BANGKOK – Sebuah ledakan terjadi di Rumah Sakit Phramongkutklao yang berada di pusat Kota Bangkok, Thailand, Senin (22/5/2017).

Berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian yang dikutip lamanReuters, ledakan itu dipastikan berasal dari bom.

Disebutkan, setidaknya ada 24 orang yang menjadi korban dari ledakan ini. Mereka umumnya mengalami luka akibat terkena pecahan kaca.

Dari 24 orang tersebut, seperti dikabarkan laman Channel News Asia, ada tiga orang yang hingga kini masih menjalani perawatan.

Sementara itu, siaran radio setempat, Thai PBS, memberitakan, ledakan terjadi di sebuah ruang tamu yang disediakan bagi para pensiunan tentara.

Rumah sakit itu pun dikenal sebagai tempat perawatan kesehatan bagi para purnawirawan.

Seluruh korban yang berada di tempat itu langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. 

Sumber: kompas.com

Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Sejak terdaftar menjadi rumah sakit di tahun 2012, Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun (RSPP Betun), yang berada di perbatasan Indonesia-Timor Leste ini menjadi salah satu rumah sakit penyokong bagi masyarakat sekitar. RSPP Betun merupakan salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Malaka.

Kondisi RSPP Betun yang berada di area Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terbilang lebih sederhana dibandingkan rumah sakit yang berada di kota-kota besar lain.

Ketika Health-Liputan6.com mengunjungi tempat ini bersama Biro Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Jumat, 5 Mei 2017, sempat takjub dengan RSPP Betun. Bayangan rumah sakit perbatasan yang jauh dari keramaian jalan raya dengan kondisi jalan yang buruk pun sirna.

Meski terbilang sederhana, bangunan bercat putih tersebut ramai dengan pasien yang datang berobat. Akses menuju RSPP Betun sudah beraspal dan dekat dengan pemukiman masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan RSPP Betun bisa berjalan kaki untuk berobat.

Berbeda dengan rumah sakit pada umumnya–pendaftaran pasien dilakukan di dalam rumah sakit–di RSPP Betun, para pasien melakukan pendaftaran berobat di lorong luar rumah sakit.

Beberapa bangku panjang yang tersedia penuh dengan pasien. Karena bangku panjang yang tersedia terbatas, pasien yang baru datang harus rela antre berdiri.

Sistem layanan kesehatan gratis

Di RSPP Betun, masyarakat tak hanya bisa menggunakan sistem pelayanan kesehatan berbasis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melainkan ada sistem layanan kesehatan yang disebut free for service (layanan gratis).

Free for service yang diterapkan sejak Mei 2016 ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Malaka yang tidak mempunyai kartu JKN. Mereka tetap bisa berobat secara gratis. Syarat utama yang diperlukan cukup mempunyai e-KTP dan berdomisili di Kabupaten Malaka.

Bupati Kabupaten Malaka dr Stefanus Bria Seran, MPH mengatakan, free for service diberlakukan karena belum semua masyarakat di Kabupaten Malaka tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari total jumlah penduduk sebanyak 374.381 jiwa, sekitar 60 ribu jiwa belum tergabung ke JKN.

Biaya pengeluaran free for service ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka.

Meski pembiayaan dikeluarkan dari APBD, free for service tidak membuat APBD jebol. Ini karena sumber APBD dari uang rakyat. Dari rakyat dan untuk rakyat, kata Bupati.

Keterbatasan dokter dan fasilitas

RSPP Betun termasuk rumah sakit kategori tipe D. Fasilitas yang tersedia pun masih terbatas. Saat ditemui di RSPP Betun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dr Paskalia Frida Fahik mengatakan, RSPP Betun baru mempunyai 63 tempat tidur. Fasilitas penunjang lain, seperti laboratorium, ruang bedah, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Yang paling menarik, ada Instalasi Revolusi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Di instalasi ini, ada ruang perawatan untuk ibu yang telah menjalani persalinan. Ruang nifas menjadi ruang perawatan ibu agar kesehatannya pulih pasca melahirkan.

Selain keterbatasan fasilitas, jumlah dokter yang bertugas masih minim.

“Tantangan kami di sini (RSPP Betun) juga terkait sumber daya manusia. Jumlah dokter spesialis yang tersedia baru ada 4 orang, yaitu dokter spesialis anak, bedah, saraf, dan penyakit  dalam. Sementara itu, jumlah dokter umum hanya 3 orang. Tenaga paramedisnya berjumlah 62 orang,” jelas dr Paskalia.

