Penerimaan Pasien Terhadap Personal Health Record System Berbasis Web: Studi Empiris Di Taiwan

CEO sebuah Medical Record Institute, C. Peter Waegemann, membagi tahapan penerapan electronic medical record di institusi pelayanan kesehatan kedalam empat, yaitu: rekam medis otomatis, rekam medis yang terkomputerisasi, Electronic Medical Records, electronic patient record, dan Electronic Health Records (HERs). Tahap kelima menekankan pada partisipasi aktif pasien dalam mempertahankan Personal Health Records (PHRs). Disisi lain, telehealthcare yang sering ditukar-tukar penggunaan istilahnya dengan telemedicine, telehealth dan telecare, merupakan penggunaan informasi medis yang secara elektronik dipertukarkan dari satu lokasi ke lokasi lain untuk meningkatkan status kesehatan klinis pasien. Metode ini memberikan empat manfaat fundamental, yaitu akses yang lebih baik, efisiensi biaya, kualitas yang lebih baik serta memenuhi keinginan pasien. Namun pasien dapat saja sengaja menginput data yang keliru atau menyebabkan ketidakakuratan karena mengedit data yang diperoleh entah dari mana. Oleh karenanya, penting untuk menentukan fungsi mana yang harus tersedia dan format apa yang dapat digunakan untuk data yang diinput oleh pasien, untuk kesuksesan implementasi sebuah sistem PHRs.

Pasien infertil dapat  menjadi sebuah indikator penggunaan PHRs klinis yang baik, karena pada umumnya pasien-pasien tersebut masih berusia muda, berpendidikan cukup dan fasih menggunakan internet. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 60% pasien mencari informasi medis tentang infertilitas di internet. Manfaat lain dari terapi infertility melalui PHRs adalah data pribadi dan detil mengenai temperatur basal tubuh dan aktivitas seksual pasien dapat dicatat dan direview. Pasien akan merasa jauh lebih nyaman mengentri sendiri kondisinya dibandingkan dengan harus menyampaikannya secara lisan ke dokter atau perawat.

Agar mampu mengoptimalkan strategi pengembangannya, penting bagi RS untuk memiliki rasa kebutuhan terhadap teknologi komunikasi informasi, mengembangkan perilaku dokter-pasien tertentu, memahami bahwa PHRs adalah investasi yang mahal dan memahami faktor yang memperngaruhi motif pasien dalam menggunakan PHRs. Studi ini merupakan kerjasama antara ahli psikiatri  dan infertilitas dengan asosiat penelitiinformasi manajemen kesehatan untuk mengidentifikasi berbagai faktor tersebut.

Salah satu literatur yang digunakan dalam studi ini menyebutkan bahwa ada kriteria tertentu yang telah dikembangkan dalam mengevaluasi lima fungsi sistem PHRs, 1) yaitu menyediakan akses informasi medis pribadi berbasis web, 2) menyediakan ringkasan informasi kesehatan personal bagi penyedia layanan kesehatan, 3) sebagai portal bagi informasi kesehatan yang spesifik untuk kebutuhan pasien, 4) menyediakan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan penunjang dan 5) berperan sebagai database informasi bagi pasien dalam melakukan monitporing mandiri dan pengelolaan penyakitnya.

Studi ini menemukan bahwa 15% pasangan yang telah menikah mengalami infertilitas. Padahal penanganannya membutuhkan waktu yang panjang. Informasi pribadi seperti dengan siapa pasangan ini tinggal, frekuensi hubungan seksual dan suhu basal tubuh tdiak selalu bisa didapat pada sesi kunjungan ke poliklinik. Selain itu, pasien juga sering mengalami gangguan tekanan jiwa yang tinggi, pikiran negatif, kepercayaan diri yang menurun hingga gangguan emosi selama proses penanganan infertilitasnya. Oleh karena itu, sistem PHRs ini menyediakan juga fitur yang memungkinkan pasien mencatat data pribadi mereka sambil melakukan latihan relaksasi (melalui media audio online), serta merekam persepsi mereka pada setiap akhir sesi latihan.

