PORTALJABAR, KAB. BEKASI – RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menjadi salah satu rumah sakit terpilih dalam pengembangan Integrasi Dokumen Klaim Elektronik (DKE) melalui platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Capaian tersebut ditandai dengan pelaksanaan Assessment One to One Dokumen Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Cabangbungin, Jumat (17/7/2026).

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Pembelajaran dari Taichung Veterans General Hospital

Dari Smart Hospital Menuju Layanan Terintegrasi Tanpa Batas

23 Juli 2026

 Latar Belakang

Transformasi teknologi digital tidak lagi terbatas pada digitalisasi rekam medis atau penggunaan peralatan rumah sakit modern, tetapi telah berkembang menuju integrasi proses klinis, operasional, logistik, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan pada pasien di dalam dan di luar rumah sakit.

Taichung Veterans General Hospital (TVGH) memberikan contoh bagaimana telehealth center, smart ward, sistem farmasi terintegrasi, command center, pengelolaan data klinis, serta dukungan digital bagi pelayanan home care dibangun sebagai suatu ekosistem pelayanan. Sistem tersebut mendukung jejaring rujukan TVGH di Taiwan Tengah hingga ke luar negeri. Pembelajaran penting dari TVGH bukan hanya pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada proses transformasi, tata kelola, dan integrasinya dengan kebutuhan pasien, tenaga kesehatan, manajemen serta jejaring layanan.

Pengalaman ini relevan bagi Indonesia yang menghadapi kesenjangan kapasitas rumah sakit dan tantangan akses pelayanan. Teknologi digital dapat memperkuat jejaring rujukan, mendekatkan keahlian klinis kepada rumah sakit di daerah, meningkatkan kesinambungan pelayanan, dan memperluas jangkauan rumah sakit hingga ke rumah pasien. Infrastruktur tersebut juga penting untuk pengembangan telehealth, homecare, dan secara bertahap menuju Hospital at Home (HaH).

Namun model TVGH tentu tidak dapat diterapkan begitu saja ke rumah sakit di Indonesia. Setiap rumah sakit perlu menentukan titik awal, prioritas, tahapan pengembangan serta investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Karena itu, Departemen Health Policy and Management (HPM) dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar untuk membagikan pembelajaran dari TVGH, merefleksikan relevansinya bagi rumah sakit di Indonesia, serta memperkenalkan langkah awal dan peluang pendampingan transformasi rumah sakit.

 Tujuan

Tujuan Umum:

Mengajak  rumah sakit di Indonesia mempelajari ekosistem smart hospital TVGH, proses transformasi dan tata kelola yang mendukungnya, serta relevansi bagi penguatan jejaring rujukan dan pengembangan layanan di luar RS.

Tujuan Khusus:

1. Memaparkan ekosistem smart hospital yang dikembangkan TVGH dan keterhubungan antar-komponennya.
2. Membahas proses, tata kelola, dan tahapan integrasi teknologi terintegrasi ke dalam pelayanan rumah sakit.
3. Merefleksikan relevansinya bagi tantangan akses, jejaring rujukan, telehealth, homecare dan pengembangan menuju HaH di Indonesia.
4. Memberikan gambaran tentang titik awal transformasi dan peluang pendampingan rumah sakit yang ingin menyusun roadmap transformasi pelayanan secara bertahap.

 Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti webinar ini, peserta diharapkan:

1. Memahami smart hospital sebagai integrasi teknologi, pelayanan, SDM, tata kelola, data, dan jejaring.
2. Memperoleh gambaran mengenai ekosistem dan proses transformasi TVGH yang relevan bagi Indonesia.
3. Mengenali posisi awal dan alternatif tahapan transformasi rumah sakit, termasuk penguatan jejaring rujukan dan layanan di luar rumah sakit.
4. Mengetahui langkah serta bentuk dukungan teknis yang dapat diakses untuk menindaklanjuti hasil webinar.

