INILAH.COM, Bandung – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan BPJS Kesehatan tak memerlukan aturan tambahan. Sebab, aturan yang ada sekarang, sudah lebih dari cukup.

“Juklak (petunjuk pelaksanaan) juknis (petunjuk teknis) tidak perlu. Cukup dengan 15 peraturan, ditambah aturan tentang BPJS,” ujar Usman seusai konferensi pers Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bandung, Kamis (20/2/2014).

Seperti diketahui, rumah sakit maupun petugas BPJS kerap menjadikan juklak dan juknis sebagai alasan tidak maksimalnya pelayanan. Mereka mengaku membutuhkan juklak-juknis yang mengatur lebih detail tentang apapun.

Menanggapi itu, Usman menjawab ringan. “Tak perlu. Baca saja perpres lebih hebat dari juklak-juknis. Tak perlu lah kita menambah lagi aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Nunung Nurwati mengatakan, dalam konteks kelembagaan, BPJS masih ada di persimpangan jalan.

“Bukan cuma kasus klaim saja yang sulit. Secara kelembagaannya saja masih belum jelas. Aturan hukum yang memayungi BPJS belum rampung,” kata Nunung.

Menurutnya, dari 14 peraturan pemerintahan (PP) yang kudu diselesaikan, baru 7 PP yang rampung. Meski rampung, ke tujuh PP tersebut belum memiliki petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis) yang jelas.

“Makanya, itu menyebabkan karut-marut BPJS hingga kini. Itu terasa hingga di bawah, tataran lapangan,” ungkap perempuan yang menjabat kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpad. [rni]

Sumber: inilahkoran.com

INILAH.COM, Bandung – Kementerian Kesehatan menegaskan, tarif paket Indonesia Nasional Case Base Groups (INA-CBG’s) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan BPJS Kesehatan sudah dilakukan sejak 2006. Bahkan, rumah sakit mengantongi margin minimal 30 persen.

“Saya heran, aturan ini sudah berlangsung sejak lama, kenapa baru ramai di 2014. Padahal dulu, nilainya jauh lebih rendah dibanding sekarang,” ungkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri seusai konferensi pers Sosialisasi Program JKN melalui BPJS Kesehatan di Bandung, Kamis (20/2/2014).

Usman menyatakan, keluhan terlalu rendahnya INA CBG’s dikeluarkan oleh individu bukan rumah sakit secara institusi. Karena, dari hasil survei sembilan rumah sakit yang dilakukan belum lama ini, delapan rumah sakit mengantongi margin keuntungan minimal 30 persen. Sembilan rumah sakit yang di survei di antaranya Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Ini memerlukan pemahaman yang panjang. Kalau rugi mereka ribut, tapi kalau untung mereka diam,” cetus Usman.

Usman mengingatkan, kesehatan pada dasarnya adalah kemanusiaan. Makanya berdasarkan UU, RS sama sekali tidak boleh menolak pasien. Ketika pasien tersebut datang ke rumah sakit tertentu, mau tak mau RS harus menerimanya, siapapun itu.

“Ketika kami mengeluarkan sebuah program, kami memperhatikan RS. Yang penting RS tidak rugi,” pungkasnya. [rni]

Sumber: inilahkoran.com

INILAH.COM, Bandung – Sejumlah masalah pelayanan kesehatan yang terjadi belakangan ini, salah satunya disebabkan sikap rumah sakit yang terlalu kaku menafsirkan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Seperti kasus di RSUD Cibabat, Cimahi. RSUD tersebut menolak pasien dari wilayah Kabupaten Bandung karena tidak termasuk rayon Cimahi. “Pasien dari Kabupaten Bandung lebih dekat ke RSUD Cibabat, makanya mereka datang kesana dan tidak diterima RSUD Cibabat. Saya langsung klarifikasi ke RS bersangkutan,” ujar Kepala Kanwil BPJS Kesehatan Jawa Barat Aris Jatmiko dalam konferensi pers Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bandung, Kamis (20/2/2014).

Aris menyatakan, seharusnya rumah sakit tidak kaku dalam persoalan rayonisasi tersebut. Siapapun pasien yang datang harus dilayani. Ditanya mengenai sanksi, Aris mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang kerja sama dengan rumah sakit yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Dia menjelaskan, selama ini rumah sakit terlalu kaku menghadapi masyarakat.

Misalnya, pemahaman tentang kondisi gawat darurat yang berbeda antara masyarakat dan rumah sakit. Pernah terjadi kasus dokter mempertanyakan kenapa pasien ada di UGD padahal penyakitnya tidak memerlukan tindakan yang emergency. Sedangkan keluarga pasien beranggapan, pasien dalam kondisi parah sehingga harus dibawa ke UGD.

“Tapi kita tidak bisa memaksa masyarakat memahami arti emergency. Rumah sakit harus lebih cair dengan hal-hal seperti ini. Memang harus diakui, ini membutuhkan pemahaman yang panjang,” ucapnya.

