Diskusi Terbuka ARSADA Pusat

MERUMUSKAN HUBUNGAN RS DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN PELAKSANA URUSAN KESEHATAN LAINNYA

Reportase

Sejak hari Sabtu, 9 November malam hingga Senin, 11 November 2013, Ketua Umum dan beberapa pengurus ARSADA Pusat bersama dengan tim dari PKMK FK UGM berdiskusi untuk mengidentifikasi hubungan antara RS Daerah dengan Pemerintah (pusat, daerah) dan organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Diskusi ini dilatarbelakangi oleh adanya proses perumusan rancangan PP pengganti PP 41/2009 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selama ini dirasakan bahwa secara fungsional hubungan antara RS Daerah (dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya) dengan Dinas Kesehatan belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh, untuk kebutuhan survailans epidemiologi, tidak semua RS memberi laporan secara berkala sehingga Dinas Kesehatan kesulitan menyusun profil kesehatan daerah secara valid dan up to date. Demikian juga dengan masalah pengawasan terhadap perijinan dan penerapan standar-standar pelayanan, belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh Dinas Kesehatan di RS.

Diskusi ini dihadiri oleh Dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes (Ketua Umum ARSADA Pusat) dan dr. Sasongko, MKes (Direktur RSUD Muntilan, Ketua Bidang Organisasi dan Hukum ARSADA Pusat). Dari PKMK FK UGM, hadir Putu Eka Andayani, SKM, MKes (Kepala Divisi Manajemen RS), DR. Dr. Dwi Handono (Konsultan Sistem Kesehatan) dan Dr. Noor Zaenab, MKes (Konsultan Sistem Kesehatan). Selain itu, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD juga sempat mengikuti diskusi pada hari pertama.

Diskusi yang berlangsung di Yogyakarta ini juga melibatkan pengurus ARSADA Pusat lainnya, yang meskipun tidak dapat hadir secara fisik namun mengikuti secara online melalui fasilitas video-streaming di website ini. Yang terlibat secara online antara lain Dr. Nonot Mulyono (Direktur RSUD Purbalingga), Dr. IB Nyoman Banjar, MKN (Direktur RSUD Duren Sawit), Dr. Heru Aryadi (Sekjen ARSADA, Tim PERSI yang mengurusi masalah BPJS) serta Dr. Kusmedi Priharto (Direktur RSUD Tarakan Jakarta, Ketua yang mengurusi masalah JKN).

Dr. Kuntjoro A. Purjanto menjelaskan bahwa ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) bersama dengan tokoh-tokoh lain di pusat sedang  menyusun usulan perubahan PP 41/207 tersebut. Dalam hal ini, ARSADA Pusat diminta untuk memberi masukan yang detil mengenai bagaimana hubungan antara RS Daerah dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga antar RS dengan pemerintah pusat serta instansi penyelenggara upaya pelayanan kesehatan lainnya di daerah. Dalam hal ini, mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dr. Kuntjoro merangkum bahwa ada empat pelaksana urusan kesehatan daerah yaitu Dinas Kesehatan, RS Daerah, Puskesmas dan Jaringan/Fasilitas Pelaksana Kesehatan lainnya.

Pada diskusi ini disepakati bahwa sistematika usulan meliputi: Pendahuluan, Pengorganisasian, Hubungan Tata Kerja dan Urusan Pelaksanaan Kesehatan Daerah.

Beberapa point penting dan usulan yang dapat disimpulkan dari hasil diskusi adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa keywords yang muncul pada pembahasan RPP pengganti PP 41/2007, yaitu adanya harapan terhadap pengorganisasian terhadap RSD yang:
   a)     bentuknya flat dan non eselon. Valuenya adalah yang terdapat dalam UU 44/2009 (pelaksanaan good corporate dan good clinical government, dan seterusnya).b)     steering dan rowing tidak boleh jadi 1

   c)      regulator dan operator tidak boleh ada dalam satu lembaga

   d)     dinas kesehatan kabupaten kota bertanggung jawab terhadap kesehatan di daerahnya, melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya.

