An investigation was launched by senior executives at the hospital twenty months ago but it “wasn’t robust enough” to expose failings

The hospital at the centre of a cover up of cancer care data failed to carry out an “adequate” review into whistleblower claims which could have exposed the failings almost two years ago, it’s chief executive has said.

Gordon Coutts, the chief executive of Colchester Hospital University NHS Foundation Trust, said that two members of his executive team had looked into the concerns raised in February 2012 but that the review “was not adequate.”

A representative of Unison, the union which initially referred the concerns over the hospital to the Care Quality Commission, has said that Dr Coutts had been emailed directly by one of the whistleblowers highlighting concerns but received no response.

Dr Coutts, speaking on BBC Radio Essex, said: “Yes, there was an investigation carried out by two members of my executive team at the time – in February of 2012 – and that review was not adequate.

“It wasn’t robust enough and it didn’t go deep enough and that is regrettable.”

Police are now investigating allegations that hospital staff were “pressured or bullied” to falsify data to disguise delays for cancer patients, which may have put lives at risk

A report by the Care Quality Commission (CQC) published yesterday found “inaccuracies” with waiting time data relating to cancer treatment at Colchester Hospital University NHS Foundation Trust.

Prof Sir Mike Richards, the chief inspector of hospitals said that patients’ lives may have been put at risk so the trust could give an impression it was meeting waiting list targets.

Christina McAnea, Unison’s national secretary for health said the “administrative workers” who blew the whistle over the cover-up of cancer care data had told their managers and emailed the chief executive about their concerns before approaching the Union for support.

She told BBC Radio Four’s Today Programme: “They complained to their manager, they then complained to their manager’s manager. We understand one of the women actually did email the chief executive about this and they got no response… from the chief executive they got no response.”

“For their managers it then turned into a bullying issue.”

Karen Webb, the regional director for the eastern region at the RCN, also said she raised concerns a year ago about the “bullying culture, the secrecy of the management culture” at Colchester Hospital University NHS Foundation Trust.

The RCN members who voiced these concerns, she claimed, were dismissed as “fantasists” and she claimed the board of the hospital had tried to bully them into “shutting up”.

“I think there are a few things that smell rather unpleasant about Colchester General and the way that it is being led.”

Bernard Jenkin, the MP for North Essex, said those behind the delays must be held responsible, but defended Dr Coutts.

“Why have we got a health service in which people feel they are justified in falsifying records?” said the senior Tory, who chairs a Commons committee investigating public sector complaints told BBC Radio Four’s Today Programme.

“That is a terrible, terrible indictment of the culture that has grown up in the health service over a long time.”

Asked if senior staff should be suspended pending the outcome of the review, he told BBC Radio 4’s Today: “There has got to be accountability and people who have done wrong have got to be held accountable for their acts.

“It is very easy to go out shooting messengers in this situation. Actually Gordon Coutts is, in my view, the best hospital chief executive – and I’ve been MP for 20 years – I have ever come across in Colchester.

The trust has written to 30 patients or their next of kin offering to review their treatment after the report. Out of 61 care records examined, 22 showed that patients had been put at “risk of receiving care that was unsafe or not effective, due to delays in receiving appointments or treatment”, the CQC said.

Staff told inspectors that they were “pressured or bullied” to change data relating to patients and their treatment in order to make it seem like people were being treated in line with national guidelines, a CQC spokesman said.

As a result some patients may not have had the treatment they needed in time.

Inspectors found that in some cases people did not get their treatment within the national target of two months. In some cases patients waited more than three months for treatment.

The watchdog said that even though an internal trust investigation last year identified concerns about delays for patients, hospital bosses failed to investigate the allegations thoroughly or follow up with the patients who were affected.

Source: telegraph.co.uk

INFEKSI nosokomial adalah infeksi yang berlangsung atau didapatkan di rumah sakit, yang seringkali disebut sebagai infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infections (HAIs).

Berdasarkan data WHO (World Health Organisasion), di seluruh dunia, 10 persen pasien rawat inap mengalami infeksi nosokomial. Di Indonesia sendiri, sebuah penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit Jakarta pada tahun 2004 menunjukkan 9,8% pasien rawat inap mendapat infeksi nosokomial.

Dr. dr. Sutoto, MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengatakan biasanya kita menjenguk orang sakit di rumah sakit membawa bonus ketika pulang, bonus itu adalah penyakit. Hal itulah yang disebut dengan infeksi terkait pelayanan kesehatan. Lantas, bagaimana cara menekan infeksi ini?

