Peran Bank Darah Rumah Sakit ( BDRS ) Berdasarkan Permenkes No 83 Tahun 2014, pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran Manajer Keuangan Rumah Sakit Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Masyarakat Ekonomi Asean dan Pengaruhnya dalam Industri Rumah Sakit  Negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk melakukan integrasi ekonomi dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan kemakmuran yang merata di seluruh ASEAN dalam rangka menghadapi persaingan ekonomi global. Pengintegrasian ekonomi negara-negara ASEAN tersebut dikenal dengan ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi asean (MEA). MEA membentuk ASEAN menuju pasar bebas. Karakteristiknya dengan menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif dan memberi peluang pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur secara merata di kawasan ASEAN. Reportase: 7th APETNA CONFERENCE Asia Pacific Enterostomal Therapy Nursing Association Pada 14 – 16 April 2017 di Bogor-Indonesia tepatnya di Institut Pertanian Bogor International Convention Center telah berlangsung pertemuan ke-7 perawat luka, ostoma dan inkontinensia se-Asia Pasifik. Sejak konferensi APETNA pertama pada tahun 2003 di Kuala Lumpur Malaysia, praktik perawatan luka, stoma, dan kontinensia di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah World Council of Enterostomal Therapy (WCET) dan diakuinya program pendidikan perawat terapi enterostomal berkualitas (ETN) di beberapa wilayah. Pertemuan Pemantapan Pengembangan RS Rujukan Nasional Dan RS Vertikal Dalam Layanan Rujukan Nasional Galeri Foto Silakan klik disini untuk melihat susunan acara dan mengunduh materi.
Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya.
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu
	Website untuk Mendukung Unit Rujukan di Rumah Sakit		Tema Hari Kesehatan Dunia 2017 : Depresi

Berdasarkan Permenkes No 83 Tahun 2014, pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan harus memiliki landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara berlandaskan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai risiko terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun lingkungan sekitarnya.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah sudah dilakukan penyempurnaan untuk mengatur kebijakan dana aturan baru yang lebih mendalam untuk mengatur Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring pelayanan transfusi darah.

Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk untuk tujuan komersial, sehingga pelayanan kesehatan transfusi darah meliputi perencanaan dan pelestarian pendonor darah, penyedia darah, pendistribusi darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Di setiap rumah sakit wajib memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang adalah sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Permenkes 83 / 2014, BAB III Pasal 40). BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari laboratorium di rumah sakit.

Saat ini Indonesia masih kekurangan 500 ribu kantong darah, karena menurut WHO seharusnya kebutuhan minimal darah di Indonesia sebanyak 2% dari jumlah penduduk atau kira kira sekitar 5,1 juta kantong per tahun, faktanya saat ini baru tersedia 4,5 juta kantong dari 3,05 juta donor. Berdasarkan hal tersebut, Menkes Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek, Sp. M(K) berharap masyakarat semakin banyak terlibat dan menjadi pendonor, karena itu PMI senantiasa melakukan kegiatan donor darah sesering mungkin dengan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat.

Dengan sudah diberlakukannya Permenkes 83/2014 itu maka peran rumah sakit yang memiliki BDRS semakin jelas khususnya dalam hal tugas dan tanggung jawab antara BDRS dengan UTD yang selama ini kurang jelas, saat ini melalui Permenkes sudah ditekankan bahwa BDRS merupakan pelayanan rumah sakit yang terintegrasi dengan UTD yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas, dengan didukung bangunan, sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan yang jelas pula, termasuk kualifikasi SDM dan jobdesk-nya. Termasuk  kuatnya jejaring pelayanan transfusi antara penyelenggara dengan dinas kesehatan yang selama ini ketentuan jejaring hanya pada instasi terkait tanpa melibatkan dinas kesehatan (SW).

Nusa Dua – Rumah Sakit “Bali International Medical Centre” (BIMC) Siloam di Nusa Dua, Kabupaten Badung membidik pangsa pasar wisata medis yang sangat potensial digarap karena Pulau Dewata merupakan daerah tujuan wisata dunia.