2. Penanggung jawab kesehatan wilayah adalah Dinkes, bukan RS. Jadi Dinkes akan “membawahi” seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, termasuk RS. “Membawahi” dalam hal ini mencakup pengertian secara fungsional, bukan secara struktural.
3. Pemisahan Dinkes sebagai regulator dengan sebagai operator UKM. Dengan kata lain, jika Dinkes akan fokus sebagai regulator maka sebaiknya Puskesmas “dilepas” saja. RS dan Puskesmas masing-masing diberi porsi untuk menjalankan UKM dan ada indikator kinerjanya.
4. Perlu ada organigram tata hubungan antara Dinkes dengan RS dan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kesehatan.
5. Dalam RPP pengganti PP 41/2007, ada wacana bahwa RS Kelas A akan ditarik menjadi milik Pusat, RS Kelas B menjadi milik provinsi dan RS Kelas C/D akan menjadi milik kab-kota. Namun wacana ini sulit diwujudkan karena terkait dengan aset daerah. Sehingga seharusnya, yang di take over oleh pemerintah pusat bukanlah kepemilikannya melainkan regulasinya.
6. Perlu adanya regulasi baru mengenai pengelolaan RS pusat rujukan nasional.  misalnya RSCM dan lain-lain. Jangan sampai kemenkes sebagai top regulator kesehatan di Indonesia disibukkan dengan urusan-urusan mengelola RS.
7. Perlu diatur pembinaan kapasitas pelayan medis dan sarana-prasarana di puskesmas oleh RS.
8. Tupoksi RSUD dirangkum dalam sistem kesehatan nasional/daerah yang jelas. Namun jangan terlalu birokratis agar tidak macet.
9. Regulasi RS lebih melihat ke dimana RS tersebut beroperasi, karena akan mempengaruhi masyarakat di daerah tersebut. Jadi Dinkes di wilayah itu yang akan meregulasi, terlepas dari apakah RS tersebut Kelas A, B, C atau D. Contoh: RSCM beroperasi di Jakarta, tapi regulatornya pusat karena RS Kelas A. Bagaimana dengan Dinkes dan masyarakat Jakarta. Yang saya setuju adalah Pembiayaannya oleh pusat. Contoh RSUD Duren Sawit adalah RS Tipe A, namun tetap harus tetap tunduk pada aturan Dinkes DKI.
10. Semua Dinkes akan ada kelasnya: A, B, C, tergantung pada size-nya. Hasil diskusi akan diupload untuk dapat masukan org banyak.

(pea)

PERSI AWARD 2013

AJANG BERBAGI IDE DAN PENGALAMAN MELALUI KOMPETISI

Untuk kedelapan kalinya PERSI memberikan PERSI AWARD bagi RS seluruh Indonesia yang dianggap berprestasi dalam mengembangkan inovasi dan melakukan perbaikan mutu pelayanan. Pada PERSI Award tahun ini, ada 163 makalah yang masuk ke meja panitia yang berasal dari 83 RS. Ada 8 kategori yang dilombakan, yaitu;

1. Kategori Family Planning Project,
2. Kategori Quality Medical Care Project,
3. Kategori Customer Service, Marketing and Pubic Relation Project,
4. Kategori Internal Service Project,
5. Kategori Technical Service Improvement Project,
6. Kategori Social Responsibility Project,
7. Kategori Human Resources Development Project dan
8. Kategori Patient Safety project.

 Untuk setiap kategori dipilih lima nominees dan kelimanya diminta untuk mempresentasikan makalahnya dihadapan juri untuk dinilai. Dari kelima nominees tersebut dipilih satu pemenang. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana ada tiga pemenang untuk setiap kategori.