 Sasaran Peserta

Webinar ini ditujukan bagi:

• Direksi dan pimpinan rumah sakit
• Manajer pelayanan medik dan keperawatan
• Unit perencanaan dan pengembangan rumah sakit
• Unit Teknologi Informasi/SIM-RS
• Komite medik dan tenaga klinis
• Unit home care, telemedicine, dan pelayanan terkait
• Dinas kesehatan dan pemilik rumah sakit daerah
• Akademisi, peneliti, serta organisasi profesi dan perumahsakitan
• Industri teknologi kesehatan dan mitra pengembangan layanan perumahsakitan

Waktu dan Metode Pelaksanaan

Webinar dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2026

Pukul: 13.30 – 15.00 WIB WIB

Link zoom: http://ugm.id/ZoomTVGH

Meeting ID: 971 3155 9003

Dengan tahapan sebagai berikut:

• Paparan hasil kunjungan, yang juga berisi foto, ilustrasi alur, dan contoh implementasi
• Refleksi oleh praktisi rumah sakit atau ahli kebijakan/manajemen kesehatan
• Diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator
• Quick self-assessment atau polling posisi awal RS
• Penjelasan peluang tindak lanjut dan pendampingan

  Rundown Acara

Penutup

Rumah sakit tidak harus langsung canggih seperti TVGH. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami persoalan yang harus segera ditangani, menentukan titik awal yang tepat, dan membangun transformasi secara bertahap dengan arah yang jelas.

Narahubung

Renaldi, SKM, MHPM (+62 813-4111-9829)

Reportase Webinar

“Sustainability dan Strategi Keuangan Rumah Sakit

Pasca PMK No. 6 Tahun 2026”

PKMK-Yogyakarta. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang mulai berlaku efektif sejak 12 Juni 2026. Merespon adanya peraturan menteri kesehatan tersebut, PKMK UGM menyelenggarakan webinar dengan judul “Sustainability dan Strategi Keuangan Rumah Sakit Pasca PMK No. 6 Tahun 2026” pada Jumat (17/6/2026). Peraturan ini mengatur berbagai aspek di rumah sakit, termasuk bagian keuangan.

Video

Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit mengawali webinar menyampaikan bahwa berbagai perubahan yang terjadi pasca diterbitkannya Permenkes Nomor 6 Tahun 2026. Rumah sakit dituntut dapat memenuhi perubahan aturan tersebut secara berkelanjutan. Setiap keputusan strategis rumah sakit mempertimbangkan apakah model bisnis yang sedang dikembangkan dapat berkelanjutan. Keberhasilan implementasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 bukan hanya ditentukan kepatuhan RS terhadap regulasi, melainkan juga kemampuan rumah sakit menerjemahkan perubahan tersebut menjadi strategi yang menjaga mutu pelayanan sekaligus keberlanjutan organisasi.

Materi Video

Selanjutnya Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si., selaku Direktur RSUD Dr Moewardi menyampaikan bahwa penerapan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 ini terjadi di tengah kondisi keuangan RSUD Dr. Moewardi yang sebenarnya cukup solid namun mulai menunjukkan tanda tekanan. Pendapatan RS tumbuh konsisten sejak 2021, dengan realisasi selalu melampaui target dari Rp1,096 triliun (2021) hingga Rp1,243 triliun (2025), meski sempat terkoreksi pada 2022. Namun, struktur pendapatan yang sangat bergantung pada BPJS (89,9%) membuat RS rentan terhadap perubahan skema pembiayaan JKN yang mungkin mengikuti klasifikasi baru berbasis kemampuan layanan ini. Indikator keuangan tahun 2026 (Jan–Mei) turut memperlihatkan volatilitas: EBITDA dan margin operasional berfluktuasi tajam antarbulan (bahkan sempat negatif), serta rasio beban pegawai dan beban farmasi yang beberapa kali melampaui ambang batas target. Kondisi ini menjadi konteks penting mengapa direktur RS menekankan pentingnya kesiapan strategis baik dari sisi efisiensi 27 KSM, penguatan digitalisasi lewat SIKURS dan KERIS, maupun penyesuaian model bisnis RS agar RSUD Dr. Moewardi tetap sehat secara finansial sekaligus patuh terhadap ketentuan klasifikasi dan tata kelola baru dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.