Dalam hal hubungan antara dokter dengan pasien, tidak diragukan lagi bahwa hal ini secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan. Sebuah focus group discussion menemukan bahwa komunikasi yang didorong oleh pasien dan adanya rasa saling percaya antara dokter dengan pasien adalah dua penentu penting bagi persepsi pasien terhadap kegunaan EMRs online. Faktor yang dapat membentuk dan memelihara hubungan dokter-pasien serta implementasinya, menurut Ventres dkk., adalah persepsi dokter dan pasien itu sendiri terhadap EHRs serta efek dari persepsi tersebut dalam penggunaan EHRs. Oleh karena itu, studi ini menggunakan hipotesis: ada hubungan positif antara PPR (Physician-Patient Relationship) dengan BI (Behavioral Intention) dalam konteks PHR (Patient Health Record).

Metode penelitian ini yaitu dengan megembangkan website untuk tujuan terapi bagi pasien infertil, yang didesain oleh seorang psikiater, ahli infertil dan peneliti sistem informasi manajemen kesehatan. Homepage dari website ini menampilkan menu utama, fungsi mencari history, dan fungsi menulis pesan. “Menu utama” berisi informasi terkait saran terapis terhadap pasien berdasarkan hasil training relaksasi mandiri terakhir, hal-hal yang sudah tercatat dan dievaluasi serta hal-hal yang sudah tercatat namun belum dievaluasi oleh terapi sehingga masih memerlukan follow up. Fungsi “mencari history” akan memungkinkan pasien untuk membuka kembali catatan, penjelasan dan saran-saran dari terapis yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Fungsi “Menulis Pesan” memungkinkan pasien dan tim kesehatan (dokter, terapis) saling berkomunikasi (bertanya, meninggalkan pesan, membuat notifikasi). Alamat email dan nomer telepon tim kesehatan juga dicantumkan dalam website agar dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh pasien yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Untuk alasan privacy dan kerahasiaan pasien, sistem PHRs ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pasien tidak perlu menggunakan nama asli untuk login. Sebaliknya, mereka diberikan nomer kode yang terhubung sedemikian rupa dengan rekam medis yang hanya dapat dilihat oleh dokter yang merawat. Pengguna website lainnya (para peneliti) hanya dapat melihat secara anonym. Partisipan pada penelitian ini adalah mereka yang berusia antara 25-45 tahun, terdiagnosis infertil, tidak atau belum mengadopsi anak, tidak atau belum menerima layanan terapi perilaku kognitif setidaknya dua bulan sebelum terapi dan dapat mengakses internet dari rumah, serta bersedia berpartisipasi dalam studi ini. Bagaimanapn juga sistem ini membatasi bahwa jika partisipan tidak mengisi data harian mereka dalam kurun waktu lebih dari tujuh hari berturut-turut, maka sistem akan menutup akses mereka selanjutnya. Dari mekanisme ini, akhirnya ada 50 partisipan yang secara lengkap mengisi data dan dapat dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien memiliki motif yang cukup tinggi untuk menggunakan PHRs. Mereka juga merasa bahwa sistem ini bermanfaat jika mudah digunakan. Pasien berharap bahwa mereka dapat meningkatkan status kesehatannya (meningkatkan akses terhadap terapi infertilias dan mengurangi stres) melalui penggunaan fungsi-fungsi pada sistem di web tersebut. Studi ini menyarankan agar desain PHR dibuat dengan mengutamakan fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pasien, misalnya membantu dalam melengkapi catatan medisnya secara mandiri, yang kemudian dapat dicek oleh tenaga medis yang kemudian dapat berinteraksi dengan pasien dan memberikan terapi yang sesuai dan tepat waktu.

Hubungan dokter-pasien juga mempengaruhi perilaku dalam menggunakan PHRs, dimana pasien cenderung akan mengikuti saran dokter dalam menggunakan PHRs secara intensif. Menariknya adalah selama periode studi, selain mencatat rekaman kesehatan pasien, sistem ini juga mencatat bagaimana respon petugas kesehatan terhadap pasien.

