JAKARTA. Mayapada Group masih melihat peluang meraih cuan pada bisnis rumah sakit. Perusahaan yang didirikan oleh taipan Dato Sri Tahir itu, berencana membangun 50 rumah sakit berbendera RS Mayapada dalam dua tahun ke depan, alias hingga 2017.

Dari total 50 rumah sakit tersebut akan memuat 6.000-7.000 tempat tidur. Mayapada Group akan merealisasikan mimpi mereka melalui anak perusahaan yang memang bergerak pada bisnis rumah sakit, yakni PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

Untuk membangun satu rumah sakit, Mayapada Group  harus merogoh kocek Rp 50 miliar – Rp 250 miliar. Besaran biaya investasi tergantung lokasi rumah sakit. Dengan begitu, dana untuk membangun 50 rumah sakit sekitar Rp 2,5 triliun – Rp 12,5 triliun.

Khusus untuk tahun 2016, Mayapada Group berencana merealisasikan pembangunan 15 rumah sakit. “Itu yang sudah terkonfirmasi,” terang Dato Sri Tahir  yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer Mayapada Group, kepada KONTAN, Rabu (25/11).

Pilihan lokasi Mayapada Group yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Banjarmasin. Meskipun memilih lokasi kota besar, manajemen perusahaan ini memastikan akan selektif memilih lokasi persisnya. Tujuan mereka, agar tak mematikan keberadaan rumah sakit milik pemerintah.

Rancangan Mayapada Group, dari 15 rumah sakit tadi, sebanyak lima hingga enam rumah sakit di antaranya akan berlokasi di sekitar ibu kota. Salah satu rumah sakit yang akan mereka bangun ada di Jakarta Timur. Perusahaan itu mengaku sudah membeli lahan di kawasan Jakarta Garden City.

Informasi saja, Jakarta Garden City adalah proyek yang kini dikembangkan oleh PT Modernland Realty Tbk. Total luas lahan proyek kawasan itu 370 hektare (ha).

Tak cuma memikirkan lokasi, Mayapada Group juga serius menggarap konsep rumah sakit. Mereka mengklaim, konsep rumah sakitnya berbeda dengan kompetitor, seperti RS Mitra Keluarga milik PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, atau RS Siloam milik milik Lippo Group.

Tahir mengatakan, tolok ukur RS Mayapada yakni rumah sakit di Singapura. Nah, salah satu rumah sakit yang telah mengusung konsep seperti yang dia harapkan yakni  RS Mayapada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. “Kami akan membangun rumah sakit yang komprehensif seperti RS Mayapada di Jakarta Selatan,” terang Tahir.

Saat ini Mayapada Group sudah mengoperasikan dua rumah sakit, yaitu di Tangerang, Banten dan Jakarta Selatan. Keduanya berisi total 500 tempat tidur.

Asal tahu saja, selain rumah sakit, Mayapada Group juga berencana mengembangkan bisnis klinik. Laman perusahaan itu menyebutkan, jika mereka ingin membangun sebanyak  150 klinik di bawah bendera Your Clinic. Bisnis klinik berada di bawah PT Prima Healthcare Solutions.

Selain menggarap bisnis kesehatan, Mayapada Group juga mengembangkan empat sektor bisnis lain. Keempat sektor tersebut yakni jasa keuangan, real estat, ritel dan media.

Sumber: kontan.co.id

Tapaktuan –  Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2016 menganggarkan dana Rp15 miliar untuk merevitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Labuhanhaji Barat menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak.

“Peningkatan pembangunan Puskesmas Labuhanhaji Barat menjadi rumah sakit menjadi program prioritas untuk direalisasikan tahun 2016, karena wilayah ini merupakan pintu masuk sebelah barat kabupaten,” kata Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu.

Bupati menyatakan, untuk persiapan realisasi pembangunan rumah sakit tersebut, pihaknya telah menganggarkan anggaran mencapai Rp15 miliar bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan tahun 2016 serta penambahan lahan seluas 2 hektare dari yang sudah ada 1 hektare sehingga menjadi 3 hektare.

“Program peningkatan pembangunan Puskesmas Labuhanhaji Barat sudah lahir sejak awal kepemimpinan kami. Dari lubuk hati yang dalam, keinginan itu sedikit tersandung karena kesiapan anggaran. Kita berminat peningkatan pembangunan Puskesmas ini lebih maksimal dengan serapan anggaran yang lebih lumayan,” kata Sama Indra.