Materi Video

Seffudin Sudarmadi, MBA.,CPHR yang merupakan Direktur Operasional RS JIH Purwokerto menyatakan terkait dengan kebijakan tarif di rumah sakit JIH Purwokerto, pada sistem informasi diintegrasikan mengenai jenis layanan, tarif dan juga harga pokok pelayanan atau unit cost. Sehingga setiap layanan yang diberikan kepada pasien, dapat diketahui antara price serta unit cost. Dengan informasi tersebut manajemen dapat melakukan negosiasi tarif dengan berbagai asuransi yang bekerjasama dengan RS JIH Purwokerto. Terkait dengan kewajiban rumah sakit melaporkan laporan keuangan teraudit, RS JIH Purwokerto sebagai rumah sakit milik perseroan terbatas sudah dilakukan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik setiap tahunnya. Sehingga tidak ada kendala dengan adanya peraturan mengenai wajibnya melaporkan laporan keuangan teraudit ke kementerian kesehatan. Namun, bagi  rumah sakit yang masih belum menerapkan sistem informasi keuangan yang balik, maka akan terkendala dalam penyiapan laporan keuangan rumah sakit. 

Materi Video

Selanjutnya Yos Hendra, SE., MM., M.Ec.Dev., Ak., CA., MAPPI selaku konsultan PKMK menyampaikan bahwa nantinya tarif rumah sakit akan diatur oleh Kementerian Kesehatan juga gubernur dengan pagu tarif maksimal. Selain itu, tarif pasien JKN sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi harga jual atau tarif rumah sakit sudah ditentukan, disini diperlukan adanya informasi terkait dengan biaya agar rumah sakit tetap dapat melakukan kontrol biaya sehingga biaya pelayanan masih dapat ter-cover oleh tarif. Yos Hendra menegaskan bahwa unit cost bukan sekedar angka tarif, melainkan juga sebagai alat ukur efisiensi. Unit cost, tarif, dan sustainaibility rumah sakit merupakan hal tidak terpisah, karena merupakan satu siklus pengelolaan biaya yang saling menentukan. 

Diskusi

Pada sesi diskusi membahas mengenai kendali mutu kendali biaya, strategi keuangan, tarif layanan, value based health care,  indikator keuangan rumah sakit go public, kompetensi layanan. Keuangan RSUD berbeda dengan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta memulai operasionalnya sudah dengan efisiensi, terkait dengan biaya apapun diperhitungkan. RSUD juga dapat mengendalikan biaya operasional agar jasa pelayanan dapat diberikan dengan baik.

Reporter: Husniawan Prasetyo

SB, SAMPIT – Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Yulia Nofiany, mengimbau masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare yang berpotensi meningkat pada musim kemarau, terutama pada anak-anak.

Menurut dr Yulia, selain demam berdarah dengue (DBD), ISPA dan diare merupakan penyakit yang paling sering muncul saat kondisi cuaca kering. Banyaknya debu serta terbatasnya ketersediaan air bersih menjadi faktor yang memicu meningkatnya kasus tersebut.

Cilegon, Diskominfo –  Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian secara resmi membuka acara Launching Aplikasi Pendaftaran Online RSUD Kota Cilegon yang bisa di download di playstore dengan nama “PAMANTRI” dan Pembayaran Non Tunai melalui BJB HOPE (Hospital Payment & Excellent Service) berlokasi di RSUD Cilegon, Rabu (26/01).

Helldy dalam sambutannya menyampaikan bahwa Launching Aplikasi Pendaftaran Online tersebut merupakan sejarah bagi RSUD Kota Cilegon. “Kami sangat berterima kasih hari ini merupakan sejarah bagi RSUD Kota Cilegon yang mana hari ini RSUD Kota Cilegon tidak mau kalah dengan Opang Cilegon,” tuturnya.

BLANGPIDIE – Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Pelatihan Komunikasi Efektif.

Pelatihan ini difokuskan bagi para tenaga kesehatan (nakes) dalam upaya meningkatkan standar pelayanan dan profesionalisme tenaga medis.

Pekerja shift mengikuti jadwal kerja yang tidak standar, yang mencakup tugas malam, jadwal bergilir, atau kerja malam permanen, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisiologi sirkadian inti. Kerja shift telah dikaitkan dengan kurang tidur, burnout, dan sindrom metabolik di kalangan tenaga kesehatan. Sistem kerja bergilir sangat penting untuk memastikan perawatan keperawatan yang tersedia sepanjang waktu bagi pasien.

