuni menyatakan bahwa sampai September 2017 ini sudah terdaftar sebanyak 1.848.000 jiwa di Malang yang menggunakan BPJS. Dari sekian banyak Jiwa yang sudah ikut BPJS Kesehatan, maka diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Maka dari itu untuk melayani dengan prima maka kami harus menambah fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk membuat layanan lebih efektif, dan senyaman mungkin” tutur Hendry Wahyuni. BPJS Kesehatan juga berharap agar ketika masyarakat mengakses pelayanan kesehatan bisa dengan cepat dan terpuaskan. Karena kepuasan masyarakat adalah tolok ukur kesuksesan suatu pelayanan masyarakat.(lil/dra)

Sumber: beritametro.news

Kasus ditelantarkannya pasien dan buruknya pelayanan rumah sakit ternyata tidak hanya dirasakan bayi Debora. Sebab, kasus buruknya pelayanan rumah sakit karena pasien menggunakan BPJS Kesehatan juga dirasakan sejumlah masyarakat.

Seperti halnya pasangan Heri dan Heni Wahyuni asal Bekasi yang harus merelakan bayi yang dikandung istri tercintanya meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan medis.

Heri menuturkan, saat itu memang kondisi istrinya dalam kondisi lemah dan telah ke luar masuk rumah sakit sejak awal kehamilan. Saat itu,istrinya masuk rumah sakit THB di Bekasi dengan tidak menggunakan BPJS.

Hal itu, menurutnya lantaran buruknya pelayanan BPJS yang selama ini mereka terima. Namun, karena di umur kehamilan tujuh bulan istrinya harus dilakukan tindakan sesar di RS tersebut, maka akhirnya ia kembali keluarkan BPJS.

“Saat masuk RS THB kami pakai pribadi, tapi saat melakukan tindakan sesar kami pakai BPJS karena biaya tidak mampu, harus mengeluarkan Rp25 juta. Namun, kemudian RS bilang butuh Ruang PICU sama ICU di RS lain karena penuh,” jelas Heri dalam ILC tvOne, Selasa 13 September 2017.

Ia mengungkapkan, setelah permintaan RS tersebut dia kemudian mencari ruang PICU dan ICU yang bisa menerima BPJS di tujuh RS lain di Bekasi. Namun nihil dan ia kembali ke RS THB untuk membawa istrinya pulang.

Dan pada akhirnya, lanjut Heri, pagi harinya ia membawa istrinya ke RS Koja, Jakarta Utara. Dan langsung ditangani medis di RS Koja.

Namun, sayang pertolongan medis yang dilakukan di RS Koja tak banyak membantu. Sebab, bayi yang dikandung istrinya akhirnya meninggal setelah lahir karena telat penanganan medis sebelumnya.

“Alhamdulillah akhirnya ditangani di RS Koja, tapi bayi saya tidak selamat karena keterlambatan medis,” ujarnya.

Sumber: viva.co.id

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, DKI terus mendorong rumah sakit swasta segera bermitra dengan BPJS Kesehatan. Pemprov DKI akan menjadikan kemitraan dengan BPJS sebagai salah satu syarat memperpanjang izin dan akreditasi.

“Kalau itu rumah sakit swasta, nanti ada persyaratan (supaya) kita kasih izin, mereka harus mau gabung ke BPJS. Itu tahun depan,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Djarot menargetkan semua rumah sakit, baik milik pemerintah dan swasta, harus bermitra dengan BPJS Kesehatan paling lambat 2019. Pada tahun yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan universal healthcare atau jaminan kesehatan semesta.

“Pemprov sudah konsisten untuk memberikan BPJS kelas 3 ke seluruh warga loh,” ujar Djarot.

BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan cita-cita universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019. Kerja sama dilakukan sejak 2016.

Pada kerja sama tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mendaftarkan seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dari sisi rumah sakit, saat ini 91 RS dari 187 RS di Jakarta, sudah bermitra dengan BPJS. Adapun, RS swasta yang sudah bergabung sebanyak 64 dari 160 RS. 

Sumber: liputan6.com

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyerukan agar BPJS Kesehatan mereview kembali sistem paket pembayaran biaya kesehatan yang diberikan pada faskes mitra. Sistem pembayaran Indonesia Case Base Group (INA-CBGs) yang selama ini diterapkan dinilai sebagai sebab banyak rumah sakit enggan menjadi mitra BPJS. 

Dalam pernyataannya kemarin (10/9) Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan bahwa kasus kematian Bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres patut dijadikan pelajaran bagi pemerintah sebagai penyelenggara layanan kesehatan.

Iqbal menyebut, bukan pertama kalinya rumah sakit yang tergabung dalam Group Mitra menolak pasien. Terutama mereka yang tergabung dalam BPJS.  Hal ini juga banyak terjadi di kalangan pekerja yang rata-rata adalah peserta BPJS.