Menurutnya, pembangunan Puskesmas Labuhanhaji Barat harus didesain dengan baik dan matang, sehingga tatanan dan letak ruangan pengobatan, rawat inap, poli, administrasi dan fasilitas lain bisa mengakomodir kebutuhan sesuai perkembangan zaman.

“Kami tidak menginginkan program pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang bagaikan diibaratkan arang habis besi binasa. Pemkab Aceh Selatan akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk memajukan Puskesmas ini, sehingga kelak Puskesmas Labuhanhaji Barat ini akan menjadi rumah sakit,” tambah Bupati.

Menurut Bupati, rencana pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak tersebut telah mendapat dukungan dari beberapa kepala daerah kabupaten/kota tetangga.

Pihaknya meyakini, jika Puskesmas Labuhanhaji Barat  tersebut berhasil direvitalisasi menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak maka akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di pesisir Pantai Barat Selatan Provinsi Aceh.

“Untuk mewujudkan aspirasi ini, kami siap bekerja keras dan malaksanakan peningkatan pembangunan secara strategis, bertahap dan berkesinambungan, sebab masyarakat di sini sangat mendambakan hadirnya rumah sakit tersebut,” imbuhnya.

Bupati menambahkan, peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat tidak hanya terfokus di Labuhanhaji Barat.

Pihaknya juga sedang giat membangun beberapa Puskesmas lain di beberapa kecamatan dengan menggelontorkan dana mencapai puluhan miliar rupiah. Seperti pada tahun anggaran 2015, telah dilaksanakan revitasilasi atau peningkatan pembangunan Puskesmas Kluet Selatan, Sawang, Labuhanhaji Timur, Trumon Tengah dan Kluet Timur.

Sumber: antaranews.com

Kota – Bojonegoro memiliki beberapa rumah sakit. Di antaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sosodorojatikusumo, RS Aisyiah dan lain-lain. Namun semuanya belum memiliki insinerator atau mesin pengolah limbah medis.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Elsadeba. Limbah, kata Elsadeba, merupakan masalah yang serius untuk diselesaikan. Terutama untuk limbah dari rumah sakit. Rumah sakit memiliki dua limbah yaitu limbah lokal dan limbah medis.

Untuk limbah lokalnya sudah dikelola upal, namun untuk limbah medis diperlukan cara khusus yaitu menggunakan insinerator. Namun sampai saat ini Rumah Sakit Di Bojonegoro rupanya belum memiliki insinerator pengolah limbah medis.

“Kalau limbah medis ini tidak dibuang, melainkan harus dibakar menggunakan insinerator. Namun pembuatan insinerator harus memenuhi syarat-syarat ijinnya. Salah satu syarat pembuatan, tidak di tengah pemukiman penduduk,” jelas Elsadeba kepada BeritaBojonegoro.com (BBC) hari ini, Rabu (25/11).

Elsa menambahkan kalau Rumah sakit Umum dulunya ada, namun tidak memenuhi persyaratan. Karena pembuatan insinerator harus memenuhi 18 item yang dicukupi. Sehingga, sampai saat ini Rumah Sakit harus kerja sama dengan pihak ketiga.

“Biasanya mereka melakukan Mou dengan pihak ketiga. Limbah medis diangkut oleh pihak ketiga,” tandasnya.(ver/moha)

Sumber: beritabojonegoro.com

Jakarta — Kepolisian Daerah Metro Jaya menggeledah Rumah Sakit Awal Bros Kota Bekasi semalam untuk menindaklanjuti laporan dugaan malapraktik terhadap tewasnya bayi Falya Raafani Blegur yang berusia setahun dua bulan.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M. Iqbal kepada CNN Indonesia, Selasa pagi (24/11).

“Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti dugaan malapraktik RS Awal Bros Bekasi,” kata Iqbal.

Dalam penggeledahan tersebut, kepolisian menyita beberapa dokumen untuk upaya pengungkapan kasus.

“Kami masih akan mempelajari dokumen tersebut sebelum menarik kesimpulan,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Bekasi sekaligus paman dari Falya, Yusuf Blegur, menyatakan RS Awal Bros sempat menawarkan uang sebesar Rp150 juta kepada pihak keluarga Falya. Rencananya uang tersebut diberikan sebagai solusi gugatan malapraktik terhadap rumah sakit swasta tersebut.

“Dari RS itu ada penawaran jangan sampai masalah ini tersebar luas dan ada bentuk perhatian secara uang duka sebesar Rp150 juta dari pihak RS Awal Bros kepada keluarga,” ujar Yusuf usai melakukan laporan ke Polda Metro beberapa waktu lalu.

