Medan (SIB)– Rumah Sakit (RS) swasta dinilai layak bergabung untuk menjadi RS provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selain baik untuk RS itu sendiri dengan bergabung ke BPJS Kesehatan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

“Dengan bergabung ke BPJS, pasien BPJS Kesehatan mudah mencari RS rujukannya, karena sudah banyak yang menjadi provider. Lagipula, RS juga memiliki fungsi sosial,” kata Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSSI) Sumut, Parlindungan Purba kepada wartawan di Kantor BPJS Kesehatan Sumut, Kamis (13/3).

Kepada masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, Parlindungan yang juga anggota DPD RI dari Sumut menghimbau agar segera mendaftar. “Segera lah mendaftar. Inikan program pemerintah yang menganut sistem atau azas gotong-royong. Untuk itu, keberadaan BPJS Kesehatan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tanggungjawab kita untuk mendukungnya,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan kepada BPJS Kesehatan untuk selalu koordinasi dengan instansi terkait, jika mengalami kendala atau masalah di lapangan. “Mengenai klaim tidak ada masalah. Tetapi mungkin kekurangan-kekurangan administrasi ada di RS, dan saya harap BPJS Kesehatan terus berubah ke arah yang lebih baik,” sarannya.

Kepala BPJS Kesehatan Medan Maryama mengatakan BPJS Kesehatan bersama ARSSI sepakat untuk melakukan pertemuan 3 bulan sekali, sehingga jika ada permasalahan bisa langsung dicari solusinya. Ia mengakui BPJS Kesehatan Medan sudah memberikan uang muka sebesar Rp24 miliar lebih kepada beberapa rumah sakit provider.

“Dari 48 RS provider di Medan, 70 persen sudah menerima uang muka, sehingga cash flow atau masalah keuangan mereka tidak terganggu dalam memberikan pelayanan,” imbuhnya sembari mengatakan, sudah 56.406 kartu mandiri yang dicetak.

Kepada RS provider, Maryama mengingatkan jika memberikan obat diluar formularium nasional, boleh dilakukan tetapi harus ada persetujuan dari komite medik RS. “Intinya, pasien dengan segala haknya tidak boleh mengeluarkan biaya apapun, kecuali pasien naik kelas,” ujarnya. (Dik2/f)

Sumber: hariansib.co

Untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang makin menjadi-jadi, RS Dr. M Djamil Padang membagikan masker kepada pasien Poliklinik (rawat jalan, Red) dan pengunjung serta karyawan di rumah sakit, Sabtu (15/5). Selain itu, pembagian masker ini juga bagian dari sosialisi dan pembelajaran kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker pada level yang mengkawatirkan ini.

Direktur Utama RSUP M Djamil dr. Hj. Ira Yanti, SPM yang ikut membagi-bagikan masker mengatakan,

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Siloam Hospital Jambi yang merupakan rumah sakit swasta didirikan oleh Lippo Grup, semakin melengkapi pelayanan dengan mengeluarkan layanan NICU atau dalam bahasa medis disebut Neonatal Intensif Care Unit. Alat ini menangani bayi premature atau dengan kebutuhan khusus seusai dilahirkan. Dr Mustarim, Konsultan NICU Siloam Hospital Jambi menjelaskan, Neonatal Intensive Care (NICU), atau dalam bahasa awamnya disebut, ICU diperuntukan bagi bayi berumur 0 sampai 28 hari. NICU ini merupakan unit pelayanan pertama pada bayi Neonatus untuk rumah sakit yang ada di provinsi Jambi.

