DABO – Ilyas (42) warga Desa Penuba, Kecamatan Selayar, mengungkapkan kekecewaannya terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya dari RSUD Dabo. Dia kecewa karena saat membawa anaknya Ikhsan yang berusia 5 bulan ke rumah sakit itu, langsung dirujuk ke RSU Tanjungpinang. Tapi rujukan itu tidak disertai dengan keterangan tentang kondisi anaknya. Belum sempat dibawa ke Tanjungpinang, Ikhsan meninggal dunia di RSUD Dabo.

“Saya kecewa dengan kurangnya perawatan yang dilakukan anak saya di RSUD Dabo. Padahal menurut dokter di Puskesmas Penuba, RSUD Dabo memiliki fasilitas yang lengkap,” kata Ilyas, kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (3/9).

Menurutnya, sebelum dibawa ke RSUD Dabo, Ikhsan mengalami panas tinggi dan perut kembung. Oleh petugas kesehatan di Puskesas Penuba, anaknya harus di bawa ke RSUD Dabo untuk mendapatkan pelayanan medis yang lengkap, Sabtu (31/8), kemarin.

“Namun sesampainya di RSUD, pelayanan yang diberikan sama dengan di Puskesmas. Tidak ada dokter anak dan anak saya hanya diperiksa sekedarnya. Lalu, dirujuk ke rumah sakit di Kota Tanjungpinang.Minggu (1/9) sekitar pukul 06.00 anaknya meninggal dunia. Dan, hingga kini dia dengan keluarganya tidak tahu anaknya meninggal dunia karena sakit apa.

“Pihak rumah sakit tidak ada menjelaskan. Apa karena saya memakai JKL (Jaminan Kesehatan Lingga), hingga tidak berhak endapatkan pelayanan yang maksimal,” ucapnya lirih.

Ditambahkan oleh suami dari Rika (32) ini, selain tidak mengetahui apa penyakit yang diderita anaknya, pihak rumah sakit juga meminta ia membeli obat dari apotik dari luar.

“Saya heran katanya memiliki fasilitas lengkap. Tapi, untuk obat suntik dan sirup obat batuk harus dibeli dari luar,” tanyanya.

Ilyas menegaskan, dia tidak menuntut apapun dengan kejadian yang menimpa anaknya. Dia hanya meminta pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah cepat tanggap dan melengkapi fasiltas kesehatan di RSUD Dabo dan Puskesmas. Sehingga kejadian yang menimpa dirinya, tidak terjadi lagi pada warga masyarakat lainnya. “Mungkin kematian anak saya sudah ajal. Namun hal ini jangan sampai menimpa warga yang lain,” imbuhnya.

Kondisi Pasien Sudah Kronis

Dikonfirmasi terpisah Direktur RSUD Dabo dr Yan Cahyadi, mengatakan dalam menangani pasien di RSUD Dabo, pihaknya tidak pernah membedakan antara pasien JKL atau pasien umum. Pelayanan diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki RSUD.

“Memang saat ini, kita belum memiliki dokter spesialis anak. Untuk pasien JKL prosedur pelayanan dalam sistem paket, yakni obat, pelayanan dan lainnya diberikan sesuai dengan kondisi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kondisi Ikhsan yang berusia empat bulan, memang saat datang ke RSUD sudah dalam kondisi kronis. Penyakit paru-paru yang diderita menyebabkan badan dan mulut bayi sudah berwarna biru.

“Pihak rumah sakit sudah berupaya. Namun karena tidak ada dokter spesialis anak dan peralatan medis lainnya yang masih kurang. Maka, Ikhsan dirujuk ke Kota Tanjungpinang. Namun nasib berkata lain, sebelum dibawa bayi tersebut sudah meninggal dunia,” papar Yan.

Diterangkannya, dalam prosedur penanganan pasien di rumah sakit, jika pasien meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam. Maka, tidak bisa disalahkan rumah sakit dalam memberikan pelayanan.

“Kepada pihak Puskesmas saya juga berharap dapat melihat kondisi pasien. Jika memang sudah kronis langsung saja dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap di kota Batam atau Tanjungpinang. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD untuk pelayanan medis,” tukas Yan.

“Memang saat ini, kita belum memiliki dokter spesialis anak. Untuk pasien JKL prosedur pelayanan dalam sistem paket, yakni, obat, pelayanan dan lainnya diberikan sesuai dengan kondisi,” ucapnya. (tir)

Sumber: tanjungpinangpos.co.id

The nine English NHS trusts receiving the worst feedback from cancer patients in the past year were in London, a charity has said.

