Reportase

Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Pada Kamis, 29 Desember 2016 telah berlangsung Seminar dan Launching Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia yang diselenggararakan oleh PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)  di Park Hotel, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah di era (JKN) Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam paparannya, Dirjen menyampaikan tentang perkembangan implementasi JKN yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun dan masalah serta persoalan yang telah terselesaikan dengan program JKN atau masalah dan persoalan baru yang muncul terkait program JKN. Dipaparkan pula tentang sistem rujukan dan penguatan sumber daya manusia kesehatan termasuk keperawatan. Saat ini masih terjadi kekurangan perawat di puskesmas maupun rumah sakit seluruh Indonesia. Berdasarkan standar ketenagaan minimal puskesmas yang tertuang dalam Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, data BPPSDM terdapat kekurangan perawat di 9.742 Puskesmas sebesar 14.821, namun maldistribusi sebesar 29.362. Sedangkan berdasarkan standar ketenagaan di rumah sakit dengan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit  sumber SIRS online, Mei 2016 terdapat kekurangan perawat di 2.530 rumah sakit sebesar 117.163 dan maldistribusi sebesar 22.443. Menariknya jika proyeksi pertumbuhan lulusan perawat dari sekolah tinggi dan universitas yang mendidik dan menghasilkan perawat dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan didasarkan pada rasio jumlah perawat dengan penduduk maka jumlah kebutuhan perawat telah akan relatif terpenuhi pada tahun 2018-2019 dan setelah itu jika terus dibiarkan tanpa pengendalian maka akan terjadi surplus pada tahun-tahun berikutnya. Pada akhir paparan disampaikan bahwa SDM perawat mempunyai andil dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasyankes primer, sekunder, dan tertier.

Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

Panel Pertama, Prof. Nursalam sebagai moderator menghantarkan Prof. Ali Gufron Mukti sebagai pemateri pertama yang memaparkan thema “Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Membangun Karakteristik dan Kualitas Pendidikan Tinggi Keperawatan di Indonesia”. Disampaikan oleh Prof. Ali Gufron bahwa saat ini produktivitas kegiatan penelitian dan jurnal oleh para dosen keperawatan di Indonesia sangat rendah bahkan dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara produksi jurnal hasil penelitian masih sangat kurang, ditambah lagi dengan kualitas dosen yang masih dengan pendidikan masih D4 atau S1 yang jumlahnya cukup besar disamping masalah lain yang ada pada saat ini. Standar diagnosis kepewatan indoensia adalah salah satu usaha dari organisasi profesi perawat yaitu PPNI dalam mementukan standar porses bagi pendidikan tinggi keperawatan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan standar kualitas keperawatan di Indonesia.

Pemateri kedua, dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes sebagai ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) memberikan tema “Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalu penerapan SDKI”. Diawali dengan hakekat rumahsakit dan permasalahaannya, Kuntjoro menyampaikan bahwa rumah sakit adalah organisasi yang kompleks dengan multi profesi, multi kompetensi, multi produksi dan oleh karena itu dimungkinkan akan ada banyak kesalahan atau error yang bisa terjadi, disinilah diperlukan standar yang evidence based.  Pasal 13 UU 44/2009 tentang  RS menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Hal yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap professional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. SDKI merupakan standar mutu proses bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit khusunya yang akan melandasi standar asuhan keperawatan nantinya. Oleh kerana itu, Kuntjoro menegaskan SDKI harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain jangan lepas dari standar diagnosa keperawatan internasional; memiliki evidence based yang kuat, merupakan hasil survei dari rumah sakit, puskesmas, kementerian kesehatan, riset dan pendidikan keperawatan di Indonesia; adopsi dari luar boleh saja asalkan dilakukan uji kelayakan apakah sudah sesuai dengan kondisi negara kita; disempurnakan menjadi Standar Asuhan Keperawatan,  jangan terpisah dengan komponen Asuhan Keperawatan yang lainnya. Manfaat dari SDKI ini diharapkan sebagai acuan bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan maupun di komunitas; acuan bagi pengambil kebijakan dan stakeholder dalam mengoptimalkan pelayanan keperawatan; acuan bagi institusi pendidikan keperawatan dalam proses pembelajaran dan praktikum keperawatan. Kemudian setelah SDKI terimplementasi diharapkan akan muncul standar yang lain yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