Bagaimanapun juga, penelitian ini masih merupakan awal dari pengembangan sistem PHRs berbasis web. Ada beberapa kelemahan, antara lain jumlah dokter yang hanya satu orang untuk melayani seluruh pasien, jumlah sampel yang relatif kecil dan penelitian dilakukan pada satu RS, dapat menghalangi upaya untuk mengeneralisir hasil studi pada konteks yang lebih luas. Oleh karena itu masih diperlukan studi-studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi penerimaan pasien terhadap teknologi sejenis dalam rangka meningkatkan outcome pelayanan kesehatan.

Anda dapat mengklik link berikut untuk mendapatkan full text dari artikel ini: http://www.mdpi.com/1660-4601/10/10/5191 (pea).

<< kembali ke Daftar Artikel

Evaluasi Pengukuran Efisiensi Energi Di Gedung Publik (Rumah Sakit Dan Sekolah) Di Serbia

Rumah sakit di seluruh dunia, umumnya merupakan salah satu pengguna energi yang sangat besar, karena memiliki jam operasi selama 24/7 dengan berbagai jenis peralatan dan infrastruktur. Energi yang digunakan terutama meliputi gas, air dan listrik. Semua aktivitas berdampak pada pelepasan gas buang (emisi CO₂) di udara, yang berkontribusi pada meningkatnya suhu global, perubahan cuaca serta mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan. Banyak negara yang kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan energi secara lebih bijaksana sembari mengurangi inefisiensi anggaran.

Di Serbia, ada sebuah kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan efisiensi energi di bangunan pemerintah, khususnya sekolah dan rumah sakit. Ada 12 rumah sakit dan 16 sekolah yang dilibatkan dalam proyek yang berjalan tahun 2005-2009 ini. Tujuannya adalah: memperbaiki dinding luar, sistem pemanas dan penerangan di dalam gedung, meningkatkan kenyamanan pengguna dari aspek efisiensi energi dan kenyamanan internal, serta meningkatkan kesadaran pengguna mengenai efisiensi energy dan penggunaan energi secara wajar.

Dari 12 RS yang dilibatkan dalam proyek ini, satu RS (Kraljevo Hospital) dikeluarkan dari daftar pengukuran karena kesulitan menyesuaikan jadwal. Fokus untuk meningkatkan efisiensi energi ini ada pada peningkatkan kinerja pengatur suhu ruang, mengganti jendela dan pintu, memperbaiki instalasi di atap dan dinding, instalasi pompa dan pipa pengatur aliran panas, hingga penggantian radiator. Seluruh RS menerapkan lebih dari dua kombinasi upaya peningkatan efisiensi energi ini, namun yang paling banyak dilakukan adalah penggantian jendela.

Dengan menggunakan program simulasi 3D, dapat dihitung perkiraan energi yang digunakan oleh sebuah gedung RS atau sekolah. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah adanya intervensi, untuk membandingkan tingkat penggunaan energi dan emisi CO₂ pada berbagai jenis intervensi yang berbeda. Konsumsi energi per tahun diukur dengan menghitung emisi karbon dan SPP (Shortest Payback Period), yaitu rasio antara total biaya investasi yang digunakan untuk intervensi penggunaan energi dengan biaya tahunan yang dapat dihemat dari hasil intervensi tersebut. Pengukuran dilakukan selama dua bulan dan data yang diperoleh diekstrapolasi untuk mendapatkan gambaran selama setahun penggunaan energi.

Hasil yang diperoleh adalah bahwa setelah adanya intervensi, terjadi penurunan penggunaan energi sebesar rata-rata 40% dari sebelumnya. Penurunan konsumsi energi di RS jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah, yaitu berkurang dari rata-rata 339 kWh/m² menjadi 205 kWh/m². Ada empat RS yang menunjukkan penurunan inefisiensi energi yang sangat signifikan (45%-55%), dan penurunan terendah ditunjukkan oleh satu RS (17%). Perbedaan utama terletak pada penggunaan pompa pada 4 RS namun tidak digunakan pada satu RS yang konsumsi energinya hanya menurun 17%. Namun artikel ini tidak menjelaskan lebih lanjut apakah menggunakan atau tidak menggunakan pompa ini berpengaruh pada tingkat penurunan inefisiensi energi yang bisa dihasilkan.