“Caranya, meminta petugas kesehatan mencuci tangan dengan standar WHO. Sebelum dan sesudah memegang pasien petugas kesehatan mencuci tangan,”ujar Dr. Sutoto pada Konferensi Pers bertajuk Menuju Indonesia Bersih Dan Sehat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2013).

Menurutnya, sebelum dan sesudah memegang pasien, memegang alat-alat dan organ-organ petugas kesehatan, baik perawat atau dokter harus mencuci tangan dengan standar WHO. Selain itu, waktu mencuci tangan tersebut sering disebut oleh WHO sebagai 5 Saat Cuci Tangan.

“Hal tersebut merupakan kewajiban pihak rumah sakit untuk mendidik dan mengedukasi perawat dan dokter untuk melakukan 5 Saat Cuci Tangan. Hal tersebut juga termasuk dalam penilaian akreditasi rumah sakit,”jelasnya.

Namun, sebagai pengunjung tentunya kita juga harus mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan ini. Caranya kurang lebih sama, mencuci tangan seperti yang harus dilakukan petugas kesehatan, baik sebelum dan sesaat meninggalkan rumah sakit. (ind)

Sumber: okezone.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengingatkan rumah sakit (RS) di Indonesia harus segera berbenah. Bila tidak segera melakukan pembenahan, walhasil gelombang masyarakat berobat ke luar negeri akan terus terjadi.

“Tren masyarakat berobat di luar negeri harus dihentikan. Kalau perlu ramai-ramai orang luar berobat di Indonesia. Itu cita-cita Persi kami,” sebut Ketua Umum Persi Sutoto disela-sela acara 12th National Seminar IHA dan 26th Hospital Expo 7th yang mengambil tema patient safety, di Jakarta, Rabu (6/11).

Mengingat pentingnya peningkatan mutu RS tersebut, Sutoto mengatakan, pagelaran Hospital Expo ini menjadi sangat penting bagi praktisi RS untuk menimba ilmu dan tukar menukar informasi sebesar-besarnya.

Berbagai persoalan kesehatan bakal dibahas pada kesempatan ini. Mulai keselamatan pasien, implementasi BPJS, bagaimana seharusnya rumah sakit bersikap,dan akreditasi baru standar internasional terhadap rumah sakit di Indonesia.

Pada pagelaran kali ini, ratusan perusahaan alat-alat kesehatan dalam maupun luar negeri, seperti China, Pakistan, Korea, Thailand,Singapura,Taiwan, dan Malaysia,juga beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia, hadir mengisi acara pameran.

Sedangkan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Akmal Taher menambahkan, saat ini Indonesia sudah memiliki lima RS yang berstandar internasional, yakni RS di Jakarta,Tangerang, dan Bandung.

Kemudian yang terbaru,ada rumah sakit lagi yang mendapat standar internasional versi badan akreditasi internasional, yaitu RSCM dan RS Premier Bintaro. Akmal menambahkan, dengan adanya RS berstandar international diharapkan akan mengurangi minat warga berobat ke luar negeri. (Cornelius Eko Susanto)

Sumber: metrotvnews.com

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta setiap rumah sakit di tanah air meningkatkan kualitasnya. Tak hanya dari segi fasilitasnya tetapi juga tenaga ahlinya.

Hal itu diperlukan agar masyarakat Indonesia tidak sedikit-sedikit sakit langsung pergi keluar negeri untuk mendapatkan pengobatan.

“Saya dengar Singapura dapat Rp 2 triliun per tahun dari orang yang berobat ke sana. Kalau kita hanya mengeluh, gak akan berubah. Bagaimana caranya? Ayo kita bangun hospital khusus kesehatan, teknologi, tenaga ahli yang bisa membuat rakyat kita tidak sedikit-sedikit ke Singapura, Jerman, Amerika Serikat, dan Australia,” katanya saat silaturahim dengan Kadin Indonesia di Istana Bogor, Senin (4/11).

Ia mengatakan tak mungkin pemerintah melarang orang untuk pergi berobat keluar negeri. Apalagi sampai mengaturnya dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas rumah sakit serta tenaga ahlinya.

Diyakini Presiden SBY, dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang, pengobatan di tanah air tidak akan kalah dengan luar negeri.

“Saya kira akan lebih nyaman berobat di negeri sendiri dengan dokter bagus. Ini perlu waktu dan kesiapan serta regulasi,” katanya.