“Pelayanan ini dihadirkan oleh RS Siloam, setelah melihat survei nasional akan angka kematian bayi dalam 1 jam bisa mencapai 10 bayi meninggal karena dilahirkan secara premature atau lamban dalam tindakannya, sehingga layanan ini dikhususkan untuk bayi Neonatus tersebut,” ungkap Mustarim, Sabtu (15/3) Lanjutnya, keberadaan NICU ini sangat penting karena ada istilah the first golden hours atau satu jam kelahiran bayi yang sangat menentukan kehidupan bayi tersebut, dan satu jam itu banyak terjadi komplikasi terhadap bayi terutama pada bayi premature. Selain itu, bukan hanya terjadi pada bayi prematur, Neonatus juga bisa dialami oleh bayi yang memiliki berat badan ekstrem, atau kurang dari 1.000 gram, serta turut pula dipengaruhi dengan kesehatan sang ibu di saat mengandung hingga melahirkan menyebabkan ragam kekurangan pada bayi yang lahir sering terjadi.
“Kekurangan pada bayi biasa seperti, kurang berat badan, kurang kecerdasan pada bayi, bahkan juga sering terjadi kekurangan pada fisik yang berujung kematian. Dan kejadian itu biasa dialami 1 jam setelah dilahirkan untuk sang bayi,” jelasnya. Sehingga dengan layanan khusus bagi bayi Neonatus ini dan telah diresmikan oleh RS Siloam, pihak rumah sakit yang ada di Jambi, tidak perlu melakukan rujukan ke RS besar yang telah memiliki layanan ini sebelumnya seperti ke Palembang dan Jakarta.

Karena, proses rujuk yang memakan biaya cukup besar, juga mengurangi risiko gagal perawatan selama perjalanan. “Kita pun juga menerima rujukan dari RS lainnya yang ada di Jambi yang menghadapi dan menangani bayi Neonatus, sehingga tak perlu lagi melakukan rujukan ke Palembang dan Jakarta,” katanya. Dalam penanganan bayi Neonatus, tim medis juga bukan merupakan medis biasa yang selalu menangani pasien di ruangan ICU pada umumnya.
Penanganan bayi Neonatus sendiri diharuskan oleh dokter serta perawat yang memang memiliki keterampilan dalam perawatan bayi Neonatus tersebut. “RS Siloam juga akan segera memprogramkan pelatihan NICU bagi tenaga medisnya, dan pelatihan akan dilaksanakan selama 3 bulan, sedangkan saat ini hanya diberikan pelatihan singkat saja,” tandasnya. (tyo)

Sumber: tribunnews.com

Pekanbaru : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau resmi membuka rumah sakit Muhammadiyah Riau, rumah sakit ini diresmikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Prof. Dr. Irwan Efendi Sabtu (15/3/2014) pukul 11.30 wib di kampus Universitas Muhammadiyah Riau.
Peresmian dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Se Riau dan ratusan Calon legislatif dari kalangan Muhammadiyah se Riau, Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau, Hadir saat itu juga Sekretaris dinas kesehatan kota Pekanbaru.

Dr. Taswin Yacub, koordinator majelis kesehatan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau menjelaskan dalam sambutannya, muhammadiyah memiliki harapan yang besar terhadap rumah sakit ini, ada 3 misi yang akan dibawa, pertama misi dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan, ini merupakan bukti muhammadiyah berbuat untuk masyarakat, yang kedua misi sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum, dan misi ketiga adalah sebagai rumah sakit pendidikan ujarnya.

Selanjutnya, Taswin yacub menjelaskan, bahwa saat ini umri memiliki jurusan keperawatan, yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan dengan 5 program studi, di antaranya, Prodi Dokter umum, Prodi kedoktoran gigi, keperawatan, Farmasi dan prodi ilmu kesehatan.
Peresmian Rumah Sakit ini seyogyanya akan di buka oleh Gubernur Riau, di Karenakan adanya kunjungan dadakan President SBY ke Riau, dalam rangka tanggap darurat kabut Asap yang sudah luar biasa, akhirny diresmikan oleh Ketua Muhammadiyah Riau, Prof. Dr. Irwan Efendi, dengan menarik secara resmi kain papan nama RS Muhammadiyah Riau.

Prof. Dr. Irwan Efendi menjelaskan, bahwa ini merupakan PR dan cita-citanya yang sudah lama yang didambakan sebagai ketua Muhammadiyah Riau, untuk mendirikan rumah sakit ini, dan alhamdulillah saat ini sudah terkabulkan, dan kita yakin, cita-cita kita akan menjadikan rumah sakit muhammadiyah ini sebagai rumah sakit pendidikan, akan tercapai, melihat sokongan yang luar biasa dari seluruh unsur kalangan yang ada. ujarnya.