Emisi karbon yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat konsumsi energi dan jenis bahan bakar yang digunakan. Makin besar konsumsi energi makin besar pula emisi karbon yang dihasilkan. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar akan menghasilkan emisi karbon paling besar dan penggunaan gas alam menghasilkan emisi karbon paling kecil.

Dari pengukuran ini, rata-rata terjadi pengurangan emisi karbon sebesar 42% (dengan range antara 20% – 50%). Pengurangan lebih besar terjadi di RS dibandingkan dengan sekolah, karena RS berhasil menghemat energi lebih besar.

SPP pada RS mencapai 5,3 tahun, sedangkan pada sekolah mencapai 12, 8 tahun. Hal ini disebabkan karena RS memiliki jam operasi 24/7, jauh lebih panjang dari jam operasi sekolah, sehingga RS memerlukan payback period yang jauh lebih pendek dari sekolah.

Kesimpulan dari hasil pengukuran ini adalah bahwa penggantian jendela menghasilkan pengurangan inefisiensi energi yang paling besar dibandingkan dengan cara lain. Selain itu pemilihan bahan bakar juga memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk membaca artikel lengkapnya, silahkan ikuti link berikut ini http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2009/1450-569X0920001S.pdf (pea & ar)

Artikel Terkait:

• Upaya Penekanan/Pengendalian Biaya Universitas Pittsburgh
• Green Hospital: Berbagai Pilihan Strategi dan Inisiatif “Hijau” untuk RS

<< kembali ke Daftar Artikel

Thousands of cancer patients are being denied a dignified death, a charity warned today.

Research for Macmillan Cancer Support found that almost three-quarters of cancer patients who died in hospital beds had wanted to spend their last days in the comfort of their own homes.

This equates to some 36,000 people a year – or almost 100 a day.

Some 41 per cent of relatives questioned said that their loved ones were not always treated with dignity and respect during their final hospital stay.

And families were only half as likely to rate end-of-life care in hospital ‘excellent’ or ‘outstanding’ as care at home.

Macmillan Cancer Support, which used information from the Office for National Statistics on cause of death and information from patients’ relatives, said there is no medical reason why someone with cancer cannot die at home if they want to.

But if support is not there, including visits from district nurses, those close to death have to be admitted to A&E.

In other cases some doctors baulk at the prospect of discussing death or patients are simply not told what support is available.

The charity wants social care, including feeding and dressing, to be made free to all of those in the last days of life.

The recommendation was made by a Government-commissioned review of palliative care two years ago but has yet to be implemented.

Ciaran Devane, chief executive of Macmillan Cancer Support, said: ‘As the Government makes up its mind about whether to fund and implement free social care at the end of life, thousands of people with terminal cancer are being left to die in hospital beds against their wishes.

‘This is putting an unnecessary strain on our A&E departments because people are not getting access to social care for themselves or for their carers which would enable them to be cared for in the comfort of their own home.

‘It’s simply not good enough to pay lip service to this issue – we need to see action. If the Government wants the NHS to deliver world-class care at the end of life in the UK, it needs to start by giving people a real choice about where they die.’

Lacey Phillips, 31, from Newcastle-upon-Tyne, cared for her father who died of head and neck cancer in 2012.

She said: ‘Nobody explicitly told my dad he was at the end of his life, or explained what might be available in terms of support.

‘We would have liked to have been given more options on his care – what they could do, what he was entitled to, or what potential costs might be involved.

‘We would all have preferred him to die either at home or in a hospice, where he would have felt more comfortable.’

A Department of Health spokesman said: ‘We are committed to improving and increasing the choice available for patients at the end of their life so they can choose where to spend their last days.