Yusuf mengatakan pihak keluarga menilai uang yang ditawarkan oleh RS Awal Bros merupakan itikad baik atas meninggalnya Falya yang baru berusia 14 bulan. Namun, kata Yusuf, pihak keluarga tidak meminta uang tersebut, melainkan meminta penjelasan atas meninggalnya Falya.

“Kami sekeluarga menolak uang itu. Kami hanya meminta penjelasan secara medis dan keterangan sebenar-benarnya kenapa kondisi Falya menurun dan kritis sampai meninggal,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan tawaran uang Rp150 juta terjadi dalam sebuah pertemuan pada Sabtu dua pekan lalu yang dilakukan di ruang Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan dihadiri oleh perwakilan Dinas kesehatan Kota Bekasi dan perwakilan RS Awal Bros.

Yusuf mengaku sampai saat ini pihak keluarga belum mendapatkan keterangan langsung dari RS Awal Bros. Keluarga Falya menduga ada kelalaian yang dilakukan oleh RS Awal Bros hingga menyebabkan Falya meninggal dunia.

“Sampai saat ini belum ada informasi lisan maupun tulisan tentang penyebab kematian Falya. Katanya sudah ada hasil investigasi tentang kematian, namun belum diberitahukan ke kami,” ujar Yusuf.

Sementara itu M. Ihsan, pengacara keluarga korban, mengatakan pukul 10.00 WIB hari ini, pihak keluarga dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi. Keluarga mengaku kecewa karena sejak melapor sejak 9 November lalu, hingga kini belum ada perkembangan sama sekali.

“Keluarga korban semakin khawatir karena lambatnya respons dari Dinas Kesehatan Bekasi mengenai kasus ini,” kata Ihsan.

Falya dinyatakan meninggal usai menjalani perawatan di RS Awal Bros, awal November tahun lalu. RS Awal Bros sebelumnya menyatakan Falya hanya mengalami dehidrasi ringan. Namun kondisinya makin buruk setelah diberi suntikan antibiotik hingga akhirnya meninggal dunia.

Sementara itu, RS Awal Bros Bekasi masih belum mau memberikan respons baik via telepon atau pesan singkat hingga berita ini diturunkan. (utd)

Sumber: cnnindonesia.com

manajemenrumahsakit.net :: Mudahnya masyarakat Bojonegoro dalam memperoleh pelayanan kesehatan karena adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadikan rumah sakit umum daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo sering terjadi overload. Sehingga diperlukan segera mengoperasikan rumah sakit di Jalan Veteran untuk mengatasi masalah tersebut agar pelayanan masyarakat maksimal.

Kepala RSUD Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro, Hariono menjelaskan, sebagian besar pasien yang berobat di RSUD Sosodoro adalah warga yang menggunakan Jamkesmas dan Jamkesda, di susul kemudian peserta BPJS. Jamkesmas dan Jamkesda adalah pasien tidak mampu yang mendapat biaya pengobatan gratis di kelas III.

“70 persen pasien di sini menggunakan Jamkesmas dan Jamkesda, 20 persennya BPJS, dan 10 persen umum,” ujar Hariono.

Karena itu, dirinya sangat mendukung jika rumah sakit di Jalan Veteran segera dioperasikan. Alasannya, akan mampu menampung pasien karena selama ini RSUD Sosodoro sering mengalami overload.

“Itu akan sangat membantu masyarakat,” tegasnya.        

Dikonformasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adie Witjaksono, mengungkapkan, jumlah masyarakat tidak mampu yang mengurus Jamkesda setiap harinya rata-rata sebanyak 20 orang.

“Tahun lalu sejak pengurusannya dialihkan ke sini dari Dinas Kesehatan jumlahnya mencapai 5500 orang,” sambung Adie.

Pengurusan Jamkesda di Disankertransos ini hanya membutuhkan waktu sehari jika persyaratan yang diajukan pemohon lengkap. Untuk mengurus Jamkesda ini, warga harus meminta surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga, Rukun Warga (RW), dan tokoh masyarakat.

Setelah itu, surat keterangan dari Polindes dan Puskesmas yang dilengkapi surat rujukan untuk di bawa ke Kecamatan. Dari Kecamatan baru dibawa ke Disnakertransoso dengan dilengkapi surat permohononan kepada Bupati Bojonegoro.

“Kalau berkasnya lengkap, pagi dimasukan siang sudah bisa diambil,” pungkas Adie.(dwi/kominfo)

Sumber: bojonegorokab.go.id

Surabaya – RSUD Dr Soetomo menggelar pekan akreditasi Joint Commission International (JCI) dengan pameran internal yang bertujuan untuk menyambut kedatangan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang akan mengakreditasi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur ini pada Desember mendatang.

