Liputan6.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan agar Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta dibuat setara dengan Rumah Sakit tipe A, sehingga anggarannya dapat ditingkatkan.

“Banyak RSUD di wilayah Jakarta yang mengalami lonjakan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan penyakit yang hanya khusus ditangani RS tipe A,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/8/2013).

Akibat lonjakan ini, akhirnya Dinas Kesehatan DKI membutuhkan lebih banyak lagi jumlah anggaran untuk meng-cover seluruh biaya pengobatan dan perawatan pasien di RSUD. “Ini tidak bisa dibiarkan terus,” kata Dien Emawati.

Menurut Dien, selama ini banyak pasien rujukan dari puskesmas yang seharusnya mendapat perawatan medis di RS Tipe A, tetapi malah diterima dan dirawat di RS tipe B atau RSUD.

Dien menuturkan akan bertemu dengan dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membahas rencana penyetaraan RSUD dengan RS tipe A di ibukota.

“Makanya, besok kami mau ketemu sama Pak Akmal Taher (Dirjen Bina Upaya Kesehatan) untuk membicarakan perubahan tipe RSUD, sehingga nantinya kita juga RSUD agar menjadi setara dengan RS tipe A, sehingga anggarannya bertambah dan kita tidak kewalahan,” tambah Dien.

Sebagai informasi, tipe rumah sakit di Indonesia dibedakan menjadi lima macam, yaitu tipe A, B, C, D dan E, sesuai dengan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien.

RS tipe A atau sering disebut sebagai RS pusat, merupakan rujukan tertinggi (Top Referral Hospital) karena mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis yang luas.

RS tipe B merupakan RS yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis yang terbatas. RS jenis ini terdapat di setiap ibukota provinsi dan menjadi rujukan bagi RS di tingkat kabupaten.

RS Tipe C atau biasa disebut Regency Hospital, merupakan RS yang terdapat di setiap ibukota kabupaten yang dapat memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. RS ini menjadi rujukan bagi puskesmas.

RS tipe D merupakan RS yang bersifat transisi dan hanya dapat memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi. RS jenis ini juga bisa menjadi rujukan bagi puskesmas.

RS tipe E atau RS khusus (Special Hospital), merupakan RS yang hanya menyediakan satu macam pelayan kesehatan kedokteran saja, seperti rumah sakit jantung, kanker, ibu dan anak dan lain-lain.

Sumber: liputan6.com

Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menelan biaya sebesar Rp45 miliar dan proyek tersebut dikerjakan awal Januari 2014 mendatang.

“Lahan untuk proyek RSUD sudah tersedia di Kecamatan Tampan dan saat ini masih menunggu rancang bangun secara menyeluruh,” kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi di Pekanbaru dilansir pekanbaru.go.id.

Ayat mengatakan bahwa yang membuat perencanaan itu adalah petugas Dinas Pekerjaan Umum dan mereka dianggap pihak yang mengetahui apalagi menyangkut teknik di lapangan.

Perencanaan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitar agar nantinya tidak menyalahi aturan. Namun perencanaan untuk proyek RSUD itu diharapkan rampung akhir 2013 dan pekerjaan dilaksanakan awal 2014.

Sedangkan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus,MT mengajukan konsep hijau dan ramah lingkungan terhadap proyek RSUD tersebut, termasuk pada bahan material yang diperlukan.

Rencana proyek pembangunan RSUD tersebut sudah dicetuskan sejak Agustus 2012 karena banyak warga Pekanbaru yang memerlukan perawatan medis tidak tertampung pada tiap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Bahkan RSUD Arifin Ahmad yang ada selama ini merupakan milik Pemprov Riau, dan dianggap tidak mampu menampung pasien sehingga harus berobat dan rawat inap di RS swasta.

Keberadaan RSUD itu sangat mendesak dan dibutuhkan warga terutama yang bermukim di perbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kampar maupun Kabupaten Siak, Riau.

Pemkot Pekanbaru akhirnya mengajukan dana dan disepakati DPRD Kota Pekanbaru untuk tahap awal sebesar Rp45 miliar. Menurut dia, bila selesai dibangun, maka RSUD itu memprioritaskan kepada warga miskin yang tidak dapat berobat di Puskesmas.