‘As part of our work to improve end of life care, the current system for funding palliative care is being reviewed, with the intention to introduce a new system in 2015/16.’

Source: dailymail.co.uk

About 8,500 uninsured people who have shown up routinely at South Carolina hospitals for emergency care will get free comprehensive care designed to keep them out of emergency rooms.

The effort is tied to the S.C. Department of Health and Human Service’s new Healthy Outcomes program, spelled out in a state budget proviso this year. In order to be eligible for its full portion of the state’s pot of $474 million of Medicaid funds allocated for treating the uninsured, each hospital must put together a plan designed to keep frequent emergency room patients out of the hospital.

Large hospitals that didn’t participate in the Healthy Outcomes program would lose 10 percent of their share of the uninsured funding. Not surprisingly, each hospital came up with a plan. The goal is to save money by improving the health of a select group that runs up extreme costs with no means of paying for their care.

At Palmetto Health Baptist and Palmetto Health Richland, 1,268 uninsured patients made at least four visits to the emergency room in a recent 12-month period. Those 1,268 patients accounted for about 7,500 emergency room visits — nearly 10 percent of the hospitals’ total emergency visits — and almost 600 admissions for hospital care.

Those visits generated $38 million in charges that the patients couldn’t pay. It would be much less expensive for patients with chronic ailments to control those ailments by seeing a primary care physician, getting medication and making lifestyle changes.

Palmetto Health is reaching out to those 1,238 frequent users now rather than wait for them to return to the emergency room. The goal is to get 662 of those patients free care at teaching clinics, health centers and primary care sites affiliated with Palmetto Health. To do that, Palmetto Health will add about 30 employees to expand two programs started in recent years to reduce hospital readmissions.

Dr. Tripp Jennings, an emergency room physician at Palmetto Health Richland and a consulting medical director with HHS, said it’s common to have emergency patients that don’t meet standards for admission to the hospital “but they just need a little help. It’s very exciting to me to be able to discharge patients who don’t have insurance with more than just hope.”

Abbeville County Memorial Hospital had one of the more unusual plans, using paramedics to check on former emergency room patients at home. They’ll take standard health measurements, make sure the patients have their prescribed medications and get them in touch with physicians when necessary.

Lexington Medical Center is focusing specifically on patients who show up frequently at its emergency room with diabetes complications. Those cases clog an already busy emergency room, which handled 108,000 cases from April 2012 to March 2013. More than one-quarter of those visits — 28,227 — were by people without insurance, and 1,345 of those involved a diabetes-related problem.

The hospital set up Lexington Medical Associates in 2001 to provide a medical home for patients without insurance or the means to pay for care. Lexington Medical Associates has about 1,500 patients. The hospital plans to assign Lexington Medical Associates 280 more patients — chosen from those who visit the emergency room frequently. Those patients will have free access to a primary care physician, a diabetes educator and social workers.

Providence Hospitals has identified 457 uninsured frequent emergency room users with chronic illnesses. It will recruit 180 of them for free care at Providence Internal Medicine Downtown, which was set up in 2011 specifically as a medical home for its frequent uninsured users. Providence Internal has 196 uninsured patients now. Providence plans to focus on patients with diabetes, hypertension and cardiovascular disease, as well as behavioral health patients.

The Census Bureau estimates that 50,613 people in Richland County and 46,417 in Lexington County were uninsured in 2011. The Healthy Outcomes programs will pay for medical homes for about 1,100 of them.

Source: thestate.com

MEDAN | DNA – Kisah sedih dan memilukan dialami oleh,Lebor Br Butar-butar warga Kelurahan Merdeka,Kecamatan Medan Baru yang mengalami buruknya layanan rumah sakit.

Hal ini dialaminya,saat putrinya bernama Lisda Br Simanjuntak yang membutuhkan pertolongan medis dirumah sakit tidak dilayani.

“Anak saya telah yatim, beberapa hari lalu kena percikan api kompor badanya melepuh karena saya tidak orang sekolah hanya saya rawat di rumah sakit,tapi lama-lama lukanya makin parah langsung saya bawa ke rumah sakit, tapi saya malah diminta uang,” keluhnya dengan pilu kepada wartawan di Medan Minggu (27/10/2013).