Pameran pekan akreditasi RSUD Dr Soetomo Surabaya ini menyuguhkan 13 stand pameran yang terdiri dari instalasi dan unit pelayanan rumah sakit. Stand yang berjajar rapi tersebut untuk memberikan tambahan wawasan bagi setiap karyawan dan dokter yang mengunjunginya agar para tenaga medis tersebut memperoleh tambahan informasi terkait setiap instalasi yang ada di rumah sakit.

Choirul Anam, Koordinator Keperawatan Kamar Operasi RSU dr Soetomo Surabaya, menjelaskan, setiap orang yang mengunjungi stan akan diberi penjelasan prosedur memasuki kamar operasi yang telah dikreteriakan oleh KARS dalam akreditasi nasional.

“Berdasarkan standart JCI, setiap pasien tidak diperbolehkan masuk ruang operasi sebelum lengkap esesmen anestesi, nyeri, informasi pembedahan dan lainnya. Selain itu penerapan kesepakatan dalam bentuk tanda tangan yang dimaksudkan untuk melakukan izin pembedahan, dna penandatanganan lokasi operaso,” ungkapnya ujarnya, Senin (23/11/2015).

Ia mengatakan, perlakuan seperti ini telah diterapkan sehari-hari dalam melayani pasien, jadi untuk saat ini dalam menyambut akreditasi nasional hanya butuh rutinitas atau eksistensi serta tambahan sosialisasi sedikit kepada setiap karyawan rumah sakit dari masing-masing instalasi.

Sementara itu, dr Harsono, Plt direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, menyatakan pekan akreditasi yang dibuka selama 5 hari ini sebagai miniatur sarana yang ada di rumah sakit agar diketahui bagi seluruh karyawan dan dokter.

“Mengetahui semua instalasi di rumah sakit menjadi syarat mutlak untuk persiapak kedatangan KARS,” tuturnya.

Harsono yang diketahui menjadi kepala dinas kesehatan Jawa Timur ini juga berharap dengan sosialisasi seperti ini, semua standar bisa diterapkan dan mampu menyajikan pelayanan utama untuk keselamatan pasien.

“Namun, kami tidak memungkiri masih dalam penerapan hal tersebut juga masih diperlukan sejumlah penambahan fasilias di beberapa instlasi. Kalau dari segi standarisasi kami sudah berstandar. Selain itu, maintenance baru juga harus dilaksanakan agar puncak kualitas tetap terjaga terus,” paparnya.

Selain itu, dari segi SDM yang menjadi pendukung untuk peningkatan kompetisi, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Universitas yang memiliki fakultas kedokteran yang bagus dan potensi.

“Untuk peningkatan kompetensi dokter-dokternya juga terus dilakukan, salah satunya menjalin kerjasama dengan Universitas Airlangga,” tandasnya. [ito/but]

Sumber: beritajatim.com

Surabaya – Rumah sakit apung atau rumah sakit yang berada di atas perahu dan lokasinya pun berada di daerah khusus pedesaan pedalaman saat ini sedang menjadi primadona dan pilihan masyarakat miskin. Rumah sakit apung dokter share diprakarsai oleh dr. Lie Dharmawan Ph.D Sp.B Sp. BTKV.

Lie merupakan salah satu dokter yang memiliki jiwa besar dan idealisme yang tinggi. Ia mengaku sedih dan risau dengan kondisi masyarakat miskin yang tidak mempunyai dana untuk memeriksakan keluhan penyakitnya, terutama masyarakat pelosok.

“Saya ingin beramal di dunia sebanyak-banyaknya, dan saya dapat rejeki dari surga, hingga sekarang rumah sakit apung hanya mendapatkan dana dari donatur,” terang dr. Lie di Auditorium, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Senin (23/11/2015).

Ia menekankan dengan mahasiswa kedokteran UKWMS mengaku kurang nyaman dengan sifat hedonisme yang menjadi sifat masyarakat modern. Padahal tugas utama dokter menjadi pelayan masyarakat tanpa melihat status pasien.

“Dan akhirnya saya menjual satu rumah, saya untuk beli kapal, meskipun kecil, setidaknya kapal ini menjadi rumah sakit yang fleksibel bisa menjangkau masyarakat pedalaman,” jelasnya.

Menurutnya, anak muda yang memiliki idealisme jika tidak dikumpulkan dan diarahkan, maka akan berubah sesuai dengan kumpulan besar dan idealismenya akan tergerus.