Permintaan ini bukan kali pertama diungkapkannya. Presiden SBY sudah berkali-kali meminta agar warga Indonesia tidak gampang berobat ke luar negeri. Sebelumnya, permintaan itu disampaikan ketika acara Gerakan Sadar BPJS Kesehatan di Sukabumi pada pertengahan Oktober lalu.

Sumber: republika.co.id

Solopos.com, SUKOHARJO — Pembangunan kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, terus berjalan.

Informasi yang diperoleh Solopos.com, rumah sakit besar akan dibangun di kawasan ini tepatnya di sebelah barat Patung Kuda Putih dalam waktu dekat ini. Camat Grogol, Agustinus Setiyno, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (4/11/2013), mengonfirmasi hal tersebut. Menurut dia rencana pembangunan rumah sakit sudah beredar santer beberapa waktu terakhir di kalangan pemangku kepentingan, termasuk jajaran Pemerintah Kecamatan Grogol.

Agustinus menjelaskan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit berada di wilayah administratif Desa Langenharjo. Lahan yang selama beberapa tahun terakhir terkesan mangkrak dan ditumbuhi semak belukar itu memiliki luas sekitar 1,8 hektare. Karena keterbatasan lahan, menurut camat, investor akan membangun rumah sakit secara vertikal. “Menurut informasi, lahan ini milik Pak Mitro, bos PT Delta Merlin. Pak Mitro ini merupakan pemilik dari Hartono Mall yang sudah lebih dulu beroperasi,” katanya.

Menurut Agustinus, pihak pemilik lahan yang akan membangun rumah sakit. Di sisi lain, saat ini baru ada satu rumah sakit besar di kawasan Solo Baru, yakni RS dr. Oen Solo Baru. Rumah sakit menengah atau kecil belum ada di kawasan yang berbatasan dengan Solo ini. Sehingga secara perhitungan bisnis, investasi rumah sakit bisa cukup menjanjikan.

Apalagi Solo Baru merupakan kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas warga Sukoharjo, Solo dan Klaten. “Setiap hari banyak sekali warga luar Sukoharjo yang datang,” imbuhnya.

Agustinus mengungkapkan nantinya ada sosialisasi rencana pembangunan rumah sakit dari pihak investor kepada warga sekitar lahan. Pemerintah Kecamatan Grogol dan Pemdes Langenharjo akan terlibat dalam sosialisasi tersebut sebagai mediator.

Hanya, Agustinus belum bisa memastikan kapan sosialisasi tersebut akan digelar. Terpisah, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, membenarkan adanya rencana investor menanamkan modal untuk pembangunan rumah sakit di Solo Baru. “Lokasinya dekat Patung Kuda Putih,” katanya.

Menurut informasi yang dia peroleh, rumah sakit tersebut akan dibangun setinggi 25 lantai. Bupati berharap keberadaan rumah sakit berstandar nasional maupun internasional akan semakin membuat Solo Baru dikenal di Indonesia.

Sumber: solopos.com

A hospital trust could face a police investigation over allegations staff were “pressured or bullied” into falsifying data relating to cancer patients.

A number of cancer patients suffered “undue delays” at Colchester Hospital University NHS Foundation Trust, the Care Quality Commission (CQC) said.

CQC inspectors found that there were “inaccuracies” with waiting time data relating to cancer treatment.

Staff told inspectors they were put under pressure to change data relating to patients and their treatment to make it seem like people were being treated in line with national guidelines, a CQC spokesman said.

As a result some patients may not have had the treatment they needed in time, he added.

The watchdog has passed its findings to Essex Police – and Professor Sir Mike Richards, the newly appointed Chief Inspector of Hospitals, has recommended the trust is placed into special measures.

Essex Police confirmed it had been contacted by the CQC and said it was reviewing the information to establish whether to launch a criminal investigation into the matter.

When CQC inspectors visited the trust in August and September they found discrepancies in the records and types of treatment recorded for some cancer patients.

Of the 61 care records examined, 22 showed that people had been “placed at risk of receiving care that was unsafe or not effective, due to delays in receiving appointments or treatment”.

In some cases people did not get their treatment within the required 62 days, and in three cases delays exceeded 100 days.

Even though an internal trust investigation in 2012 identified concerns, hospital bosses failed to investigate the allegations thoroughly or follow up with the patients who were affected, the watchdog said.

The trust has written to 30 patients, or their next of kin – where patients have died, offering to review their treatment.

Chief executive Dr Gordon Coutts said: “We are truly sorry that in some cases cancer patients, their carers and families have not always received the high quality of care that they should have expected from our trust. We sincerely apologise to those who we have let down.”