Para Pemenang PERSI Award 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kategori Hospital Family Planning Project: RSUD dr. R. Goeteng, Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan judul Peran tenaga kesehatan dalam mendongkrak cakupan layanan KB paska persalinan dan paska keguguran di RSUD dr. R. Goeteng Taroanadibrata Purbalingga Tahun 2012/2013.
2. Kategori Quality Medical Care Project: RS Kanker Dharmais Jakarta dengan judul Efesiensi pengadaan obat setelah penerapan Formularium RSKD Tahun 2010 – 2012.
3. Kategori Customer Service, Marketing and Public Relation Project: RS MMC Jakarta dengan judul Keunikan Sistem Pengaturan Jadwal Masuk dan Kepulangan Pasien Rawat Inap di RS MMC yang Berdampak pada Kepuasan Pasien dan Petugas Rumah Sakit.
4. Kategori Internal Services Project: RS Islam Jakarta Cempaka Putih dengan judul Paperless Pengendali Biaya Penunjang.
5. Kategori Technical Service Improvement Project: RSUP Sanglah Denpasar, Bali dengan judul Efektifitas penggunaan bantalan gabus dan topi modifiklasi untuk menurunkan angka kejadian luka lecet di septum nasal dan pipi pada neonatus dan anak yang terpasang Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) di Irna B (ruang picu dan cempaka barat) Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

   

6. Kategori Social Responsibility Project: RS Baptis Kediri, Jawa Timur dengan judul Crisis Center untuk kekerasan Seksual.
7. Kategori Human Resource Development: RSUD dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan judul Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard terhadap kinerja tenaga gizi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Tahun 2011 – 2012.
8. Kategori Patient Safety: RS Sanglah Denpasar, Bali dengan judul Surgery Safety: Ketidakpatuhan Perawat dalam pelaksanaan Intraoperative Counting di Kamar Operasi Wing Amerta

(pea)

Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit (IKM-RS)

Dari Para Konsultan untuk Lembaga Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Minggu lalu, IKM RS untuk pertama kalinya mengadakan rapat pengurus periode 2013-2016. Dr. Sandra Dewi, MARS sebagai ketua terpilih memimpin rapat untuk membahas kompetensi tenaga konsultan manajemen RS. Sebagaimana diketahui oleh khalayak kesehatan di Indonesia, saat ini ada banyak tenaga ahli dan konsultan – yang sudah teruji maupun belum teruji kemampuannya – yang menawarkan jasa konsultan dan capacity building bagi tenaga kesehatan dan manajer RS maupun lembaga pelayanan kesehatan pada umumnya. Populasi tenaga hali dan konsultan yang semakin banyak ini perlu diatur dalam suatu sistem dan mekanisme yang baik, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pengguna jasa konsultan dengan konsultannya itu sendiri.

Organisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai tuntutan perubahan yang disebabkan oleh berbagai tekanan internal maupun eksternal organisasi. Hal tersebut mendorong semua rumah sakit (dengan berbagai jenis kepemilikan ) untuk berupaya mengubah pola kebiasaan dan cara kerja organisasi, untuk mencari jalan agar survive dalam menghadapi segala tantangan tersebut.

Dengan adanya kenyataan tersebut, fungsi yang menjalankan operasional organisasi pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, klinik pelayanan penunjang medik, Apotek), saat ini tampak sangat membutuhkan individu dan sistem yang mampu memimpin dan mengelola pelayanan secara profesional. Namun hal tersebut ternyata belum didukung oleh kelengkapan perangkat standar kompetensi profesi manajer pelayanan kesehatan yang memadai dan berlaku secara nasional. Akibatnya penyelengaraan kegiatan organisasi pelayanan kesehatan banyak didominasi oleh kegiatan rutin praktis di lapangan, karena kompleksitas produk pelayanan kesehatan yang harus dilayaninya. Tidak banyak waktu tersisa untuk memikirkan hal – hal yang bersifat pengembangan dan lebih konseptual.

