Malang (beritajatim.com) – Per 1 Januari 2014, pemerintah meresmikan lembaga publik bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS, termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomer 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS

Tanggal 03 MAret 2014 Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih kedatangan tamu dari Yayasan Sayang Ginjal Indonesia atau IKCC ( Indonesia Kidney Care Club ) yang kali ini diwakili Ibu Sulastri didampingi 3-4 orang dari IKCC dan Kalbe Farma. Kedatangan IKCC ini dalam rangka hari Ginjal sedunia.

IKCC adalah Klub sayang Ginjal Indonesia yang dibentuk tanggal 05 Mei 2004

VIVAnews – Puluhan rumah sakit di Jakarta menolak bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. JKN mulai diluncurkan pada 1 Januari 2014 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, mengatakan ada 71 rumah sakit swasta di Ibu Kota yang tidak bersedia melayani pasien BPJS. Kata dia, rata-rata yang tidak bersedia adalah rumah sakit swasta murni dengan pajak yang sangat tinggi.

“Jaminan kesehatan sudah kami bahas dengan BPJS, di Jakarta itu ada 152 rumah sakit yang ada, tapi hanya 81 yang bersedia ikut. Artinya hanya separuh kan,” kata Dien saat dihubungi VIVAnews, Selasa, 4 Maret 2014.

Rumah sakit yang tidak bersedia bergabung dengan BPJS di antaranya rumah sakit elit, seperti Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) dan Rumah Sakit Medistra.

Selain harus membayar pajak tinggi, rumah sakit juga harus bayar listrik, air dan sebagainya. Rumah sakit yang tergolong elit itu juga hanya dibebani pasien kelas III antara 17 sampai 22 persen.

“Berbeda dengan rumah sakit Tarakan dan rumah sakit milik pemerintah lainnya dengan subsidi tinggi dan pajaknya juga kecil. Kalau rumah sakit daerah milik DKI kan untuk melayani pasien kelas III bisa sampai 80-90 persen,” katanya.

Sebenarnya, kata Dien, 71 rumah sakit swasta yang belum tergabung dalam BPJS itu hanya tinggal membenahi ikatan kerjasama (IKS). Sebab, rumah sakit yang tergolong elit itu pun masih memiliki ruang kelas III sebanyak 17-22 persen. Sehingga sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan.

“Alangkah baiknya apabila ruang kelas III di rumah sakit elit itu digunakan dalam keadaan darurat saja.” Selanjutnya, setelah masa kritis pasien berlalu, maka segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki ikatan kerjasama dengan BPJS.

Misalkan, ujar Dien, ada kecelakaan di depan RS Medistra. Pihak rumah sakit harus menolong dulu. Emergency-nya akan dibayar BPJS, setelah itu dirujuk ke RS yang IKS dengan BPJS sudah bagus.

Tak pengaruhi pelayanan

Meski ada rumah sakit yang menolak gabung, Dien memastikan itu tidak mempengaruhi pelayanan terhadap pasien BPJS di Jakarta. Menurut Dien, mereka menolak bergabung karena tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs).

“Di Jakarta sudah banyak rumah sakit yang ikut BPJS, ada 81 rumah sakit, 340 Puskesmas dan 88 klinik. Itu sudah banyak. Coba cari di provinsi lain yang sebanyak DKI ada tidak? Ini karena masyarakatnya saja yang belum care. Jakarta ini di klinik saja ada BPJS,” ujarnya menerangkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan lagi upaya peventif dan promotif. Promotif dilakukan supaya masyarakat lebih tahu. Sehingga, ketika sakitnya tidak terlalu parah, mereka tidak langsung datang ke rumah sakit. Tetapi bisa datang dulu ke Puskemas atau klinik.

Dengan upaya preventif, warga Jakarta bisa mencegah sebelum mengobati penyakit. Di luar negeri pun, kata dia, dilakukan hal yang seperti itu. Jadi rumah sakit tidak terlalu banyak didatangi pasien.

“Jadi inginnya supaya kita cegah supaya orang tidak sakit, di luar negeri itu rumah sakit sepi, tidak ramai. Karena di ujungnya main preventifnya. Kemudian konsultasi ke dokter pribadinya jalan. Itu yang akan kami galakkan. Sudah ada Puskesmas di pasar dan Puskesmas di rusun,” kata Dien. (umi)

Sumber: metro.news.viva.co.id

BALIKPAPAN

Makassar, Sayangi.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, Sup sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2013 senilai Rp5,4 miliar.

“Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi diketahui dalam kasus pengadaan Alkes 2013 di RSUD Sulbar itu telah terjadi kerugian negara dan penyidik juga sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus itu,” jelas Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Gerry Yasid di Makassar, Senin (3/3), seperti dikutip Antara.

Selain Direktur RSUD Sulbar yang menjadi tersangka, seorang rekanan yang diduga turut serta dalam kerugian negara itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni, Misran serta Ramadhan.

Ia mengatakan, semua tersangka yang ditetapkan itu mempunyai peran masing-masing dalam terjadinya kerugian negara dimana Direktur RSUD Sulbar, Sup bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek pengadaan medis tersebut.

Sedangkan Direktur PT Khitan Fadhillah Pratama, Mis ditetapkan karena peranannya sebagai rekanan yang mengerjakan semua proyek itu. Serta pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni Ram.

Dia menyebutkan, modus korupsi pada pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Provinsi Sulbar tersebut dengan menggelembungkan harga sehinga terjadi kemahalan.

“Jadi modusnya, mereka bersama-sama menciptakan suatu pekerjaan dengan cara menggelembungkan harga-harga peralatan medis. Kerugian negara terjadi karena adanya kemahalan harga,” katanya.

Kerugian negara yang ditaksir berdasarkan hitungan sementara atau harga penghitungan sendiri (HPS) ditaksir lebih dari Rp1 miliar. Atas kerugian itu, penyidik kemudian meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat untuk melakukan audit.

Aktivis anti korupsi, Abdul Razak menyatakan, jika penetapan tersangka dengan kasus yang sama dalam tindak pidana korupsi adalah bukti dari tidak maksimalnya kinerja dari Inspektorat Pengawasan Pemprov Sulbar.

Karena, setiap kali terjadi tindak pidana korupsi pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dirinya menilai jika modus yang digunakan semuanya adalah sama yakni adanya kemahalan harga.

“Ada namanya tindakan preventif dan Inspektorat selaku pengawas daerah, semestinya bisa mengantisipasi agar kasus yang sama tidak berulang lagi. Tetapi ini terus berulang,” jelasnya.

Sumber: sayangi.com

span style=”font-size: medium;”

TANJUNGPINANG