Pemateri ketiga adalah Harif Fadilah, S.Kp, SH. sebagai ketua PPNI memulai pemaparan tentang kewajiban organisasi profesi terhadap penjagaan mutu profesi keperawatan dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan secara umum. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain memberikan input pada standar pendidikan keperawatan, kurikulum pendidikan dan akreditasi, koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan keperawatan dan penyediaan wahana pendidikan keperawatan; pengembangan standar profesi dan standar pelayanan profesi; penetapan, pengembangan dan penguatan implementasi kode etik perawat; pengkawalan pelaksanaan sumpah profesi/perawat; peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan keperawatan berlanjut; dan advokasi penggunaan standar profesi dan peningkatan kepatuhan dalam tatanan praktik. Pada akhirnya Harif menyimpulkan seluruh paparannya dalam beberapa point antara lain pengaturan tentang peran organisasi profesi telah lengkap pengaturannya dalam perundang-undangan; peran utama organisasi profesi yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi), martabat dan etika profesi bagi anggotanya; pengembangan standar profesi adalah bagian dari peran pengawalan  kompetensi perawat; semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin kualitas praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat; standar diagnosis keperawatan diharapkan dapat masuk dalam sistem JKN sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan diharapkan segera dapat disahkan oleh menteri kesehatan RI; SDKI juga bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan dan perlindungan bagi perawat.

Pada sesi Panel Kedua mewakili ketua KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit), pemateri pertama Dr. Kemala Rita, S.Kp, MARS menyampaikan materi “Standarisasi Diagnosis Keperawatan untuk Mencapai Asuhan yang Berkualitas dalam Sistem Akreditasi RS”. Disampaikan tentang pentingnya Diagnosis  Keperawatan dengan pernyataan bahwa Diagnosis keperawatan adalah salah satu tahap proses keperawatan yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan klien yang dapat diatasi (ditangani, dikurangi atau diubah) melalui intervensi dan manajemen keperawatan diagnosis keperawatan merupakan sebuah pernyataan singkat dalam pertimbangan perawat untuk mengambarkan respon klien pada masalah kesehatan baik aktual maupun potensial / risiko. Diagnosis Keperawatan juga sangat penting dalam penerapan Patient Centre Care dalam Akreditasi RS.

Pembicara kedua dr. Donni Hendrawan, MPH Kepala Departemen Manajemen Manfaat & Kemitraan Fasisilitas Kesehatan Rujukan Grup MPKR, dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) menyampaikan materi yang menarik terutama tentang “Perspektif BPJS Kesehatan Terhadap SDKI”. Telah dipahami bersama bahwa diagnosis keperawatan adalah dasar pemilihan untuk intervensi keperawatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kewenangan. Dalam penelitian Welton dan Haloran. J Nurs (2005) bahwa Implementasi nursing diagnosis dan data meningkatkan kualitas outcome sebesar 30% sd 146% pada indikator: lama rawat (LOS), lama rawat di ICU, mortalitas dan perpindahan pasien ke panti jompo. Nursing diagnosis berperan sangat penting dalam continuity of care dan menjadi sumber data yang lebih baik dari kode DRG untuk memprediksi penanganan medis, LOS, mortalitas, biaya yang akan datang.  Membuat empirical benchmark untuk pasien lain dengan kondisi sejenis. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia diharapkan sebagai milestone untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien,  tersedianya dokumentasi klinis yang akurat dan komprehensif, kontinuitas dan koordinasi pelayanan antar seluruh tenaga kesehatan, coding CBG dan pembayaran yang akurat.

Pemateri ketiga adalah materi tentang penyusunan SDKI yang disampaikan oleh anggota tim penyusun, diawali dengan latar belakang penyusunan SDKI yaitu  Perawat memerlukan kesamaan terminologi untuk menjelaskan  DIAGNOSA, INTERVENSI, dan OUTCOME terkait dengan proses pelaksanaan dan pendokumentasian asuhan keperawatan untuk meningkatkan visibility keperawatan, memastikan keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan SDKI dimulai dengan pembentukan panitia, workshop-workshop sampai dengan revisi dan finalisasi. Referensi SDKI terdiri dari yang berupa text book meliputi ICNP DC, NANDA, Newfield et.al, Doenges, Carpenito-Moyet, Taylor & Ralp, Ackley dan jurnal penelitian yang digunakan dengan metode  sytematic review, clinical validation atau descriptive. Juga dipaparkan hal hal mendasar yang menjadi perbedaan SDKI, NANDA & ICNP. Kemudian disampaikan oleh tim penyusun bahwa ke depan akan disusun standar-standar yang lain mengikuti SDKI antara lain standar outcome dan standar intervensi.