Dengan latar belakang ini, kebutuhan akan tenaga ahli dari luar organisasi yang dapat membantu memberikan wawasan, solusi bahkan membantu eksekusi sebuah strategi semakin meningkat. Demand yang semakin tinggi ini disambut oleh para penyedia jasa konsultasi pelayanan kesehatan dengan menawarkan berbagai jenis dan level keahlian. Semakin berkembangnya populasi konsultan di Indonesia kemudian mendorong pemikiran untuk membentuk ikatan atau asosiasi yang dapat menyatukan seluruh tenaga konsultan manajemen pelayaan kesehatan sebagai wadah sharing dan pengembangan pengetahuan, ilmu dan solusi bagi klien. Lembaga ini juga akan menjadi penjamin mutu tenaga konsultan yang bernaung dibawahnya melalui mekanisme sertifikasi.

Awalnya lembaga ini bernama IKMK-INTAKINDO (Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan – Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia) yang bernaung dibawah INTAKINDO dan ditetapkan pendiriannya pada tahun 2008. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, pengurus dan anggota yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang cenderung memiliki keahlian dibidang manajemen rumah sakit, bukan bidang kesehatan yang lain (sistem kesehatan, hukum kesehatan, surveilens, epidemiologi, KIA dan sebagainya). Pada Bulan Oktober 2013 masa kepengurusan IKMK-INTAKINDO Periode 1 usai dan digantikan oleh pengurus baru. Moment ini dimanfaatkan untuk membentuk IKM-RS, yang mengkhususkan diri pada bidang manajemen RS. IKMK-INTAKINDO – kemudian berubah menjadi IKMK – tetap ada dan menjadi organisasi induk bagi ikatan-ikatan konsultan manajemen kesehatan lainnya yang nantinya juga akan dibentuk.

Rapat pergantian pengurus (link ke tulisan ttg IKMK bulan oktober yg lalu) yang secara aklamasi menunjuk dr. Sandra Dewi, MARS sebagai Ketua IKM-RS tersebut memutuskan juga Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD sebagai ketua IKMK. IKM-RS ini sendiri kemudian membentuk kepengurusan baru, sebagai berikut.

Dari kepengurusan pada periode sebelumnya, ikatan yang saat itu diketuai oleh Dr. Vinna Nancy P. Tobing, Sp.P., MARS tersebut telang menghasilkan beberapa rumusan, salah satunya adalah mengenai alur kegiatan penyusunan standar kompetensi konsultan manajemen RS. Alur tersebut adalah sebagai berikut.

Kedepannya, para pengurus IKM-RS akan fokus pada pengembangan kompetensi konsultan sebagai basis untuk melakukan sertifikasi. Sebagaimana layaknya asosiasi profesi yang lain, sertifikasi tenaga konsultan manajemen RS diharapkan dapat berfungsi sebagai semacam jaminan bagi user mengenai kompetensi konsultan yang bersangkutan. (pea)

Link Terkait:
Pergantian Pengurus di IKMK-INTAKINDO

Diskusi terbuka ARSADA Pusat dan Daerah

membahas hubungan RS Daerah dengan Dinas Kesehatan dan pelaku pelayanan kesehatan lainnya
sebagai usulan revisi PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

11 November 2013

PETUNJUK VIDEO STREAMING :

1. Untuk mengakses dengan lancar Anda membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan minimal 512 kbps
2. Silahkan menggunakan headset / speaker untuk kualitas suara yang lebih baik.
3. Untuk berdiskusi via telepon silahkan hubungi: 0274-549424

A partnership that brought together Children’s Hospital of Wisconsin, Marquette University College of Nursing and two community organizations has set out to improve access to primary care in two low-income neighborhoods in Milwaukee.

