LHOKSUKON

Oleh : Jimmiriandar

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung berkelas C dengan jumlah 150 tempat tidur, di tahun 2014 berharap ditarget menjadi rumah sakit kelas B dengan jumlah 400 tempat tidur, dan hingga tahun 2018 ingin menjadi rumah sakit kelas dunia.

Demikian diungkapkan Direktur Utama RSUD Kota Bandung Taat Tagore, saat peresmian gedung instansi rawat jalan RSUD Kota Bandung, di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Sabtu (1/2).

Adapun tahapnya lanjut Taat, yaitu pematangan lahan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusian di RSUD Kota Bandung ini.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Ernawati menerangkan, bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai pembangunan gedung baru di RSUD Depok. Padahal rencana penambahan kapasitas dan kelas RSUD tersebut sudah ada sejak tiga tahun lalu.

Operasi Salah Sisi:

Mengapa Terjadi? | Bagaimana Mencegahnya?

Operasi salah sisi sebenarnya dapat dicegah. Bahkan. beberapa perusahaan asuransi menerapkan kebijakan klaim tidak akan dibayar jika kasus ini terjadi. Beberapa RS menerapkan sistem time-out, yaitu semua proses pada suatu titik sesaat sebelum operasi dimulai, dihentikan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan benar. Setiap anggota tim bedah diminta untuk mengecek dan memastikan apakah sisi yang akan dioperasi sudah benar, identitas pasien sudah benar, dan seterusnya. Sebelumnya, saat pasien masih di ruang persiapan atau bahkan di ruang rawat inap, setiap anggota tim bedah telah diinformasikan mengenai hal tersebut. Saat pasien tiba di ruang operasi semua anggota tim bedah diminta mengecek kesesuaian informasi pasien yang mereka miliki dengan fakta yang ada di hadapan mereka saat itu. Seluruh anggota tim harus memberikan respon. Perawat bedah tidak boleh menyodorkan pisau ke dokter bedah sebelum proses time-out ini benar-benar selesai.

Tahun 2003, Joint Commission menyelenggarakan sebuah summit yang mengundang asosiasi ahli bedah dan leaders dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan. Pertemuan ini menghasilkan sebuah protokol yang disebut sebagai The Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedures and Wrong Person Surgery™.  Protokol ini merupakan konsensus para ahli klinis dari spesialisas yang relevan dan disarankan oleh lebih dari 40 organisasi dan asosiasi profesi medis. Protokol ini didesain untuk digunakan pada semua area yang mengaplikasikan prosedur invasif, termasuk di fasilitas non-OK. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kejadian wrong site surgery (WSS) dengan menggunakan rutinitas standar dan proses verifikasi pasien dan sisi yang akan dioperasi sebelum operasi dilakukan, dimana dokter memberikan tanda pada sisi tersebut dengan inisialnya sebelum pasien dibius.

Dalam mengembangkan protokol ini, konsensus dibangun atas prinsip berikut:

• Operasi pada sisi yang salah, prosedur yang salah, atau pada pasien yang salah, dapat dan harus dicegah
• Pendekatan yang intensif – menggunakan strategi pelengkap – perlu dilakukan untuk mencapai tujuan mengurangi kejadian operasi salah sisi, salah prosedur, pada pasien yang salah
• Keterlibatan yang aktif dan komunikasi yang efektif diantara anggota tim bedah penting untuk keberhasilan operasi
• Sedapat mungkin pasien (atau perwakilan yang secara hukum ditunjuk untuk itu) terlibat dalam proses tersebut
• Implementasi yang konsisten dari pendekatan standar menggunakan protokol universal berbasis konsensus akan menjadi paling efektif
• Protokol harus cukup fleksibel untuk memungkinkan pelaksanaan dengan adaptasi yang tepat      bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasien tertentu
• Syarat untuk menandai bagian tubuh yang akan dioperasi harus difokuskan pada perbedaan antara sisi kiri dan kanan, struktur multipel (jari-jari tangan dan kaki), atau level (tulang belakang)
• The Universal Protocols harus dapat diaplikasikan dan adaptif  untuk semua prosedur operatif atau invasif yang memaparkan pasien pada harm, termasuk prosedur yang dilakukan pada pasien di luar OK.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, langkah-langkah berikut dilakukan secara bersama-sama:

1. Proses verifikasi pre-operasi
   • Tujuan: untuk memastikan bahwa semua dokumen dan pemeriksaan yang terkait tersedia sebelum operasi dimulai dan dokumen serta hasil pemeriksaan tersebut telah di-review dan konsisten satu sama lain, dengan ekspektasi dari pasien, dan dengan pemahaman tim terhadap pasien, prosedur, sisi, dan setiap implants. Setiap informasi yang hilang harus dicari dan dilengkapi sebelum operasi dimulai.
   • Proses: proses pengumpulan dan verifikasi informasi dimulai dari menentukan prosedur operasi yang akan dilakukan, dilanjutkan melalui seluruh setting dan intervensi para proses persiapan pasien sebelum operasi, sampai dengan dan termasuk “time-out” sesaat sebelum prosedur operasi dimulai.
2. Menandai bagian tubuh yang akan dioperasi
   • Tujuan: mengidentifikasi sisi dan bagian tubuh yang akan dioperasi atau diinisiasi
   • Proses: untuk prosedur yang melibatkan organ pada sisi kanan/kiri, struktur multiple (misalnya pada jari tangan dan kaki) dan level yang multiple (misalnya pada tulang belakang), sisi yang akan dioperasi harus ditandai sejelas mungkin, dimana tanda itu akan tetap terlihat saat pasien disiapkan dan diselimuti (dengan linen operasi)
3. Segera melakukan “time-out” sebelum operasi dimulai
   • Tujuan: untuk melakukan verifikasi akhir terhadap pasien yang tepat, sisi yang tepat dan prosedur yang tepat dan juga terhadap implant yang tepat.
   • Proses: komunikasi aktif diantara seluruh anggota tim bedah, diinisiasi secara konsisten oleh anggota tim, dan mode “fail-safe” diberlakukan (misalnya: operasi tidak akan dimulai jika ada pertanyaan yang belum dapat terjwab atau masalah yang belum dapat dipecahkan)

Verifikasi akhir pada pasien meliputi: pengecekan apakah pasien, prosedur dan sisi yang akan dioperasi sudah tepat, harus dilakukan saat operasi mulai dijadwalkan, saat pasien melakukan pendaftaran/masuk ke bangsal bedah untuk persiapan, setiap saat ketika ada transfer dari petugas yang satu ke petugas jaga berikutnya, sedapat mungkin melibatkan pasien saat pasien masih sadar, saat sebelum pasien meninggalkan area pre-operasi atau sebelum memasuki ruang OK. Dalam hal ini, pasti sangat berguna jika menggunakan check list untuk mengecek: dokumen yang relevan (history dan kondisi fisik pasien, serta concent), hasil foto X-Ray yang relevan, dilabeli dengan jelas dan mudah dilihat, serta implan atau alat khusus yang dibutuhkan.

Asosiasi Perawat Bedah Amerika merekomendasikan enam langkah untuk mencegah WSS, yang dirilis oleh Becker’s ASC Review baru-baru ini, yaitu:

1. Lakukan kampanye terkait WSS di seluruh bagian fasilitas kesehatan
   Kampanye pencegahan WSS harus dilakukan di semua level/posisi, mulai dari direktur sampai staf, menggunakan semua media komunikasi yang dimiliki oleh organisasi (newsletter, blog, intranet dan sebagainya). Amerika bahkan memiliki National Time Out Day (tanggal 15 Juni setiap tahunnya) untuk mengingatkan seluruh tim bedah mengenai pentingnya time out sebelum operasi dimulai.
2. Gunakan check list
   Check list ini untuk memastikan bahwa semua yang perlu dilakukan sudah dikerjakan. Ini merupakan tanggung jawab perawat bedah (circulating nurse), sedangkan dokter bedah bertanggung jawab untuk membuat tanda pada bagian yang akan dioperasi. Pada RS besar dimana OK merupakan ruang yang sangat sibuk, check list dalam bentuk poster besar dapat dipadang di dinding sehingga setiap orang dapat melihat circulating nurse sudah atau belum melakukan langkah-langkah esensial yang diperlukan.
3. Awasi adanya miscommunication selama proses hand-off
   Check list juga sangat membantu komunikasi antara petugas yang satu dengan yang lainnya.
4. Libatkan pasien saat menandai bagian yang akan dioperasi
   Petugas bisa mengajukan pertanyaan pada pasien, misalnya “Kami akan mengoperasi lutut kanan anda hari ini dan saya akan menandainya. Apakah itu sudah betul?”. Dokter juga bisa menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengindari pertanyaan yang mengintimidasi pasien. Dalam hal ini, cara bertanya yang dapat digunakan adalah sebagai berikut “Lutut Anda sebelah mana yang harus saya operasi hari ini?”. Cara bertanya pertama dan kedua dapat diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan kognisi pasien.
5. Berpikir dari luar OK
   Seringkali pengelola OK hanya melihat masalah WSS di dalam OK itu sendiri. Sebaiknya sudut pandang lebih diperluas dengan melihat juga masalah pada sistem di luar OK yang terkait.
6. Libatkan seluruh anggota tim bedah – termasuk dokter
   Mungkin ada dokter senior yang telah melakukan operasi selama puluhan tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan (WSS), sehingga menolak untuk melakukan time-out atau menggunakan check list. Pada kondisi ini, RS dapat menunjukkan statistik kejadian WSS dan memberi kesempatan pada staf untuk membeberkan pengalaman mereka (testimoni) terkait adverse event.

Mengurangi error akibat WSS membutuhkan pendekatan sistem. Sistem yang dibuat untuk memverifikasi pasien, sisi dan prosedur yang tepat harus diinternalisasi. Para leader RS harus mengevaluasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa WSS tidak terjadi pada titik manapun dalam siklus pelayanan.

Untuk belajar lebih jauh mengenai bagaimana mencegah operasi salah sisi, ada banyak sumber pembelajaran online yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Joint Commission for Transforming Healthcare (http://www.centerfortransforminghealthcare.org/multimedia/tst_WSS_playback_050212/) yang menyediakan video webminar dengan tema-tema terkait WSS secara gratis. (pea)

Sumber:

http://www.ahrq.gov/

http://www.beckersasc.com

http://www.centerfortransforminghealthcare.org

http://www.infectioncontroltoday.com

http://www.kaiserhealthnews.org

http://www.medscape.com

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Operasi Salah Sisi:

Mengapa Terjadi? | Bagaimana Mencegahnya

Pada Juni 2011, Medscape Multispecialty mengutip Joint Commission Center for Transforming Healthcare yang mengatakan bahwa adverse event masih terjadi sebanyak 40 kali dalam seminggu di seluruh RS dan klinik di Amerika. Laporan mengenai sentinel events ke Join Commission on Accreditation of Healthcare Organization sifatnya sukarela, maka diperkirakan kasus yang terlaporkan hanya 10% dari yang sebenarnya terjadi. Meskipun upaya untuk mencegahnya sudah dilakukan secara intensif, namun angka ini tidak berubah dalam kurun waktu 10 tahun. Jika Amerika yang memiliki concern terhadap patient safety sangat besar pun masih menghadapi masalah ini, dapat dibayangkan bagaimana dengan negara-negara lain, khususnya negara berkembang, dimana upaya untuk meningkatkan patient safety masih menemui berbagai kendala teknis.