He reassured patients and the wider public that the trust was taking action to address all of the concerns raised by the CQC.

“Our priority remains to focus on the safety and well-being of all our patients and being placed in special measures would provide us with additional advice and support to help us to further improve our services.”

Christina McAnea, head of health at union Unison, called for a “full and thorough investigation”.

“Our members took a brave step by reporting to the CQC that they were being bullied and harassed by senior managers to falsify records relating to cancer patients,” she said.

“They raised their concerns repeatedly and in emails to senior managers, right up to the chief executive, but they were ignored.”

Dr Peter Carter, chief executive of the Royal College of Nursing, said its representative in the area was branded a “fantasist” for raising concerns.

He told Sky News: “This is a hospital that the RCN has expressed serious concerns about over the last couple of years, and I wish the hospital management had taken our concerns seriously and it might have prevented what has been revealed.”

Prof Richards said: “It is shocking to think that people’s lives may have been put at risk for the sake of the waiting time figures.

“Every year around six thousand people go to Colchester Hospital University NHS Foundation Trust to be treated for cancer. It is essential that people in north Essex can have confidence in their hospital.”

Source: sky.com

A criminal investigation could be launched into allegations that staff at a general hospital were bullied and pressured into falsifying information about patients’ cancer care, potentially putting lives at risk, it emerged on Tuesday.

Sir Mike Richards, the Care Quality Commission(CQC) chief inspector of hospitals, is so worried by findings from his investigation into Colchester General hospital in Essex that he has referred the matter to police. Nurses’ leaders said they had already warned of bullying by senior managers at the trust that runs the hospital.

In what threatens to emerge as another major scandal for the NHS, already bruised by failings such as those at Stafford hospital and Furness General hospital, Essex police said they were reviewing the information from Richards to see whether a criminal investigation was necessary.

Richards has recommended the government puts Colchester in special measures, a system that imposes stricter supervision by regulators and pairs hospitals with a neighbouring high-performing trust.

The Colchester hospital has written to 30 patients or their next of kin offering to review their treatment after the highly critical CQC report. About 6,000 people a year are treated for cancer at Colchester general and the town’s Essex County hospital.

CQC inspectors said they looked at just a “small sample” of patients who had been referred to cancer services in the town and found discrepancies between the hospital’s cancer waiting time records and the information contained in patients’ individual medical records.

There is strict national guidance on appointments, diagnoses and timeframes for treatments for cancer, and improving care for the disease is a key NHS priority.

Of 61 care records examined, 22 showed people had been put “at risk of receiving care that was unsafe or not effective, due to delays in receiving appointments or treatment”, the CQC said.

Patients had been receiving treatment for urological cancers, cancers of the lower and upper gastrointestinal systems, and those of the head, neck, breast and skin. In some cases, people did not get treatment within the required 62 days and, in three cases, delays went beyond 100 days. The Colchester Hospital University NHS Foundation Trust is separately examining another three cases of waits of more than 100 days.

An internal investigation last year identified some concerns, but the trust failed to investigate the allegations thoroughly or follow up the concerns with affected patients, according to the CQC. Staff told inspectors they had been pressured or bullied to change data.

Inspectors spent six days at the hospital talking to patients and staff in August and September following “information of concern” about patients’ treatments dating back to 2011.

Richards, an oncologist who was previously the government’s cancer tsar, said: “If you are diagnosed with cancer, you are entitled to think that your hospital will do all they can to ensure you get the treatment you need as soon as possible. It is shocking to think that people’s lives may have been put at risk for the sake of the waiting time figures. It is essential that people in north Essex can have confidence in their hospital.”

The CQC report raised questions at the highest level, said Richards. “We have found that the concerns raised by staff in relation to changes made to people’s cancer pathways were not appropriately managed or investigated by senior staff of the trust, which is why I am now recommending that this trust should be placed in special measures.”

He praised staff who raised concerns: “It’s thanks to them that we can ensure that the service is better in future.”

The government said the action in Colchester vindicated a new regime that gave whistleblowers better protection and made it compulsory for staff to raise concerns. Referrals to the police are rare, although checks on standards, especially where raised by whistleblowers, are now comparatively rapid and tough following the Stafford case.

The Royal College of Nursing (RCN) said it had not raised specific issues about cancer care with the hospital, but the CQC findings chimed with other concerns it had raised over staffing and safety at the trust.

Claiming senior managers had called the RCN “fantasists”, the organisation’s regional director, Karen Webb, said there was “a very defensive culture among senior managers … a real lack of openness, and we have had serious concerns about a bullying culture”.