Bupati Kabupaten Malaka dr Stefanus Bria Seran, MPH menambahkan, kendala dokter spesialis yang masih kurang karena kandidat dokter untuk meraih pendidikan dokter spesialis jumlahnya terbatas.

“Di Kabupaten Malaka, para dokter yang akan melanjutkan pendidikan dokter spesialis sangat kesulitan. Mereka sulit menembus seleksi untuk diterima melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Kami berharap dokter yang sudah meraih gelar sebagai dokter spesialis kembali ke Kabupaten Malaka dan bisa mengabdi di RSPP Betun. Tapi, dari 10 dokter dari Kabupaten Malaka yang ikut tes seleksi pendidikan dokter spesialis, tidak lebih dari 50 persen yang diterima,” jelas Stefanus.

Menuju rumah sakit tipe C

Keterbatasan dokter dan fasilitas yang ada bukan halangan meraih target menuju rumah sakit penyangga perbatasan yang lebih baik. Target yang diupayakan, RSPP Betun menjadi rumah  sakit tipe C. Namun, mencapai rumah sakit tipe  C tidaklah mudah.

Dibutuhkan upaya yang sangat besar. RSPP Betun minimal harus mempunyai 7 dokter spesialis, yaitu anestesi, bedah, anak, obgyn (kandungan), penyakit dalam, radiologi, dan laboratorium. Bangunan rumah sakit pun harus disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Stefanus mengungkapkan, beberapa upaya agar RSPP Betun bisa meningkatkan kapasitas pelayanan lebih baik menjadi  rumah sakit tipe C.

“Pertama, ada upaya yang lebih baik memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mencari pelayanan kesehatan di negara lain (Timor Leste). Kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan sumber daya manusia, yaitu dokter dan tenaga paramedisnya,” papar dr Stefanus.

Upaya selanjutnya yang ketiga, harus ada peralatan dan perlengkapan kesehatan yang mendukung. Mulai dari kelengkapan peralatan di ruang bedah, laboratorium sampai radiologi.

Keempat, ruang-ruang kamar, seperti poli juga perlu ditingkatkan fasilitasnya. Kelima, sistem penunjang rujukan dari RSPP Betun ke rumah sakit rujukan lain juga masih perlu dibenahi. Keenam, perbaikan lebih baik soal anggaran dan pembiayaan kesehatan di  RSPP Betun.

Sumber: liputan6.com

GORONTALO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengupayakan integrasi data pasien di rumah sakit, khususnya milik pemerintah, dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Sehingga, rumah sakit bisa bertukar informasi medical record atau rekaman medis untuk kebutuhan pasien dengan dokternya,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di Gorontalo, Sabtu (20/5).

Dengan integrasi data tersebut, imbuh Zudan, kedepannya diharapkan tidak terjadi kembali kasus salah diagnosa dan tindakan medis. “Bahkan salah obat,” jelasnya.

Dia berkeyakinan demikian, sebab ketika data Dukcapil dan rumah sakit, maka masyarakat yang ingin berobat nantinya hanya tinggal menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftar.

Selanjutnya, pihak rumah sakit bisa mengakses data Dukcapil, karena terhubung dalam jaringan (daring) atau online. Akhirnya, seluruh keluhan penyakit bisa langsung dibaca dokter.

Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo ini menerangkan, untuk menyukseskan hal tersebut, prosesnya diawali dengan perbaikan data di Dukcapil, agar nantinya bisa digunakan instansi lain.

Apalagi, sedikitnya sudah ada 218 lembaga yang memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Kemendagri.

“Saya berharap, kepala daerah di Gorontalo agar program ini kita bisa mulai diimplementasikan dari Gorontalo, dan provinsi lainya tinggal melihat penerapanya,” tandas Zudan.

Sumber: kemendagri.go.id

Depok —Rumah Sakit bertaraf Internasional sangat diperlukan untuk menyambut New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Di Kulon Progo .

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, Kulon Progo wajib dan harus mempuyai Rumah Sakit yang bertaraf Internasional untuk mengantisipasi banyaknya wisatawan di Kulon Progo.

Dibangunnya RS Internasional di Kulonprogo adalah upaya persiapan untuk memenuhi standart Internasional dari perpanjangan tangan RS Sardjito” tuturnya saat ditemui pada acara HUT ke 44 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) di UGM, Selasa (16/05/2017) .

Sultan menambahkan, selain rumah sakit baru di Kulon Progo, RS Sardjito yang berada di Sleman sudah diarahkan untuk menjadi rumah sakit Internasional. 

