ASAHAN – Persiapan menyambut lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang MAP meninjau kesiapan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS), Selasa (20/6/2017). Kunjungan Bupati tersebut, ingin melihat persiapan rumah sakit selama 9 hari libur saat lebaran nanti.Dalam kunjungannya, Bupati meminta agar seluruh petugas kesehatan RSUD HAMS dapat bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.

Taufan  juga menegaskan bahwa dalam 9 hari libur dalam rangka hari raya idul fitri, pelayanan RSUD HAMS harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dirut RSUD HAMS, agar bertanggung jawab 24 jam terhadap pelayanan di RSUD HAMS.

”Atur petugas jaga piket selama libur lebaran dengan baik, agar pelayanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Bupati Asahan, sembari meminta kepada Inspektur Kabupaten Asahan agar melakukan sidak di seluruh instansi pemkab Asahan untuk mengecek kehadiran ASN setelah libur lebaran.

Sumber: gosumut.com

Jakarta: Pertamedika IHC menandatangani nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah perusahaan BUMN dan anak BUMN untuk mewujudkan rumah sakit BUMN berkelas dunia.

Direktur Utama Pertamedika IHC Dany Amrul lchdan mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menjalankan pengobatan di luar negeri. Sehingga menandakan Rumah Sakit BUMN belum cukup memiliki fasilitas terbaik.

Oleh karena itu, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan rumah sakit BUMN dapat memperoleh nilai tambah dari kerja sama antar BUMN dan anak usaha sehingga bisa lebih memperbaiki fasilitasnya.

“Ini lebih spesifik karena program kerja. Kita minta dalam rangka sinergi kita berikan value added rumah Sakit BUMN. Contoh dalam hal pengembangan rumah sakit, Banyak aset BUMN yang idle,” kata Dany di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Dany menuturkan, IHC akan untuk melakukan ekspansi beberapa perusahaan di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Dalam perhitungannya, paling tidak IHC akan membangun 20 rumah sakit. Pembangunan rumah sakit tersebut, IHC perlu memiliki project financing yang kuat. Maka, IHC bekerja sama dengan perbankan dan konstruksi BUMN.

Selain itu, dalam ketersediaan obat dan peralatan Pertamedika IHC juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan farmasi BUMN dan peralatan rumah sakit untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Pertamedika dan IHC melakukan sentralisasi serta renegosiasi dalam pengadaan obat dan peralatan rumah sakit.

“Renegosiasi dengan pabrik obat dan peralatan sehingga tercipta? economic of scale. Kalau sudah demikian, rumah sakit mampu melayani masyarakat yang efisien, terjangkau, dan modern,” ucap dia.

Adapun beberapa perjanjian kerja sama yang ditandatangani hari ini adalah:

1. PT Garuda Indonesia dalam alih kelola empat buah klinik milik Garuda menjadi IHC Group.
2. PT Telkom Medika yang membawahi 24 Klinik di Jakarta dan Bandung, di mana mereka semua masuk dalam IHC Group dan merujuk ke RSPP sebagai Center of Referral.
3. Kepala PPSDM Depkes untuk distribusi Dokter Spesialis ke RS BUMN di daerah.
4. PT Ad Medika selaku third party administrator untuk seluruh pengelolaan managed care BUMN.
5. PT In Health sebagai asuransi untuk pembayaran top up sistem pelayanan kesehatan karyawan BUMN.
6. BTN untuk persetujuan prinsip kredit biaya pembangunan RS baru di Medan, Solo, dan juga aksi korporasi dalam rencana akuisisi RS BUMN serta bridging dana operasional RS BUMN yang kesulitan cashflow dengan bunga dan persyaratan yang lebih ringan.
7. KONI untuk kerja sama memberikan pelayanan kesehatan selama Asian Games 2018 di Palembang dan semua event yang diselenggarakan KONI, sebagai provider dan atas budget Pemerintah.
8. Kimia Farma untuk kerja sama pemberian harga obat terbaik di seluruh lndonesia untuk IHC Group dan join pengelolaan seluruh klinik milik Kimia Farma dengan IHC Group serta menjadikan seluruh RS IHC Group sebagai rujukan utama pasien yang berobat di Klinik Kimia Farma.
9. Wijaya Karya/WIKA sebagai investor dan developer perencanaan dan pembangunan RS IHC Group.
10. PT Telekomunikasi lndonesia Tbk untuk kerja sama di bidang Digitalisasi dan penggunaan ICT (lnformation & Communication Technologi) untuk jaringan infrastruktur sistem informasi RS BUMN IHC Member.