Macmillan Cancer Support analysed a nationwide survey of 68,000 people and found care standards fell “lamentably short” in some capital hospitals.

Patients were asked about issues such as whether they felt well supported, informed and were treated with respect.

NHS England said the findings were “disappointing” but were being tackled.

Caroline Alexander, the chief nurse for London, said: “We do well in treating the illness.

“But often we fall short in caring for the individual and giving patients and their families the support that they need.”

The 10 ‘worst performing’ trusts

1) Imperial College Healthcare NHS Trust

2) Barts Health NHS Trust

3) Croydon Health Services NHS Trust

4) Barking, Havering and Redbridge University Hospital NHS Trust

5) King’s College Hospital NHS Foundation Trust

6) North Middlesex University Hospital NHS Trust

7) St George’s Healthcare NHS Trust

8) Whittington Health

9) North West London Hospitals NHS Trust

10) Dudley Group NHS Foundation Trust (West Midlands)

Source: Macmillan

Patients ‘let down’

Organisations were ranked according to the number of times they appeared in the lowest 20% of the results for 63 questions, the charity said.

The three best-performing trusts in England were in Gateshead in north-east England, East Cheshire and South Tyneside.

“It is unacceptable that some cancer patients in London are being let down by hospitals failing to provide crucial support, alongside medical treatment,” Carol Fenton from Macmillan said.

She called for a “pan-London effort” to tackle the issue.

However, Ms Alexander said the NHS was already teaming up cancer doctors and nurses across London to increase standards of care.

And services were being changed so they “worked better for patients, rather than patients having to work around hospitals”, she added.

Source: bbc.co.uk

MAJALENGKA, (PRLM).-Fasilitas dan pelayanan rumah sakit serta puskesmas di Kab. Majalengka selama ini dinilai belum optiomal dan tidak memuaskan warga Majalengka yang membutuhkan sarana tersebut.

Oleh karena itu, selama ini banyak warga Majalengka yang membutuhkan pelayanan sarana kesehatan itu, lebih memilih berobat dan dirawat inap ke rumah sakit-rumah sakit di luar Majalengka, seperti ke Kab. Sumedang, Kuningan, dan Cirebon.

Demikian salah satu topik yang diungkapkan dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka nomor urut 4 H Nazar Hidayat – H Tio Indra Setiadi (pasangan berjargon Hati), di sejumlah lokasi kampanyenya, Selasa (3/9/2013).

Melalui juru kampanyenya, pasangan Hati meyakinkan kepada masyarakat jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2013-2018, akan meningkatkan fasilitas dan pelayanan rumah sakit serta puskesmas-puskesmas di Majalengka.

“Dengan begitu, masyarakat Majalengka yang jatuh sakit atau membutuhkan pelayanan medis, tidak perlu lagi jauh-jauh memburu rumah sakit di luar Majalengka, seperti ke Sumedang, Kuningan, dan ke Cirebon,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kab. Majalengka Asep Aminudin, yang bertindak sebagai salah seorang juru kampanye pasangan Hati, di Desa Babakansari, Kec. Bantarujeg, Majalengka, Selasa (3/9/2013).

Sementara itu, pada hari ke-empat kegiatan kampanye untuk empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, pasangan Hati bergerak melakukan kampanye melintasi dan masuk ke desa-desa di Kec. Bantarujeg dan Malausma.

H Nazar atau yang lebih dikenal masyarakat Majalengka Abah Encang, diiringi tim kampanye dan massa pendukung Hati “bergerilya” blusukan ke desa-desa di Kec. Bantarujeg. Sementara H Tio diikuti juga massa pendukung Hati melakukan gerakan kampanye serupa ke sejumlah desa di Kec. Malausma.

Di antara tim kampanye serta massa pendukung pasangan Hati, juga turut bergabung mantan Bupati Majalengka dua periode 1998-2008 Hj Tuti Hayati Anwar. Di lokasi-lokasi kampanye berupa pertemuan dan silaturahmi antara Abah Encang dengan masyarakat, mantan bupati itu tampil sebagai juru kampanye mengajak masyarakat hak pilih agar pada pemungutan suara pilkada Majalengka tanggal 15 September 2013 memilih pasangan Nazar-Tio.