The CQC inspection was arranged after a whistleblower tipped off a team carrying out other inspections as part of a review of NHS trusts by the health service’s medical director, Sir Bruce Keogh.

The Department of Health said: “For too long, patients have had to put up with poor care and cover-ups because it was too inconvenient to expose and take action … what’s happened at Colchester shows the new system working; the spotlight shone on failings and extra support being given to quickly improve standards.”

The trust’s medical director, Sean MacDonnell, said: “We are very sorry for the worry, distress and concerns that have been raised by the publication of the CQC report into our cancer services… we urge all patients currently using our cancer services to keep their appointments. The issues are primarily about delays to treatment and it is vitally important that patients continue with their treatment.

“Patients and the public can be reassured that we are taking the findings extremely seriously and are determined to get to the bottom of the issues and sort them out … it is essential that patients and staff can trust all of our employees to do the right thing. It seems that this has not always been the case.”

The trust would take “the strongest possible action” if any staff were found to have inappropriately adjusted cancer figures, he said.

Source: theguardian.com

Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya.
Pada tanggal 6-9 November ini berlangsung Seminar Nasional PERSI dan Hospital Expo ke-12, Hospital Expo ke-26 serta Annual Seminar Patient Safety ke-7. Event tahunan yang bertempat di Jakarta Convention Centre center ini dibuka oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan Akmal Taher serta Robert Imam Sutedja dari PT Okta Sejahtera Insani, penyelenggara Hospital Expo dengan ketua panitia Sri Rachmani. Seminar ini akan banyak membahas mengenai perkembangan terbaru dalam rencana pelaksanaan UU BPJS dikaitkan dengan isu-isu penting lain seperti patient safety. Efisiensi Energi dan Cost Containment dalam Pelayanan Publik Strategi efisiensi untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan mutu pelayanan dan kenyamanan pasien di rumah sakit merupakan tantangan tersendiri bagi RS. Sebenarnya telah banyak RS di dunia yang mulai menerapkan upaya efisiensi energi. Misalnya RS dan Universitas Thomas Jefferson di Philadelphia. Dengan mengaplikasikan sistem penerangan otomatis, RS ini berhasil menghemat 15% – 51% dari total tagihan listrik setiap tahunnya, silahkan membacanya disini. Demikian juga dengan Universitas Pittsburgh yang melaporkan keberhasilan penghematan energi dan perolehan keuntungan dalam bentuk finansial. Penerapan strategi cost containment menghasilkan penghematan kumulatif $98 juta atau setara dengan Rp 960 milyar. Silahkan ikuti rangkumannya selengkapnya disini. Berbagai Pilihan Strategi untuk RS yang ingin Menerapkan “Green Hospital” Penelitian serupa dengan kasus pada RS dan Universitas Thomas Jefferson serta Univesitas Pittsburg di atas juga dilakukan di USA dan Kanada. Sebuah penelitian di tahun 2011 menemukan bahwa rumah sakit memproduksi emisi GHG (green house gas) 2,5 kali lebih besar dan menggunakan energi jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangunan komersial biasa. Jadi dapat dibayangkan besarnya penghematan yang dapat dilakukan oleh RS dengan menerapkan proses yang lebih ramah lingkungan dan mengklaim sebagai green hospital. Bagaimana sesungguhnya strategi green hospital itu?Apa saja alternatif green initiatives yang dapat dilakukan oleh RS? Benarkah green initiatives dapat mengurangi cost pelayanan di RS? Silahkan ikuti ulasannya disini. + Arsip Pengantar Minggu Lalu
	Evaluasi Energi di RS, Perlukah?		Penerimaan Pasien terhadap Teknologi Patient Health Records (PHRs)

Green Hospital: Berbagai Pilihan Strategi dan Inisiatif “Hijau” untuk RS

Berdasarkan penelitian Takata (2011), rumah sakit memproduksi emisi GHG (green house gas)  2,5 kali lebih besar dan menggunakan energi jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangunan komersial biasa. Banyak RS yang karena tekanan lingkungan maupun faktor lain, kemudian mencoba menerapkan strategi green hospital. Bagaimana sesungguhnya strategi green hospital itu? Apa saja alternatif green initiatives yang dapat dilakukan oleh RS? Benarkah green initiatives dapat mengurangi cost pelayanan di RS?

