JAKARTA – Sejumlah rumah sakit swasta di Jakarta mengusulkan ketentuan tarif program Kartu Jakarta Sehat segera diperbaiki. Nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang selama ini diberlakukan dinilai terlalu kecil dan mereka minta agar diperbesar.

”Kami mengusulkan ketentuan tarif program KJS (Kartu Jakarta Sehat) diperbaiki, nilai pembayaran klaim pelayanan kesehatan ditingkatkan, sehingga kami tak menanggung kerugian,” tutur Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan Sri Rahmani, Sabtu (18/5).

Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi DKI sebelumnya menyebut ada 16 RS swasta yang mengundurkan diri dari kerja sama KJS. Dua RS di antaranya sudah mengajukan surat resmi, sementara 14 RS lain mengajukan pengunduran diri secara lisan.

Menurut Sri, sangat logis jika pengelola RS swasta menghentikan kerja sama dengan Pemprov DKI terkait program KJS. Soalnya, setelah satu bulan diberlakukan sistem pembayaran yang baru, mereka baru sadar pembayaran sesuai sistem Indonesia Case Base Group (INA-CBG’s) oleh PT Askes (Persero) dirasa tak menguntungkan. ”Kondisilah yang memaksa kami harus mengambil keputusan. Semoga segera ada perbaikan,” katanya.

Sistem pembayaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan saat ini dihitung sesuai paket pelayanan kesehatan. Sementara model sebelumnya, pembayaran klaim dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan RS.

”Dengan program sebelumnya saja kami harus menanggung subsidi 10 persen. Sekarang lebih kecil pembayarannya, subsidi kami lebih besar,” kata Sri.

Dicontohkan, klaim pembayaran pasien rawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta bulan April sebesar Rp 917 juta, sementara pembayaran klaim hanya disediakan Rp 451 juta. Begitu pula klaim pembayaran perawatan pasien rawat jalan dalam kurun waktu sama Rp 405 juta. Namun, dana yang disediakan untuk itu Rp 233 juta.

”Ada selisih yang besar antara klaim biaya pelayanan dan dana yang disediakan. Siapa yang akan menanggung selisih itu? Jika kondisi ini dipertahankan, rumah sakit swasta lama-lama bisa bangkrut,” kata Sri.

Menanggapi persoalan tarif ini, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati akan mengumpulkan pihak terkait membicarakan hal itu. Dia juga mengusulkan agar Kementerian Kesehatan menghitung kembali komponen hitungan INA-CBG’s.

”Kami akan evaluasi. Jika memang tak cocok, harus diperbaiki pola tarifnya. Tarif INA-CBG’s dibuat dengan standar biaya dan sistem kendali biaya,” kata Dien.

Menurut Direktur Pelayanan PT Askes Fajriadinur, perubahan pola penghitungan pelayanan kesehatan masih memungkinkan diubah. Tarif itu ditetapkan tim gabungan antara unsur RS dan Kementerian Kesehatan.

”Posisi Askes mengelola program KJS. Penerapan tarif sesuai INA-CBG’s sebenarnya uji coba sebelum penerapan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) tahun 2014. Jika ada persoalan di lapangan, sekaranglah saatnya mengoreksi sebelum diberlakukan secara nasional,” katanya.

Pindah rumah sakit

Adanya sejumlah rumah sakit swasta yang mengundurkan diri dari program KJS ini, berdasarkan pemantauan Kompas, berdampak pada pelayanan warga.

Pasien di RS Admira, Jalan Kayu Putih Raya, Jakarta Timur, misalnya, banyak dirujuk ke rumah sakit umum daerah. ”Ada pula beberapa pasien KJS yang beralih ke pelayanan umum,” kata Alis, petugas di bagian informasi.

Di RS Thamrin, menurut Emi, petugas di bagian informasi, pasien KJS yang datang dirujuk ke RS Carolus atau RS Ridwan, Jakarta.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawaty merasa tidak khawatir dengan mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia mengatakan, belasan rumah sakit yang memutuskan mundur tergolong rumah sakit yang tidak begitu besar dan biasa-biasa saja.

“Dari enam belas (rumah sakit) semuanya swasta, rumah sakit-rumah sakit kecil lah,” ujarnya, Minggu (19/5/2013).