Karena Rumah sakit bertaraf Internasional sangat diperlukan, Sultan tidak menginginkan DIY seperti Bali, yang saat itu sudah banyak dikunjungi wisataman mancanegara tetapi belum siap dengan RS bertaraf Internasional .

Di sini kita harus mempuyai persiapan yang matang dengan jangan sampai DIY seperti Bali jaman dulu ada bom tapi rumah sakit tidak bertaraf Internasional dan akhirnya banyak korban luka luka yang dilarikan dan ditangani di Australia. Tempat wisata siap namun tidak siap dengan standartisasi Internasional, kita tidak ingin seperti itu,” ucap Sultan

Sultan berharapm dengan dibangunnya Rumah Sakit berstandar internasional di Kulon Progo juga dapat memenuhi standar tertentu bagi masyarakat Jawa Tengah bagian selatan dan barat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: sleman.sorot.co

Bandar Lampung – Pembenahan terus berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Sejak 2015, satu persatu bangunan baru muncul hingga mengubah wajah rumah sakit rujukan ini. Targetnya, pada 2019 menjadi rumah sakit tipe A.

”Rumah sakit ini wajah gubernur Lampung. Jadi, harus yang terbaik di Provinsi Lampung,” kata Gubernur M. Ridho Ficardo, kemarin (16/5). Tekad menjadi yang terbaik diwujudkan Ridho dengan memercayakan persalinan anak ketiganya yang lahir 20 Februari 2017 di RSUDAM.

Pembenahan itu membuat RSDUAM berhak mendapat sertifikat rumah sakit tipe B sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan akreditas versi 2012. Penambahan fasilitas RSUDAM pada 2016 yakni gedung administrasi, ruang kebidanan Delima, ruang THT, mata, dan kemoterapi. Kemudian, rehabilitasi ruang intensive care unit (ICU) dari tujuh menjadi 21 kamar dan rehabilitasi ruang bedah dari delapan menjadi 12 ruangan.

Penambahan bangunan juga dilakukan di 2017. Menurut Gubernur, alokasi belanja sektor kesehatan dari total APBD mencapai 20,2 persen. ”Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” kata Ridho.

Dua gedung baru bakal mengubah penampilan RSUDAM yakni gedung rawat jalan berlantai empat dan gedung rawat anak. Menurut Gubernur, tampilan RSUDAM setiap tahun hingga 2022 bakal berubah menjadi rumah sakit terbesar dan terbaik di Lampung. ”Pembenahan dilakukan agar lebih banyak ruang terbuka hijau. Kesan rumah sakit dibuat seperti taman yang sejuk,” kata Ridho.

Penampilan RSUDAM, kata Ridho, bakal seperti rumah sakit besar di kota besar lainnya. Dengan lahan seluas 8,5 hektare, RSUDAM dikembangkan tidak hanya yang terbesar juga terindah di Lampung, sehingga pas dengan semangat yang diusungnya yakni rumah sakit unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

Dukungan Pemprov Lampung, menurut Direktur Utama RSUDAM Hery Djoko Subandriyo, diwujudkan dengan peningkatan APBD. ”Biasanya dana yang digelontorkan untuk RSUDAM berkisar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Namun sejak 2015, jumlahnya meningkat tajam. Pada 2016, anggarannya bahkan naik hingga Rp149 miliar. Di 2017 ini, anggarannya tetap tinggi yakni Rp98 miliar, karena hanya dua penambahan dua bangunan,” kata Hery Djoko.

Peralatan medis milik RSUDAM, kata Hery, setara dengan rumah sakit besar bahkan ada beberapa yang setara dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Misalnya, alat besar seperti magnetic resonance imaging (MRI), CT-scan, peralatan operasi jantung, dan bedah syaraf. Totalnya, ada 148 peralatan baru untuk menunjang status sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Selain menambah peralatan, kata Hery, Pemprov Lampung juga meningkatkan pendidikan tujuh dokter konsultan. ”Selain penambahan fasilitas, kami juga melengkapi dokter konsultan. Beberapa dokter spesialis yang dulu sempat tidak ada seperti onkologi, kini telah ada,” kata Hery.(rls)

Sumber: penaberlian.com

SAN FRANCISCO. Serangan siber global yang terjadi baru-baru ini lebih banyak menyasar rumah sakit sebagai korbannya. Di Indonesia, misalnya, virus yang dinamakan ransomware WannaCry ini menyerang sistem IT Rumah SakitDharmais.