“Saya sekeluarga mendukung Abah Encang dan Pak Tio dengan rasa suci bersih dari hati sanubari tidak disertai kepentingan macam-macam,” ujar Tuti Hayati Anwar, kepada “PRLM”, di sela-sela kegiatannya mengikuti perjalanan kampanye H. Nazar di wilayah Kec. Bantarujeg.

Melalui gerakan kampanyenya pasangan Hati, juga menyampaikan tiga program prioritas pembangunan lainnya yang akan dilakukan jika terpilih jadi Bupati dan wakil Bupati Majalengka 2003-2018. Terdiri atas program pemberian insentif bagi para guru mengaji, madrasah, pondok pesantren, Ketua RT dan RW, anggota Linmas, hingga kepada para penjaga makam keramat.

Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat didukung upaya menarik investor serta mempermudah proses pelayanan perizinan, serta akan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan secara merata dengan hasil kerja berkualitas.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Bukittinggi, Padek—Wali Kota Bu­kittinggi, H. Ismet Amzis menilai, ru­mah sakit Yarsi Ibnu Sina Bukit­ting­gi cukup berkembang dan maju. Ter­utama terlihat sejak kepemim­pi­nan Herman Ramli. Namun ke­ma­juan yang dicapai itu jangan mem­buat kita terlena.

”Karena ancaman ke depan ada­lah persaingan dengan rumah sa­kit ne­gara tetangga, yang mem­butuh­kan pe­layanan lebih baik. Me­ski soal te­naga medis, kita lebih baik. Diha­rap­kan, dengan pimpinan yang baru, ru­mah sakit ini akan lebih baik, dan mam­pu bersaing dengan rumah sakit ne­gara tetangga,” kata Ismet Amzis.

Menurutnya, saat ini ancaman per­saingan dengan rumah sakit ne­gara tetangga sudah sangat terasa. “Apa­bila manajemen mampu be­ker­ja keras dan sungguh-sungguh, ma­ka semua itu bisa tercapai, apalagi ru­mah sakit sebagai pelayanan keseha­tan termasuk salah satu unggulan ba­gi Kota Bukittinggi,” ujar Ismet.

Hal itu dikemukakan H. Ismet Am­zis, pada serahterima jabatan Di­rek­tur Yarsi Bukittinggi, dari pe­jabat la­ma dr. H. Herman Ramli, ke­pada pe­jabat baru dr. Hj. Zulfa. Pe­jabar baru sebelumnya menjabat se­bagai Wa­dir Umum dan Ke­uangan. Jab­a­tan yang ditinggalkan digantikan oleh Alfa Nofiti, yang sebelumnya men­jabat sebagai Kabag Informasi.

Ketua Umum Yarsi)Ibnu Sina Su­matera Barat, DR. H. Zai­nul me­nga­takan, dalam mengem­bang­kan Yar­si Ibnu Sina Bukittinggi ke depan, akan membangun kamar un­tuk 25 tem­pat tidur dengan ang­ga­ran Rp18 mi­liar, de­ngan da­na dari pi­h­ak ke­tiga. Setelah tiga bulan pem­ba­ngu­nan Yarsi Bukittinggi di­mulai, di­lan­jut­kan pembangunan Yarsi di Pa­­dang.

Sumber: padangekspres.co.id

Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

Sumber: beritasatu.com

A WOMAN who went to a Queensland hospital with breathing difficulties, and was sent home complaining health workers had not taken her seriously, was found dead in her bed the next day, a report says.

The case is detailed in a Health Quality and Complaints Commission document, Failing Health: A Spotlight Report on Complaints About Clinical Deterioration in Queensland Hospitals, released yesterday.

Wait times in spotlight after patient deaths

Parents still awaiting probe into tot’s death

Her death was later found to have been caused by a pulmonary embolism – a blockage in the artery to her lung.

The unnamed hospital had sent the woman home, scheduling an X-ray for the following week, but she died before it could take place.

Her husband later complained to the commission about the standard of care.

“The man said his wife felt hospital staff were not taking her seriously,” the report said.

In another case, a woman complained that a hospital had incorrectly diagnosed her burst appendix as constipation.

“The woman said she had been vomiting and in extreme pain for 24 hours when she presented to the hospital,” the commission report said.

“She was told she was constipated and given drinks and enemas to help her move her bowel, none of which worked … and sent home.”

She returned to the hospital but after a few hours was sent home a second time and told “to come back in a week if the pain had not settled”.