Atas berbagai informasi,dikatakan warga Jalan Sei Silau Gang Romi tersebut akhirnya dirinya mengurus surat keterangan miskin,tapi setelah mendapatkan surat miskin justru obat-obat diwajibkan membeli.

“Dari mana uangku terus beli obat pak saya hanya seorang pemulung.Dapat uang untuk makan saja sudah syukur karena tidak tahan beli obat akhirnya saya pindahkan anak saya sekarang,”ucap Labour dengan linangan air mata yang menyampaikan kini anaknya dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih-Medan Sunggal.(sam/mdn)

Sumber: dnaberita.com

SOLO, suaramerdeka.com – Layanan RSUD Surakarta di Kampung Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, terus ditingkatkan. Tahun depan, rumah sakit milik Pemkot Surakarta itu akan memiliki layanan hemodialisa atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal.

Anggaran Rp 8 miliar sudah disetujui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2014, untuk penyediaan sarana dan prasarana layanan tersebut.

“Layanan ini akan membantu masyarakat yang butuh cuci darah, tapi kemampuan ekonominya terbatas. Sebab biayanya tidak sedikit. Warga Solo pemegang kartu PKMS (Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta) akan terbantu,” kata anggota Banggar DPRD Surakarta Reny Widyawati.

Untuk pemegang PKMS Silver, tarif yang dikenakan sekali cuci darah Rp 750 ribu. Namun untuk pemegang PKMS Gold yang merupakan masyarakat tidak mampu, akan digratiskan. Sedangkan masyarakat umum non PKMS tarifnya Rp 1,2 juta.

Reny mengatakan, pemenuhan layanan hemodialisa mendesak dilakukan. Sebab dari evaluasi pelaksanaan PKMS beberapa tahun terakhir, serapan anggaran terbesar untuk layanan cuci darah. Setiap tahun, klaim layanan cuci darah mencapai Rp 5 miliar, yang sebagian besar dari rumah sakit swasta.

“Dari situ, Dinas Kesehatan Kota (DKK) mengusulkan agar RSUD dilengkapi layanan hemodialisa. Jadi anggaran PKMS dari APBD, bisa masuk ke rumah sakit milik Pemkot sendiri,” tuturnya.

Direktur Utama RSUD Sumartono Kardjo membenarkan, ada rencana penyediaan layanan hemodialisa. Anggaran Rp 8 miliar yang diajukan, untuk pengadaan ruangan layanan tersebut, juga untuk ruang perkantoran di lantai dua gedung.

“Anggaran itu belum termasuk peralatannya. Kalau alat, kami sudah punya satu unit. Tahun ini, kami juga mengajukan satu unit tambahan lewat Tugas Pembantuan pusat, serta dua unit diajukan ke provinsi. Minimal butuh empat unit, sebagai syarat membuka layanan ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, RSUD sebenarnya tidak wajib memiliki layanan hemodialisa, karena termasuk rumah sakit tipe C. Tapi dengan pertimbangan pengelolaan dana PKMS, maka RSUD diminta menyediakan layanan cuci darah.

Soal tenaga medis, saat ini sudah ada dokter spesialis dalam dan sudah dilatih untuk pelayanan cuci darah. “Tinggal menambah perawat untuk membantunya,” imbuhnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Jakarta, PKMK. Jumlah ranjang pasien di rumah sakit di Jakarta kini melebihi kebutuhan. Saat ini, di Jakarta ada sekitar 21.000 unit ranjang pasien. Sementara, jumlah ideal ranjang itu di 10.000 unit. Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, mengatakan hal tersebut di Jakarta dalam grand launching Mayapada Hospital Jakarta Selatan (24/10/2013).

Ia menyatakan sangat berterima kasih atas pengoperasian Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Keberadaan layanan internasional merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Saya berpesan, selalulah mengupayakan agar rumah sakit ini dioperasikan dengan hati,” kata dia.