Di indonesia banyak rumah sakit Tipe A yang menolak untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan karena sistem pembayaran biaya kesehatan yang tidak menguntungkan menejemen rumah sakit.

Selama ini, BPJS kesehatan menerapkan sistem paket pembayaran INA CBGs. BPJS membayar rumah sakit berdasarkan biaya kelompok diagnosis tertentu, atau berdasarkan penyakit yang diderita pasien. ”Akibat sistem ini, RS Swasta akhirnya dibayar murah,” kata Iqbal. 

Kasus kematian Debora, kata Said harus dijadikan momentum untuk mencabut sistem INA CBGs dan menggantinya dengan  sistem pembiayaan pelayanan secara terukur (Fee For Service). Menurut Iqbal, dengan dicabutnya sistem ini, RS Swasta tidak akan enggan lagi menjadi mitra BPJS. ”Jadi tidak ada lagi ceritanya pasien JKN/KIS atau bahkan buruh ditolak,” kata anggota organisasi buruh dunia ILO ini.

Jika pemerintah tidak segera berubah, bukan tidak mungkin kasus seperti Debora ini akan terus terulang. Apalagi mayoritas RS Swasta terutama Type A (seperti RS Mitra Keluarga Kalideres) ini bukan jaringan pelayanan BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat atau buruh yang berpenghasilan rendah tidak akan dilayani kalau tidak  sanggup membayar sesuai aturan Rumah Sakit tersebut.

”Lain halnya kalau RS Mitra Keluarga menjadi jaringan pelayanan BPJS Kesehatan,” Kata Iqbal.

Iqbal menyebut, murahnya pembayaran terhadap faskes seringkali membuat peserta BPJS Kesehatan mendapat diskriminasi dan harus mengantri. Hal ini terlihat di banyak klinik dan Rumah Sakit mitra  BPJS Kesehatan. Bahkan operasi, cuci darah, PICU, dokter spesialis, semua mengantri.

”Pasien harus mengambil nomor urut jam 2 pagi, baru dilayani jam 2 siang. Bahkan kalau mau operasi menunggu 2 minggu hingga 1 bulan untuk menunggu giliran. Semua ini penyebannya adalah INA CBGs,” Pungkasnya. (tau)

Sumber: jambiekspres.co.id

JAKARTA –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong rumah sakit yang belum menjadi mitra untuk segera bekerja sama sebagai upaya melayani kesehatan masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menuturkan saat ini terdapat sekitar 2.200 rumah sakit yang telah menjadi mitra. Sebagian besar, rumah sakit yang bergabung, kata dia, adalah rumah sakit swasta.

“Rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan sudah mencapai sekitar 80% daripada yang belum bergabung. Tapi kami akan terus dorong agar mereka bermitra,” paparnya kepada Bisnis, Senin (11/9).

Dia mengatakan jumlah rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan terus bertambah dibandingkan dengan 2014 yang mencapai sekitar 1.600 rumah sakit. Adapun, jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia mencapai sekitar 2.500.

Irfan menegaskan bagi rumah sakit yang belum bergabung dengan BPJS Kesehatan, tidak ada alasan untuk menolak pasien peserta BPJS yang tengah mengalami gawat darurat.

“Sebab ada regulasi yang mengatur bahwa setiap rumah sakit harus tetap melayani pasien yang stastunya gawat darurat. Kalau tidak mampu bisa memberikan rujukan ke fasiltas kesehatan yang bermitra dengan BPJS dengan tetap memeprhatikan pasien,” katanya.

Dia memberi contoh kasus bayi Debora yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Barat, seharusnya pihak rumah sakit memaksimalkan pertolongan pertama dengan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS.

“Memang Mitra Keluarga belum bermitra meskipun sebetulnya sedang mengurus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Tapi siapapun rumah sakitnya intinya harus mengedepankan pelayanan kepada pasien yang gawat darurat,” katanya.

Sumber: bisnis.com

JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memandang Rumah Sakit sudah berubah menjadi industri bukan lagi berfungsi untuk pelayanan sosial masyarakat. Apalagi RS Swasta.

Demikian Agus Pambagio menanggapi kasus meninggalnya Tiara Debora, putri pasangan Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang, di IGD RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017) lalu.

“RS sudah merupakan industri jadi tidak bisa disuruh sosial,” tegas Agus Pambagio kepada Tribunnews.com, Senin (11/9/2017).

Karena kata dia, kalau banyak warga yang berobat, maka RS Swasta bisa bangkrut. Beda dengan RS Pemerintah.

Kecuali menurutnya, jika ada kebijakan subsidi diluar BPJS Kesehatan ke RS.

Sudah terjadi kasus seperti kasus bayi Debora, mau ditindak juga sulit imbuhnya, karena pendanaan ini urusan hidup matinya RS.