Usman menjelaskan, ada 155 penyakit yang bisa dikerjakan primer (tidak perlu rumah sakit). Ke depan, Puskesmas maupun klinik akan menangani 155 penyakit tersebut. Jika ada dokter yang merujuk pasien dengan 155 penyakit tersebut ke rumah sakit, dokter tersebut bisa kena teguran.

“Tapi butuh waktu lama untuk ke arah sana, di atas 10 tahun lah. Korea juga membutuhkan waktu 12 tahun, dan Australia dengan penduduk yang sedikit, membutuhkan waktu 10 tahun. Kita sendiri baru mulai,” terangnya. [rni]

Sumber: inilahkoran.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masih enggannya rumah sakit swasta di Jabodetabek untuk bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdampak pada pelayanan JKN di RSUD sekitar Jabodetabek.

Menurut Direktur Utama RSUD Tarakan, Koesmedi Priharto, di beberapa daerah lainnya seperti Lampung dan Bandung menunjukkan angka yang cukup bagus mengenai jumlah rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS.

“Di Lampung, rumah sakit swastanya hampir semuanya mengikuti (JKN). Di Bandung, saya terima laporannya hanya tinggal satu rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS,” kata Koesmedi di Media Center BPJS, Kamis (20/2/2014).

“Yang jadi masalah memang Jabodetabek. Rumah sakit swastanya masih sedikit yang mengikuti JKN. Sehingga RSUD banyak menampung (pasien JKN) yang tidak bisa ke rumah sakit swasta,” ujarnya.

Adapun hal klasik yang menyebabkan rumah sakit swasta enggan bekerjasama menjalankan program kesehatan dari pemerintah adalah mengenai masalah klaim tagihan berobat.

Namun BPJS Kesehatan sudah menegaskan akan membayar 50 persen terlebih dulu uang muka, maksimal 15 hari setelah tagihan klaim diterima. Jika ada potensi keterlambatan pembayaran klaim, BPJS Kesehatan bersedia membayar 75 persen uang muka. Dan bila terlambat membayar klaim, BPJS Kesehatan bisa dikenakan denda satu persen dari tagihan klaim.

Sumber: tribunnews.com

Ambon, Tribun-Maluku.com : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Haulussy Ambon menyiapkan fasilitas penunjang pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sejak sistem ini diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, kami berupaya menyiapkan fasilitas penunjang program serta meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, kata Wakil Direktur RSUD Dr. Haulussy Ambon Ita Sabrina, di Ambon, Kamis (20/2).

Menurut dia, fasilitas penunjang yang disiapkan berupa ruang pendaftaran pasien dengan loket khusus program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

“Kami juga membenahi ruang perawatan pasien kelas VIP, paviliun bahkan ruang operasi dan fasilitas penunjang lainnya, ” katanya.

Ita Sabrina mengatakan, perubahan sistem membuat pihaknya berupaya maksimal dalam melayani masyarakat walaupun masih terkendala dari segi administrasi.

“Prinsipnya sistem ini tidak berbeda dari program semula yakni Jamsostek, Askes dan Jamkesmas, tetapi yang harus diperhatikan adalah pengurusan administrasi serta formula obat berdasarkan JKN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peserta BPJS yang berobat di RSUD Haulussy juga tidak mengalami kendala kerena sebelumnya telah memperoleh sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon maupun BPJS kesehatan.

“Kami bersyukur karena walaupun sistem ini baru tetapi masyarakat dan SDM kami tidak mengalami kendala, sementara untuk kepesertaan baru maupun pengalihan kami berkoordinasi dengan baik dengan pihak BPJS,” tandasnya.

Ita Sabrina menambahkan sistem JKN, masyarakat yang terdaftar dalam Jamkesmas dan Jamkesda akan dilayani di kelas tiga sementara peserta BPJS yang semula Jamsostek dan Askes akan disesuaikan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasien BPJS, tambahnya yang akan menggunakan fasilitas paviliun di RS, cukup membayar selisih dari golongan PNS sehingga seluruhnya dapat menikmati fasilitas yang tersedia di RS.

“Sementara obat yang akan diberikan juga akan menggunakan formula JKN. Kami berharap seluruh pasien tidak mengeluarkan uang saat berobat di RS,” tandasnya. (ant/tm)

Sumber: tribun-maluku.com

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendatangkan alat kesehatan canggih berupa CT-Scan seharga Rp12,5 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terutama penderita kanker.

Direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Suciati di Banjarmasin, Rabu mengungkapakan, alat tersebut selain untuk mendeteksi berbagai penyakit dengan lebih tajam, juga berfungsi sebagai radiologi untuk penderita kanker.

“Dibanding alat sebelumnya, alat ini jauh lebih canggih dalam mendeteksi jaringan penyakit dengan 128 slice,” katanya.

Alat tersebut, kata dia, selain untuk mendeteksi berbagai jaringan penyakit dengan lebih tajam, juga bisa dimanfaatkan untuk radiologi atau proses pengobatan pasien kanker.