Acara kemudian ditutup dengan launching buku SDKI yang dilakukan oleh yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia disaksikan seluruh peserta seminar dan pengurus PPNI Pusat dan Wilayah se Indonesia (TYR).

Palembang – Direktur Jendral Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehetan RI, Bambang Wibowo, mengatakan setiap rumah sakit diperlukan perbaikan layanan kesehatan.

Dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan, tentunya pasien cukup berobat di negeri sendiri dan tidak perlu memilih ke rumah sakit di luar negeri, kata Bambang Wibowo di Palembang, Selasa.

Ia menjelaskan, salah satu target Kemenkes pada Pasar Bebas Asean adalah berupaya melakukan perbaikan mutu dan layanan di rumah sakit, supaya pasien tidak berobat ke rumah sakit di luar negeri.

Bahkan mengusahakan agar orang luar mau berobat di Indonesia, namun yang lebih utama berfikir bagaiamana caranya agar orang Indonesia mau memilih berobat di negeri sendiri, katanya.

Sementara, berdasarkan data Kemenkes RI, 60 persen pasien di rumah sakit Singapura berasal dari Indonesia, dan 12 ribu pasien Indonesia berobat di Malaysia dimana Kemenkes menyimpulkan tiga alasan penyebabnya.

Pertama, layanan yang ada di Indonesia tersedia tetapi proses antrian lama atau mahal jika di rumah sakit swasta, kedua layanan tidak tersedia dan ketiga ketidakpercayaan masyarakat pada pelayanan rumah sakit, sehingga tiga penyebab tersebut dapat memperlemah daya saing rumah sakit di Indonesia.

Oleh sebab itu Indonesia perlu melakukan perbaikan dengan berbagai regulasi agar mampu meningkatkan daya saing, termasuk regulasi di bidang perumah-sakitan dengan fokus peningkatan mutu dan keselamatan, kata Bambang.

Ia menjelaskan, pasar bebas Asean atau MEA bertujuan membentuk pasar untuk menguntungkan setiap negara anggota termasuk Indonesia, tetapi bisa berpotensi merugikan jika Indonesia tidak siap melakukan perbaikan, terutama dalam bidang kesehatan.

Ia mengisyaratkan kepada rumah sakit untuk perlu membangun reputasi baik nasional maupun internasional dengan wajib melaksanakan akreditasi tiga tahun sekali sebagimana amanat Undang–Undang No 44 tahun 2009 tentang RS.

Ia menambahkan, reputasi baik dapat dicapai melalui ketersediaan akses pelayanan dengan mutu yang tinggi serta mengutamakan keselamatan pasien, dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di setiap jenjang fasilitas kesehatan.

Sumber: antaranews.com

Yogyakarta – Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengampanyekan kolaborasi antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit melalui penerapan “Academic Health Systematau “AHS” untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Ketua AHS UGM Budi Mulyono di Yogyakarta, Selasa, mengatakan kampanye itu akan duwujudkan melalui penyelenggaraan “International Conference Academic Health System Southeast Asia Regional Meeting 2017” di Fakultas Kedokteran UGM pada 12-13 Januari 2017.

“Integrasi atau kerja sama antara penyelenggara pendidikan kesehatan dengan rumah sakit akan menjadikan riset serta mutu pelayanan kesehatan lebih baik,” kata dia.

Fakultas Kedokteran UGM, menurut dia, menjadi salah satu dari tiga universitas di Indonesia yang telah mengembangkan AHS, selain Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, Makassar. FK UGM juga telah terdaftar sebagai anggota Association of Academic Health Center International (AAHCI).

Menurut dia, pengembangan AHS di UGM yang telah dimulai sejak 2014 melibatkan RSUP Dr. Sardjito, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, RS UGM, RSUD Banyumas, serta RSUP Hardjolukito. Selain itu, juga menggandeng tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, farmasi serta pelayanan kesehatan lain seperti lembaga penjaminan dan organisasi kesehatan.

Menurut Budi, sistem AHS telah banyak diterapkan di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Tiongkok, Singapura, serta Malaysia.

“Kita lihat hampir seluruh fakultas kedokteran serta rumah sakit maju di dunia menerapkan AHS,” kata dia.

