RSUD Tamiang Layang berencana menjalin kerjasama dengan RS Airlangga,

Pada hari Kamis, 6 Februari 2014 dilaksanakan Launching Pelayanan Hemdialisa di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Kegiatan ini diisi dengan seminar yang diisi oleh dr. Bambang Djarwoto, Sp.PD (KGH) dan dr. Gusti Hariyadi Maulana, MSc, SpPD.

Saat ini ada empat tempat tidur yang tersedia di unit hemodialisa. Bila pasien bertambah maka ruangan ini mampu menampung 12 tempat tidur.

Kegiatan ini dikuti oleh petugas rumah sakit, petugas puskesmas dan pasien hemodialisis. Kegiata ini didukung leh Fresenius Medical Care, Boehringer Ingelheim, Eisai dan BPJS Kesehatan.

Sumber: kapuas.info

PASIEN korban kecelakaan tentu masuk dalam kategori gawat darurat dan harus mendapat pelayanan utama secara cepat. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja Perwakilan Bogor merangkul tiga rumah sakit di Kota Depok untuk bekerja sama dalam percepatan penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut tidak sekadar penjajakan, tetapi langsung diimplementasikan dengan meneken surat kesepakatan atau MoU bersama semua pihak terkait. Di antaranya rumah sakit, polisi, Jasa Raharja, dan Pemerintah Kota serta RSUD Depok.

“Kita buat kesepakatan dengan tiga rumah sakit di Depok untuk penyelesaian korban kecelakaan secara terpadu,” ujar Kepala Perwakilan Jasa Raharja Bogor, Ichwan SE dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kepolisian Polresta Depok, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Direktur RSUD, RS Bhakti Yudha, RS Tugu Ibu, dan Cabang Jasa Raharja Provinsi Jawa Barat, di Aula RS Bhakti Yudha, Depok, Jumat (07/02/2014).

Ichwan menambahkan kesepakatan tersebut bertujuan mempermudah korban kecelakaan lalin dalam pengurusan santunan Jasa Raharja. Setiap pasien korban kecelakaan, jika berobat di rumah sakit yang bekerja sama, tak akan dimintai biaya asalkan ada surat kepolisian.

“MoU ini intinya menolong bagi korban kecelakaan. Kalau sudah ada MoU pihak rumah sakit tidak lagi menagih biaya pengobatan ke korban. Asalkan ada laporan kepolisian, Jasa Raharja yang membayar pengobatannya, “terang Ichwan.

Ia menjelaskan setiap kecelakaan lalu lintas harus dibuatkan laporan kepolisian sehingga bisa diberikan santunan. Ia pun mendorong agar polisi bekerja lebih cepat untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah kecelakaan terjadi.

“Jadi tidak semua kecelakaan lalu lintas bisa mendapat santunan itu, seperti kecelakaan tunggal,” ungkapnya.

Direktur RS Bhakti Yudha, Drg Syahrul Amri MH, selaku perwakilan dari tiga rumah sakit mengatakan pihaknya sangat bersyukur dengan adanya kerja sama tersebut. Artinya ke depan akan ada kepastian dalam penanganan korban kecelakaan dengan sistem terpadu.

“Potensi tahun ini sebagai tahun politik sangat rawan korban kecelakaan, misalnya saat kampanye, apalagi indisiplin pengendara cukup tinggi. Dengan MoU ini minimal korban kecelakaaan bisa mengetahui alur pengurusan santunannya,” ujar Syahrul. (ind)

Sumber: okezone.com

Jakarta – Tenaga psikolog, tenaga kesehatan jiwa dan perawat diturunkan oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Ratumbuysang, Manado, Sulawesi Utara untuk mendampingi korban pascabanjir di kota itu.

“Mereka akan melakukan pendampingan untuk memberikan motivasi pada keluarga yang mengalami bencana banjir bandang maupun tanah longsor,” kata dr Jemmy Lampus, Kepala RSJ Ratumbuysang, belum lama ini.

Tenaga pendamping yang dikerahkan antara lain, delapan tenaga psikolog serta 38 tenaga kesehatan jiwa, baik dokter maupun perawat terlatih. Mereka turun ke lapangan, melakukan pendampingan terintegrasi dengan layanan kesehatan umum secara mobile. Salah satu jenis kasus yang mereka tangani, pasien gastritis yang kemungkinan besar dipicu kondisi mental yang labil akibat bencana.

Tim juga akan bekerja sama dengan organisasi profesi seperti dokter ahli psikiatri, psikolog dan perawat kesehatan jiwa untuk membantu pemulihan kesehatan mental warga kota yang terkena bencana, termasuk anak-anak.