Sumber: merantionline.com

KOTA (RP) – Pelayanan rumah sakit pemerintah kembali mendapatkan sorotan DPRD Kota Pekanbaru. Sekretaris Komisi II DPRD Pekanbaru, Syamsul Bahris SSos menegaskan jika tidak ada alasan bagi rumah sakit, khususnya RSUD Arifin Achmad untuk mengecewakan pasiennya. Baik dengan alasan apapun seperti termasuk alasan ruang pasien telah penuh.

‘’Sudah seharusnya rumah sakit pemerintah tersebut mengutamakan pasiennya. Tentu tidak ada alasan menolak pasien dengan alasan apapun,” tegas politisi muda Partai Demokrat ini kepada Riau Pos, Jumat (27/9). Menjadi hak rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. “Jangan karena rumah sakit pemerintah lantas pelayanan tidak memuaskan. Pokoknya perhatikan pasien,” katanya.

Anggota perwakilan rakyat yang satu ini memang paling tidak suka mendengar masyarakat dikecewakan pemerintah dalam pelayanannya. Apalagi terkait pasien dengan rumah sakit pemerintah tersebut. Maka untuk itu Syamsul mengaku selalu membuka diri bagi masyarakat yang dikecewakan dalam pelayanan rumah sakit. Sebagai anggota DPRD Pekanbaru, dirinya berjanji bakal memperjuangkan aspirasi setiap masyarakat.

‘’Kita kan DPRD itu artinya perwakilan rakyat, masyarakat atau pasien tadi itu jika bersedia mengadu ke DPRD. Maka bakal kita tampung dan tindak lanjutnya. Ini terkait hak masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah setempat ini,” tuturnya.

Dikatakan Syamsul, terkait pengaduan yang selama ini diterima DPRD Pekanbaru cukup beragam. Tetapi terkait pengaduan masyarakat tentang penolakan rumah sakit pemerintah dengan alasan ruang pasien penuh belum sampai dimejanya. Untuk itu dia berharap masalah tersebut segera diadukan ke DPRD Pekanbaru jika memang benar begitu adanya.

‘’Saya menunggu pengaduan tersebut. Karena memang sampai sekarang menerima laporan seperti itu ada pasien yang ditolak berobat. Jika benar itu sudah keterlaluan sekali, dan harus kita pertanyakan kenapa sampai seperti,” tuturnya.

Sumber: riaupos.co

ODESSA – Language barriers have always been a problem in hospitals but now some new technology at Medical Center Hospital is improving patient care with a simple push of a button.

My Accessible Real Time Trusted Interpreter, also known as the MARTTI, can now be found in the halls of Medical Center Hospital.

“Basically what it provides us with is 24 hour interpretation services,” John O’Hearn, Executive Director of Planning and Development at MCH, said.

The small screen is quick and easy to use. It pulls up an interpreter in just moments.

“It’s a push button start, the attendant comes up and asks what language you’re acquiring and they find an interpreter for you. And it’s typically a one to two minute set up to get an interpreter live,” O’Hearn said.

Before the MARTTI existed, other workers would have to get called off their floor to come interpret for patients.

“Now you can just go to the nurses station and grab the MARTTI and you’re on your way,” R.N. Larissa Exline, said.

The staff says the MARTTI has significantly helped with their care.

“It will give us better patient satisfaction ratings, just because our care is more communicated, the fact that you communicate to your patient what you are doing makes all the difference,” Exline said.

There are over 200 languages that can be interpreted and more are being added daily and it can even help with the hearing impaired.

“So what this allows us to do is have that video interpretation so somebody can use sign language and communicate,” O’Hearn said.

But if a patient is worried about confidentially, the video can be turned off.

“There is just an audio option so the patient can opt out of being on video if they want to,” O’Hearn said.

There is currently a MARTTI on every floor and the hospital says they plan on bringing more in next year.

Source: newswest9.com

The Affordable Care Act, also known as Obamacare, will affect many aspects of health care across the nation. Below are five ways the new law will influence procedures surrounding hospitals, doctors, nursing homes and insurers.