Dengan adanya alat tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada para pasien yang dirujuk ke rumah sakit terbesar di daerah ini.

Adapun biaya pemanfaatan alat tersebut, tambah Suci, antara Rp1,7 juta hingga Rp2,5 juta, sedangkan untuk pasien kurang mampu atau peserta BPJS Kesehatan, hanya dikenai tarif kurang dari sebesar Rp600 ribu.

“Kita sedang mengupayakan, pasien kurang mampu yang memanfaatkan alat tersebut bisa gratis, antara lain dengan menggunakan dana pendamping, sehingga mereka tidak perlu menambah biaya pengobatan maupun CT-Scan,” katanya.

Menurut Suci, alat yang cukup mahal tersebut, dibeli berdasarkan dengan sistem lelang KSO, yaitu alat tersebut dibeli oleh perusahaan pemenang lelang, dengan sistem bagi hasil bila ada keuntungan.

Dari pengalaman beberapa rumah sakit yang memanfaatkan sistem KSO, kata dia, bagi hasil tersebut, 70 persen keuntungan untuk perusahaan dan 30 persen rumah sakit, hingga perusahaan mengalami BEP dalam jangka waktu yang telah disepakati.

“Setelah BEP baru kita akan kembali melakukan perhitungan atau kesepakatan,” katanya.

Pada tahap awal pemanfaatan alat tersebut, tambah Suci, pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk mengantisipasi bila ada kerusakan atau tersendatnya alat tersebut, karena perlu penyesuaian pemakaian.

Pemerintah Provinsi saat ini terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui berbagai program, antara selain memberikan dana pendamping untuk pelayanan pasien kurang mampu, juga menyiapkan dana jaminan kesehatan masayrakat provinsi, bagi pasien yang tidak bisa terdaftar dalam program BPJS pusat.

Selain itu, Pemprov juga terus membangun dan melengkapi fasilitas baik bangunan dan alat kesehatan tiga rumah sakit, yaitu Ulin, Anshari Saleh dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Diharapkan, dengan berbagai program tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan dengan maksimal, sehingga tingkat kesehatan warga terutama yang kurang mampu semakin meningkat.

Sumber: antarakalsel.com

SLEMAN (KRjogja.com) – Memasuki Milad ke 91 RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta bertekad menjadi rumah sakit pendidikan. Saat ini tengah mepersiapkan diri, target terdekat menjadi rumah sakit dengan akreditasi B pada tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Direktur Operasional RS PKU Muhammadiyah YOgyakarta Unit II Gamping Sleman dr Ahmad Faisol SpRad MKes di rumah sakit tersebut Selasa (19/2/2014). Hari itu PKU Muhammadiyah Yogyakarta menyelengarakan pemasangan alat kontrasepsi IUD dan implan cuma-cuma untuk 100 orang sebagai bagian dari kegiatan milad (ulang taun).

“Kami bekerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman. BKBPMPP Sleman itu yang kemudian lewat Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Gamping memberitahukan kepada masyarakat Kecamatan Gamping,” kata dr Ahmad Faisol. Warga Kecamatan Gamping itu, 70% memilih alat kontrasepsi implan, sebab pemasangannya di lengan.

Menurut Supervisor Ruang Bersalin RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II Fitnaningsih SSit MKes, alat kontrasepi implan merupakan alat kontasepsi hormonal dengan masa berlaku tiga tahun. Sedangkan alat kontrasepsi IUD dipasang lewat genital, dengan masa berlaku sampai lima tahun dan tingkat keberhasilannya lebih besar. Tetapi karena pemasangannya lewat genital maka banyak orang yang enggan. Dua alat kontrasepsi tersebut menurut Fitnaningsih menjadi pilihan masyarakat menengah ke bawah. Pemasangan alat kontrasepsi cuma-cuma tersebut sebagai komitmen RS PKU Muhammadiyah terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi.(War)

Sumber: kr.co.id

JAKARTA – Organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang medis, Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C), kembali memberangkatkan tim kemanusiaan dalam sebuah misi kajian perlengkapan (Equipment Assessment) ke Jalur Gaza, Palestina, Senin (17/2).

Presidium Mer-C Joserizal Jurnalis mengatakan, tim yang akan kembali diberangkatkan ke Jalur Gaza ini terdiri dari Presidium MER-C Faried Thalib, Site Manager Rumah Sakit Indonesia (RSI) Nur Ikhwan Abadi, Ahli Teknologi Medis Ahyaudin Sodri dan beberapa rekan jurnalis, yakni dari Republika, Yoebal Ganesha Rasyid, dan TV One, Subhan Hariadi Putra.

TANGERANG (Pos Kota)

SUMEDANG, (PRLM).- RSUD Sumedang akan melakukan ujicoba menerapkan 5 hari kerja untuk pelayanan rawat jalan, dari Senin hingga Jumat. Ujicoba tersebut mulai 3 hingga 31 Maret. Saat ini, pelayanan rawat jalan di RSUD Sumedang dilakukan 6 hari dari Senin hingga Sabtu.