Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan membentuk tim untuk menyelidiki kasus pembuangan pasien oleh petugas rumah sakit di Lampung pada 21 Januari lalu.

Pasien lansia dengan nama Suparman (64) diturunkan dari ambulans di gardu kawasan Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Lampung. Warga yang menemukan pasien lansia itu, langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

Setelah diperiksa, kondisi pasien mengalami penyakit jiwa dan pihak RSUD tidak memiliki dokter jiwa, lalu dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek. Hanya bertahan beberapa jam, nyawa Suparman ini tidak terselamatkan lagi.

“Kami sudah membentuk tim untuk melihat dan menyelidiki kebenaran kasus itu,” kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Selasa (4/2/2014).

Dia mengatakan berdasarkan keterangan dari RS, tidak ada yang dibuang namun dirujuk.

“RS tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pasien, baik pasien itu miskin maupun kaya,” katanya.

Dia menegaskan, jika tim yang sudah diterjunkan tersebut, menyatakan bahwa petugas dan RS melakukan kesalahan maka Kemenkes akan memberikan sanksi keras.

Anggota Komisi IX DPR RI Zuber Safawi mengatakan tindakan tersebut diduga disengaja dan terstruktur oleh pejabat yang berkepentingan di lingkungan rumah sakit.

Oleh karena itu, penyidik kepolisian sudah mulai menarget pejabat yang lebih tinggi.

DPR mendukung pengusutan hingga pejabat paling tinggi di RS tersebut. (antara/yus)

Sumber: bisnis.com

Irwan Pastikan Pelayanan Semakin Baik

SAROLANGUN

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Sembilan Rumah Sakit (RS) di Kota Tangerang Selatan, Banten, tercatat bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Program Jaminan Kesehatan (JKN).

“Ada sembilan rumah sakit di Tangerang Selatan yang bekerja sama dengan BPJS dalam Program JKN,” kata Direktur RSU Kota Tangsel, Dr Maya di Tangerang.

Sembilan rumah sakit tersebut yakni RSU Kota Tangsel, RS Bhineka Bhakti Husada, RS Anak Permata Sarana Husada, OMNI Hospital, RS Islam As-Shobirin, RS Sari Asih dan RSIA Cinta Kasih.

Ia menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini maka akan memberikan kemudahan bagi warga Tangerang Selatan dalam mendapat jaminan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan yang merupakan penggabungan dari Jamsostek, Askes dan Jamkesmas tersebut, adalah bentuk dalam menjamin kesehatan. “Kita harapkan agar pelayanan kesehatan di Tangsel dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Ditambahkannya, layanan kesehatan yang dijamin BPJS mencakup Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di rumah sakit umum yang ditunjuk melalui poliklinik spesialis.

Meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi oleh dokter spesialis serta subspesialis. Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis.

“Sedangkan untuk layanan rawat inap yang meliputi, perawatan inap non intentif dan perawatan inap di ruang intensif,” papar Maya.

Sumber: berita.plasa.msn.com

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngipang, Banjarsari, Solo mendapat kucuran dana Rp6 miliar pada 2014. Alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan gubernur (bangub) itu digunakan untuk menambah fasilitas pelayanan ruang hemodialisa dan perkantoran.

Penambahan bangunan diharapkan bisa mendukung perubahan status RSUD milik pemerintah kota (pemkot) itu dari tipe D ke tipe C. Perubahan status RSUD tersebut ditargetkan bisa terealisasi 3-4 bulan ke depan, mengingat kebutuhan dokter spesialis dan sumber daya manusia (SDM) bakal tercukupi dalam waktu dekat.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, mengatakan pergantian pimpinan di RSUD Ngipang ternyata berdampak positif dalam peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Willy Handoko ditunjuk Wali Kota menjabat Direktur RSUD Ngipang berdasarkan mutasi awal Januari lalu.

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Riau, Yulwiriati Moesa menyampaikan sejak RSUD Riau ini ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), standar pelayanan telah menjadi hal yang wajib ditingkatkan oleh RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Apalagi sejumlah penghargaan dan sertifikasi menjadi bukti meningkatnya pelayanan di rumah sakit kebanggaan masyarakat Riau ini.

Salah satu penghargaan yang diterima RSUD Arifin Achmad adalah penghargaan pelayanan publik terbaik tahun 2012 diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) RI. Dalam penghargaan ini, RSUD Arifin Achmad masuk dalam kelompok 10 besar RSUD terbaik dalam kinerja pelayanan publik.

Sepuluh besar tersebut yakni, RSUD Uli Banjarmasin, RSUD Tarakan Jakarta, RSUD Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Jiwa Grasia Sleman DIY, RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, RSU dr Saiful Anwar Malang, RSUD dr H Abdul Moloek Bandar Lampung, RSUD Al Ihsan Jabar, RS Khusus Mata Masyarakat Palembang dan RSUD dr Zainal Abidin Banda Aceh.

Pekanbaru

Jakarta – Lippo Group batal membangun Rumah Sakit (RS) Siloam yang terintegrasi dengan sekolah, hotel dan pusat perbelanjaan di Kota Padang, Sumatera Barat. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang hanya memberikan izin untuk hotel dan pusat perbelanjaan.

“Pembangunan sedianya terintegrasi 4 bentuk usaha, yaitu rumah sakit, sekolah, hotel dan pusat perbelanjaan. Namun yang disetujui hanya hotel dan pusat belanja,” kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, belum lama ini.