The woman went to her general practitioner instead, who ordered an ultrasound and blood tests, referring her to another hospital where she was diagnosed with a burst appendix and abscess.

Health Quality and Complaints assistant commissioner John Rivers said independent research showed people could die or be seriously harmed if hospital staff failed to recognise and act on a patient’s deterioration.

“Hospitals should have a process in place that encourages patients and their families or carers to raise concerns about observed clinical deterioration and ensure these are appropriately addressed,” Dr Rivers said.

He said St Andrew’s War Memorial Hospital in Brisbane had medical emergency response teams which could be called upon if health workers, with input from family, felt a patient had taken a sudden turn for the worse.

“I think more and more hospitals are trying to move to these systems where if someone raises a concern that this patient is getting sicker quickly, we need some sort of urgent response,” Dr Rivers said.

“People can get sick incredibly fast, particularly children. What you need is a system that reacts then and there. Early recognition of patient deterioration and prompt action can improve patient outcomes.”

The commission analysed 172 complaints and 205 root cause analysis reports into cases of clinical deterioration received between July 2009 and June 2012.

One in five complaints involved a failure to address concerns about a patient’s worsening condition.

More than half were about care during a hospital admission, a quarter were about pre-admission care, including misdiagnosis in an emergency department, and 21 per cent were about deterioration following discharge.

Source: couriermail.com.au

MANAGEMEN Rumah Sakit Umum Bunda Lhokseumawe dilaporkan memecat sekitar 30 karyawan pada hari ini. Pemberhentian tersebut kabarnya karena pihak rumah sakit tidak sanggup membayar gaji.

“Kami dipecat dengan diberi surat dan diberi uang 400 ribu sebagai gaji kami. Alasan pihak managemen seperti tertulis dalam surat tersebut karena tidak sanggup membayar gaji,” ujar salah seorang karyawan Rumah Sakit Bunda kepada ATJEHPOSTcom, Senin, 2 September 2013.

Menurut dia, pemecatan tersebut dilakukan pihak rumah sakit tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kata dia, pihak rumah sakit swasta ini juga tidak memenuhi janjinya untuk membayar insentif para karyawan.

Beberapa bulan lalu, kata dia, pihak rumah sakit berjanji untuk menaikkan gaji karyawan saat proses pencairan dana Jamkesmas pada Agusutus 2013 ini. “Namun tidak direalisasikan, malah kami di pecat,” kata karyawan tersebut yang minta namanya tidak ditulis.

Para karyawan tersebut sudah bekerja selama tujuh hingga 10 bulan. Selama bekerja mereka hanya mendapat upah Rp200 ribu hingga Rp400 ribu rupiah per bulan. “Meski diberhentikan, kami berharap upah kami yang pernah dijanjikan untuk dibayar,” kata dia.

Sumber: atjehpost.com

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Semakin ketatnya persaingan antar rumah sakit, menuntut komitmen semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pelayanan prima menjadi modal utama bagi pengelola rumah sakit agar bisa terus bertahan.

“Tidak mudah membangun rumah sakit. Saat awal pendirian, banyak tantangan yang dihadapi,” kata mantan Direktur Utama RS Jogja International Hospital (JIH) Suprijanto Rijadi saat acara serah terima jabatan di auditorium RS, Senin (2/9).

Dia mengungkapkan, butuh waktu tiga tahun untuk mengenalkan keberadaan rumah sakit di Jalan Ringroad Utara itu kepada masyarakat. Dalam kurun itu, rata-rata kunjungan pasien hanya 5-7 orang per hari. Tapi kini, mencapai 350-400 orang.

“Jangan anggap kedatangan banyak pasien adalah beban, melainkan anugerah. Dulu tiap tahun, kami harus berkunjung ke 150 rumah sakit di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mengenalkan rumah sakit ini,” ujarnya.

Dia mengakui, upaya itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi harus bersaing dengan rumah sakit yang sudah memiliki nama seperti Bethesda dan Panti Rapih.

Pada acara itu, Suprijadi menyerahkan jabatan Dirut yang diembannya selama 6 tahun kepada pejabat sementara, Mulyo Hartana.

Menurut Mulyo, amanah ini merupakan tugas berat karena dirinya juga masih menjabat Direktur Medik dan Keperawatan.