“Saya akan berdosa besar jika saya tidak menggebrak dengan suatu aksi yang nyata,” tegasnya.

Rumah sakit apung yang ia kelola bukan berarti tidak mengalami masalah, mulai dari peluncuran tanggal 16 Maret 2013 itu saja masih terganjal dengan perijinan berlayar. Tanggal 15 Maret 2013, ia menunggu dengan relawan dengan cemas terkait perijinan. Baru jam 02.00 WIB surat perijinan akhirnya keluar.

“Saya yakin, jika berbuat baik, pasti selalu ada jalannya,” tegasnya.

Pasalnya, dana untuk biaya operasional kapal apungnya tidak didukung dana dari pemerintah, tapi dapat sumber dana dari para donatur. “Donatur yang unik itu ada yang menyumbang 10.002 ada juga 10.006 rupiah, ini yang unik dan menarik,” katanya.

Ia berpesan sebagai pelayan masyarakat, dokter muda sekarang jangan hanya berfikir tentang uang dan keuntungan tetapi juga berfikir untuk kebaikan umat.

“Tidak masalah dibilang gila, tapi bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tutupnya. [ito/but]

Sumber: beritajatim.com

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan, bahwa dalam RPJM Aceh tahun 2012-2017, masalah kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Sebagai sebuah program utama, maka isu-isu kesehatan selalu menjadi suatu hal yang intens di bahas di Aceh.

“Alhamdulillah, sejauh ini program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang telah diperkuat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, berjalan cukup lancar di Aceh. Dalam waktu dekat kami juga akan membangun lima rumah sakit regional rujukan guna membantu pelayanan di semua daerah.”

Doto Zaini berharap, peningkatan pelayanan tersebut mampu mewujudkan cita-cita Aceh untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah paling barat Indonesia ini. Gubernur menyadari, membangun kesadaran kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat  bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilakukan.

“Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian Kesehatan RI melalui berbagai program nasional di Aceh sangatlah kami harapkan, agar kami bisa mengatasi berbagai problema kesehatan yang terjadi di wilayah ini,” ujar Gubernur dihadapan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI Dr H M Subuh Mp PM pada World Pneumonia Day 2015, di Lapangan Blang Padang, Aceh, Minggu (22/11).

Aceh menjadi tuan rumah acara peringatan Hari Pneumonia Dunia tahun 2015.

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) di tahun 2012, setiap tahunnya 1,1 juta balita meninggal karena pneumonia. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pneumonia tertinggi kedelapan, diseluruh dunia.

“Dari 1,1 juta angka kematian tersebut, 99 persen kasus terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai perbandingan, pneumonia merupakan pembunuh nomor satu untuk bayi dan merupakan penyakit pembunuh kedua untuk balita.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Doto Zaini ini meminta agar para orang tua dapat lebih waspada dan mempelajari dengan baik sumber dan penyebab dari penyakit mematikan ini.

“Insya Allah kegiatan ini dan dukungan kementerian Kesehatan serta kehadiran Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, semakin memperkuat motivasi kami dalam menjalankan program-program bidang kesehatan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri kita,” ujar Doto.

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam negara dengan tingkat penderita pneumonia cukup tinggi di dunia. Oleh karena itu Gubeernur menyatakan, bahwa adalah sebuah kewajaran jika upaya mengatasi penyakit ini mesti ditingkatkan demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.

“Keputusan WHO yang menetapkan Hari Pneumonia Dunia  setiap tanggal 12 November merupakan langkah untuk mengajak kita semua bergandengan tangan melawan penyakit mematikan ini.”

Gubernur juga menghimbau agar masyarakat Aceh turut berpartisipasi untuk menghindari penyakit ini, antara lain dengan berhenti merokok. Doto menjelaskan, kandungan dan asap rokok dapat mengganggu sistem pertahanan tubuh sehingga tidak lagi mampu melawan serangan pneumonia.

Dr H M Subuh Mp PM, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), saat membacakan amanat Nila Moeloek Selaku Menteri Kesehatan RI, menjelaskan bahwa sebutan lain untuk Pneumonia adalah unforgotten killer, suatu penyakit yang sangat mematikan namun selalu dilupakan.

“Pneumonia pembunuh utama pada bayi dan pembunuh kedua pada balita. Oleh karena itu marilah bersama kita meningkatkan deteksi dini pada pneumonia ini dengahn cara lebih aktif mempelajari dan meningkatkan kapasitas dan menggali serta mendeteksi dini bahaya dari pneumonia ini.” (hls/data2)

Sumber: waspada.co.id