Beruntung, RS Dharmais sudah melakukan antisipasi dengan melakukan back up data pasien. Dengan adanya back up data tersebut, penguncian data RS oleh peretas tak menjadi soal sehingga mereka tidak perlu membayar uang tebusan.

Mengapa rumah sakit sangat rentan diserang oleh para peretas? Sebab, rumah sakit memiliki data riwayat penyakit orang banyak. Sehingga, nyawa yang dipertaruhkan di sini cukup besar.

Seperti yang diketahui, ransomware WannaCry yang menargetkan sekitar 300.000 mesin di 150 negara pertama kali diketahui publik saat 48 fasilitas kesehatan di Inggris terinveksi oleh virus ini.

Meskipun dampaknya sudah mulai berkurang sejak dirilis Jumat (12/5) lalu, organisasi kesehatan yang memiliki teknologi terkini harus bersiap bahwa serangan serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Para ahli mengatakan, mesin-mesin tua dan software yang sudah ketinggalan zaman di rumah sakit berkontribusi atas penyebaran ransomware. Hal itu bisa menempatkan keamanan pasien di posisi yang rentan jika situasi tersebut tidak segera ditangani.

Billy Marsh, veteran IT kesehatan dan saat ini bergabung di tim peneliti keamanan IT di The Phobos Group, mengatakan rumah sakit global harus lebih aktif dalam memperbaiki keamanan mereka.

“Banyak sekali konsekuensi besar jika rumah sakit memiliki software yang rentan. Jika mereka tengah melakukan operasi, mesein apapun yang mereka gunakan bisa mati dan mereka harus kembali menggunakan metode manual,” jelas Marsh.

Laporan dari Motherboard pada 2016 lalu menemukan, banyak rumah sakit Inggris menggunakan software lama sehingga mereka tidak menerima update untuk meningkatkan keamanan.

Selain itu, banyak orang yang tidak menyadari, hardware kesehatan –seperti mesin MRI, ventilator, dan beberapa tipe mikroskop– sebenarnya adalah komputer. Komputer-komputer itu, sama seperti laptop, memiliki software yang harus selalu disokong oleh produsennya. Terkadang, para produsen mesin tersebut tidak lagi menyokong mereka setelah periode tertentu. Alhasil, software yang sudah tua sangat rentan untuk diserang.

Pada konferensi keamanan RSA Februari lalu, ahli keamanan Jeanie Larson mengatakan perangkat medis dengan sistem keamanan yang buruk berbahaya bagi pasien.

Larson bilang, dirinya pernah mengobservasi anak-anak di sebuah RS tidak bernama yang terkoneksi dengan mesin EEG yang sudah terinfeksi virus. Mesin tersebut dijalankan dengan sistem operasi Windows yang tidak disokong dengan keamanan.

Tidak menghubungkan mereka dengan software yang update dapat berdampak pada kesehatan anak yang bersangkutan. Karena petugas rumah sakit menggunakan mesin-mesin untuk memonitor aktivitas otak dan menuliskan resep obat.

Kemudian, Larson bekerjasama dengan rumah sakit untuk memperbaiki mesin tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan, insiden tersebut menunjukkan besarnya risiko dari software yang tidak di-update. Sebab, para peretas bisa membuatnya semakin kacau.

Sementara itu, Microsoft sudah merilis penangkal untuk software yang rentan terserang WannaCry pada Maret lalu. Namun, banyak perusahaan besar tidak langsung meng-update karena hal itu akan berdampak pada operasi yang berjalan pada teknologi lama. Untuk peralatan yang diatur FDA, vendor menguji penangkal virus terlebih dulu sebelum dipasang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut masih bisa berfungsi.

Ke depannya, lanjut Marsh, rumah sakit harus melakukan audit untuk perlengkapan mesin dan melakukan segmentasi jaringan. Sehingga, jika satu jaringan terserang, maka serangan itu tidak tersebar ke seluruh sistem.

Sumber: kontan.co.id

JAKARTA- Dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dan stakeholder termasuk fasilitas kesehatan (rumah sakit), asosiasi fasilitas kesehatan dan regulator dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan menggelar Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit di Jakarta (16/05). Kegiatan ini diikuti oleh para manajemen rumah sakit pemerintah dan swasta, asosiasi fasilitas kesehatan rujukan seperti PERSI dan asosiasi professional seperti IDI Dewan Pertimbangan Medis, Dewan Pertimbangan Klinik, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Kementerian Kesehatan, yang dibuka oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan hubungan kemitraan dan kepercayaan antara BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk mendorong pencapaian peningkatan kerjasama faskes dan indeks kualitas layanan faskes. Menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan JKN-KIS serta mendapatkan masukan-masukan positif tentang pelaksanaan JKN-KIS yang dapat dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator.