Dien menambahkan adapun rumah sakit yang mundur dari program tersebut terdapat di beberapa wilayah di Jakarta. “Delapan di (Jakarta) Utara, tiga di (Jakarta) Barat, Satu di (Jakarta) Timur, tiga di (Jakarta) Selatan dan satu di (Jakarta) Pusat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dari enam belas rumah sakit tersebut hanya dua yang sudah mengajukan surat secara resmi ke dinasnya. “Ada dua yang sudah resmi mengundurkan diri dari KJS, satu di (Jakarta) Timur, satu di (Jakarta) Pusat, itu sudah resmi. Sisanya empat belas secara lisan saja,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 rumah sakit di Jakarta, memutuskan mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Alasan utama 16 rumah sakit mundur dari program unggulan Jokowi-Ahok, karena merasa tak mampu menutupi biaya operasional dari pelayanan kesehatan yang diberikan untuk jutaan warga pemilik KJS.[bay]

Berikut adalah 16 RS yang mengundurkan diri dari program KJS:

1. RS Thamrin
2. RS Admira
3. RS Bunda Suci
4. RS Mulya Sari
5. RS Satya Negara
6. RS Paru Firdaus
7. RS Islam Sukapura
8. RS Husada
9. RS Sumber Waras
10. RS Suka Mulya
11. RS Port Medical
12. RS Puri Mandiri Kedoya
13. RS Tri Dipa
14. RS JMC
15. RS Mediros
16. RS Restu Mulya

Sumber: metropolitan.inilah.com

Jakarta–Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat. Baru dua rumah sakit yang sudah mundur resmi dengan surat. “Rumah Sakit Thamrin dan RS Admira,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu 18 Mei 2013.

Berikut adalah 16 RS tersebut:

1. RS Thamrin

2. RS Admira

3. RS Bunda Suci

4. RS Mulya Sari

5. RS Satya Negara

6. RS Paru Firdaus

7. RS Islam Sukapura

8. RS Husada

9. RS Sumber Waras

10. RS Suka Mulya

11. RS Port Medical

12. RS Puri Mandiri Kedoya

13. RS Tri Dipa

14. RS JMC

15. RS Mediros

16. RS Restu Mulya

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menyebut dua alasan mendasar mundurnya RS yang disampaikan kepada Dewan, Kamis lalu. Alasan pertama, persoalan sistem pembayaran RS oleh Pemprov DKI melalui PT. Askes yang jumlahnya tidak penuh sesuai klaim RS. “Mereka rugi berlebihan. Mereka dibebani biaya, sedangkan klaim tidak dibayar sepenuhnya.”

Igo menjelaskan, Askes memiliki kriteria tertentu dalam membayar klaim RS yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan RS. “Misalnya untuk bedah diganti hanya 30 persen, rawat jalan 80 persen, rawat inap 60 persen.”

Sistem ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim RS. »Dinkes membayar penuh.” Hanya, kelemahannya, pembayaran baru cair dalam waktu tiga bulan karena tenaga personel terbatas. Sedangkan Askes bisa mencairkan pembayaran dalam sebulan saja.

Alasan kedua, kata Igo, RS mengaku tidak bisa memenuhi standar pelayanan pasien karena jumlahnya membludak. Pengobatan gratis membuat warga berbondong-bondong ke puskesmas dan RS. Jumlah pasien berlipat, sedangka waktu pelayanan tetap sama. »Overload. Standar minimal (pelayanan) saja tidak bisa mereka penuhi.”

Untuk itu, Komisi bakal mengevaluasi pelaksanaan KJS. Igo berharap Pemprov DKI dan Askes segera memaparkan rencana mereka terkait pengunduran diri belasan RS. »Kami harap mereka sampaikan rencananya. Bisa enggak ada perubahan sistem?”

Sejauh ini, opini yang dia tampung dari pengelola sejumlah RS, mereka lebih memilih dibayar penuh meski lebih lama. “Yang penting dibayar penuh.”

Sumber: id.berita.yahoo.com

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati mengungkapkan pihaknya akan mencarikan solusi atas 16 Rumah Sakit (RS) yang menolak kebijakan DKI soal Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Kami diskusikan kembali dan cari win-win solution. Sebab tidak bisa rumah sakit maunya tinggi terus. Kami cari titik tengahnya. Titik komporominya,” ujar Dien di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Sebab, Dien mengatakan apabila keenambelas RS yang keluar dari program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini, maka tentu DKI akan kehilangan sebanyak 54 rumah sakit.

“Ini yang kami tidak bisa dibiarkan, dari RS yang tersisa 76, itukan rumah sakit pemerintahnya hanya 22, artinya kan sebagian besar swasta,” tutur Dien.

Dari penolakan tersebut berpotensi akan memicu rumah sakit swasta lain untuk keluar dari program KJS. Namun Dien belum melihat potensi pertambahan rumah sakit yang keluar tersebut. “Belum terlihat, sampai saat ini masih 16,” kata Dien.

Sumber: tribunnews.com

Jakarta : Tak kuat menahan kerugian, sebanyak 16 rumah sakit swasta akhirnya memutuskan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pemprov DKI pun maklum dengan keputusan 16 rumah sakit itu. Namun tak diam saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera melakukan evaluasi program ini.