(AHL)

Sumber: metrotvnews.com

Jakarta- Bicara soal fasilitas VIP di rumah sakit, yang terlintas dipikiran kita sudah pasti pasien yang dirawat di sana adalah orang kaya.

Namun tidak dengan rumah sakit yang satu ini. “Kami memberikan fasilitas VVIP untuk kaum dhuafa. Ini yang membedakan rumah sakit kami dengan rumah sakit lainnya,” ujar Dr Wahyu dari Rumah Sehat Dompet Dhuafa saat Media Gathering dan memperkenalkan Dompet Dhuafa Social Enterprise (DDS), di Jakarta, kemarin,

Ia menjelaskan, pasien yang dirawat di Rumah Sehat Dompet Dhuafa ini terdiri dari pasien umum, BPJS dan kaum dhuafa yang tidak dicover oleh BPJS. Dompet Dhuafa saat ini memiliki rumah sakit yakni di Parung Bogor, Lampung dan akan menyusul rumah sakit mata di Serang.

Menurutnya, Rumah Sehat Dompet Dhuafa di Parung sama dengan rumah sakit tipe D. Sebagian besar pasien yang dirawat di rumah sehat ini mengunakan BPJS.

Pada 2016, rumah sehat merawat 95.000 pasien dengan omset Rp42 miliar. Ke depan , rumah sehat akan meningkatkan jumlah tempat tidur dari 80 menjadi 150 tempat tidur. Basis rumah sehat adalah wakaf, namun operatornya menggunakan manajemen yang profesional

“Kami siap bersaing di tengah-tengah kapitalis rumah sakit. Kami hadir dengan konsep baru yang tidak lazim dan dengan metode social enterprise,” kata Wahyu.

Sementara itu Direktur Utama Dompet Dhuafa Social Enterprise (DDSE) Yuli menjelaskan rumah sehat merupakan salah satu unit bisnis DDSE di kesehatan mandiri. Peran kesehatan mandiri adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi dhuafa secara profesional, mandiri serta mengutamakan mutu dan keselamatan. (Stevani Elisabeth)

Sumber: sinarharapan.net

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang rumah sakit telah membentuk Holding Rumah Sakit BUMN. Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) ditunjuk sebagai koordinator sejumlah rumah sakit pelat merah itu.

Hari ini, dilakukan Penandatanganan MoU sinergi untuk pengelolaan Rumah Sakit milik BUMN dengan Sinergi BUMN untuk utilisasi aset-aset belum dimanfaatkan (idle) milik BUMN itu agar menjadi aset produktif.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, sebagai perusahaan-perusahaan milik negara, seluruh rumah sakit BUMN haruslah bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia.

“Karena BUMN bukan hanya memikirkan omzet dan keuntungan, tapi bagaimana menjaga aset dan keuntungan itu didapat,” kata Rini di kantor Kementerian BUMN, Selasa 20 Juni 2017.

Menurut Rini, keuntungan memang harus dikejar oleh BUMN untuk kebutuhan perusahaan dapat memiliki keberlangsungan usaha. Meski demikian, ujar Rini, BUMN harus memberikan dukungan kepada lingkungan terutama masyarakat kurang mampu.

“Karena jangan kita sampai meninggalkan lingkungan kita dan masyarakat yang butuh dukungan kita. Karena mereka jadi tanggung jawab kita,” ucap dia.

Saat ini, ada sebanyak 78 rumah sakit BUMN yang tersebar di Indonesia, yang menurut Rini, harus diberdayakan dalam sisi pelayanan agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dalam segala pelayanannya.

“Kalau masih ada yang belum, terus terang saya sedih, kenapa ini tidak bersatu saja (dengan holding),” jelas dia.

Direktur Utama Pertamedika IHC, Dany Amrul Ichdan mengatakan, banyaknya aset rumah sakit yang belum dimanfaatkan (idle), bisa dioptimalkan untuk membangun RS baru. Potensi itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan setidaknya sebanyak 20 rumah sakit baru ke depannya.