Tim AHS FK UGM, Teguh Aryandono mengatakan dengan menerapkan sistem AHS, maka antara Fakuktas Kedokteran serta Rumah Sakit jejaring AHS bisa berbagi tenaga kesehatan serta fasilitas peralatan kesehatan.

“Di Indonesia obat-obatan masih impor. Sehingga dengan AHS diharapkan riset tentang obat juga akan maju,” kata dia.

Ketua panitia “International Conference Academic Health System Southeast ASIA Regional Meeting 2017”, Endro Basuki berharap seminar itu mampu menyamakan persepsi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia mengenai AHS.

Seminar internasional itu, kata dia, akan mengundang 350 peserta yang berasal dari fakultas kedokteran, rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek juga dijadwalkan hadir memberikan pidato kunci.***4***

Sumber: antaranews.com

BUTON TENGAH — Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah saat ini Hana memilik 2 orang pegawai negeri sipil. Jumlah itu jauh dari standar pelayanan, sehingga membutuhkan sekurangnya 13 PNS lagi.

Kepala RSUD Buteng, dr. Kariadi mengatakan untuk standar umumnya yang dibutuhkan RSUD minimal 15 orang PNS dalam satu rumah sakit.

Selama ini RSUD Buteng hanya memiliki 2 PNS. “Jadi segala urusan kantor masih dikerjakan berdua sehingga sulit untuk bekerja sesuai tupoksinya.” Keluh Kariadi kepada SultraKini.com, Senin, 9 Januari 2017.

Dia mengaku, kekurangan tenaga tersebut teka disampaikan dan diusulkan kepada badan kepegawaian daerah setempat.

“Kami sudah usulkan pada BKD, dan kami masih menunggu pelimpahan berapa yang yang akan direalisasi dari usulan itu,” katanya.

Selain itu, RSUD Buteng juga menerima tenaga magang sebanyak 25 orang, namun yang mendaftar sekarang sudah mencapai 67 orang.

“Kami usulkan kemarin anggarannya dan sudah disetujui hanya 25 orang tetapi yang berminat sampai sekarang pendaftarnya sudah 67 orang,” jelasnya lagi.

Untuk mengatasi kelebihan tenaga magang tersebut, pihak RSUD Buteng akan mengusulkan biayanya pada anggaran perubahan 2017.

Sumber: sultrakini.com

ENREKANG — Sejumlah pasien rawat inap dan rawat jalan serta pengunjung Rumas Sakit Umum Daerah Massenrempulu mengeluh kepanasan.

Selain kepanasan kondisi rumah sakit terbesar di Enrekang ini juga gelap. Hal ini disebabkan beberapa hari ini PLN di Enrekang padam berjam-jam sementara genset sebagai alat emengency di rumah sakit ini juga rusak.

Menurut Kepala Bidang Penunjang Lapananrang Mustafa, Genset rumah sakit tersebut hanya satu dan saat ini sedang rusak akibat berbenturan dengan tegangan listrik PLN.

“Sekarang sementara kami bawa ke Makassar untuk diperbaiki dan menurut tehnisinya sekitar tiga hari baru bisa baik ” kata Lapananrang.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, Dr Siswandi yang dihubungi via telfon. Bahkan Siswandiengatakan untuk mengganti genset yang baru dibutuh biaya yang sangat besar, untuk itu pihaknya akan berupaya memperbaiki genset yang ada.

Di sisi lain salah satu Angggota DPRD Enrekang Andi Hairul yang kebetulan sedang berobat dirumah sakit tersebut sangat menyayangkan kondisi itu.

Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat ini, seharusnya pihak rumah sakit memikirkan hal yang sangat penting dan urgent bagi pasien.

Anggota Dewan dari Dapil tiga ini bahkan mengatakat seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi karena ini menyangkut kepentingan orang banyak yang dalam kondisi sakit apalagi jika harus dirawat di ICU dan tempat perawatan yang memerlukan tenaga listrik.

“Ini menyangkut nyawa pasien dan harus diantisipasi, pihak rumah sakit terlalu lengah jika hanya menyediakan satu genset saja. Seharusnya ini jadi prioritas utama untuk diusulkan dalam penganggaran.” Kata Andi Hairul. (Sry).