Dr. H. Husni Mubarak, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, menjelaskan kepada Cakrawala, bahwa rumah sakit ini merupakan cita-cita yang lama, kedepan, ini adalah peluang kita untuk mengembangkan universitas muhammadiyah riau, dengan menambah sebuah fasilitas lagi, sebagai pengembangan pendidikan, sebagai wahana untuk pengkaderan, sebagai pengembangan amal usaha muhammadiyah yang diharapkan kedepan, dan dengan adanya rumah sakit ini berperan membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan. selanjutnya harapan kedepan, rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit yang berstandar internasional dan insyaAllah secaptnya sudah terakreditasi, ujar Rektor kepada Cakrawala Riau (wan)

Sumber: umm.ac.id

INILAH.COM, Bandung – Selama sebulan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Soreang, belum ada rumah sakit yang mengajukan klaim pembiayaan pasien BPJS.

Kepala BPJS Soreang Rahmad Widodo mengatakan, selama satu bulan pelaksanaan JKN, dari lima rumah sakit yang melayani BPJS, yakni RSUD Soreang, RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, RSUD Al Ihsan dan RS swasta AMC Cileunyi, belum mengajukan klaim biaya.

Meski belum ada klaim, pihaknya mengaku telah menyiapkan dana untuk 50 persen biaya yang telah dipakai oleh peserta BPJS. Kata dia, dana ini baru diberikan kepada RSUD Majalaya sebesar Rp1,7 miliar dari total klaim yang harus dibayar BPJS sebesar Rp3,5 miliar.

“Meski belum ada klaim, kami siapkan 50 persennya. Tapi yang sudah diserahkan baru kepada RSUD Majalaya,” kata Rahmad, Kamis (27/2/2014).

Pertimbangan memberikan 50 persen ini, kata Rahmad, agar operasional rumah sakit bisa terus berjalan. Menurutnya, jangan sampai rumah sakit berhenti beroperasi hanya karena klaim belum dibayar BPJS.

Apalagi, sejak diberlakukannya BPJS, dia melihat jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit terus meningkat. Seperti di Al Ihsan, dalam sehari tidak kurang dari 500 pasien datang, dengan 10 persen di antaranya merupakan pasien rawat inap.

“Begitu juga pendaftar peserta BPJS di kantor kami dalam sehari rata-rata 200 orang. Dari jumlah tersebut, 20 persen adalah pendaftar yang sakit dan 10 persennya harus menjalani rawat inap,” katanya.

Selama sebulan pelaksanaan JKN ini, lanjut Rahmad, memang RS Al Ihsan menjadi rumah sakit paling banyak dikunjungi oleh pasien peserta BPJS. Kedua adalah RSUD Majalaya, yang perharinya sekitar 350 orang. Sedangkan tiga rumah sakit lainnya masih normal.

“Tingginya kunjungan pasien di kedua rumah sakit tersebut, mungkin karena memang daerah tersebut padat penduduk dan menjadi rujukan dari berbagai Puskesmas di Kabupaten Bandung,” katanya.

Tingginya rujukan ke rumah sakit, lanjut dia, karena belum maksimalnya pemberdayaan tahap pertama, yakni puskesmas dan dokter praktek swasta yang ditunjuk.

“Sehingga, orang lebih memilih minta rujukan ke rumah sakit. Ini karena pemberdayaan tingkat satu belum maksimal,” ujarnya.

Humas RS Al-Ihsan Ahmad Dahlan membenarkan pihaknya belum mengajukan klaim biaya kesehatan kepada BPJS. Hal ini terjadi karena data surat kebenaran pasien (SEP) dari peserta non-Askes seperti polisi, tentara dan peserta Jamsostek di rumah sakit masih manual. Data manual ini, tidak terbaca oleh sistem yang dimiliki BPJS.

“Saat ini, pihak BPJS masih memverifikasi data tersebut. Jadi memang benar kami belum mengajukan klaim,” ujarnya. [hus]

Sumber: inilahkoran.com

Jakarta, HanTer

JAKARTA – Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung sepakat melakukan kerja sama riset dengan Politeknik Negeri Bandung (Polban). Keduanya berencana berkolaborasi dengan judul tentatif Studi Pengaplikasian Teknologi Mobile Telehealth pada Layanan Kesehatan di Jatinangor 2014.