HOSPITALS

1 The Affordable Care Act allows the federal government to withhold Medicare payments from hospitals if too many patients return within 30 days of discharge for certain ailments such as a heart attack or pneumonia. This means there will be more focus on what happens when you leave the hospital following surgery or treatment. Instead of one quick phone call to see if you’re okay, the hospital may assign a nurse to make sure you fill your prescriptions and actually have a follow-up appointment with your regular doctor.

2 There will be more emphasis on improving the quality of care in hospitals by reducing complications from infections. This has been an industry priority for years, but now, poorly performing hospitals will take a financial hit if they don’t improve. In fiscal 2015, federal reimbursement rates will be cut by 1 percent to hospitals that have the highest rates of infection acquired in the hospital.

3 Hospitals are big businesses with a lot of moving parts behind the scenes. Imagine if your office had new policies to implement, with new partners, new billing, requiring a new set of reporting using new forms. And everyone needs to be trained in all the new procedures. Hospitals are already doing a lot of the training now.

4 Because of all the new regulations and changes to how hospitals are paid, look for more mergers and consolidation. Health systems such as Barnabas or Atlantic Health will benefit from focusing resources on clinics and urgent care centers as opposed to relying on stand-alone hospitals to generate all their revenue.

5 Hospitals are already in their third year of cuts to Medicare reimbursements. The savings were used to help pay for the new law. The thinking is that in the long term, that continued drop in revenue will be made up by the jump in new patients as more people get private insurance. In theory, that means fewer uninsured will show up for free treatment at hospitals — so-called charity care that has drained hospital coffers.

But will that happen in practice?

“The problem is those cuts have begun before we’ve had the chance to see the benefits of seeing more insured patients,” said Kerry McKean Kelly of the New Jersey Hospital Association. “In the end, we hope it all balances out, and it’s the perfect balance.”

Sources: Kerry McKean Kelly, of the New Jersey Hospital Association, obamacarefacts.com; accountablecarefacts.org
nj.com

Reportase Kunjungan Tim 

Task Force Health Care WG, the Netherlands

23-25 September 2013

Reporter: Bustanul Arifin, S. Farm., Apt., M.Sc., MPH; Editor: Ni Luh Putu Eka Andayani SKM, MKes 

Fakultas Kedokteran (FK) UGM kembali menerima kunjungan dari tim Task Force Health Care WG, the Netherlands. Tim ini merupakan tim gabungan (woking group for Indonesia) yang terdiri dari: 

1. Lukas Rahmidin (Perwakilan dari kantor Kedutaan Belanda di Indonesia)
2. Hans Aarts (Direktur Mundo Maastricht University)
3. Serge Heijnen (Royal Tropical Institute)
4. Peter J. Bosman (Senior Consultant Berenschot)
5. Alex Holsenberg
6. Gerrart Van der Schaw 

Selain agar dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan Belanda, tujuan dari kunjungan tim ini adalah menanggapi 7 (tujuh) proposal yang diajukan FK UGM, terkait dengan rencana Pemerintah Indonesia menerapkan BPJS pada tanggal 1 Januari 2014. Pertemuan ini berlangsung di ruangan eksekutif dekan FK UGM, selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23-25 September 2013. 

Hari pertama pada pertemuan ini menitikberatkan pada perkenalan BPJS termasuk beberapa kendala yang dihadapi terutama pada tahap persiapan BPJS. Dra. Diah Ayu Puspandari, Apt, MBA, M.Kes dari KPMAK FK UGM meyampaikan beberapa kendala tersebut antara lain: 