Direktur RS BIMC Siloam Nusa Dua Dr Ida Ayu Made Ratih Komala Dewi di Nusa Dua, Senin, menjelaskan pihaknya akan lebih optimal membidik wisata medis karena peminat dari wisatawan mancanegara untuk menjalani perawatan medis sembari berwisata di Bali, cukup tinggi.

Sebagian besar, pasien di rumah sakit yang berdiri di kawasan pariwisata elit Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua itu hampir 70 persen adalah warga negara asing.

Sedangkan turis yang berminat memanfaatkan wisata medis di rumah sakit tersebut sebagian besar berasal dari Australia dan China dan negara-negara lainnya.

Sementara itu Direktur Pelayanan BIMC Siloam Nusa Dua Dr Hermes Santosa menambahkan perawatan medis yang banyak diincar dalam wisata medis bermacam-macam di antaranya hemodialisa atau cuci darah hingga perawatan tanpa operasi plastik.

Menurut dia, saat ini di rumah sakit itu dilengkapi 33 dokter spesialis dan 16 dokter umum di antaranya spesialis penyakit dalam, spesialis anak-anak, spesialis anestesi, dan spesialis kandungan.

Selain itu spesialis jantung, spesialis THT, spesialis bedah umum, spesialis saraf, spesialis bedah ortopedi, dan spesialis onkologi.

Ia mengharapkan dengan adanya wisata medis yang semakin diminati turis mancanegara dapat menjadikan Bali sebagai salah satu referensi warga Indonesia apabila ingin berobat tanpa harus ke luar negeri misalnya untuk di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura. (WDY)

Sumber: 

Kediri (KT) – Kejadian kebakaran dirumah sakit Bhayangkara Kota Kediri, Senin (01/05/2017),pagi, membuat panik mayoritas pasien. Karena, pihak pegawai rumah sakit juga terkesan lamban,dalam melakukan evakuasi.Bahkan, para pasien juga dikelabui, kalau kejadian itu bukannya kebakaran melainkan simulasi.

Seperti diungkapan Makhnun,salah satu suami pasien dirumah sakit Bhayangkara, awalnya dia melihat kepulan asap membumbung tinggi disekitar areal rumah sakit.Hingga dirinya, menanyakan kepada perawat rumah sakit, akan tetapi malah dijawab tidak ada kebakaran melainkan simulasi.

” Pada awalnya semua pasien bingung adanya kejadian kebakaran dan bukannya simulasi. Hingga, saya memberanikan diri, dengan membawa istrinya keluar dari ruangan guna menyelematkan diri ” ungkapnya, saat ditemui di halaman parkir rumah sakit.

Menurutnya, dirinya menyayangkan pihak rumah sakit khususnya perawat, yang justru mengatakan kalau kejadian kebakaran hanyalah simulasi.Padahal, kondisinya kebakaran yang sesungguhnya.

” Untung saya ngotot mengajak istri saya keluar ruangan tanpa seizin perawat. Dan kenyataanya, mobil pemadam kebakaran sudah lalu lalang memadamkan api ” tandasnya.

Makhnun juga menjabarkan, jika istrinya dirawat diruang Mawar berdekatan dari ruangan Kemuning.Sebenarnya jauh dari lokasi kebakaran, namun asapnya membuat nafas sesak dan takutnya api ditakutkan merembet ke bawah.

” Poinnya, kita menyayangkan pihak rumah sakit yang tak segera mengevakuasi pasien untuk keluar ruangan dan justru menahan pasien dan mengatakan kejadian tersebut hanya simulasi saja” tutupnya.

Untuk diketahui, kebakaran di rumah sakit Bayangkara, terdapat di dua ruangan, yakni  gudang obat dan arsip.Dimana, kebakaran terjadi sekitar pukul 07.45 Wib dan berhasil dipadamkan, pukul 10.00Wib.

Sementara, Wetty, bagian Kehumasan pihak rumah sakit Bayangkara, juga enggan memberikan komentar dan memilih diam terkait kejadian kebakaran tersebut.(bud)

Sumber: korantransparansi.com

Momentum peringatan Hari Buruh, para buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) wilayah Bekasi, Jawa Barat meminta kepada bupati dan Wali Kota Bekasi untuk membuat peraturan terhadap rumah sakit swasta di Bekasi yang dinilai belum sepenuhnya melayani pasien BPJS.