TERM OF REFERENCE (TOR)

WEBINAR

“Sustainability dan Strategi Keuangan Rumah Sakit

Pasca PMK No. 6 Tahun 2026”

Jumat, 17 Juli 2026

 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan mulai berlaku efektif sejak 12 Juni 2026. Permenkes ini merupakan konsolidasi besar-besaran atas 21 peraturan sebelumnya, menggantikan Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, serta menata ulang aspek klasifikasi, perizinan, tata kelola, hingga kewajiban pelaporan keuangan rumah sakit.

Salah satu ketentuan penting yang menjadi perhatian pengelola rumah sakit adalah Pasal 73 Permenkes No. 6 Tahun 2026, yang mengatur kewajiban rumah sakit untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai dasar bagi Kementerian Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan perbaikan tata kelola keuangan rumah sakit. Ketentuan ini berlaku baik bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) peraturan yang sama.

Di sisi lain, perubahan regulasi ini juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan pembiayaan pelayanan, khususnya dalam hal perhitungan unit cost, penetapan tarif, dan strategi keberlanjutan (sustainability) finansial rumah sakit. Rumah sakit dituntut untuk mampu mengintegrasikan data pelayanan dengan data pembiayaan agar tarif yang ditetapkan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan biaya riil pelayanan dan menjaga keberlangsungan operasional jangka panjang.

Menyikapi dinamika tersebut, PKMK FKKMK UGM memandang perlu untuk menyelenggarakan webinar yang mempertemukan perspektif akademisi, praktisi rumah sakit, dan konsultan rumah sakit guna membahas secara komprehensif isu keberlanjutan dan strategi keuangan rumah sakit pasca terbitnya Permenkes No. 6 Tahun 2026.

 Tujuan Kegiatan

1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara unit cost, tarif, dan sustainability keuangan rumah sakit pasca terbitnya PMK No. 6 Tahun 2026.
2. Menjelaskan kewajiban dan implementasi Pasal 73 PMK No. 6 Tahun 2026 terkait penyampaian laporan keuangan teraudit bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta.
3. Berbagi praktik baik (best practice) dari sisi manajemen rumah sakit swasta dalam menyusun strategi keuangan yang berkelanjutan.
4. Memberikan panduan teknis dari konsultan unit cost terkait metode penghitungan unit cost yang akurat sebagai dasar penetapan tarif layanan.
5. Membuka ruang diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta terkait tantangan implementasi di lapangan.

Materi Bahasan

1. RSUD Dr Moewardi

Materi: Kerangka Strategis Keuangan Rumah Sakit Pasca PMK No. 6 Tahun 2026

• Landasan konseptual sustainability keuangan rumah sakit dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional
• Kerangka analisis hubungan antara unit cost, tarif, dan kinerja keuangan rumah sakit daerah
• Implikasi kebijakan PMK No. 6 Tahun 2026 terhadap tata kelola dan akuntabilitas keuangan rumah sakit daerah
• Rekomendasi strategis bagi rumah sakit dalam menyusun kebijakan keuangan jangka panjang

2. RS JIH Purwokerto

Materi: Implementasi Pasal 73 PMK No. 6 Tahun 2026 – Kewajiban Laporan Keuangan Teraudit

• Tantangan rumah sakit swasta dalam memenuhi kewajiban audit laporan keuangan
• Tantangan operasional, sumber daya, dan tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan teraudit
• Strategi adaptasi manajemen rumah sakit swasta terhadap ketentuan transparansi dan akuntabilitas
• Dampak kewajiban pelaporan terhadap keberlangsungan operasional dan reputasi rumah sakit swasta

3. PKMK UGM

Materi: Mengintegrasikan Unit Cost, Tarif, dan Sustainability Rumah Sakit

• Metodologi penghitungan unit cost yang akurat dan aplikatif bagi rumah sakit
• Strategi penyesuaian tarif layanan berdasarkan hasil analisis unit cost
• Langkah praktis membangun sistem costing yang mendukung sustainability jangka panjang

 Sasaran Peserta

• Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;
• Manajer dan Staf Keuangan/Akuntansi Rumah Sakit;
• Komite/Satuan Pemeriksa Internal (SPI) rumah sakit;
• Bagian Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance) rumah sakit;
• Asosiasi perumahsakitan (PERSI, ARSADA, ARSSI, DLL);
• Akuntan publik/auditor yang menangani audit laporan keuangan rumah sakit;
• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

 Susunan Acara (Rundown)

Penutup

Demikian Term of Reference (TOR) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan webinar “Sustainability dan Strategi Keuangan Rumah Sakit Pasca PMK No. 6 Tahun 2026”. Besar harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pemahaman dan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi perubahan regulasi keuangan yang berlaku.