Meskipun angka ini termasuk jarang, namun operasi salah sisi telah menjadi titik perhatian nomor satu di AS berdasarkan hasil survey nasional yang diselenggarakan oleh Medline Industries, Inc. Survey yang dilakukan terhadap 2000 perawat OK ini menanyakan mengenai tiga isu tantangan terbesar di OK. Selain operasi salah sisi, tantangan terbesar lainnya adalah infeksi pada luka operasi (63%) dan tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien yang dioperasi (60%). Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), infeksi luka operasi memberi kontribusi 31% terhadap total infeksi yang terjadi di RS (500ribu-750ribu kasu sper tahun), dan 40% diantaranya terjadi pada kunjungan ulang. Operasi salah sisi sendiri meliputi juga operasi pada pasien yang salah, prosedur yang salah dan pada organ yang salah. Biasanya organ pasien tubuh pasien yang akan dioperasi ditandai dengan pena khusus. Namun tidak jarang tanda ini terhapus saat persiapan operasi. Disarankan untuk hanya menggunakan pena yang tidak dapat terhapus untuk menandai bagian yang akan dioperasi. Ini merupakan suatu yang sangat sederhana namun sangat penting untuk menghindari terjadinya operasi salah sisi atau salah bagian.

Menurut The National Center for Biotechnology Iformation yang mengutip buku Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses (Hughes RG, editor), penyebab terjadinya operasi salah sisi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor sistem dan faktor proses. Faktor sistem meliputi:

• Tidak adanya kontrol institusi/sistem formal untuk memverifikasi sisi yang harus dioperasi pada pasien
• Tidak adanya checklist untuk memastikan setiap dilakukannya setiap pengecekan
• Adanya anggota tim bedah tertentu
• Ketergantungan pada dokter bedah untuk menentukan sisi operasi yang benar
• Tekanan waktu yang tidak biasa (misalnya operasi darurat yang tidak direncanakan atau operasi pasien dalam jumlah besar)
• Tekanan untuk mempersingkat waktu persiapan operasi
• Prosedur yang dibutuhkan untuk peralatan atau posisi pasien yang tidak biasa
• Kompetensi dan kredensialing tim
• Ketersediaan informasi
• Budaya organisasi
• Orientasi dan training
• Staffing
• Keamanan/keselamatan lingkungan
• Keberlanjutan pelayanan
• Karakteristik pasien, misalnya obesitas atau anatomi yang tidak biasa yang membutuhkan perubahan dari posisi pasien yang biasanya

Faktor proses meliputi:

• Assessment pasien yang tidak adekuat
• Rencana pelayanan yang tidak adekuat
• Review rekam medis yang tidak adekuat
• Miscommunication diantara anggota tim bedah dan pasien
• Lebih dari satu dokter bedah yang terlibat dalam prosedur operasi
• Multiple procedures pada multiple parts dari pasien yang dilakukan pada satu operasi
• Gagal untuk melibatkan pasien dan keluarganya saat mengidentifikasi sisi yang akan dioperasi
• Gagal dalam menandai dengan jelas sisi yang akan dioperasi
• Komunikasi yang tidak lengkap atau tidak akurat diantara anggota tim bedah
• Ketidakpatuhan terhadap prosedur
• Gagal dalam mengecek ulang informasi pasien sebelum memulai operasi

Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan instrumen root-cause analysis, diketahui bahwa sebanyak 70% kesalahan terjadi akibat komunikasi yang buruk, 64% terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prosedur dan 46% karena faktor leadership. (pea)

Sumber:

http://www.ahrq.gov/

http://www.beckersasc.com

http://www.infectioncontroltoday.com

http://www.kaiserhealthnews.org

http://www.medscape.com

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Surabaya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 1 Januari 2014. Hampir sebulan setelah pelaksanaan Menkes Nafsiah Mboi mengkritik antrean pasien di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSU dr Soetomo Surabaya.

Tadi antrean menumpuk sekali, buat ruang lebih besar. Bisa kita atur, rakyat kita bisa di atur dan tidak perlu desak-desakan. Jangan kalah dengan luar negeri. Kita pasti bisa kok,” kritik Nafsiah saat melakukan kunjungan di RSU dr Soetomo, Rabu (29/1/2014).