Ia juga menyayangkan masih belum semua RS swasta bergabung dalam BPJS Kesehatan.

Pun di sisi lain, masyarakat juga tidak serius ikut berpartisipasi membayar iuran. “Kalau sedang sakit bayar kalau tidak mandeg bayarnya,” katanya.

Menyoroti kasus kematian bayi Debora, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar seluruh rumah sakit memberikan penanganan terhadap pasien secara proporsional sesuai penyakit yang diderita.

“Kalau (rumah sakit) memberikan penanganan pada pasien, itu (harus) yang proporsional,” ujar Djarot, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Ia pun menambahkan, jika pasien tidak memerlukan tindakan operasi, maka seharusnya juga pihak rumah sakit tidak melakukan hal tersebut.

“Kalau (penanganannya) nggak perlu operasi, nggak usah operasi,” kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu pun menyampaikan bahwa pengobatan dan penanganan terhadap pasien tidak harus dilakukan secara ‘hitung-hitungan’.

Menurutnya, terkadang pihak rumah sakit menambahkan pengobatan yang tidak diperlukan sehingga biaya pasien ‘membengkak’.

“Kalau perlu pengobatan, tidak harus semuanya (ditangani) dengan hitung-hitungan, (contoh) diberikan penanganan berlebih sehingga biayanya mahal,” ujar Djarot.

Djarot menilai, pihak rumah sakit terkadang mendahulukan faktor keuntungan, bukan kemanusiaan.

“Ini loh kadang-kadang (yang mereka lakukan), ya kadang-kadang faktor keuntungan lebih didahulukan,” kata Djarot.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengundang pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres terkait kasus bayi Debora, yang meninggal karena diduga telat mendapatkan pelayanan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan pihak rumah sakit sudah membuat surat pernyataan.

“Direktur rumah sakit sudah membuat surat pernyataan kepada saya bahwa dia berjanji menyatakan bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, efektif, dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS,” kata Koesmedi saat konferensi pers di kantor Dinas kesehatan DKI, Jalan Kesehatan, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Kedua, Koesmedi mengatakan pihak rumah sakit bersedia melaksanakan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. Serta bersedia melayani sistem rujukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kedua, pihak rumah sakit juga bersedia melaksanakan pelayanan gawat darurat tanpa minta uang muka. Ketiga, bersedia melayani sistem rujukan sesuai undang-undang yang berlaku,” jelasnya.

Koesmedi juga menegaskan pihak rumah sakit bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terkait dengan pelayanan terhadap pasien di rumah sakit.

“Demikian surat pernyataan dibuat, dengan sebenar-benarnya. Apabila dilanggar, saya siap konsekuensi dengan pencabutan izin rumah sakit yang saya pimpin,” tutur Koesmedi.

Selain itu, Koesmedi menyatakan pihak rumah sakit harus memperbaiki manajemen bagian informasi agar kesalahan dalam memberikan informasi tidak terjadi lagi. Mengingat, RS Mitra Keluarga baru menyiapkan akreditasi rumah sakit.

“Ini salah satu pernyataan beliau, RS harus segera memperbaiki bagian informasi agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memberikan informasi. RS juga harus segera diakreditasi, karena RS baru menyiapkan akreditasi, tapi belum,” ucapnya.

“Terakhir, pihak RS akan mengembalikan uang dari pasien karena ternyata untuk kegiatan gawat darurat. Walau tidak bekerja sama dengan BPJS, BPJS tetap menanggung biaya tersebut,” sambungnya.

Berikut ini surat edaran dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait pelayanan pasien gawat darurat:

Surat edaran:

Surat edaran tentang kewajiban pelayanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien gawat darurat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan ini kami menyampaikan pimpinan Rumah Sakit Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar,

1. Bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan pelayanan rumah sakit. 

2. Bersedia melaksanakan fungsi sosial dengan penanganan gawat darurat, tanpa meminta uang muka bagi rumah sakit yang yang sudah bekerja sama dengan BPJS, serta biaya ditanggung BPJS.

3. Bersedia memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yaitu tindakan penyelamatan nyawa.

4. Bersedia terlebih dahulu melakukan pertolongan utama atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai dengan tindakan medis, dan sesuai kemampuan dengan tujuan menyelamatkan pasien selama dirujuk.

5. Bersedia melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan penerima dapat menerima pasien dalam keadaan darurat, dan membuat surat rujukan ke penerima rujukan. Sehingga rumah sakit dilarang menyuruh pasien dan keluarga pasien mencari tempat rujukan sendiri.