Menurut Ketua SPSI wilayah Bekasi, Abdullah, masalah ini merupakan salah satu agenda penting pada peringatan Hari Buruh di Bekasi mengingat masih sangat kecil keikutsertaan rumah sakit swasta untuk melayani pasien BPJS bagi para buruh maupun masyarakat umum.

“Saya sebut saja salah satu rumah sakit yakni Mitra Keluarga Bekasi, mereka menolak pasien peserta BPJS,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Senin (1/5).

Abduulah menegaskan, peran bupati dan Wali Kota Bekasi untuk membuat peraturan sangat dinantikan agar rumah sakit swasta di Bekasi bisa mematuhi dam menindak jika mereka tidak melayani pasien BPJS.

“Jika bupati dan Wali Kota Bekasi hanya memberikan yang sifatnya lisan atau imbauan sangat dikhawatirkan rumah sakit swasta tidak menghiraukannya, sehingga ke depan makin merugikan pasien BPJS dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” katanya.

Ditambahkan Abdullah, rumah sakit seharusnya tidak saja berfokus terhadap bisnis, namun bisa mengedepankan sisi sosial terhadap masyarakat yang tentunya harus selaras dengan keduanya.

Dalam hal ini, keluarga besar SPSI Bekasi akan mendorong dan mengawal agar bupati dan Wali Kota Bekasi bisa segera menerbitkan peraturan tersebut, sehingga momentum Hari Buruh tahun ini khusus di Bekasi bisa tercipta masyarakat buruh dan umum untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Sumber: elshinta.com

Rumah Sakit yang terletak di Jalan Empang II No. 2, Empang, Bogor Selatan ini selama hampir setahun telah mengadakan 7 kajian bulanan. Kajian Bulanan tersebut merupakan ide Rumah Sakit Ummi agar Rumah Sakit juga bermanfaat untuk warga sekitar.

Ardian Permana,perwakilan dari Rumah Sakit Ummi mengatakan bahwa awal kajian bulanan Rumah Sakit Ummi mengundang Syeikh Ali Jaber. Warga sekitar yang datang mencapai 1.200 orang.

“Begitu saya masuk di Rumah Sakit Ummi, diamanahi oleh Direktur Rumah Sakit untuk mengadakan kajian bulanan. Kemudian kita mengundang ustadz-ustadz, yang pertama Syeikh Ali Jaber, alhamdulillah responnya bagus sampai seribu orang lebih,” tutur pria berkacamata ini.

Ardian mengatakan kajian pada hari Sabtu (29/4) merupakan kajian ketujuh yang dilaksanakan setiap Sabtu ketiga tiap bulan.

“Ini adalah kajian bulanan ketujuh. Sabtu ketiga tiap bulan. Kita juga tergantung dari ustadznya, narasumbernya. Bulan lalu kita telah mengundang Dr Salim Segaf Al Jufri, KH. Arifin Ilham, ustadz Yusuf Mansyur, Syeikh Ali Jaber, dan ini ketujuh.”

Minat masyarakat di sekitar Rumah Sakit Ummi sangatlah bagus, sehingga menjadi penting bagi Rumah Sakit untuk mengadakan kajian tiap bulan.

“Alhamdulillah minat tetangga-tetangga kita di RS Ummi, bahkan ada yang datang dari jauh, dari Ciomas, Ciapu sehingga menurut kita, pengajian ini penting untuk kita.”

Karena sering mengadakan kajian bulanan, Rumah Sakit Ummi dibilang sebagai ‘Rumah Sakit Pengajian oleh warga sekitar’.

“Bahkan Rumah Sakit Ummi dibilang Rumah Sakit Pengajian karena kita mengundang ustadz-ustadz yang dikenal oleh masyarakat,” tutur Ardian.(ind/Ilham)

Sumber: chanelmuslim.com

Maraknya keluhan pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan Senin disebut-sebut berakar dari `bobroknya` manajemen rumah sakit umum Panyabungan. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan sanksi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini di sampaikan sejumlah eleman masyarakat Mandailing Natal kepada StarNews di pusat kota Panyabungan Senin (1/5).