“Saya tetap akan menitikberatkan pada pelayanan prima, baik terhadap pasien maupun customer lain termasuk pihak asuransi dan farmasi,” papar mantan Direktur RSUD Wirosaban Jogja itu.

Sumber: suaramerdeka.com

Helping people who were recently released from a hospital understand how to care for themselves and informing their primary care doctors about their stay may reduce their risk of being admitted back into the hospital, says a new study.

Researchers found that implementing a statewide transitional care program for North Carolinians on Medicaid – the state and federal insurance for the poor – was linked to a 20 percent reduction in patients’ risk of going back to the hospital during the next year.

“That finding is fairly consistent with what had been shown in other studies… We were hoping to achieve that big of a difference. The novelty was being able to achieve it on this scale,” Dr. Annette DuBard, the study’s lead author from Community Care of North Carolina in Raleigh, told Reuters Health.

Researchers have known that the time immediately following patients’ release from a hospital is critical to their chance of being readmitted later on.

“The time of discharge from the hospital was a very vulnerable time for patients with complex care needs and we need to get resources in place to make sure they go more smoothly,” DuBard said.

Much emphasis has been put on programs to reduce readmissions and ultimately save money, but there have been some questions about how to address issues at home that may increase a patient’s risk for another hospitalization.

In 2012, a study found issues such as not being able to take medication or get to doctors’ offices were linked to an increased risk of being readmitted.

Studies conducted at individual hospitals have found promising results with programs that coordinated patients’ care when they left the hospital, taught patients and their families how to manage their medical conditions at home and then followed up with the patients after they were back home.

For the new study, DuBard and her colleagues calculated the rate of readmissions among more than 13,000 patients on Medicaid with multiple chronic health conditions who enrolled in the statewide transitional care program between 2010 and 2011. They compared that to the rate of readmissions among about 8,000 patients who received standard care with no extra help at discharge.

Overall, the researchers found those who went through the transitional care program were less likely to be readmitted to the hospital during the next 12 months.

The biggest difference was for patients who were the sickest and thus at the greatest risk for having to go back to the hospital. Among those people, the researchers found 20 percent in the transitional care program were readmission-free after a year, compared to 12 percent of the usual care group.

The researchers write in Health Affairs that one readmission was averted for every six patients who went through the program. For the sickest patients, one admission was averted for every three patients in the program.

“It’s an important point to recognize that we have to be smart about targeting care management resources,” DuBard said.

She added that targeting the highest-risk patients would increase the return on the investment hospitals and systems put into their programs, although the study did not include a formal cost-benefit analysis.

Copyright 2013 Thomson Reuters.

Source: nbcnews.com

Sindonews.com – Untuk memberikan layanan kesehatan gratis, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelontorkan anggaran Rp4,1 miliar per tahun. Nantinya, setiap warga yang berobat cukup menunjukan e-KTP yang dimilikinya.

“Kami mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang tak kalah fasilitasnya dengan rumah sakit swasta,” ungkap Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany saat meluncurkan pelayanan dan kesehatan gratis di RSU Tangsel, Minggu (1/9/2013).

Dengan adanya kesehatan gratis itu, kata Airin, pihaknya berharap pelayanan di RSU maupun Puskesmas harus ditingkatkan. Jangan sampai hanya karena gratis masyarakat tidak dilayani dengan maksimal.

“Tentu, program ini harus diiringi dengan pelayanan yang maksimal serta sarana dan prasarana yang memadai,” ucapnya.

Saat ini, Pemkot Tangsel telah memiliki 25 Puskemas. Sebanyak 21 Puskesmas telah dilengkapi ruang rawat inap. “Kami targetkan membangun 35 puskesmas lagi dan setiap kecamatan mempunyai Puskemas tingkat pratama,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M Epid mengatakan, kesehatan adalah hak bagi warga dan itu sangat penting untuk masyarakat. Untuk menggratiskan pelayanan di Tangsel, Pemkot menganggarkan Rp4,1 miliar per tahun.

“Kami juga sudah sediakan ruang perawatan sebanyak 250 kamar dengan dilengkapi alat diagnosa yang tidak kalah dengan RS swasta,” terangnya.

Menurutnya masyarakat Kota Tangsel sudah waktunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Dengan mengoptimal penataan pelayanan dari puskesmas hingga RSU.

“Pelayanan gratis juga mengoptimalkan dengan sistem preventif promotif, yakni dengan menerapkan sistem layanan rujukan dari Puskesmas,” katanya.

Sumber: sindonews.com