Menurut WHO dan HCWH (Health Care Without Harm), 2009, setidaknya ada tiga co-benefits dalam mengurangi carbon-footprint di sektor kesehatan, yaitu dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial. Dari sisi kesehatan, jika polusi udara dan air dapat dikurangi maka kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Dari sisi ekonomi, ada banyak uang yang bisa dihemat dengan menghemat penggunaan energi. Dari sisi sosial, tenaga kesehatan dapat bertindak sebagai agent of change di masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk mengubah perilaku dalam penggunaan energi. Lebih jauh, WHO dan HCWH merekomendasikan tujuh peluang tindakan yang dapat dilakukan oleh RS dalam menurunkan tingkat carbon-footprint, yaitu: efisiensi energi, membangun lingkungan, menggunakan sumber energi alternatif, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, air dan makanan. Sebagian tindakan diatas cenderung mudah dilakukan dan relatif murah. Namun sebagian lain membutuhkan biaya besar sehingga menimbulkan pertanyaan: benarkah strategi green dapat menghemat pengeluaran?

Yang menarik adalah adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa RS yang beroperasi di lingkungan yang kompetitif (diserahkan pada mekanisme pasar seperti di USA), akan lebih mudah menerapkan inisiatif hemat energi dibandingkan RS yang beroperasi di lingkungan yang kurang kompetitif (misalnya di wilayah dimana seluruh RS didanai dengan dana publik, seperti di UK dan Canada). Setidaknya ada tiga faktor yang dapat memotivasi RS untuk menerapkan strategi ramah lingkungan (go-green), yaitu kompetisi, legitimasi (regulasi) dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun sayangnya dibutuhkan investasi yang besar untuk menghasilkan proses yang ramah lingkungan.

Orsato dalam bukunya “Competitive Environmental Strategy: When does it Pay to be Green?” menerangkan ada empat strategi generik untuk lingkungan yang kompetitif, sebagaimana digambarkan pada matriks berikut.

 

Competitive Advantage	Lower Cost	Strategi I:Eco-Efficiency	Strategy IV:Environmental Cost Leadership
	Differentiation	Strategy II:Beyond Compliance Leadership	Strategy III:Eco-Branding
		Organizational Process	Product and Service
		Competitive Focus

 

Prinsip dari strategi eco-efficiency adalah mengurangi biaya sembari mengurangi dampak (negatif) terhadap lingkungan. Pada strategi ini, RS dapat meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan (recycle) sampah. Ini tepat diterapkan pada lingkungan, dimana pengguna (pasien dan keluarganya) tidak siap dikenai charge tambahan untuk upaya melindungi lingkungan.

Jika RS percaya bahwa ia dapat berinvestasi dalam inisiatif (untuk menyelamatkan) lingkungan dan mempublikasikan upaya-upaya ini untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, maka RS dikatakan menerapkan strategi beyond compliance strategy. Strategi ini dapat mempengaruhi perilaku pengguna, khususnya bila strategi ini berdampak pada citra RS.

Diferensiasi pada eco-branding bisa dilakukan dengan syarat: pengguna bersedia membayar biaya tambahan untuk produk yang ramah lingkungan (misalnya pasien dikenai charge tambahan jika memilih plastik biodegradable untuk membawa obat-obatan), pengguna harus memiliki akses terhadap informasi terkait dengan “keramahan” produk terhadap lingkungan, pesaing harus sulit meniru diferensiasi ini. Menjadi green hospital sekaligus menekan biaya menjadi hal yang kompleks.

Environmental cost leadership strategy dapat diterapkan oleh RS pada lingkungan yang matang dan jenuh, dimana industri kesehatan ditekan untuk mengurangi biaya, menambahkan benefit seperti menjadi “lebih hijau”.

RS swasta tampaknya lebih potensial untuk menerapkan salah satu dari keempat strategi di atas, sedangkan RS pemerintah, ada cukup bukti bahwa strategi mengurangi biaya melalui eco-efficiency lebih menarik.

Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam konsep ini dijelaskan sebagai berikut. Global warming adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pada suhu atmosfer secara terus menerus dan stabil. Terminologi ramah lingkungan mengacu pada setiap bentuk hukum, kebijakan, jasa atau produk yang “do minimal harm to the environment”. Jadi, “green health careatau green hospital” berarti layanan kesehatan atau rumah sakit yang ramah lingkungan. Green initiatives adalah aktivitas atau program atau proyek yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

Menurut Volschenk (2011), ada tiga tahapan yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam mengimplementasikan energy-saving initiatives yaitu: 1) mempromosikan perubahan perilaku (misalnya memadamkan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan), 2) inisiatif untuk mengefisienkan penggunaan energi (misalnya peralatan pemanas air yang lebih efisien atau menggunakan lampu hemat energi) dan 3) menggunakan sumber energi alternatif (offset).