Fauzan Helmi Rangkuty salah satu Direktur Madina Care mengatakan pelayanan Rumah Sakit Umum Panyabungan,sangat mengkecewakan,keluhan masayarakat sudah banyak terdengar ke kuping saya seperti jenis obat untuk pasien pelayanan yg amburadul, Hingga hari ini tak jelas kriteria obot-obatan untuk pasien BPJS. Banyak pasien ketika dirawat di rumah sakit, tapi obatnya kebanyakan beli di apotik luar (apotik rakyat).” Kata Fauzan

Lalu dimana letak jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS? Ada lagi anggaran pelayanan pasien BPJS Rumah Sakit Umum senilai 8 Miliar lebih yang di tampung APBD 2016 tidak tahu kemana arahnya entah kemana, jadi apa gunanya masyarakat bayar iuran perbulan, jika mereka masih dibebani biaya pengobatan?

Yang dipikirkan Fauzan yang juga aktivis madina ini ialah, bagaimana nasib orang yang benar-benar tak mampu yang sakit. Jangankan untuk menebus obat di apotik luar, untuk makan sehari-hari saja mereka susah, misalnya. Apakah pihak rumah sakit harus memaksa pasien agar nebus obat? Atau rumah sakit hanya menangani pasien dengan pengobatan seadanya?

Dia juga menambahkan “Bagaimana jika yang sakit itu benar-benar orang tidak mampu, sementara mereka setiap mendapatkan resep dokter harus mengambil obat ke apotik luar?

Belum lagi perbedaan, atau perlakuan pelayanan yang membeda-bedakan antara pasien BPJS dan tidak. Bukan soal tempat/ruang pasiennya, tapi perlakuan terhadap pasiennya. Kadang keluar bahasa yang tidak pantas dari pihak rumah sakit terhadap pasien atau keluarga pasien.

Atau, ada pasien yang ditolak rumah sakit, baik secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, pasien A harus dioperasi usus butuh pihak rumah sakit menyatakan, bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi, karena peralatan rumah sakit tidak ada. Padahal mereka bisa melakukannya, dan pelatannya tersedia, percuma anggaran Rumah Sakit Umum ditampung tiap tahun d APBD.” Ujarnya.

Disamping Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan saat dihubungi StArtNews dengan Hendpone seluler untuk menanyakan anggaran 8.364.000.000 untuk Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum tidak ada jawaban hingga berita ini dimuat Redaksi.

Sumber: startfmmadina.com

Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara pada 23 April 2017, RS USU berhasil melakukan implantasi koklea atau rumah siput yang pertama pada penderita tuli bisu. Implantasi dilakukan selama 2 jam terhadap pasien perempuan berusia 2,5 tahun.

Ketua Tim Implan Koklea RS USU,Prof Delfitri Munir SpTHTKL(K) mengatakan, pasien yang mengalami ketulian sejak lahir ini akan dapat mendengar dengan baik, sehingga bisa berbicara secara normal.

“Implantasi koklea adalah prosedur penanaman alat bantu dengar yang dilakukan melalui tindakan operasi pada tulang temporal. Operasi ini diperuntukkan bagi penderita tuli bisu yang tidak tertolong dengan pemakaian alat bantu dengar biasa,” ujarnya, didampingi Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RS USU, Dr dr Nazaruddin Umar SpAn KNA di RS USU Jalan Dr T Mansyur, Rabu (26/4).

Kerusakan pendengaran yang terjadi pada organ telinga luar (daun telinga) dan telinga tengah (gendang telinga) masih dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Sedangkan kerusakan pada organ telinga dalam (koklea), hanya dapat ditolong dengan implantasi koklea. Koklea merupakan organ pendengaran yang berfungsi mengirim pesan ke syaraf pendengaran dan otak. Suara ditangkap daun telinga kemudian dikirim ke tulang pendengaran dan bergerak menuju koklea.“Operasi koklea atau rumah siput merupakan tindakan menanam elektroda untuk organ pendengaran yang berisi saraf-saraf pendengaran yang terletak di telinga dalam. Elektroda inilah yang yang menggantikan fungsi koklea sebagai organ pendengaran,” jelas Prof Delfitri Munir.