Sumber: fajar.co.id

MEDAN — Kemenristekdikti mendorong beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia untuk memiliki dan mengelola sendiri rumah sakitnya. Hal tersebut disampaikan Menristekdikti Mohamad Nasir saat acara peresmian RS Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Senin (9/1).

Nasir mengatakan, keberadaan rumah sakit PTN (RSPTN) penting sebagai salah satu fasilitas pendukung proses pendidikan tinggi. Kemenristekdikti pun, lanjutnya, terus mengembangkan peran RSPTN dalam membantu pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

“RSPTN, seperti RS USU ini merupakan salah satu mata rantai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan kedokteran dan kesehatan. Keberadaan dan perkembangannya memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia,” kata Nasir.

Nasir menyebutkan, saat ini, di lingkungan Kemenristekdikti telah terdapat 24 RSPTN yang tersebar di beberapa PTN di Indonesia. Sejauh ini, perkembangan RSPTN yang ada tersebut, menurutnya, cukup bervariasi, baik dalam hal capaian kinerja maupun permasalahan yang dihadapi.

“Demi peningkatan kualitas kesehatan, kami dorong terus sampai kualitas RSPTN ini mumpuni,” ujar dia.

Dengan resminya RS USU menerima sertifikat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), maka status RS USU sebagai RS Pendidikan dengan status akreditasi paripurna semakin kuat. Status ini membuat RS USU telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai rumah sakit.

“Beberapa bulan yang lalu, RS UGM dan RS Unair berhasil memperoleh status barunya sebagai rumah sakit kelas B sekaligus memperoleh status akreditasi paripurna sebagai rumah sakit pendidikan. Hari ini, giliran penyerahan akreditasi Paripurna bintang 5 oleh KARS pada RSPTN USU,” kata Nasir.

Terkait tenaga SDM dokter, Nasir mengatakan, jika dokter yang ada di RS umum ingin berkolaborasi dan ingin mengajar, mereka bisa menjadi dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). RS USU pun, lanjutnya, sudah dapat menerima pasien BPJS.

Sumber: republika.co.id

Palembang – Rumah Sakit Umum Pusat dr M  Hoesin Palembang menerima sertifikat akreditasi international Joint Commision International/JCI  dari Menteri Kesehatan RI di aula utama RSUP tersebut, Senin.

Penyerahan sertifikat dari Menkes itu disampaikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum dr M Hoesin (RSMH) Palembang, Muhammad Syahril.

“Selamat kepada RSMH yang telah meraih sertifikat JCI dan ditunjuknya RSMH menjadi Rumah Sakit rujukan nasional” kata Bambang Wibowo setelah penyerahan sertifikat.

Ia mengatakan, RSMH adalah satu dari 14 rumah sakit di Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai rujukan nasional,  sehingga RSMH termasuk asset berharga Provinsi Sumatera Selatan, karena 90 persen pasien adalah masyarakat provinsi tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, perlu peningkatan dan dorongan dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.

Sementara Direktur Utama RSMH Palembang,  Mohammad Syahril,  mengatakan raihan sertifikat ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah dalam memberikan pelayanan.

“Saya mewakili direksi rumah sakit mengucapkan terimakasih kepada Kemenkes serta pihak yang telah mendukung,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mendapatkan sertifikat tersebut cukup susah karena para surveyer melakukan penilaian dengan sangat ketat.

Ia mengatakan, setelah raihan sertifikat tersebut secara bertahap akan menambah fasilitas rumah sakit seperti penambahan gedung instalasi yang saat ini tengah dibangun, serta berusaha maksimalkan program-program pelayanan pasien agar semakin dipercaya oleh masyarakat.

Sementara salah satu dokter senior RSMH, Ali Ghanie, mengatakan upaya dari rumah sakit sudah lama dan sedemikian keras sehingga pantas mendapatkan sertifikat JCI.

Gubernur,  Alex Noerdin,  mengatakan ini merupakan kebanggan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki rumah sakit berstandar international pertama di Sumatera dan berharap pelayanan kepada masyarakat semakin memuaskan.

Penyerahan sertifikat bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-60 RSMH sekaligus peluncuran sistem pelayanan pasien berbasis IT serta penyerahan bantuan satu unit ambulan oleh Bank Mandiri kepada dirut RSMH.

Sumber: antarasumsel.com

MEDAN: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, mengatakan layanan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga minat masyarakat untuk berobat semakin tinggi.