“Mau dievaluasi oleh Pak Wagub,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013). “Akan dikeluarkan kebijakan baru, tarif baru.”

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menuturkan, 16 RS itu terdiri dari 8 RS di Jakarta Utara, 3 RS di Jakarta Barat, 1 RS di Jakarta Timur, 3 RS di Jakarta Selatan dan 1 RS di Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, dari 16 rumah sakit itu baru 2 saja yang menyatakan resmi mengundurkan diri. Sementara 14 lainnya baru sekadar menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri.

“Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri drari KJS, 1 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Pusat. Itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja,” jelas Dien.

Sebelumnya, Ahok menyatakan, sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan kembali dievaluasi. Sistem ini dinilai tak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS. Selain itu, besar premi untuk tiap peserta KJS juga akan dikaji ulang. Rencananya, besar premi yang diberlakukan nanti sebesar Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan.

“Kalau ngotot pemerintah tidak bisa, ya kami akan bikin Jakarta CBG, bukan INA CBG. Khusus Jakarta untuk membuktikan tarifnya seperti ini. Bisa sebesar Rp 50.000, bisa Rp 35.000, bisa Rp 30.000, nanti kelihatan,” ucap Ahok 17 Mei lalu.

“Saya minta teman-teman di RS sabar selama 2 bulan, supaya ada bukti semua. Kita hitung biaya berapa, baru ketemu, kita bicara, jadi ada data. Kita akan bicarakan tarif untuk KJS,” pungkas Ahok.

Sumber : news.liputan6.com

Jakarta : Di tengah antusias warga Ibukota pada Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diusung Gubernur DKI Jakarta Jokowi, sebanyak 16 rumah sakit rekanan Pemprov DKI undur diri dalam kerja sama ini. Tarif yang tak sesuai memaksa keenam belas rumah sakit ini menghentikan program KJS.

“16 rumah sakit, swasta semua,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepadaLiputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013).

Hal ini dibenarkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita. Menurutnya, 16 RS ini tak kuat menanggung beban operasional KJS yang terlalu tinggi, sementara tarif tak memadai.

“Tarifnya tidak sesuai, mereka terlalu banyak nomboknya. RS juga berhutang untuk biaya obat dan honor dokternya,” ujar Yudhita kepada Liputan6.com.

“Mereka kan swasta, tak dapat subsidi. Anggarannya sendiri dari perusahaan atau yayasannya.”

Yudhita menuturkan, mundurnya 16 RS ini dari program KJS didapatkan berdasarkan dari laporan masyarakat. Umumnya, 16 Rumah sakit itu tak menyatakan secara langsung pemutusan kerja sama dalam program KJS. Namun ketika masyarakat mengunjungi RS terkait untuk meminta pelayanan KJS, pihak RS menyatakan sudah tak melayani pasien KJS lagi.

“Mereka (RS) tidak bilang secara langsung. Tapi dari laporan masyarakat, kemudian saya catat dan konfirmasi kepada RS itu. Mereka menyatakan ‘Sebulan ini kita nggak bisa nutupin biaya’,” tuturnya.

Meski begitu, tak semua RS swasta menyatakan undur diri dari program pemberian pelayanan kesehatan bagi warga miskin Jakarta ini. Yudhita menyatakan masih ada beberapa rumah sakit swasta yang bertahan dalam kerja sama KJS.

“Masih ada swasta yang masih melayani, RS Islam Cempaka Putih, RS Islam Pondok Kopi, RS Islam Sukapura, dan lain-lain,” pungkas Yudhita.

Sumber: news.liputan6.com

Jakarta : Sebanyak 16 rumah sakit swasta mmenghentikan kerja sama dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta. Tarif yang tak sesuai membuat para rumah sakit swasta ini mengalami kerugian.

Menghadapi ‘kepergian’ segelintir rumah sakit swasta ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyatakan, pelayanan KJS di beberapa daerah cukup terganggu.

“Bisa dikatakan mengganggu, iya. Terutama yang di utara, kan ada 8 RS. Sementara, RS daerahnya cuma 2, yakni RS Koja dan RS Soeliasti Saroso. Untuk utara pasti mengganggu,” ujar Dien di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/5/2013).

“Tapi timur, selatan, barat dan pusat, saya kira nggak lah.” Dien pun berharap, agar warga pengguna KJS tak lagi berobat di 16 rumah sakit itu.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengkaji kembali program KJS ini berikut besar preminya nanti. Yudhita pun berharap jika nanti kebijakan baru sudah direvisi, pihak RS dapat kembali melayani KJS.