Dipaparkannya, implantasi koklea ini melalui beberapa tahapan. Seperti seleksi calon pasien yaitu penentuan terhadap pasien apakah layak dioperasi atau tidak. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi aspek medis, psikologis, dan sosial pasien. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menilai fungsi pendengaran, pemeriksaan radiologi, laboratorium serta konsultasi dengan disiplin ilmu lain.

“Operasi implan koklea sebaiknya dilakukan pada usia 1-2 tahun agar hasil pendengarannya lebih baik. Karena alat ditanam, maka gendang telinga tetap utuh dan tidak menimbulkan reaksi atau efek samping yang mengganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pasien yang sudah dioperasi memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk pemulihan. Setelah itu, dilakukan rehabilitasi berupa latihan mendengar dan berbicara.

Di Indonesia, lanjutnya, berdasarkan data yang ada, penderita tuli bisu atau gangguan pendengaran sejak lahir berkisar 1-3 dari 1.000 kelahiran bayi. Sehingga ada 5.000 bayi lahir tuli setiap tahun di Indonesia. Akibat bayi yang tidak bisa mendengar, maka bayi tersebut tidak bisa bicara atau bisu. Namun, dengan operasi ini bayi akan bisa mendengar sehingga akan bisa bicara dengan baik dan dapat sekolah di sekolah biasa. (ris/ila)

Sumber: sumutpos.co

HASIL Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) telah menetapkan Dedy Sudarto sebagai Ketua Umum yang baru. Munas pertama itu berlangsung di Jakarta, Rabu (26/4).

Dikatakan Dedy, instalasi gas medik merupakan bagian terpenting dalam sistem operasional rumah sakit. Saat ini industri instalasi gas medik masih dikuasai oleh produk impoet sekitar 80%. Seiring meningkatnya pertumbuhan rumah sakit di Indonesia, diharapkan kebutuhan akan gas medik lokal pun dapat meningkat.

“Oleh karena itu, Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) berkomitmen untuk menjadi industri yang terdepan dalam instalasi gas medik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/4).

Terbentuknya AIGMI, tambahnya, bertujuan untuk menjembatani para produsen atau pengusaha industri rumah sakit, pemerintah selaku regulator dan pengguna untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan teknis instalasi gas medik buatan bangsa Indonesia.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2016 yakni mendukung dan memprioritaskan produk dalam negeri khususnya bidang farmasi dan alat kesehatan berbasis elektronik katalog (e-catalog).

Berkenaan dengan itu, AIGMI pun, kata Dedy sudah bekerja sama dengan kementerian industri dan kesehatan serta dukungan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah). Sehingga industri lokal dapat ikut berpartisipasi dan instalasi gas medik lokal dapat digunakan di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia.

“AIGMI akan terus mendorong serta berkolaborasi dengan sektor pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan pemahaman akam instalasi gas medik dengan program edukasi melalui workshop dan training,” tutupnya. (OL-6)

Sumber: mediaindonesia.com

Jakarta – “Siapa yang tidak melakukan inovasi maka akan tergilas zaman”, ungkapan tersebut terus terngiang, bagaimana inovasi adalah suatu kewajiban untuk mengejar ketertinggalan demi peningkatan pelayanan.

Ungkapan itu menggambarkan kehidupan seorang Dokter Fathema Djan Rachmat, wanita kelahiran 10 Januari 1964, di kota tepian sungai Musi.

Dengan mantra itu, praktisi kesehatan itu menorehkan wajah baru di dunia layanan kesehatan serta manajemen rumah sakit Pelni di Petamburan, Jakarta Pusat.

Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT Rumah Sakit PELNI, ia mengubah wajah RS Pelni menjadi rumah sakit yang lebih berkelas dengan pelayanan prima.

Sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dijalankan mulai 1 Januari 2014, Rumah Sakit Pelni sudah langsung menjadi provider BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN.

JKN adalah masa depan untuk tercapainya akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Merata itu pelayanan sama, sedangkan adil yaitu tidak boleh membeda-bedakan pasien, ujar Direktur Utama RS Pelni, Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp.BTKV (K) kepada Antara, belum lama ini.