Reportase

Webinar Pasca The 1^st APHaH (Asia Pacific Hospital at Home) Congress 2026

Selasa, 8 Juli 2026

Hospital at Home (HaH) diperkenalkan sebagai model pelayanan kesehatan akut yang memungkinkan pasien memperoleh perawatan setara RS namun diselenggarakan di luar RS, dengan dukungan teknologi telemonitoring, teknologi kesehatan portable untuk self assessment, serta tim multidisiplin terintegrasi mulai dari layanan primer hingga rujukan. HaH tidak hanya fokus bagaimana memindahkan pasien dari RS ke rumah, namun juga menerapkan value based care sesuai kebutuhan pasien dengan mengoptimalkan efisiensi dan kualitas layanan.

Materi Video

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D menyampaikan refleksi hasil keikutsertaan tim Indonesia dalam The First Asia Pacific Hospital at Home Congress di Taipei, termasuk deklarasi “HEALTH” yang ditandatangani berbagai society dari Taiwan, Korea, Jepang, dan Australia, sementara Indonesia belum bisa ikut karena belum memiliki society. Pendanaan pemerintah Indonesia tidak sekuat Taiwan, sehingga pendekatan industri berbasis demand–supply dengan sumber dana di luar BPJS, seperti out-of-pocket, filantropi, dan CSR. Namun dengan pendekatan tersebut, staf medis tetap harus diberikan jasa pelayanan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Saat ini, Indonesia masih harus melakukan peningkatan dalam aspek sertifikasi SDM, manajemen alat kesehatan, serta kesadaran dari pengambil kebijakan. Hal tersebut dapat didorong dengan adanya pembentukan Society/Community of Practice yang dimulai secara informal untuk mendorong regulasi, pendidikan, dan kesiapan Indonesia menghadapi kongres berikutnya.

Selanjutnya, Dr. dr. Isti Ilmiati Fujiati MScCM-FM. MpedKed.,SpKKLP,SubSpFOMC menanggapi bahwa HaH dinilai sebagai peluang yang dapat menjembatani kesenjangan pada transational care, dimana HaH dapat menangani kondisi yang tak bisa dirawat di rumah sakit namun belum tertangani optimal di FKTP dapat juga membantu menekan angka readmisi dan mortalitas. Selain mendukung continuum of care, HaH juga dapat mendorong peningkatan quality of life dan quality of death, dengan menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien. Terkait pembiayaan, diharapkan HaH dapat memanfaatkan pasar non BPJS serta asuransi swasta.

Video

Sesi diskusi selanjutnya membahas perbedaan HaH dengan homecare konvensional, meliputi tarif dan daya saing, sumber pembiayaan, serta prospek pengembangannya di RS.

Materi Video

Webinar ditutup dengan rencana tindak lanjut oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes yang memaparkan aksi konkret yaitu rencana peluncuran society/Community of Practice pada Agustus 2026, agenda lanjutan Webinar Hospital Visit di Taichung General Hospital pada 23 Juli mendatang, serta rangkaian webinar tematik dan workshop penyusunan produk HaH serta pendampingan bertahap mulai dari assessment awal hingga tata kelola dengan memanfaatkan kolaborasi bersama ARSADA, PERSI, serta asosiasi profesi lainnya.

Reporter: Bestian Ovilia Andini

BLANGPIDIE – Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan kalibrasi alat kesehatan bekerja sama dengan PT Global Promedika Services sebagai upaya menjamin sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung selama sembilan hari, mulai 23 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan mencakup berbagai peralatan medis yang digunakan di seluruh unit pelayanan rumah sakit.

Selama proses kalibrasi, tim teknis dari PT Global Promedika Services didampingi Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD-TP, Teuku Fakhruddin.