Ada satu contoh rumah sakit yang menunjukkan komitmen nyata untuk menerapkan green initiatives, yaitu Gundersen Lutheran Hospital di Wisconsin, AS. RS ini menetapkan target yang agresif untuk memenuhi 100% kebutuhan energinya secara mandiri di tahun 2014. Untuk itu, RS ini mengembangkan sebuah master plan untuk beralih dari energi yang menggunakan bahan bakar fosil ke energi yang terbaharukan. RS ini menghabiskan USD6 juta untuk energi dan jumlah ini meningkat USD 350ribu per tahun. Dengan margin operasi sebesar 4% per tahun, RS ini harus meningkatkan pendapatan sebesar USD150 juta per tahun (150 juta x 4% = 6 juta) agar dapat membiayai pengeluaran untuk energi tersebut. Jika pendapatan RS ini konstan namun dapat menghemat pengeluaran untuk energi sebesar USD6 juta, itu sama artinya dengan meningkatnya pendapatan RS sebesar USD150 juta.

Dalam hal ini, Gundersen Lutheran Hospital menerapkan tiga strategi berbeda sekaligus, yaitu 1) eco-efficient strategy (mengurangi biaya dengan menghemat energi dan mengunakan sumber energi alternatif), 2) beyond compliance leadership (mempromosikan green initiatives secara luas) dan 3) kombinasi dari eco-branding dan environmental cost leadership (melalui valuenya: “akan menggunakan program-program envisioning kami sebagai alat untuk mengurangi biaya pelayanan bagi pasien”).

Studi di USA dan Kanada menunjukkan bahwa motivasi rumah sakit dalam melaksanakan green initiatives adalah untuk menghemat biaya. Namun ada hambatan terbesar yaitu ketersediaan modal dan sumber daya . Oleh karena itu, proyek yang memiliki payback periode lebih pendek plebih disukai, meskipun proyek dengan payback periode lebih panjang berdampak pada penghematan biaya yang lebih besar. (pea)

Sumber: Green Initiatives in Hospitals in Ontario: Is There a Business Case?, Julius Ückermann, Stellenbosch University, 2011.

Artikel Terkait:

• Upaya Penekanan/Pengendalian Biaya Universitas Pittsburgh
• Evaluasi Pengukuran Efisiensi Energi Di Gedung Publik (Rumah Sakit Dan Sekolah) Di Serbia

<< kembali ke Daftar Artikel

Upaya Penekanan/Pengendalian Biaya Universitas Pittsburgh;

Laporan dan dokumentasi Universitas Pittsburgh dalam upaya pengendalian biaya di tahun fiskal 2009 s.d tahun fiskal 2012, 12 Februari 2012

Tulisan ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang juga menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga medis mengendalikan biayanya – termasuk mengendalikan penggunaan energi sebagai salah satu komponen biaya terbesar. Strategi cost containment yang diterapkan bisa menjadi inspirasi bagi lembaga pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, yang memiliki sifat sama, yaitu menyediakan pelayanan publik.

Strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Universitas Pittsburgh dalam penekanan / pengendalian biaya antara lain:

1. Menjalin kontrak kerjasama dengan pihak ketiga,
2. Melakukan program pengeluaran untuk pembelian kebutuhan secara ekonomis,
3. Melakukan pelayanan dan operasional dengan menggunakan sistem satu pintu,
4. Memanfaatkan kecanggihan sistem teknologi informasi,
5. Pemanfaatan energi listrik dengan sistem otomatis,
6. Pemanfaatan energi – energi alternatif serta penggabungan beberapa ruang,
7. Memaksimalkan kinerja dan produk sistaf dengan pemberian reward,
8. Melakukan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga untuk memberikan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun pensiun kepada karyawan,
9. Membatasi pengeluaran untuk perjalanan dinas dan rapat.

Langkah – langkah universitas sangat didukung oleh pemerintah setempat dengan memberikan beberapa pedoman dan petunjuk antara lain:

1. Memberikan dorongan kepada universitas untuk melanjutkan investasi dalam pendidikan sebagai kekuatan inti dari universitas,
2. Mendorong universitas untuk melakukan penelitian – penelitian dan penggunaan sumber daya manusia secara maksimum,
3. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengajaran dan pelayanan publik,
4. Melakukan efisiensi tanpa mengorbankan keunggulan dengan menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk penekanan biaya.