Sumber: pdpersi.co.id

TRIBUNNEWS.COM, BALEENDAH – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan direncanakan menjadi RSUD rujukan utama di Jawa Barat seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jabar terus melakukan pembangunan di RSUD Al Ihsan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, sejak tahun 2008, RSUD Al Ihsan terus berkembang. Mulai dari bangunan fisik hingga pelayanan. Heryawan juga telah meminta jajaran direksi agar RSUD Al Ihsan bisa sebanding dengan RSHS.

“Sehingga kami terus berusaha menyempurnakan rumah sakit ini. Sehingga kecanggihannya bisa setara dengan rumah sakit besar lainnya,” kata Heryawan di RSUD Al Ihsan, Kecamatan Baleendah, Kamis (6/2/2014).

Menurut Heryawan, jika fasilitas rumah sakit negeri lebih baik akan bermanfaat untuk masyarakat. Pasalnya biaya yang dikenakan akan lebih murah dan terjangkau masyarakat.

“Meski RSUD Al Ihsan milik Pemprov Jabar, tapi hakikatnya digunakan untuk warga di Kabupaten Bandung,” ujarnya. (aa)

Sumber: tribunnews.com

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pentingnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada petugas rumah sakit dan masyarakat. Dalam kunjungan kerja hari ini, Senin (3/2), Presiden SBY didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumedang.

Padang, (Antara Sumbar) – DPRD Kota Padang meminta pemerintah kota (pemkot) setempat serius membenahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Rasiddin sebagai rumah sakit rujukan pertama di daerah itu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Arnedi Yarmen, di Padang, Senin, mengatakan DPRD meminta keseriusan pemkot dalam melakukan pembenahan RSUD Dr Rasidin, selain menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, juga perlu melakukan peningkatan pelayanan yang merupakan hak masyarakat kota ini.

“Kami harap pemkot serius membenahi RSUD mengingat keberadaan dan fungsi rumah sakit itu sangat dibutuhkan warga,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini yang sangat mendesak dilakukan adalah pengokohan lahan, sebab seperti diketahui, setiap hujan lebat, rumah sakit pemerintah ini terendam banjir sehingga pasien harus dievakuasi.

“Pengendalian banjir ini perlu segera mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Manajemen RSUD perlu melakukan persiapan yang menyeluruh dalam perbaikan semua layanan kesehatan masyarakat dan rekomendasi puskesmas dengan menggunakan sistem pelayanan terbaik.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Aswar Siri, yang mengatakan puskesmas dan RSUD harus mampu melayani 155 penyakit sehingga perlu adanya peningkatan kualitas RSUD mengingat mulai dilaksanakan program jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Demikian juga dengan pendapat dari anggota Komisi III DPRD Padang, yang juga Ketua Ketua Fraksi Golkar Jumadi, yang menyatakan, untuk menjadikan RSUD sebagai tempat yang layak sebagai sebuah rumah sakit, perlu adanya perbaikan di semua bidang.

“Kami berharap dengan memaksimalkan dana yang ada RSUD ini dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Erison meminta agar manajemen rumah sakit segera melakukan pembinaan terhadap petugas medis sehingga mampu melayani 155 penyakit yang harus dilayani dalam program BPJS.

“Sebanyak 155 penyakit itu harus mampu dilayani oleh puskesmas dan tidak boleh dirujuk. Kalaupun dirujuk hanya boleh ke RSUD. Makanya tenaga medis di RSUD juga harus siap,” katanya. (eko/jno)

Sumber: antarasumbar.com

BREBESNEWS.CO

BENGKALIS – Beberapa bulan terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis, menjadi salah satu satker yang paling banyak mendapat sorotan. Mulai dari pelayanan yang dinilai semakin menurun, seringnya putus obat-obatan hingga soal banyaknya alat kesehatan yang rusak.

Rencana menjadikan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga belum kesampaian hingga hari ini. Padahal, dengam berubah menjadi BLUD, RSUD akan lebih mandiri, karena bisa mengelola keuangan sendiri, tanpa harus menunggu pengesahan anggaran atau lainnya.

“Saya rasa BLUD itu solusi terbaik, makanya kita berharap Pemerintah segera menjadikan RSUD menjadi BLUD. Dengan BLUD tak ada lagi istilah rumah sakit kehabisan stok obat atau menunggu ketuk palu baru tender beli obat, rumah sakit bisa langsung beli sesuai ketentuan BLUD itu sendiri,”ujar Ketua DPD Partai Demokrat Bengkalis, Dr. H Sulaiman Zakaria Belum lama ini.

Mantan Sekda Kabupaten Bengkalis tersebut mengaku sering mendengar keluhan terkait putusnya obat-obatan di RSUD, banyaknya alat kesehatan yang rusak dan lainnya. Kondisi seperti itu tidak akan terjadi kalau kewenangan pengelolaan itu berada di tangan manajamen RSUD.