Perwakilan Polban, yakni Ediyana menjelaskan, teknologi mobile telehealth adalah suatu sistem mobile telemedicine. Inovasi tersebut terdiri dari dua unit, yaitu unit yang dipasang di sisi pasien, serta unit lain di sisi dokter.

Fungsi dari unit tersebut adalah menangkap informasi kondisi pasien seperti data, rekam, medis, maupun bio sinyal, untuk disimpan atau dikirim ke unit yang dipegang dokter.

“Teknologi ini sebenarnya baik digunakan di layanan kesehatan plural, terutama di rumah sakit di mana tidak ada dokter rujukan,” kata Ediyana, seperti disitat dari situs Unpad, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Edi, teknologi tersebut sebelumnya pernah diterapkan di wilayah Sukabumi. Namun belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dengan Unpad diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut teknologi tersebut agar bekerja secara lebih maksimal.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Unpad Setiawan mengungkap, kolaborasi tersebut akan melibatkan dua aspek, yaitu pengembangan model teknologi, serta aspek sosiokultural. Pengembangan model teknologi, lanjutnya, akan dilakukan oleh tim eksakta, baik dari Unpad maupun dari Polban.

Sementara untuk aspek sosiokultural, pihaknya akan melibatkan peneliti dari FISIP Unpad untuk melakukan rekayasa sosial terkait teknologi tersebut. “Sehingga ke depan, kolaborasi ini bukan lagi disebut riset tetapi menjadi inovasi teknologi untuk masyarakat,” imbuh Setiawan.

Wakil Direktur IV Polban Rachmat Imbang menambahkan, terkait pembiayaan riset bersama itu, baik Unpad dan Polban sepakat untuk mengalokasikannya dari dana instutusi. “Insya Allah akan kami alokasikan dengan funding dari institusi,” kata Rachmat. (rfa)

Sumber: okezone.com

Kudus, Antara Jateng – Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabtu, mendatangi Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Jateng, untuk minta konfirmasi soal pelayanan terhadap salah seorang pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kami memang mendapatkan informasi, bahwa ada salah satu pasien yang akhirnya meninggal dunia sempat ditolak rumah sakit. Untuk itu, perlu dipastikan kebenaran informasi tersebut,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jateng, Achmad Zaid, ditemui di sela-sela kunjungannya ke RS Mardi Rahayu Kudus, di Kudus, Sabtu.

Ternyata, kata dia, persoalan yang terjadi hanya masalah administrasinya.

Pada saat mendaftar, lanjut dia, pasien tidak menyebutkan bahwa dirinya pemegang kartu BPJS sehingga rumah sakit mendaftarnya sebagai pasien umum.

Akan tetapi, kata dia, selang dua hari keluarga pasien menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki kartu BPJS, tepatnya tanggal 13 Maret 2014.

“Berdasarkan aturan, memang tidak diperbolehkan ada dua pembiayaan, dua hari dengan biaya normal dan seterusnya dibiayai BPJS,” ujarnya.

Atas persoalan administrasi tersebut, kata dia, Ombudsman Jateng akhirnya ikut memfasilitasi dengan BPJS wilayah dan dipastikan semua biaya pengobatan selama di RS Mardi Rahayu Kudus ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, termasuk dua hari yang sebelumnya terdaftar sebagai pasien umum.

Seharusnya, kata dia, masyarakat memang diberikan edukasi soal BPJS tersebut, terutama oleh rumah sakit guna ikut serta memberikan penjelasan.

“Jika belum terdaftar di BPJS, seharusnya rumah sakit juga memberi kelonggaran selama 1×24 jam untuk mengurusnya terlebih dahulu,” ujarnya.

Ombudsman Jateng juga menemukan persoalan pelayanan rumah sakit di daerah lain, seperti di RSU Kartini Jepara terdapat kasus pasien Jampersal.

Anak yang baru dilahirkan oleh pasien Jampersal, katanya, meninggal dunia yang diduga karena keterlambatan dalam proses operasi cesar.