“Kita target membangun banyak lagi rumah sakit, paling tidak kita harus ada tambahan 20 rumah sakit lagi. Lalu, Kedua program kerja untuk memperbaiki proses bisnis, agar biaya rumah sakit efisien, maka biaya obat-obatan juga harus lebih efisien,” ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan negosiasi dengan penyedia obat-obatan. Sehingga ada diskon di rumah sakit BUMN yang membuat harga lebih kompetitif dibanding rumah sakit swasta.

“Jadi kita kerjasama dengan misalnya kimia farma, dan juga kliniknya yang dikerjasamakan di IHC Group. Konsumen diupayakan tidak lari ke swasta. Harga obat IHC Group, akan mendapatkan harga obat yang lebih murah. Diskon yang terbesar itu bisa 60 persen. Sebagian memang harga e-catalog,” ujar dia. 

Sumber: viva.co.id

Rumah Sakit Jantung Hasna Medika, Palimanan, Kabupaten Cirebon, menjadi rumah sakit jantung swasta pertama di Indonesia yang berhasil meraih Akreditasi Paripurna.

Demikian dikatakan Direktur RS Jantung Hasna Medika, Hasan Basri, saat acara silaturrahmi sekaligus buka puasa bersama keluarga besar RS Jantung Hasna Medika, Minggu (18/06), di halaman RS setempat.

Pada acara itu juga diadakan pemberian santunan bagi puluhan anak yatim. Hasan Basri menjelaskan, Akreditasi Paripurna yang berhasil diraih RS Jantung Hasna Medika diinisiasi lembaga independen Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang berskala nasional. Survey akreditasi dilaksanakan pada tanggal 3-5 April lalu dan pengumuman raihan Akreditasi Paripurna pada 19 April 2017.

Predikat akreditasi dimulai dari Dasar, Madya, Utama, dan yang tertinggi adalah Paripurna. Akreditasi Paripurna imelibatkan 15 bab Pokja, 323 standar, dan 1218 elemen penilaian. Untuk layak mendapatkan predikat Akreditasi Paripurna, semua bab, standar, dan elemen penilaian tersebut nilainya harus di atas 80 persen.

“Dengan raihan Akreditasi Paripurna ini, maka pelayanan yang ada di rumah sakit kami dinilai sudah memenuhi standar nasional,” katanya.

Diungkapkan Hasan, saat ini, jumlah pasien rawat jalan yang ada di poliklinik RS Jantung Hasna Medika sebanyak 150 pasien setiap harinya. Selain itu, pihaknya juga menerapkan penanganan medis segera bagi pasien yang tiba di UGD (golden periode). Dalam 5 menit, pasien yang masuk ke IGD harus segera mendapat penanganan dokter.

“Hal itu diterapkan karena penanganan penyakit jantung berpacu dengan waktu, sehingga harus cepat tanggap” jelasnya.

Hasan menambahkan, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, RS Jantung Hasna Medika juga telah mengembangkan usaha, terutama di daerah-daerah yang memiliki market pasien yang cukup signifikan. Saat ini yang sudah berjalan adalah klinik khusus jantung Hasna Medika di Lohbener, Indramayu. Untuk tahun depan diharapkan sudah terwujud RS jantung di Kuningan.

“Pada tahun 2019 nanti, kami menargetkan sudah buka RS Jantung di Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB) Majalengka,” pungkasnya. (Haris)

Sumber: cirebontrust.com

MEDAN | Rumah Sakit Siloam Medan menyatakan siap menerima peserta BPJS yang ingin mendapatkan layanan kesehatan tempat tersebut.

Direktur Rumah Sakit Siloam, dr Mangantar Marpaung mengatakan,  BPJS merupakan program pemerintah yang sangat bagus dijalankan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Tidak ada alasan bagi manajemen Rumah Sakit Siloam untuk tidak terlibat dalam penyelenggaraan program BPJS itu,” katanya, Senin (19/6/2017).

Ia mengaku, pihaknya telah mengajukan permohonan ke BPJS untuk menjadi salah satu Rumah Sakit yang menyelenggarakan BPJS di Sumatera Utara.

Pihak BPJS sendiri, katanya, telah melakukan “visitasi” untuk melihat kelayakan dan pemenuhan syarat Rumah Sakit Siloam Medan sebagai penyelengara layanan kesehatan. “Rencananya Agustus nanti ada visitasi lagi. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana,” ujarnya.

Penanggung Jawab Out Patient Department Rumah Sakit Siloam Medan, dr Augustinus Sembiring mengaku, pihaknya telah menyiapkan layanan kesehatan berkualitas sebagai calon penyelenggara BPJS.