Menjalin kerjasama kontrak dengan pihak ketiga dilakukan dengan cara yang lebih aktif dan penuh inisiatif dalam negosiasi kontrak serta re-negosiasi kontrak yang ada untuk meningkatkan penghematan biaya. Misalnya manajemen kontrak untuk pembelian fasilitas listrik dan gas alam dari berbagai pemasok energi melalui perjanjian penetapan harga yang masa kontraknya bervariasi sesuai dengan kondisi pasar. Kontrak jangka panjang akan lebih menguntungkan dan efisien. Contoh nyata terjadi pada kontrak pengadaan energi listrik selama lima tahun, dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016. Meskipun ada kenaikan tarif listrik, namun penghematan anggaran tetap dapat dilakukan sebesar USD 17 juta selama lima tahun kedepan.

Sentralisasi pengeluaran / pembelian dan pengawasan kebutuhan, membeli komponen – komponen yang dapat digunakan kembali(re-use) serta menggunakan proyek – proyek yang sukses sebagai model/contoh (lesson learnt) juga cukup efektif. Dari program ini juga dihasilkan penghematan sekitar USD 78 juta dalam empat tahun terakhir.

Pelayanan dan operasional menggunakan sistem satu pintu untuk memudahkan proses pelayanan dan pemantauan secara berkala. Dari program ini penghematan yang berhasil dilakukan adalah sebesar USD 3,4 juta dolar setiap tahunnya.

Sistem teknologi informasi dimanfaatkan dengan cara memindahkan data ke server virtual atau utama, otomatisasi layanan dan proses serta melakukan perbaikan telekomunikasi(misalnya menggunakan infrastruktur virtual), memungkinkan untuk membuat server virtual dari unit-unit sekelompok yang terpusat menuju server fisik. Hal ini akan mengurangi biaya dan menghilangkan pembelian server baru untuk setiap proyek virtualisasi server. Dengan program ini departemen akan menghemat USD 2,7 juta(termasuk penghematan daya/energi) antara TA 2011 dan TA 2012.

Pemanfaatan energi listrik dilakukan dengan sistem otomatis dan desain Green World untuk setiap bangunan atau konstruksi baru, pengembangan program bagi alat-alat atau fasilitas yang menggunakan listrik dengan sistem otomatis, instalasi pencahayaan dengan LED, sensor cahaya, dan retrofit proyek pencahayaan dari luar gedung. Dari program ini juga dihasilkan penghematan sebesar USD 3,25 juta pada rentang tahun 2009 – 2011.

Pemanfaatan ruangan-ruangan secara maksimum dengan mengkonsolidasikan ruang dan menciptakan ruang-ruang multi-guna atau penggabungan ruangan. Hal ini akan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas. Selain itu, pengembangan gedung dilakukan dengan melihat skala prioritas untuk renovasi dan konstruksi baru yang selaras dengan tujuan akademik dan sumber daya kelembagaan dari program. Ini menghasilkan penghematan biaya sebesar USD 5 juta.

Kinerja dan produksi staf dimaksimalkan dengan pemberian reward. Selainitu, penilaian kebutuhan dan prioritas dari masing-masing staf dilakukan secara terus menerus melalui pendampingan bagi para staf dengan konsultan dari luar, penempatan sumber daya secara tepat sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing staf, memberikan kemudahan bagi staf dan mengoptimalisasi proses untuk menangani volume yang lebih tinggi, sistem absensi yang termonitor yakni bagi staf yang rajin akan di berikan kompensasi waktu dan insentif. Intinya, pengelolaan SDM yang tepat juga akan mendatangkan efisiensi anggaran yang signifikan bagi organisasi dan sebaliknya, pengelolaan yang tidak tepat akan berdampak pada pemborosan.

Program-program yang dilaksanakan secara detil oleh Universitas Pittsburgh disertai dengan komitmen dari pimpinan dan seluruh karyawan, serta didukung pemerintah setempat. Dengan demikian, upaya penghematan biaya atau penekanan biaya berhasil dilakukan, sehingga dapat kita jadikan sebagai contoh. Dampak dari penghematan ini bukan hanya berupa keuntungan finansial namun juga strategi-strategi dalam upaya efisiensi energi.(ar)
Untuk membaca selengkapnya silahkan

Artikel Terkait:

• Green Hospital: Berbagai Pilihan Strategi dan Inisiatif “Hijau” untuk RS
• Evaluasi Pengukuran Efisiensi Energi Di Gedung Publik (Rumah Sakit Dan Sekolah) Di Serbia

<< kembali ke Daftar Artikel