Layanan ke pasien juga mencakup sejumlah hal non-teknis kedokteran. Itu adalah sikap ramah dan terbuka. “Juga termasuk menjawab dengan telaten semua pertanyaan pasien,” ucap Menteri Nafsiah Mboi.

Lebih lanjut ia berkata, menjelang berlangsungnya BPJS Kesehatan, Pemerintah Indonesia melakukan mobilisasi sumber daya. Termasuk di dalamnya adalah mobilisasi rumah sakit swasta. Jadi, keberhasilan BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional sangat ditentukan oleh masyarakat, termasuk rumah sakit swasta.

Pada kesempatan itu, Menteri Nafsiah Mboi pun secara simbolis menerima penyerahan dana donasi senilai Rp 11 miliar dari Global Fund. Dana itu akan digunakan untuk pelayanan kesehatan pasien tidak mampu. “Dukungan Global Fund ini tentu sangat bermanfaat bagi negara berlkembang, kata dia.

Jakarta, PKMK. Rumah sakit taraf internasional yang banyak terdapat di Jakarta ataupun kota besar lain di Indonesia diharapkan bisa menarik minat pasien negara lain. Dokter-dokter Indonesia di rumah sakit itu harus lebih dicari oleh pasien negara lain. Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, mengatakan hal tersebut di Jakarta (24/10/2013).

Berpidato di grand launching Mayapada Hospital di Jakarta Selatan Agung mengatakan bahwa terdapat pula sejumlah kendala pelayanan medis di Indonesia. Antara lain, sistem rujukan belum berjalan bagus. Kemudian, komunikasi antara pasien dengan pemyedia layanan itu juga belum terlalu bagus.

Pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Dan itu harus didukung partisipasi masyarakat, “Keberadaan Mayapada Hospital ini merupakan salah satu wujud prakarsa masyarakat dalam pelayanan kesehatan berkualitas,” kata fungsionaris Partai Golongan Karya tersebut.

Lebih lanjut Menteri Agung Laksono mengatakan, pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, merupakan hal sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “setiap prakarsa dari swasta yang berkomitmen di bidang kesehatan ataupun pendidikan pantas diapresiasi,” ujarnya.

Menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan di awal 2014, semua rumah sakit perlu mempersiapkan diri. Sebab itu merupakan sebuah era baru pelayanan kesehatan, kata Menteri Agung Laksono.

Kettering Hospital says it is working to eliminate risks highlighted in a report by a national watchdog.

The Care Quality Commission (CQC) regulator has claimed the trust is one of 20 hospitals in the second of six bands ranked by the risk caused to patients.

Band one includes those hospitals deemed by the CQC to be the highest risk and which it says do not offer safe and good-quality care to patients. Northampton General Hospital is one of 24 trusts in that band.

Among the risks identified at Kettering Hospital were cancelled operations, aftercare of hip fracture patients and the hospital’s governance.

The hospital was also marked down after a “never event”, a serious procedural incident, took place this year.

Kettering Hospital’s chief operating officer, Sue Watkinson, said the hospital had already addressed many of the risks highlighted by the CQC.

She added: “We welcome this new initiative to provide a comprehensive and up-to-date system that monitors the many different activities, and potential risks, that modern hospitals have to manage.

“Overall the CQC found no evidence of risk at KGH for 150 indicators covering a very wide range of hospital activity including compassionate care, mortality, infections, discharge, overall experience and waiting times.

“Maintaining high standards of care and clinical safety are our top priority and, in addition to these external checks, we have a very robust internal safety and quality system.

“Our internal system recently attracted national attention for the way we monitor a wide range of patient experience and safety indicators using modern technology so that we are alerted to any concerns and can act on them immediately.

“The new CQC system has highlighted some risks for us to tackle – most of which we were already working on, and some of which are looking in to.”

She also said two of the risks highlighted by the CQC regarding stroke care no longer applied to Kettering because services had been transferred to the county’s acute stroke centre at Northampton General Hospital.

Source: northantstelegraph.co.uk