Selain peralatan modern, di Rumah Sakit ini juga menyiapkan kamar yang diyakini akan memberikan kenyamanan bagi peserta BPJS.

“Ruangan kelas 3 berisi empat tempat tidur dengan kategori unggulan untuk peserta BPJS,” ucapnya.

CEO Rumah Sakit Siloam, Adinata mengatakan, rumah sakit yang berdiri sejak 2,5 tahun lalu ini memiliki fasilitas dengan kategori sangat baik.

“Jika diikutkan sebagai penyelenggara BPJS, kita akan menyiapkan 200 kamar baru. Kamarnya sudah ada, tinggal memasukkan peralatan yang dibutuhkan saja,” pungkasnya. [KM-03]

Sumber: kabarmedan.com

MEDAN | RSUP H Adam Malik menjalani Survei Verifikasi II dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada Senin dan Selasa, 19 hingga 20 Juni 2017.

Survei Verifikasi II KARS yang dibimbing langsung tim surveior dari KARS ini dibuka oleh Direktur Utama RSUP H Adam Malik dr Bambang Prabowo MKes di Aula Gedung Administrasi RSUP H Adam Malik, Senin (19/6/2017).

dr Bambang mengatakan, Survei Akreditasi II KARS ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan RSUP H Adam Malik sesuai dengan standar KARS Versi 2012 yang masih berlaku. “Supaya rumah sakit tetap akan bergerak lebih baik lagi,” katanya.

Diketahui, RSUP H Adam Malik berhasil meraih Akreditasi Paripurna (bintang lima) pada tanggal 23 Juni 2015 lalu, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 22 Juni 2018 mendatang.

Survei Akreditasi II KARS sendiri dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun kelulusan akreditasi nasional tingkat paripurna, sehingga RSUP H Adam Malik menjalaninya pada bulan Juni 2017 ini.

Pada kesempatan tersebut, dr Bambang juga menyampaikan Perencanaan Perbaikan Strategis (Strategic Development Planning) Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012.

Dalam paparannya itu, dia mengungkapkan hasil-hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh RSUP H Adam Malik sesuai dengan rekomendasi dari KARS sesuai standar akreditasi rumah sakit nasional ini selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pada kegiatan Survei Verifikasi II KARS ini, turut hadir tim surveior KARS, yakni dr Lilik Marliana MM dan Susihar SKM, Mkep sebagai pembimbing.

Mereka langsung melakukan telaah dokumen dan telusur lapangan ke unit-unit pelayanan sesuai dengan proses yang berlaku dalam proses akreditasi nasional rumah sakit. “Kami akan lebih banyak melakukan telusur lapangan daripada telaah dokumen,” ucap dr Lilik.

Hadir dalam kegiatan itu, jajaran direksi RSUP H Adam Malik, dewan pengawas, SPI, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, serta tim akreditasi RSUP H Adam Malik dan pejabat lainnya di lingkungan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan RI ini. (Bento)

Sumber: kilasmedan.com

SERANG – Kepala Cabang Utama (KCU) BPJS Serang, Chandra Nurcahyo mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan pelayanan maksimal. Pelayanan tersebut di antaranya memenuhi ketersediaan tempat tidur Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 sesuai dengan perhitungan kebutuhan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, pihaknya berupaya memenuhi fasilitas ICU dilengkapi dengan ventilator sesuai dengan ketentuan. Juga melaksanakan keterbukaan informasi dalam bentuk dashboard/aplicare yang diupdate secara rutin setiap hari. Tidak hanya itu, melaksanakan pemanfaatan sistem antrian untuk peserta JKN di RS.

Ketersediaan tempat tidur yang sesuai dengan data kebutuhan yang dihitung  BPJS kesehatan. BPJS kesehatan berusaha mendorong RS untuk dapat menambah kapasitas tempat tidur atau dapat melakukan relokasi baik dari kelas utama atau VIP.

Hal ini disambut baik oleh RS, seperti salah satu RS yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan yaitu RS Sari Asih Serang yang merelokasi kelas utama jadi Kelas 1 sehingga peserta yang datang berobat dan mendapatkan pelayanan rawat inap yang menempati kelas utama di RS tersebut tidak lagi dikenakan iuran biaya atau kenaikan kelas perawatan.