1. Pemerintah memiliki tugas besar yaitu sosialisai program ini kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang menjadi target utama BPJS.
2. Pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal identifikasi masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Segmen kelas sosial masyarakat harus jelas karena nantinya seluruh peserta akan diwajibkan membayar iuran/premi asuransi. Bagi masyarakat miskin, premi akan menjadi tanggungan negara.
3. SOP yang jelas pada seluruh aspek, terutama pada aspek-aspek strategis; misalnya: layanan kesehatan masyarakat (fasilitas dan SDM), serta mekanisme reimbursement dari fasilitas kesehatan ke BPJS.
4. Fasilitas kesehatan (faskes) juga membutuhkan SDM yang benar-benar mengerti aplikasi BPJS. Dengan demikian, tenaga kesehatan diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan klinis tapi juga memiliki bekal kemampuan manajemen kesehatan.
5. Saat ini beberapa faskes telah melakukan pengumpulan data, namun data tersebut belum dapat diolah/dianalisa agar dapat memberikan informasi yang akurat. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, sehingga siklus data dari perencanaan hingga evaluasi dan memperoleh informasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.
6. Masalah informasi sistem kesehatan di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki bank data sentral tentang terkait status kesehatan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap wilayah di Indonesia mengembangkan sistem pencatatan masing-masing (dampak otonomi daerah). Misalnya Daerah A dengan format data pasien menggunakan template A, sedangkan Daerah B juga memiliki format yang berbeda.
7. Keadaan geografis di Indonesia yang belum memungkinkan penggunaan internet secara optimal.
8. Budaya masyarakat Indonesia. 

Hari kedua, peserta diskusi sepakat untuk menidentifikasi rencana aksi nyata yang akan dilakukan. Diskusi selama empat jam tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa aksi nyata yang akan dilakukan nanti mengusung tema besar “Memperkuat layanan masyarakat pada tingkat layanan primer, yaitu layanan masyarakat di puskesmas”. Berikut adalah daftar rencana aksi yang akan dilakukan: 

1. Memperjelas kerangka kerjasama, terutama aspek monitoring dan evaluasi (framework development for Monitoring & Evaluation for UHC).
2. Meningkatkan kerjasama dan negosiasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil di puskesmas (development the negotiation forum, related to health service pregnant mechanism at local area).
3. Memperkuat sistem informasi kesehatan (strengthening the Information system)
4. Mengumpulkan bukti-bukti ilmiah terkait kebijakan pemerintah bidang kesehatan (strengthening the evidence health policy)
5. Mekanisme, prosedur dan integrasi JAMKESDA di Indonesia (JAMKESDA integration strategy in BPJS)
6. Memperkuat keterlibatan masyarakat dan media (strengthening the public engagement, media and participation)
7. Memperkuat sarana dan prasarana fasilitas kesehatan (strengthening health facilities)
8. Meningkatkan kualitas SDM (human resourses planning and staff education)
9. Memperkuat hubungan kerjasama seluruh pihak terkait (strengthening coordination between found and all sector). 

Hari ketiga, tim Task Force Health Care WG, the Netherlands dan tim dari FK UGM melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta. Tim berdiskusi dengan Ibu dr. R.A. Arida Oetami, M. Kes (Kepala Dinas), Ibu Drh. Bertimurtiningsih, M. Kes (KASI Pelayanan Info Kesehatan), Ibu Sri Mukti Suhardini, SKM, M. Kes (Sekretaris Dinas). 

Diskusi berlangsung sekitar 2,5 jam di ruangan kepala dinas. Tabel dibawah ini berisi pertanyaan dari tim Task Force Health Care WG, the Netherlands. Berikut ini adalah rangkuman dari tanya jawab tersebut. 

Penghujung sesi diskusi, tim Task Force Health Care WG, the Netherlands memberikan solusi singkat tentang layanan masyarakat, terkait dengan budaya masyarakat yang ingin langsung ke RS unutk memperoleh layanan kesehatan. Mereka menyarankan agar dibuat portal khusus di RS, untuk memberikan layanan primer bagi masyarakat. Sejalan dengan program tersebut, penjelasan terus dilakukan, hingga batas waktu yang ditentukan agar tercipta kesadaran masyarakat akan jenjang layanan kesehatan di Indonesia.

KOMPAS.com – Kebiasaan cuci tangan terutama cuci tangan pakai sabun (CTPS) tidak hanya penting dilakukan di lingkungan rumah tangga, tapi juga saat berada di rumah sakit. Jangan sampai sepulang dari rumah sakit, seseorang justru membawa pulang penyakit seperti infeksi nosokomial.

Infeksi nosokomial atau infeksi yang berkenaan atau berasal dari rumah sakit masih menjadi masalah di rumah sakit Indonesia dan dunia. Salah satu penyebab terjadinya infeksi nosokomial adalah rendahnya kebiasaan cuci tangan di rumah sakit. Baik oleh tenaga kesehatan, pasien, hingga pengunjung/pembesuk di rumah sakit.