Pemkot Padang, kata Fauzi, mengakomodir saran dari berbagai organisasi masyarakat. Pembangunan RS Siloam maupun sekolah dinilai akan menjadi kontroversi, biarlah dihentikan pembangunannya,” ungkap Fauzi.

Kondisi itu, lanjut Fauzi, tentu akan berpengrauh pada serapan tenaga kerja serta jumlah invesatasi. Namun, kondisi itu diharapkan dapat dipahami semua pihak.

Sementara, Social Corporate Lippo Group Ambari Karim menyatakan Lippo Group menerima keputusan itu dan akan segera membangun hotel dan pusat belanja tersebut.

“Sesuai rekomendasi Pemkot Padang, Lippo Group akan membangun hotel dan pusat belanja. Nilai investasinya Rp 1,3trilyun lebih, sebelumnya mendekati Rp 2 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai 1.500 orang,” ujarnya. (IZN – pdpersi.co.id)

Sumber: pdpersi.co.id

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan, PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Metro melakukan rapat pertemuan dan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro bertempat di ruang Direktur RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu Kaper Metro

Sumedang (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan di Sumedang, Senin.

Seusai meninjau industri makanan khas setempat, tahu Sumedang, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono melanjutkan perjalanan menuju RSUD Sumedang yang terletak di Jalan Palasari Sumedang.

Di RSUD itu, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, memperoleh nomor antrean ke-250 di loket pendaftaran pasien untuk BPJS kesehatan.

Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan kesehatan. “Kita tingkatkan terus layanan kesehatan bagi rakyat.”

Kepala Negara kemudian berkeliling RSUD untuk melihat fasilitas dan pelayanan di tempat itu. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan para pegawai RSUD dan beberapa pasien yang tengah dirawat atau mengantre untuk memperoleh perawatan.

Di rumah sakit itu dapat dijumpai sejumlah penjelasan terkait BPJS kesehatan untuk memudahkan para pasien.

Turut dalam kunjungan Presiden kali ini antara lain adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

Pada awal Januari 2014, Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga meninjau kesiapan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan di Surabaya, tepatnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo.

Presiden Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sumedang, Majalengka dan Kuningan) serta Jawa Tengah selama empat hari, 2-5 Febuari.

Presiden beserta rombongan yang menggunakan jalan darat memperoleh sambutan meriah dari warga yang tinggal di sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan presiden.

Ribuan warga masyarakat dan anak sekolah turun ke jalan-jalan untuk menyambut rombongan presiden sekalipun di beberapa lokasi terjadi hujan gerimis.

Pada hari kedua kunjungan kerjanya, Presiden bermalam di Kuningan, Jawa Barat, sebelum kemudian melakukan sejumlah kunjungan di Kuningan dan bertolak menuju Pekalongan, Jawa Tengah.

Sumber: antaranews.com

JAKARTA – Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar menilai kasus tewasnya seorang pasien dari kalangan tidak mampu atas nama Suparman bin Sariun alias Mbah Edi (63), karena dibuang oleh pegawai RSUD dr Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandar Lampung merupakan bukti tidak berjalan baiknya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dikatakan permasalahan pelayanan RS sering terkait erat dengan biaya, termasuk kematian Mbah Edi mungkin dipicu oleh kemiskinan yang dialaminya. Namun, peristiwa itu tak seharusnya terjadi bila JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPJS) yang dicanangkan Prsiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) per 1 Januari 2014 lalu telah dipersiapkan dengan baik.

“Kasus ini tak seharusnya terjadi BPJS disiapkan dengan baik dan pemerintah menjamin seluruh biaya kesehatan orang miskin di Indonesia. Namun saat ini JKN yang dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan sering menemui kendala dalam hal biaya dimana nilai kapitasi,” kata Timboel, Senin (3/2).

Mimimnya nilai kapitasi layanan BPJS untuk Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau PPK tingkat I seperti Puskesmas, klinik, dokter dan nilai INA CBGs untuk PPK tingkat lanjutan seperti Rumah Sakit, katanya, menyebabkan pihak RS sering memberikan pelayanan kesehatan apa adanya. Karena itu kematian Mbah Edi tak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat saat ini.

“Pemerintah terus menjalankan politik kesehatan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Kematian Mbah Edi merupakan “kado” bagi Pemerintah dan BPJS Kesehatan yang sudah sebulan beroperasi, yang tidak juga menunjukkan peningkatan pelayanan kepada rakyat miskin,” tegasnya.

Kematian Mbah Edi, lanjut Timboel, harus menjadi evalusi khusus pemerintah untuk serius menangani kesehatan rakyat miskin dan segera menambah biaya kapitasi dan Ina CBGs serta menaikkan anggaran untuk rakyat miskin dan menambah jumlah orang miskin yang di-cover. Jika tidak dievaluasi, maka akan semakin banyak kasus seperti Mba Edi yang akan terjadi.

“Tidak saja dalam koteks pembunuhan langsung tetapi pembiaran RS kepada rakyat miskin yang tidak dilayani dengan baik karena alasan biaya yang akan menyebabkan kematian pasien merupakan kasus yang sama dengan kasus Mba Edi,” jelas Timboel.

Ditambahkan, pihaknya mendesak kepolisian di Bandar Lampung menindak para pelaku yang pembunuhan Mbah Edi, dan mengusut secara tuntas tidak hanya terhadap para pegawai tapi juga jajaran direksi RS. Sebab, hal itu tergolong pembunuhan berencana dan bersama-sama yang dikenakan Pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (Fat/jpnn)

Sumber: jpnn.com