“Saat ini baru satu RS yakni RSUD Banten saja yang telah melengkapi ICU dengan ventilator sesuai dengan amanat regulasi yaitu 5 persen dari total tempat tidur,” ujarnya, Senin (18/6/2017).

Keterbukaan informasi dalam bentuk aplikasi atau dashboard sangat membantu peserta JKN-KIS dalam hal terbukanya informasi ketersediaan tempat tidur atau fasilitas RS yang lainnya.

Seluruh RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan KCU Serang sudah dipersiapkan data-data di masing-masing RS untuk dapat diakses melalui dukungan internet. Meskipun demikian, masih terjadi kendala pelaksanaan komitmen pihak RS terutama dalam hal memutakhirkan data-datanya secara rutin dengan tujuan meningkatkan kualitas dan validitas data yang ditampilkan melalui dashboard tersebut.

“RS yang berada di wilayah KCU Serang yang sudah rutin melakukan update data real time adalah RS Drajat Prawiranegara. Kurnia Serang dan RS kurnia Cilegon yang bermula dengan kesiapan sistem mereka sehingga mampu melakukan bridging pada dashboard,” tuturnya. (Tra/Dhe/Red)

Sumber: bantennews.co.id

SERANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan KCU Serang untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, berdasarkan pasien safety dan memperhatikan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat, termasuk dalam hal akses pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan KCU Serang Chandra Nurcahyo menjelaskan, salah satu prioritas pemenuhan akses adalah memastikan ketersediaan ruang perawatan inap di RS.

“Ada lima komitmen bersama terkait peningkatan pelayanan kesehatan. Pertama, memenuhi ketersediaan tempat tidur kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan perhitungan kebutuhan bagi peserta JKN. Kedua, memenuhi Fasilitas ICU dilengkapi dengan ventilator sesuai dengan ketentuan. Ketiga, melaksanakan keterbukaan informasi dalam bentuk dashboard/aplicare yang diupdate secara rutin setiap hari. Keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil Walk Through Audit terkait layanan bagi peserta JKN di RS. Dan kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sistem antrean untuk peserta JKN di RS,” ujar Chandra di kantor BPJS Kesehatan KCU Serang

Komitmen pertama, lanjut Chandra menjelaskan, yaitu ketersediaan tempat tidur yang sesuai dengan data kebutuhan yang dihitung oleh BPJS kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan berusaha mendorong RS untuk dapat menambah kapasitas tempat tidur atau dapat melakukan relokasi baik itu dari kelas utama atau VIP.

Hal itu disambut baik oleh RS, seperti salah satu RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu RS Sari Asih Serang yang melakukan relokasi kelas utama menjadi kelas 1, sehingga peserta yang datang berobat dan mendapatkan pelayanan rawat inap yang menempati kelas utama di RS tersebut tidak lagi dikenakan iuran biaya atau kenaikan kelas perawatan.

Sementara untuk komitmen kedua yaitu terkait pemenuhan ICU lengkap dengan ventilator, menurutnya ini merupakan hal yang sangat penting. Mengingat kapasitas ICU untuk RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan KCU Serang masih sangat sedikit dan ini mengakibatkan banyak pasien yang belum dapat tertangani dengan baik pada saat membutuhkan ICU. “Saat ini baru satu RS yakni RSUD Banten saja yang telah melengkapi ICU dengan ventilator sesuai dengan amanat regulasi yaitu 5 persen dari total tempat tidur,” ujarnya.

Terkait keterbukaan informasi, Chandra menjelaskan, keterbukaan informasi dalam bentuk aplikasi/dashboard sangat membantu peserta JKN-KIS dalam hal terbukanya informasi ketersediaan tempat tidur atau fasilitas RS yang lainnya. Seluruh RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan KCU Serang sudah dipersiapkan data-data di masing-masing RS untuk dapat diakses melalui dukungan internet. Meskipun demikian, masih terjadi kendala pelaksanaan komitmen pihak RS terutama dalam hal memutakhirkan data-datanya secara rutin dengan tujuan meningkatkan kualitas dan validitas data yang ditampilkan melalui dashboard tersebut.

“RS yang berada di wilayah KCU serang yang sudah rutin melakukan update data real time adalah RS dr Drajat Prawiranegara, RS Kurnia Serang dan RS Kurnia Cilegon yang bermula dengan kesiapan sistem mereka sehingga mampu melakukan bridging pada dashboard,” tuturnya. (Bayu Mulyana/[email protected])

Sumber: radarbanten.co.id