Menjawab soal menurunnya kwalitas pelayanan RSUD, kata pria yang akrab disapa Leman ini mengatakan, dirinya tidak ingin campur tangan terlalu jauh terkait keberadaan RSUD. Hanya saja, ketika dirinya masih menjabat Sekda, saat itu Pemkab Bengkalis pernah mendatangkan konsultan ke RSUD, untuk melatih bagaimana mmberikan layanan yang baik kepada pasien maupun para pengunjung.

“Ya waktu itu tujuan kita semata-mata bagaimana memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kalau sekarang bagaimana, apakah menurun atau semakin baik, terus terang saya kurang tau itu,” ujar pria yang sering sapa Leman.

Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan S.PdI juga mendesak manajemen RSUD untuk secepatnya membentu BLUD. Sofyan juga berharap RSUD terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak persoalan yang kita temukan saat kita melakukan sidak ke RSUD beberapa waktu lalu. Ya mulai dari pelayanan, banyaknya alat kesehatan yang rusak dan berbagai persoalan lain. RSUD memang harus di evaluasi total, agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat sekaligus memuaskan masyarakat,” ujar Sofyan. (ias)

Sumber: riauheadline.com

JAKARTA– Meskipun tidak diwajibkan seperti fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah, faskes swasta diharapkan bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, saat ini yang masih menjadi kendala sebagian RS swasta belum bergabung dengan BPJS Kesehatan adalah karena kurang memahami sistem JKN dan BPJS itu sendiri.

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kamar Dagang Industri (Kadin), James Riady, mengatakan pihak swasta sangat mendukung dan memiliki peranan penting dalam menyukseskan program JKN ini. Hanya saja, menurut James, sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Pasalnya belum semua faskes, khususnya swasta yang memahami sistem baru ini dan masih ragu untuk bergabung.

“Kendalanya lebih banyak karena ketakutan RS, lantaran kurang paham tentang BPJS kesehatan. Selain itu, tidak ada dinamisme di dalam rumah sakit untuk bisa meresponi sistem baru,” kata James, di sela-sela acara diskusi implementasi BPJS Kesehatan, yang diselenggarakan Kadin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (5/2) pagi ini.

Saat ini tercatat sebanyak 1750 RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, di mana 919 diantaranya adalah swasta, dan 641 milik pemerintah. Total seluruh RS di Indonesia sekitar 2200.

Sebanyak 17 RS Siloam di bawah payung Lippo Group sendiri direncanakan ke depan akan bergabung dengan BPJS Kesehatan. Walaupun tidak diwajibkan, RS swasta secara bertahap akan menjadi mitra BPJS lantaran seluruh rakyat pada 2019 nanti menjadi peserta BPJS.

James mengatakan, hadirnya BPJS Kesehatan merupakan terobosan dan kemajuan dalam pembangunan bangsa. Selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, sistem ini juga membawa keuntungan bagi RS swasta.

Terutama semakin tingginya demand side atau permintaan karena kemampuan warga untuk membeli jasa RS semakin baik. Hal ini meningkatkan pangsa pasar RS. Hanya saja, kata James, yang menjadi persoalan sekarang adalah suplay side atau ketersediaan baik dari kuantitas maupun kualitasnya masih kurang. Mulai dari fasilitas, tempat tidur, tenaga kesehatan (nakes), dan layanannya.

Faktor ketersediaan ini perlu dipersiapkan mulai sekarang, terutama untuk menghadapi persaingan pada. ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang, di mana pasar Indonesia terbuka luas untuk asing, dan sebaliknya. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi RS swasta, di mana selain melayani peserta JKN, juga perlu mempersiapkan diri untuk melayani yang komersial kelas atas bagi level internasional.

Hingga saat ini dari sisi kuantitas, rasio jumlah faskes, tempat tidur dan juga nakes belum cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau pun cukup, distribusinya tidak merata di seluruh pelosok. Dari sisi kualitas, sudah ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih kurang untuk ke depan. Misalnya belum semua faskes memenuhi akreditasi baik regional maupun internasional.

Indonesia, kata James, punya waktu dua tahun lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi moment kompetisi di 2015. Pasalnya AEC merupakan moment penting terhadap perkembangan ekonomi dunia, di mana saat itu dengan Rp2 triliun Produk Domestik Bruto dan lebih dari 100 juta konsumen kelas menengah ke atas menjadikan pasar Asean adalah yang terbesar ketiga di dunia.

“Justru persaingan sektor kesehatan kita dimulai tahun 2015. Ini moment penting karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara dalam posisi terbaik karena pertumbuhan ekonominya terbesar di Asean,” kata James. (D-13/SP)

Sumber: investor.co.id