Nafsiah juga meminta kepada rumah sakit tipe B dan C agar tidak serta merta merujuk pasien ke rumah sakit tipe A. “Kita harus bedakan pelayanan dengan RS tipe A dengan tipe C. Jangan diombang-ambing pasien. Kita akan buat lebih baik, pasien akan lebih nyaman ditangani satu tim. Kalau ada pasien misalnya dari Pacitan dengan sakit internis, kita tanya, apa tidak ada di sana dokter internis. Kalau ada rujuk kembali,” ungkap Nafsiah saat melakukan dialog dengan dokter di ruang pertemuan RSU dr Soetomo.

Terombang ambingnya pasien selama ini, kata Nafsiah karena tidak adanya komunikasi antar dokter spesialis. Ia berharap dengan adanya komunikasi yang lebih baik bisa menghilangkan anggapan negatif terhadap dokter. “Agar tidak dianggap sebagai profesi cari untung bagi pasien,” ujar dia.

Per tanggal 27 Januari 2014 pukul 17.00 WIB jumlah masyarakat yang mendaftar secara mandiri untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ke BPJS Kesehatan adalah sebanyak 318.420 peserta. Sementara jumlah peserta peralihan sebanyak 116.122.065 orang.

Untuk menampung lonjakan peserta mandiri, telah beroperasi pendaftaran peserta melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Hingga saat ini, peserta yang mendaftar melalui website sebanyak 8.608 peserta.

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dikatakan sangat mudah. Masyarakat yang ingin mendaftar secara mandiri dapat membawa identitas resmi seperti KTP, KK, serta mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP). Sementara bagi WNA bisa menunjukkan Kartu Izin Tinggal Sementara/Tetap (KITAB/KITAS). Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat dan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Sumber: detik.com

TEMPO.CO, Banyuwangi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Taufiq Hidayat meminta pemerintah menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp 19.500 ke Rp 27 ribu per pasien. “Ini juga sesuai usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat,” kata dia, Rabu, 29 Januari 2014.

Menurut Taufiq, premi Rp 19.500 mengakibatkan pagu klaim kesehatan rendah. Padahal kenyataannya, banyak pasien yang biaya pengobatannya melebihi pagu JKN. Dia mencontohkan, RSUD Blambangan baru saja menangani pasien penderita gastritis yang biaya pengobatannya mencapai Rp 13 juta, sementara pagu JKN hanya Rp 2,1 juta.

Pada pasien rawat jalan, pagu yang tersedia hanya Rp 130-160 ribu. Pagu itu termasuk biaya radiologi, rontgen, laboratorium, dan obat selama 30 hari. Padahal biaya rontgen mencapai Rp 80 ribu dan laboratorium Rp 35 ribu.

Kecilnya pagu klaim pengobatan juga mempengaruhi jasa pelayanan tenaga medis. RSUD Blambangan menetapkan jasa pelayanan sebesar 30 persen dari pagu. Sedangkan jasa pelayanan dokter sebesar 25-30 persen dari total jasa pelayanan tenaga medis.

Taufiq mencontohkan, pagu JKN operasi caesar ibu hamil mencapai Rp 4,2 juta. Dari jumlah itu, jasa pelayanan dokter spesialis kandungan hanya Rp 300 ribu. Dibandingkan rumah sakit swasta, dokter spesialis akan mendapatkan jasa pelayanan Rp 1,5-2 juta.

Menurut Taufiq, pihaknya masih akan menghitung total kerugiaan yang diderita RSUD Blambangan selama Januari 2014. Namun dia berharap bila ada peningkatan premi, pagu klaim pengobatan dan jasa pelayanan dokter bisa meningkat.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi Nurani Anggraini mengatakan seluruh dokter di wilayahnya mendukung program JKN, meski terdapat kekurangan di sana-sini. IDI Banyuwangi akan mengevaluasi dampak program ini terhadap kinerja dokter dan rumah sakit pada triwulan pertama. “Kami akan melihat dulu pelaksanaan JKN dalam tiga bulan ini,” kata dia.

Sumber: tempo.co

Kendati masih dalam penyelidikan kepolisian, Walikota Herman akan memanggil pihak RS.

BANDARLAMPUNG

ARGA MAKMUR