“Memasuki tahun ke-4 implementasi Program JKN-KIS, salah satu urgensi yang patut diperhatikan oleh semua pihak adalah pembenahan kualitas pelayanan khususnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Masih banyak peserta JKN-KIS yang mengeluhkan  terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit. Diharapkan melalui pertemuan ini komitmen tersebut semakin kuat diupayakan oleh seluruh manajemen rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan, ” ujar Maya.

Kualitas pelayanan rumah sakit tambah Maya, yang dikeluhkan misalnya pembebanan iur biaya di luar ketentuan, ketiadaan sistem antrian pelayanan yang pasti dan transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat. BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam hal mendorong mitra kerja/provider dalam memperbaiki hal tersebut, namun untuk menuntaskannya sangat diperlukan inisiatif, komitmen pelaksanaan serta pengawasan menyeluruh manajemen rumah sakit dalam menata proses perubahan menuju standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Pertemuan Manajemen Rumah Sakit, BPJS Kesehatan juga berharap mendapatkan masukan tentang pelaksanaan JKN-KIS yang bisa dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator. Acara pertemuan Manajemen Rumah Sakit ini akan diisi oleh sejumlah rapat, diskusi dan best practice sharing dari berbagai elemen narasumber khususnya dalam hal upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

 “Keberhasilan program JKN-KIS tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, dengans kendali mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan JKN-KIS. Mengapa demikian, karena semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan Program JKN-KIS, tercatat sampai dengan akhir tahun 2016 total pemanfaatan di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan mencapai 192,9 juta kunjungan/kasus, yaitu terdiri dari 134,9 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta), serta 50,4 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) dan 7,6 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS)” ujar Maya. 

Hingga 1 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 176.738.998 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.775 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, terdiri dari 2.128 Rumah Sakit, serta 3.192 faskes penunjang (Apotik, Optik) yang tersebar di seluruh Indonesia.(ADV) 

Sumber: tribunnews.com

Semarang – Pakar teknologi informasi dari Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Sholichul Huda, menilai virus WannaCry sering menyerang perangkat teknologi milik layanan rumah sakit. Menurut dia, virus yang sengaja disebar itu cukup berbahaya karena file data yang terjangkiti akan dienkripsi virus ini.

“Sejauh ini, yang diserang adalah file data rumah sakit. Aplikasi rumah sakit tidak dapat membuka data sehingga tidak dapat beroperasi normal,” kata Sholichul, Selasa, 16 Mei 2017.

Ia menjelaskan, langkah menghindari ancaman virus itu adalah mem-backup data, seperti yang disarankan pemerintah. Sebab, menurut dia, pola virus tersebut menyerang sebuah jaringan komputer atau personal komputer.

“Maka mem-backup data sudah benar untuk menutup celah menghindari kemungkinan masuknya virus. Sebaiknya data-data penting di-backup,” ucapnya.

Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Tengah, Priyo Suyono, menilai virus WannaCry jenis ransomware sebagai aplikasi tools atau perangkat perusak yang dirancang yang kemudian ditanamkan secara diam-diam. “Ketika dijalankan secara jarak jauh, itu akan menghalangi akses sistem komputer atau data,” ujar Priyo.

Menurut dia, virus itu mengunci sistem dengan cara mengenkripsi file sehingga tidak dapat diakses. Jenis ransomware yang sedang mewabah adalah WannaCrypt0r 2.0 Ransomware. Virus itu bekerja dengan memanfaatkan kelemahan security sistem operasi Microsoft.

“Tapi Microsoft telah menyediakan Security Update Patch untuk menanganinya beberapa saat lalu,” tutur Priyo.

Ia menyarankan pengguna komputer berbasis Microsoft yang tidak yakin telah melakukan Security Update Patch MS-17-010 mengambil langkah mencabut kabel data (LAN) yang tersambung dan mematikan Wi-Fi yang dapat otomatis tersambung di sekitar komputer sebelum menyalakan komputer. Setelah diyakini tidak tersambung dengan Internet, komputer dapat dinyalakan untuk segera melakukan backup seluruh data ke portable hard disk atau USB flash drive.

EDI FAISOL

Sumber: tempo.co