Spesialis mikrobiologi klinik, dr Wani Devita Gunardi, SpMK, dari Eka Hospital mengatakan infeksi nosokomial bisa berasal dari tindakan dokter atau tangan tenaga medis yang menyentuh pasien, kemudian bisa menyebar ke orang lain yang membesuk pasien atau pengunjung.

Menurutnya, infeksi nosokomial bisa dikurangi dengan cara sederhana melalui kebiasaan cuci tangan atau CTPS. Kebiasaan cuci tangan ini merupakan faktor terbesar terjadinya infeksi nosokomial, katanya.

Untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial, kebiasaan cuci tangan di rumah sakit perlu memerhatikan lima momen penting yang sesuai rujukan WHO. Untuk tenaga kesehatan, CTPS semestinya dimulai sebelum masuk ke lingkungan tindakan di rumah sakit, saat melakukan tindakan, dan setelah melakukan tindakan. Sementara momen lainnya di antaranya setelah kontak dengan tubuh pasien dan meninggalkan lingkungan pasien. Dua momen terakhir ini berlaku untuk tenaga kesehatan juga pengunjung termasuk keluarga atau kerabat yang datang membesuk.

Wani melanjutkan, kepatuhan tenaga kesehatan juga pasien dan pengunjung rumah sakit untuk melakukan CTPS masih menjadi perhatian. Pasalnya, tidak semua orang di rumah sakit benar-benar menjalankan CTPS di lima momen penting dengan konsisten.

Ketersediaan infrastruktur untuk menjalankan CTPS juga menjadi perhatian lainnya. Meskipun menurut Wani, di sejumlah rumah sakit umum di Jabodetabek telah mensyaratkan ketersediaan infrastruktur CTPS ini.

Seberapa besar efektivitas pengendalian infeksi nosokomial dengan kebiasan CTPS di rumah sakit? Wani mengaku tidak ada data lengkap mengenai hal ini. Namun praktik yang dilakukan di Eka Hospital, Bumi Serpong Damai, Tangerang menunjukkan angka infeksi nosokomial bisa dikendalikan atau tidak meningkat berkat kebiasaan CTPS.

“Infeksi nosokomial kurang dari 1,5 persen karena kebiasaan CTPS,” ungkapnya saat jumpa pers kegiatan penyambutan hari cuci tangan sedunia di Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Untuk mendorong semua pihak di rumah sakit menerapkan CTPS, Wani mengatakan penerapan satu hari cuci tangan memberikan kontribusi penting. WHO menentukan 5 Mei menjadi hari cuci tangan, yang bisa diterapkan siapa saja di mana pun. Penanggalan 5 Mei ini untuk memudahkan berbagai pihak mengingatkan lima momen penting cuci tangan.

Jika rumah sakit punya lima momen penting CTPS, untuk masyarakat secara umum lima momen utama CTPS di antaranya sebelum makan pagi, makan siang, makan malam, setelah dari toilet dan saat mandi. Namun waktu lain juga tak kalah penting seperti sebelum menyiapkan makanan, setelah batuk atau bersin, setelah memakai sarung tangan, setelah bermain dengan hewan dan setelah membuang sampah.

Wani menyebutkan, selain mengurangi infeksi nosokomial, merujuk pada WHO, CTPS juga bisa menurunkan penyakit diare sebanyak 31 persen. Selain mengurangi angka kesakitan akibat diare pada pasien imunokompromis (daya tahan imun rendah) sebanyak 58 persen, juga menurunkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) sebesar 21 persen.

Riset global juga menunjukkan kebiasaan CTPS bukan hanya bisa mengurangi tapi mencegah kejadian diare hingga 50 persen dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) hingga 45 persen. Penelitian terbaru dalam Journal of Environmental Research and Public Health juga menunjukkan CTPS bisa menghilangkan 92 persen organisme (penyebab penyakit infeksi) di tangan.

Efektivitas CTPS terhadap pencegahan berbagai penyakit juga bergantung pada penerapan 12 langkah CTPS standar WHO yang perlu dilakukan dengan tepat.