“Harapannya, semua rumah sakit nanti tarifnya diperbaiki. Semua dapat kembali melayani KJS. Tapi Rumah sakit juga jangan egois. Yang wajar-wajar saja, jangan berlebihan ambil untungnya, kan sudah ada ketentuannya. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari pelayanan kesehatan,” tutur Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta.

Sumber: news.liputan6.com

Penanggung Jawab : Ni Luh Putu Eka Putri Andayani,SKM,.M.Kes

1. How Do We Heal The Healthcare Value Chain? a Hospital Perspective

2. The Healthcare Value Chain Transformation

3. Concept Note : Applying the Value Chain Framework to the Health Sector

4. Care Delivery Value Chains for Opthalmic Clinic in Switzerland

5. Exploring Virtual Value Chain in Hospital : a Case Study at Singapore Hospital

6. Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage

7. Value Chain Analysis: A Way to profit improvement & cost Reduction

–

Contact Person:
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Tri Yuni Rahmanto, SE, S.Kep, Ners.
Email : [email protected]
Phone : +62 812 276 433 2

dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli lokal sebagai tenaga pendamping pengembangan RSUD di Provinsi NTT

Kupang. Kegiatan Sister Hospital dan Performance Management & Leadership untuk 11 RSUD di Provinsi NTT terus berlanjut. Memasuki Bulan Mei 2013 ini, tim UGM bersama dengan Undana, POGI dan IDAI Kupang (yang sebagian besar merupakan tenaga medis di RSUD Prof. Yohannes), Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta Bapelkes Kupang melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progress yang telah dicapai oleh 11 RSUD tersebut bersama dengan Mitra A-nya masing-masing. Selain Monev, kegiatan yang juga diagendakan pada bulan Mei ini adalah pelatihan RBA untuk Manajer Keuangan RSUD serta capacity building untuk tim Monev.

Sejak awal program SH-PML ini didesain untuk menjamin sustainabilitasnya dengan cara melibatkan mitra lokal. Pada tahun 2012 keterlibatan mitra lokal dilakukan dengan merekrut para mentor lokal (widyaiswara atau tenaga lain yang dianggap kompeten) yang akan berperan sebagai koordinator dan komunikator antara RS Mitra B dengan RS Mitra A, UGM, Dinkes Provinsi dan AIPMNH. Mentor Lokal ini ditempatkan di setiap RSUD.

Pada tahun 2013 ini, peran mentor lokal hilang dan digantikan oleh koordinator yang ada di masing-masing RSUD (staf internal RSUD). Selain itu, peran tim Undana, organisasi profesi dan Dinkes Provinsi juga ditingkatkan dengan melibatkan mereka pada proses monev di 11 RSUD. Tentunya sebelum melakukan monev ada proses brainstorming untuk menjelaskan program, progress yang telah dicapai pada 2011 dan bagaimana rencana kegiatan di tahun 2013 yang akan dimonitoring dan dievaluasi.

Masih di Bulan Mei dilakukan juga capacity building untuk melatih tim monev tersebut lebih lanjut sehingga pada kegiatan berikutnya tim lokal akan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, dan tim UGM bisa secara bertahap menyerahkan tanggung jawab kepada tim lokal. Capacity Building yang berlangsung tiga hari ini juga bertujuan untuk membentuk tim pendamping persiapan BLUD bagi RSUD-RSUD di NTT. Diharapkan nantinya RSUD di Provinsi NTT yang membutuhkan pendampingan dapat memanfaatkan sumber daya lokal sehingga bisa menghemat anggaran rumah sakit, dibandingkan jika mengambil tenaga dari luar NTT. Selain itu, penguasaan tenaga ahli lokal terhadap akar masalah dan budaya di NTT tentunya lebih baik dibandingkan dengan penguasaan konsultan dari luar NTT, dimana pemahaman ini nantinya menuntun pada alternatif solusi, strategi dan program kegiatan untuk meningkatkan kinerja RSUD.

Kegiatan capacity building ini dihadiri oleh kurang lebih 30 peserta yang berasal dari P2K3 (Pusat Penelitian Kebijakan Kedokteran dan Kesehatan) yang berada di bawah Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, pengurus dan anggota POGI dan IDAI ynag juga merupakan staf medis di RSUD Prof. Yohannes Kupang, serta tim dari PKMK FK UGM. Kegiatan ini menghasilkan suatu kesepakatan mengenai:

1. koordinator monev untuk tim SH-Manajemen, SH-klinis, PML dan tim kualitatif,
2. adanya tenaga ahli yang akan memperkuat tim tersebut yang telah dikelompokkan berdasarkan keahliannya masing-masing,
3. pengelolaan kegiatan oleh P2K3 Undana, dan
4. disepakatinya business plan P2K3 untuk lima tahun kedepan.