Sebelum pelaksanaan program JKN, Dokter Fath melakukan perubahan pola berpikir kepada para dokter dan seluruh komponen di rumah sakit dalam melihat JKN sebagai kesempatan.

“Sekitar 1.283 karyawan dijelaskan tentang era JKN, perubahan yang seperti apa. Kami bilang kepada para dokter dan seluruh karyawan, kita masuk ke era yang berbeda dimana bisnis model dan proses harus memberikan nilai tambah,” kata dia.

Hal tersebut dilakukan sehingga pada hari pelaksanaan program JKN bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien BPJS Kesehatan.

Ia menceritakan saat mulai menerima pasien BPJS kesehatan, RS Pelni kewalahan karena jumlah pasien membeludak.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut dia, RS Pelni menjawab dengan pemberlakuan sistem pendaftaran secara elektronik dan didukung oleh catatan medis elektronik (electronic medical record/EMR).

Sebanyak 21 titik khusus disediakan bagi pasien BPJS Kesehatan untuk melakukan proses registrasi, sehingga layanan tersebut bisa diberikan secepat mungkin.

“Para dokter diminta untuk memulai pelayanan di poliklinik dari jam 7 pagi. RS Pelni menerapkan e-medical record agar para dokter bisa melayani di jam itu. Tidak ada lagi antrean mengular dari pasien,” ujar praktisi kesehatan yang berpengalaman selama 34 tahun di industri medis itu.

Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis.

RS Pelni terus mengembangkan perangkat lunak untuk layanan sistem itu. Hingga saat ini sudah ada 53 software yang dikembangkan.

Dengan sistem, lanjutnya, direksi dapat mengawasi pengelolaan rumah sakit. Seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, administrasi hingga manajemen wajib melaporkan pekerjaan dalam sistem digital itu.

RS Pelni juga membuat anjungan mandiri untuk pasien. Dalam anjungan tersebut pasien BPJS maupun non-BPJS dapat melakukan pendaftaran, mengecek unit kamar yang tersedia, serta dapat memilih dokter spesialis.

“Dengan anjungan mandiri ini diharapkan dapat mempercepat layanan kesehatan kepada pasien. Informasi kamar pasien BPJS juga ditampilkan secara setiap detik di meja pendaftaran melalui layar televisi,” kata dokter yang memulai karirnya dari kecamatan Emera, Timor Timur, ini.

Hal itu semata-mata dilakukan oleh Dokter Fath untuk memegang teguh prinsip hidupnya bahwa tidak ada lagi orang sakit yang ditolak rumah sakit hanya karena ketiadaan biaya.

Melalui sistem berbasis elektronik tersebut, RS Pelni memangkas layanan registrasi pasien yang sebelumnya satu jam menjadi 2-5 menit.

“Kami meminta segenap komponen yang bekerja di rumah sakit harus berpikir kreatif dan inovatif. Kita membuat bagaimana manajer itu membuat solusi dari setiap permasalahan yang ada. Di area yang ada masalah itu harus ada manajer, misalnya di ICU, manajer turun untuk membantu masalah terkait pasien,” kata dia.

Selain perubahan pola pikir dan inovasi teknologi, RS Pelni meningkatkan nilai-nilai budaya kerja melalui kelas budaya.

Ia mengatakan kelas budaya di setiap unit kerja bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana manajer RS, dokter, perawat, koder maupun frontliner untuk berperilaku berbudi dalam berkarya, lebih menghargai, melayani dan menjalani secara ikhlas program JKN.

“Kami mendorong bagaimana komponen di rumah sakit ini pekerjaan yang mereka lakukan untuk pasien adalah sebuah mahakarya,” ujar dia.

Untuk mempertahankan budaya kerja, lanjutnya, RS Pelni terus melakukan kegiatan program kerekatan antarkaryawan serta pemberian penghargaan.

Surplus Pengelolaan BPJS

Ia mengatakan dukungan manajemen yang kreatif dan inovatif dapat membuat layanan BPJS Kesehatan dapat menghidupkan bisnis rumah sakit.

“Ketika yang lain bilang defisit karena ikut BPJS, RS Pelni malah mencatatkan surplus,” ujar dia.