Sumber: health.kompas.com

VIVAnews – RSUP Sanglah di Bali adalah rumah sakit pemerintah kedua yang meraih akreditasi internasional Joint Commission Internasional (JCI), setelah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.

Tahun 2014, Kementerian Kesehatan mentargetkan agar akreditasi internasional dapat diraih oleh 5 RS pemerintah yg berada di 5 kota berbeda. Untuk itu, 3 RS pemerintah yang kini sedang dipersiapkan untuk meraih akreditasi JCI, yaitu RSUP dr. Sardjito di Yogyakarta; RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar; dan RSUP H. Adam Malik di Medan.

Mengutip data laporan yang diterima Kemenkes RI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kunjungan pasien warga negara asing (WNA) di RSUP Sanglah, yaitu sebanyak 1.887 kunjungan pada tahun 2011 menjadi 1.998 kunjungan pada tahun 2012.

“Dengan akreditasi JCI, RSUP Sanglah memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk melayani pasien asing, karena setiap tahun lebih kurang 2,8 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali,” ujar Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, saat meresmikan Pelayanan Jantung Terpadu RSUP Sanglah, 29 Agustus 2013, di Bali.

Dewasa ini, kita telah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas bidang jasa, termasuk jasa pelayanan kesehatan. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya penanaman modal asing dalam bidang jasa kesehatan.

Sementara itu, masih banyak masyarakat yang masih mencari pengobatan keluar negeri. Karena itu, fasilitas kesehatan harus mampu bersaing di tingkat internasional, salah satunya melalui upaya meraih akreditasi internasional.

Di samping itu, keindahan alam menjadikan Pulau Bali sebagai tujuan utama, tidak hanya wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Hal tersebut membuat Bali memiliki kesempatan serta potensi untuk mengembangkan health tourism secara baik.

Pelayanan Jantung Terpadu

RSUP Sanglah membentuk Pelayanan Jantung Terpadu sebagai pusat rujukan pelayanan untuk penyakit jantung bagi wilayah sekitarnya. Sebab, saat ini, kebutuhan akan pelayanan jantung di Bali dan kawasan Indonesia Timur tidak sebanding dengan jumlah rumah sakit yang mampu melayani penyakit jantung.

Melalui pelayanan jantung yang dilaksanakan secara terpadu di dalam satu gedung, diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di bidang penyakit jantung di RSUP Sanglah.

“Saya harap, dengan adanya pelayanan jantung terpadu, RSUP Sanglah dapat mengembangkan jejaring dan pembinaan di bidang pelayanan jantung pada jajaran RS dan Puskesmas yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT. Perlu pula diperhatikan, agar upaya promotif dan preventif dalam pelayanan jantung harus diutamakan”, kata Menteri Kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected]. (Webtorial)

Sumber: news.viva.co.id

Patients who can afford to pay are charged “Standard NHS prices” for operations such as cataract replacements, caesarean sections for non-medical reasons and knee surgery.

It means hospitals’ income has increased by £100 million since the Government gave them the freedom to earn more through private work last October, according to a freedom of information request obtained by the Daily Mirror.

One hospital gives cataract sufferers the option to “self-fund” their operation before their sight deteriorates to the level required for the NHS to operate.

Chelsea and Westminster, Southampton, Great Yarmouth, Warrington and Halton Hospitals in the North West and James Paget University Hospitals Trust are among those offering private treatment for procedures which are now difficult to obtain on the NHS.

Southampton General Hospital’s website says: “Fewer non-urgent services can be paid for by the NHS but we know that patients still want to see our expert staff and be treated within the advanced care of a specialist teaching hospital.

“Our premier cataract service offers a new option, between the traditional private sector and the NHS, bringing private health care within the reach of many more people.”

Shadow health secretary Andy Burnham accused the Government of taking the “first steps towards an American health care system”.

“NHS hospitals, built with public money, charging people for treatments that used to be free,” he said.

“We’ve got to wake people up to what is happening. The first steps towards an American health care system.

“English hospitals now asking for credit cards before they give care.”

Warrington and Halton hospital offers private removal of varicose veins, while Chelsea and Westminster hospital offers patients the chance to pay for “all medical and surgical specialities.”

From October last year NHS trusts have been allowed to derive 49 per cent of their income from private patients.

Source: telegraph.co.uk