Children’s Hospital and Marquette last month opened clinics staffed by nurse practitioners at the Northside YMCA, 1350 W. North Ave., and the COA Goldin Center, 2320 W. Burleigh St., in Milwaukee.

“What Children’s Hospital did is look at one of the areas with the greatest need and directed resources back into the central city,” said Tom Schneider, executive director of the COA Youth and Family Centers.

The lack of timely and nearby access to primary care, particularly for adults, in poor neighborhoods in Milwaukee is regularly cited as contributing to the wide disparities in health tied to income.

The need for additional clinics was cited in focus groups held in the community by Children’s Hospital, said Smriti Khare, a physician and president of Children’s Medical Group.

Children’s Hospital is contracting with Marquette University for the nurse practitioners — nurses with advanced training and the authority to prescribe drugs — who will staff the clinics.

Each clinic initially will have only one nurse practitioner and not have evening hours. But the hope is to add staff and extend the hours over time.

“We are absolutely interested in doing extended hours,” Khare said. “We have them at our other clinics. This is just a very initial starting place.”

Children’s Hospital received a $1.5 million grant from the Charles Stark Hospital Foundation to offset the projected losses from the clinics for the first five years.

Staffing clinics with nurse practitioners instead of physicians is less costly. Salaries for nurse practitioners typically range from $82,000 to $95,000 a year in the Midwest compared with $221,000 for pediatricians, according to an industry survey. But most of the clinics’ patients, particularly the children, will be covered by BadgerCare Plus, the state’s largest Medicaid program, and what the program pays doctors and other health care providers generally doesn’t cover their costs.

“It is very difficult to maintain a clinic solely on the reimbursement through the Medicaid program,” said Margaret Faut Callahan, dean of the College of Nursing and interim provost of Marquette. “That’s not just in Wisconsin. That’s nationwide.”

Nurse practitioners can handle the vast majority of primary care, Callahan said, and are trained to know when to refer patients to physicians.

That can free physicians to focus on the most complex patients.

At the same time, the clinics give Marquette additional settings in the community to train nursing students.

Children’s Hospital will manage the clinics, including handling administrative tasks such as billing. The clinics also will be on its system for electronic health records.

Referrals to primary care doctors and specialists for adults could be a problem, Khare acknowledged. But it will not be a problem for children, because the nurse practitioners will work closely with the pediatricians who work for Children’s Hospital.

Building a patient base will take time. But, so far, the community response to the clinics has been strong. The clinic at the COA Goldin Center, now open two days a week, soon will be open five days a week.

“Our clinics are going to go a long way to answering the health care needs in two communities,” Callahan said. “We have many more communities within Milwaukee that need the help of our heath care system. I’m hopeful this could be a model.”

Source: jsonline.com

By Nancy Henry

Highlands Hospital Auxiliary was formed in 1924 with the purpose to render services to Highlands Hospital and its patients and to assist the hospital in promoting the health and welfare of the community.

Over the years, the auxiliary has contributed more than $655,000 to the hospital.

Membership in Highlands Hospital Auxiliary is open to the public. Current members represent various interests and talents, which are used for auxiliary projects.

Fundraising activities include a style-show luncheon, Chinese basket auction, Festival of Christmas Trees, jewelry sale events in the lobby, book sales and uniform sales. Proceeds have allowed the auxiliary to donate significant funds to hospital projects, including a $5,000 refrigerator for the lab; many of the recliners with trays for patient rooms at a cost of more than $6,000; and a truck frame straightened and the truck painted.

“We have been able to fund both small items and costly projects. For instance, we purchase material and supplies to make Boo Boo Babies for children being treated in the ER and lab, and we have also given the Emergency Department a much needed face-lift at the cost of $20,000,” said Kitty Reed-Strawn, treasurer. “The ED improvements purchased by the auxiliary include shield technology privacy curtains and window treatments (blinds and valances) that are flame-retardant and include anti-bacterial and water-repellent technologies.”