Saat ini sebanyak 60 persen pasien rawat jalan adalah pasien BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pasien rawat inap, 82 persennya adalah pasien BPJS Kesehatan, sisanya yaitu pasien non-BPJS sebesar 18 persen. Di Poliklinik RS Pelni, sedikitnya ada 1.500 kegiatan yang dilakukan per hari.

Dokter spesialis bedah jantung itu mengungkapkan sistem prospective payment dalam era JKN memberikan keuntungan bagi pasien, tenaga medis, serta rumah sakit.

“Dalam sistem prospective payment, rumah sakit tidak bisa melihat pasien dari per kasusnya, yaitu apakah dia merugikan atau menguntungkan. Jadi tidak perlu melihat coding, yang dilihat kita adalah total cost,” ujar dia.

Lewat pembiayaan bertarif INA-CBGs, RS Pelni memberikan layanan kepada pasien secara penuh dan maksimal.

“Kami berikan obat yang bagus. Perawatan maupun operasi yang maksimal, kalau tidak ada kamar yang sesuai dengan kelas dimana pasien terdaftar harus dikasih kamar yang lebih tinggi sehingga produksi kita meningkat,” kata dia.

Upaya tersebut bisa memangkas durasi rawat inap pasien. Yang awalnya sepuluh hari bisa dipangkas menjadi lima hari saja untuk rawat inap.

RS Pelni saat ini mempunyai 500 tempat tidur untuk melayani pasien. Jumlah tersebut terus dikembangkan hingga mencapai 800 tempat tidur. Ruang operasi setiap harinya melayani 40 pasien per hari.

Sejak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, gaji yang diterima karyawan RS Pelni, menurutnya, juga meningkat hingga 13 persen. Untuk jasa medik dokter, nilainya juga meningkat hingga 45 persen.

Salah satu poin keberhasilan RS Pelni bertahan dan tumbuh di Era JKN adalah efisiensi, ujar dia.

Ia mengatakan efisiensi yang paling tepat dalam era JKN ini adalah “low cost operational: do more, change less”. Artinya efisiensi yang fokus pada peningkatan volume atau utilitas, yang akan menurunkan unit cost.

Ia mengatakan konsep low cost operational telah dilakukan, dengan sukses, di India.

Salah satu tokoh pionirnya adalah dr. Devy Shetty. Seorang spesialis bedah jantung yang menciptakan rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur untuk layanan jantung sehingga tarif operasi jantung di India hanya seperempat hingga sepertiga tarif di Amerika.

“Jika rumah sakit swasta provider BPJS Kesehatan saling berkolaborasi melakukan group purchasing untuk pengendalian harga beli dan implementasi clinical pathway untuk pengendalian lama hari rawat, tentu dapat menghasilkan perubahan positif dalam pelayanan pasien peserta JKN serta pertumbuhan keuangan bagi rumah sakit itu sendiri,” kata dia.

Memanusiakan Pasien

RS Pelni tidak membedakan layanan pasien maupun dokter bagi pasien BPJS, demikian ungkap Syahroni (64) yang belum lama ini melakukan operasi katarak di rumah sakit tersebut.

“Sistem pendaftaran, pemeriksaan, perawatan, serta tindakan lanjutan di RS Pelni sangat baik. Pasien hanya perlu melakukan pendaftaran awal tanpa menunjukkan berkas foto copy dokumen BPJS,” kata dia.

Sementara itu, ia mengatakan pelayanan BPJS dilayani sejak pagi hingga pukul 17.00 WIB.

“Hari Sabtu RS Pelni juga melayani pasien BPJS. Meskipun menggunakan BPJS, fasilitas kamar dan layanan kesehatan sangat bagus. Petugas kesehatan pun melayani dengan ramah,” ujar dia.

Sebelum pulang, lanjutnya, setiap pasien diminta untuk mengisi formulir kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh RS Pelni dari segi fasilitas kamar, makanan, perawatan, dan profesionalitas dokter.

Baginya, rumah sakit ini melayani pasien secara profesional dengan mengedepankan rasa empati, rasa saling menghormati.

“Bukan sebagai objek yang boleh diperlakukan apa saja. Itulah salah satu cara terbaik untuk memanusiakan pasien,” kata dia.

(T.A063/M026)

Sumber: antaranews.com