6. Melakukan rujukan dapat menghubungi call center 119 atau nomor telepon 021 38225 5000.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dengan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilakukan, maka pencabutan operasional rumah sakit akan dicabut oleh Dinas Kesehatan DKi Jakarta.
(cim/rvk)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan harus memiliki landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai risiko terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun lingkungan sekitarnya. Seluruh pelayanan kesehatan berupa transfusi darah meliputi perencanaan dan pelestarian pendonor darah, penyedia darah, pendistribusi darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pelayanan penyediaan darah berupa tranfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar untuk pengobatan dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dan dikomersilkan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketersediaan bank darah di rumah sakit akhirnya harus sudah menjadi sebuah kewajiban. Di samping pelayanan yang akan ditingkatkan oleh karena ketersediaan darah juga terkait dengan penanganan kegawatan kasus yang membutuhkan transfusi komponen darah. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan tranfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini di Indonesia setiap tahun masih kekurangan sekitar 500 ribu kantong darah, karena menurut WHO seharusnya kebutuhan minimal darah di Indonesia sebanyak 2% dari jumlah penduduk atau kira kira sekitar 5,1 juta kantong per tahun, faktanya saat ini baru tersedia 4,5 juta kantong dari 3,05 juta donor. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek, Sp. M(K) berharap masyakarat semakin banyak terlibat dan menjadi pendonor, karena itu PMI senantiasa melakukan kegiatan donor darah sesering mungkin dengan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat.

Regulasi tentang pengelolaan darah sebagai salah satu sarana penyembuhan telah disusun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2011 Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 7 menyebutkan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah berdasarkan rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud pada ayat dan disusun rencana tahunan kebutuhan darah secara nasional oleh Menteri. Kemudian pada pasal 41 disebutkan BDRS dapat didirikan di rumah sakit sebagai bagian dari unit pelayanan rumah sakit dengan tugas antara lain :

1. menerima darah yang sudah diuji saring dari Unit Transfusi Darah (UTD);
2. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;
3. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;
4. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/rhesus ke UTD secara berjenjang;
5. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit;
6. melacak penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah yang dilaporkan dokter rumah sakit; dan
7. mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan.

Pasal 47 BDRS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sesuai dengan standar.

Regulasi di atas kemudian dijabarkan dalam aturan yang lebih teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 83 Tahun 2014 juga mengatur bahwa pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Setiap rumah sakit wajib memiliki Bank Darah Rumah Sakit. BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium di rumah sakit adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Dengan diberlakukannya Permenkes 83 Tahun 2014, maka peran rumah sakit yang memiliki BDRS semakin jelas khususnya dalam hal tugas dan tanggung jawab antara BDRS dengan UTD. Permenkes ini juga menekankan bahwa BDRS merupakan pelayanan rumah sakit yang terintegrasi dengan UTD yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas, dengan didukung bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan yang jelas pula, termasuk kualifikasi SDM dan uraian tugasnya.

Disusun oleh: Tri Yuni Rahmanto, MPH

Referensi:

http://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/peran-bank-darah-rumah-sakit-bdrs/

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kasus meninggalnya bayi Debora yang diduga terlambat mendapatkan penanganan cepat saat dirawat di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Apalagi hal itu disebabkan masalah biaya.

Ketua KPAI Susanto mengaku belum mendalami secara utuh konteks masalahnya, sehingga masih perlu mengumpulkan keterangan di lapangan. Namun pada prinsipnya, kata dia, rumah sakit semestinya menjalankan layanan sebaik-baiknya termasuk memberikan atensi khusus terhadap pasien yang perlu memberikan pertolongan segera.

“Nanti komisioner bidang kesehatan yang menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya kepada JawaPos.com, Minggu (10/9).

Susanto memaparkan jika melihat dari sisi regulasi Undang Undang tentang Rumah Sakit pasal 2 UU Nomor 44/2009 menyatakan rumah sakit diselenggaarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan. Pasal 3 menyatakan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien.

Pasal 29 ayat 1 e menyatakan setiap RS mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Sehingga semestinya, kata dia, tak ada lagi kasus seperti Debora jika rumah sakit mementingkan asas kemanusiaan.

“Mengacu pada pasal pasal tersebut sudah seharusnya semua RS merealisasikan mandat UU yang dimaksud,” jelasnya.

Bayi Debora meninggal dunia pada 4 September lalu dan dimakamkan di TPU Tegal Alur. Saat itu penanganan pelayanan ruang PICU terlambat diberikan karena rumah sakit belum bekerja sama dengan BPJS meskipun Debora merupakan peserta BPJS.

Orang tua dan rumah sakit kelimpungan mencari ruang PICU di seluruh rumah sakit di Jakarta dan Tangerang yang bersedia menyedikan ruang PICU dan bekerja sama dengan BPJS. Salah satunya di RS Koja, Jakarta. Sayangnya hal itu terlambat, dan bayi malang itu meninggal dunia.

(ika/JPC)

Sumber: jawapos.com