“Kami berharap, masyarakat diinformasikan secara jelas soal BPJS, karena lewat program tersebut pemerintah ingin menjamin kesehatan semua masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan RS Mardi Rahayu Kudus, Elkana Pandaja mengungkapkan, permasalahan yang dialami pasien bernama Edy Tri Sutrisno asal Kecamatan Kota Kudus hanya persoalan administrasi.

Pada saat mendaftar, katanya, pasien tersebut memang mendaftar sebagai pasien umum dan baru menyampaikan kepemilikan kartu BPJS selang dirawat selama dua hari.

Berdasarkan aturannya, kata dia, peserta yang memilih menjadi pasien umum tidak bisa berubah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Akan tetapi, persoalan tersebut sudah diselesaikan dan semua biaya perawatan ditanggung oleh BPJS,” ujarnya.

Untuk mensosialisasikan pelayanan BPJS, katanya, di tempat pendaftaran pasien sudah dipasang spanduk atau “stand banner” soal BPJS serta prosedur penggunaannya.

Selain berkunjung ke RS Mardi Rahayu Kudus, perwakilan Ombudsman RI Jateng tersebut juga mengunjungi RSUD Kudus.

Sumber: antarajateng.com

Merdeka.com – Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, membangun rumah sakit (RS) pendidikan dan penelitian senilai Rp 400 miliar. Rumah sakit megah tersebut rencananya akan dibangun 8 lantai serta dilengkapi dengan pendaratan helikopter atau helipad, yang terletak di atas lahan seluas 3.500 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 2.500 meter persegi.

“Pembangunannya sudah kami mulai pada hari ini, Kamis (13/3) dan ditargetkan selesai pada September 2015 mendatang,” kata Rektor UNS, Prof Dr Ravik Karsidi.

Pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Jalan A Yani, Pabelan, Kartasura itu dibiayai dari tiga lembaga yakni pemerintah pusat, Islamic Development Bank (IDB) dan Saudi Fund for Development (SFD).

“Pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak, dalam jangka waktu 20 tahun,” ujarnya.

Menurut Ravik, Rumah Sakit UNS tak hanya untuk pelayanan kesehatan saja tetapi juga untuk pendidikan dan penelitian. Keberadaannya juga tidak akan menjadi pesaing bagi rumah sakit yang sudah ada, namun justru akan menjadi pelengkap.

Ravik menjelaskan rumah sakit berkapasitas 200 tempat tidur ini akan dibangun secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan fisik bangunan, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi fasilitas termasuk laboratorium dan aspek manajemen serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Direktur Proyek Implementasi Unit Prof Dr dr Syamsulhadi menambahkan, kendati namanya rumah sakit pendidikan namun ia menjamin pasien yang datang nantinya tidak akan dijadikan uji coba. Sebab RS tipe B tersebut dirancang terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

“Masyarakat jangan khawatir untuk berobat. Ini bukan rumah sakit coba-coba. Di luar negeri rumah sakit pendidikan justru menjadi rujukan utama untuk pelayanan kesehatan,” paparnya.

Pengelolaan rumah sakit bertipe B ini adalah Badan Layanan Umum (BLU) dengan pelayanan yang maksimal. Untuk pelayanan kesehatan tetap akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain seperti RSUD Dr Moewardi, RS Orthopedi, dan lain-lain.

Sementara itu, Konselor Wakil Direktur SFD Mohammed S Al Arifi pada kesempatan yang sama juga mengatakan pihaknya bangga bisa membantu pembangunan rumah sakit pendidikan di Indonesia.

“Selain UNS, kami juga mengucurkan dana untuk pembangunan RS pendidikan di Universitas Andalas, senilai Rp 155 miliar untuk pembangunan fisik. Hingga saat ini kami membiayai sembilan proyek di Indonesia, dan tujuh di antaranya sudah selesai,” kata Al Arifi. [did]

Sumber: merdeka.com

Beberapa RS dikabarkan terancam bangkrut karena klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum cair. Kabar tersebut dibantah Kementerian Kesehatan yang menjelaskan bahwa yang belum dibayar adalah klaim Jamkesmas tahun lalu.