“Sebab selama ini, keberhasilan dan banyaknya rumah sakit merawat pasien akibat faktor layanan yang baik, serta sangat bagus,” kata Nasir usai Grand Opening Rumah Sakit (RS) Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Senin 9 Januari 2017.

Oleh karena itu, menurut dia, Rumah Sakit USU jangan sampai mengecewakan masyarakat atau pasien yang berobat, karena hal tersebut menyangkut kepercayaan dan nama baik.

“Tenaga medis yang bertugas di RS USU itu, harus selalu menampakkan wajah-wajah senyum, ramah, sehingga pasien yang berobat merasa senang, dan selalu merasa diperhatikan,” kata Nasir.

Ia menyebutkan, pelayanan yang prima tersebut, tentunya disesuaikan dengan status RS USU yang sudah mencapai Akreditasi Paripurna (bintang lima), dan hal tersebut harus tetap dipertahankan dengan baik.

Selain itu, Akreditasi Paripurna RS USU, merupakan penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

“RS USU dan para dokternya harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga pasien merasa betah dan senang dirawat, hal tersebut harus dapat diwujudkan,” ucapnya.

Menristekdikti menjelaskan, kelebihan rumah sakit yang ada di luar negeri adalah mengenai pelayanan, dan dalam hal ini RS USU harus mampu berbuat seperti itu.

Bahkan, tenaga dokter ahli yang bertugas di RSU USU memiliki pengalaman sangat luas, dan mereka juga adalah dosen mengajar di Fakultas Kedokteran USU.

“Kita harus mampu mewujudkan RS USU sebagai rumah sakit yang berkualitas dengan Predikat Paripurna dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas,” kata mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Sementara itu, Rumah Sakit USU ini dirancang untuk dapat mengakomodasi pelayanan rawat jalan di sejumlah klinik spesialis/sub spesialis, dan pelayanan rawat inap.

Kemudian, instalasi gawat darurat dengan pelayanan 24 jam, kamar bedah, ruang persalinan, perawatan intensif, pelayanan hemodialisa dan rehabilitasi medik termasuk bagi pasien BPJS.

Berbagai peralatan radiodiagnostik/pencitraan, laboratorium klinik dan fasilitas/peralatan pelayanan lainnya telah dilengkapi untuk penyelenggaraan fungsi rumah sakit dengan kapasitas 400 tempat tidur.(ant)

Sumber: eksposnews.com

Banyak rumah sakit milik Peguruan Tinggi Negeri saat ini belum selesai proses pembangunan gedungnya alias mangkrak pembangunannya. Hal ini dikarenakan kekurangan biaya.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Mohammad Nasir, menyebutkan kekurangan biaya pembangunan rumah sakit mencapai Rp8,6 triliun.

“Wah banyak, saya enggak bisa menghitung. Itu rumah sakit pendidikan dan kampus-kampus yang mangkrak,” kata Mohammad Nasir, seusai menghadiri grand opening RS Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Senin 9 Januari 2016.

Untuk saat ini, terdapat sejumlah pembangunan rumah sakit masih terbengkalai pembangunannya. Dikarenakan, tidak memiliki dana untuk melanjuti pembangunanya.”Yang mangkrak, RS pendidikan ada di Unila, Universitas Lampung, Universitas Samratulangi, banyaklah,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, pihak Kemenristekdikti berencana mengajukan tambahan anggaran untuk melanjuti proses pembangunan rumah sakit tersebut. “Karena itu, Kemenristekdikti mengajukan alokasi anggaran kepada Presiden. Saya sudah bicara kepada Menteri Keuangan,” katanya.

Pembangunan rumah sakit pendidikan itu juga sudah diaudit BPKP keseluruhnya, termasuk Rumah Sakit milik USU itu. Hasilnya sudah keluar dan akan  disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas.

“Kami belum bisa menargetkan (jumlah yang bisa diselesaikan tahun ini), tapi kami ada kekurangan Rp8,6 triliun untuk menyelesaikan,” sebut Nasir.

Saat ini, Kemenristekdikti memiliki 24 rumah sakit tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Proses pembangunan akan tetap dilakukan sampai selesai dan bisa dirasakan masyarakatan pelayanan rumah sakit tersebut.

“Soal penambahan rumah sakit, ini kami ada 24. Ini kami ingin menyelesaikan dulu, karena masih banyak rumah sakit yang mangkrak. Kami masih ingin menyelesaikan itu dulu,” jelasnya.

Sumber: news.viva.co.id