Strawn said auxiliary members are dedicated to supporting the community hospital.

“Our most recent donation is a $22,000 Ford cargo van purchased locally from Davies Ford that is used for emergencies, such as transporting blood, which, of course, requires a reliable vehicle,” she said. “We also make a monthly donation for fuel for the Highlands Hospital van, which we previously bought, and we donate $200 monthly to Tranquility for patient needs.”

The auxiliary’s Giving Tree is placed in the lobby at Christmas time. Employees and the community bring items in to hang on the tree or to place under the tree, Items than are donated to Connellsville Area Community Ministries to distribute to the needy for the holidays. Items appreciated include paper towels, toilet paper, cleaning supplies, hats, scarves, gloves, mittens and toys.

The auxiliary has 37 members and two honorary members. Meetings are the first Monday of each month.

Auxiliary officers are: President Eleanor Huggins; President-elect Pamela Laymon; Vice President Dorothy Ridgway; Treasurer Kitty Reed-Strawn; Corresponding Secretary Ruby Meyers; and Secretary Delores Ruck.

Auxiliary member volunteers operate the gift shop from 9 a.m. to 4 p.m. Mondays through Fridays. Gift shop manager is Loretta Prinkey and treasurer is Shirley Ferencuha.

The auxiliary sponsors Employee Appreciation Day for Highlands Hospital employees.

“I have been a member of the Highlands Hospital Auxiliary for over 25 years. It is a great organization,” Huggins said. “We have been very helpful to the hospital over the years, sponsoring many worthwhile projects. We have a very strong group of members who are very dedicated to helping the hospital upgrade in many areas. We welcome new members.”

“The Highlands Hospital Auxiliary has been a vital part of our facility for numerous years,” said Michelle Cunningham, hospital CEO. “The members of the auxiliary work tirelessly to raise funds, which are then utilized to enhance services, purchase equipment and develop new programs. All of the funds raised are used to benefit patients. The board of trustees, medical staff and employees are appreciative of the efforts, dedication and commitment of the Highlands Hospital Auxiliary. They are truly remarkable women.”

Several new improvement projects for the hospital that will be funded by the auxiliary already are approved by the group and will begin soon.

Nancy Henry is a contributing writer.

Source: triblive.com

Jakarta – PT Aplikanusa Lintasarta meluncurkan layanan e-Health. Bertepatan dengan Hospital Expo 2013, Lintasarta coba terjun ke sektor kesehatan dengan meluncurkan solusi ICT untuk industri healthcare.

Tema yang diusung Lintasarta adalah ‘Empowering Your Healthcare‘ yaitu mengoptimalkan sumber daya rumah sakit dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan data Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.184 unit per 2013. Pertumbuhan rumah sakit di Indonesia diperkirakan sebesar 7% pada kurun waktu 2010-2015.

Pertumbuhan rumah sakit ini menuntut industri rumah sakit terus berinovasi untuk meningkatkan produktivitas rumah sakit dan kepuasan pasien ketika berobat termasuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembenahan rumah sakit juga dipicu dengan adanya program akreditas untuk dapat ikut serta ke dalam program pemerintah Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Lintasarta merupakan salah satu pemain utama di bidang ICT services di Indonesia. Perusahaan ini memiliki layanan data communication, internet dan Value Added Services seperti Data Center, Cloud Computing, Managed Services, Contact Center, Video Conference, SMS Broadcast dan payment system.

Teddy Sis Herdianto, General Manager Strategy & Business Development Lintasarta menjelaskan, dengan adanya rencana implementasi program BPJS dan juga pertumbuhan industri kesehatan pada umumnya, Lintasarta melihat adanya peluang untuk memberikan solusi teknologi informasi dan komunikasi kepada sektor kesehatan.

“Kami akan melengkapi layanannya dengan mengembangkan solusi Lintasarta e-Health untuk industri kesehatan,” imbuhnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2013).

Produk-produk e-Health yang dikembangkan Lintasarta adalah:

-. HealthLink

Ini merupakan solusi Hospital Information System (HIS) yang terintegrasi dari mulai e-registration, medical record, e-prescription, e-radiologi, e-laboratorium, e-aptik, inventory dan akuntansi. Layanan ini terpadu melalui jaringan Local Area Network (LAN) dan jaringan Wide Area Network (WAN).

-. Online Appointment

Layanan Online Appointment merupakan fasilitas bagi pasien rumah sakit untuk melakukan reservasi kunjungan ke rumah sakit melalui telepon, fax, email, sms atau sosial media.

Layanan ini menggunakan multimedia contact center yang diintegrasikan dengan aplikasi untuk pendaftaran dan penjadwalan kunjungan pasien. Sehingga rumah sakit akan lebih mudah dalam mengatur jadwal dokter dan reservasi pasien.

-. Hospital Reminder

Ini adalah layanan pengiriman pesan dalam bentuk sms broadcast yang terintegrasi dengan sistem database bahkan sistem HIS rumah sakit.

Proses pengiriman pesan dapat dilakukan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan dikirimkan, misalnya untuk pengingat jadwal vaksinasi, pemeriksaan rutin, promosi dll.

-. Telemedicine

Telemedicine adalah layanan komunikasi video yang dapat digunakan untuk supervisi dokter subspesialis pada dokter spesialis dalam tindakan medis pada pasien dengan lokasi berbeda/ berjauhan. Layanan ini dapat menjadi solusi keterbatasan dokter subspesialis di rumah sakit.

Sumber: detik.com

INILAH.COM, Jakarta – Gubernur DKI Joko Widodo mengakui adanya oknum pegawai Staf Kesekretariatan Pemprov DKI Jakarta berinisial D yang meminta pungutan liar kepada pihak Yayasan Rumah Sakit di Jakarta.

“Saya sudah terima laporannya. Pungutan seperti itu tidak diperbolehkan,” kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ia pun mengaku telah memerintahkan anak buahnya mengonfirmasi laporan itu terhadap pihak Yayasan RS Jakarta. Dia meminta kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Heru Budi Hartanto untuk mengonfirmasi informasi tersebut.

“Saya sudah suruh orang ke sana buat konfirmasi. Tanya saja ke Pak Heru (Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, red),” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang oknum PNS berinisial ‘D’ diduga meminta sejumlah uang kepada Pimpinan Yayasan Rumah Sakit Jakarta (YRSJ). Aksi tersebut dilakukan saat pihak Rumah sakit bermaksud untuk mengundang Jokowi untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Rumah Sakit Jakarta.

Salah seorang pimpinan Rumah Sakit, Benjamin Mankoedilaga menceritakan peristiwa tersebut terjadi saat dirinya mengutus seseorang bernama Apit untuk mengantarkan surat permohonan kepada Jokowi untuk dapat hadir dan memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun ke-60 Rumah sakit Jakarta.

Namun, setelah beberapa kali mengirim surat tersebut, pihaknya belum mendapatkan jawaban, apakah Jokowi bersedia hadir dalam acara tersebut.

Setelah dikonfirmasi, seorang berinisial ‘D’ yang diduga merupakan oknum PNS DKI Jakarta mengatakan untuk dapat menghadirkan Jokowi dalam acara tersebut, ‘D’ meminta sejumlah uang.

Berapa Jumlah yang diminta oleh ‘D’, Benjamin tidak menjawab, Ia hanya mengatakan, uang yang diminta oleh ‘D’ tersebut cukup besar. ” Saya tidak ingin sebut nominalnya, pokoknya uang tersebut dalam jumlah yang cukup besar,” ujarnya.[bay]

Sumber: inilah.com

At Session 101 of the U.S. News & World Report Hospital of Tomorrow forum, experts discuss how primary care needs to evolve.