Bisnis.com, JAKARTA

TIDAK ada yang tahu sedang apa Dr Hasan Sadikin di kuburannya saat ini. Mungkin dia bersedih. Mungkin dia menangis. Rumah sakit yang dia pimpin sampai malaikat maut mencabut nyawanya, sampai sekarang masih didera banyak masalah.

Rumah sakit yang kini sudah berusia 91 tahun seharusnya memiliki fungsi sosial, ekonomi-sosial, selain pendidikan. Fungsi sosial ini adalah hal utama tatkala Het Algemeene Bandoengche Ziekenhuis ini pertama kali diresmikan. Disesuaikan kondisi zaman, tentu saja kepentingan sosialnya lebih untuk masyarakat Belanda yang ada di Bandung saat itu.

Sampai sekarang pun fungsi sosial itu tetap dimainkan RS Hasan Sadikin. Posisi mereka sebagai rujukan utama bagi pasien peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat adalah salah satu contohnya. Sebelum BPJS kesehatan muncul, RSHS pun menampung pasien-pasien Jamkesmas, Jampersal, atau pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Tetapi, RSHS tentu juga harus memainkan peran sebagai sebuah lembaga ekonomi. Kalau tidak, bagaimana mereka harus memainkan fungsi sosial itu jika memenuhi kebutuhan sendiri pun tidak mampu. Apalagi, RSHS adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk perusahaan jawatan.

Dalam permainan fungsi seperti inilah, RSHS mengalami kesulitan bukan hanya menyeimbangkan fungsi itu, tapi juga mengawalnya. Kasus dugaan

Continue Reading No Comments

SURYA Online, SURABAYA – Kekurangan dokter spesialis dirasakan mayoritas pemerintah kota/kabupaten di Jatim.

Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan tenaga pelayanan kesehatan tersebut.

RSUD Ngimbang Lamongan melakukan langkah berani dengan memperkerjakan semua dokter spesialis, dengan status kontrak.

Langkah ini terbilang berani. Sebab rumah sakit milik Pemkab Lamongan ini harus merogok kocek besar.

Sebab gaji para dokter kontrak itu menggunakan standar gaji rumah sakit swasta, yang nilainya jauh di atas rumah sakit pelat merah.

Direktur RSD Ngimbang, dr Taufik Hidayat mengatakan, ada sembilan dokter spesialis yang dikontraknya dengan standar gaji RS swasta tersebut.

“Mereka tidak mungkin mau kalau dibayar dengan standar RSUD Ngimbang” tegas dr Taufik Hidayat kepada Surya, Rabu (19/3/2014).

Taufik mengaku tidak mungkin menunggu masuknya dokter spesialis dari lewat jalan rekruitmen CPNS.

Bisa-bisa rumah sakitnya keburu mati. Sebab berkali-kali rekrutmen CPNS digelar, tidak ada satupun pendaftar.

Minat dokter spesialis masuk Lamongan minim sekali. Apalagi untuk masuk RSUD Ngimbang yang berada di kawasan pedesaan, perbatasan Lamongan-Jombang tersebut.

Tak cuma di Lamongan, diaerah lain pun alergi dengan status dokter PNS.

Jakarta, Di saat beberapa rumah sakit mengeluhkan kerugian dari sisi pembiayaan akibat penerapan tarif INA-CBGs, RS Annisa Tangerang justru menyebutkan bahwa pihaknya meraih keuntungan hingga Rp 766 juta sejak dua bulan melaksanakan JKN. Apa rahasianya?

“Kami melakukan persiapan sejak Maret 2013, tepatnya saat mulai digembor-gemborkan tentang JKN. Di saat RS lain mungkin masih ‘wait and see’, kami mengikuti pelatihan casemix karena kita paham harus akrab dengan koding, clinical pathway, dan costing,” papar dr Ediansyah, MARS, Direktur RS Annisa Tangerang, dalam konferensi pers yang diadakan di Media Center BPJS Kesehatan, Jl Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

dr Ediansyah tak menutupi pada awalnya ia sempat memandang sistem tarif INA-CBGs yang berbeda dengan sistem Fee for Service (FFS) bisa saja berpotensi merugikan. Namun kemudian ia menyadari efisiensi menjadi kunci utama jika ingin tetap ‘bertahan’ dengan menggunakan sistem baru ini.

“Jadi setelah belajar casemix, kita membentuk dua tim casemix: Casemix Steering Committee, yang lebih fokus pada pembuatan kebijakan, dan Casemix Working Committee, yang lebih berperan dalam tugas sehari-hari, termasuk costing hingga klaim,” ujarnya.

Setelah membentuk tim, mereka kemudian melakukan simulasi. Simulasi ini dilakukan dengan membandingkan tarif RS jika menggunakan sistem Jamsostek dengan tarif yang menggunakan tarif INA-CBGs terhadap sejumlah pasien tertentu.

“Yang menarik, semua kode ini jika tarifnya dibandingkan ternyata ada kenaikan. Bagi kami, ini peluang. Nah, inilah yang kemudian membawa aura positif pada RS Annisa. Kami kemudian sosialisasi dan tingkatkan kompetensi karyawan. Kami ingin mengubah perilaku mereka untuk tidak boros dan efisien,” tutur dr Ediansyah.

Tak sia-sia, selama periode Januari hingga Februari 2014, penghitungan pendanaan RS Annisa rupanya memperlihatkan hasil yang baik. Dari unit rawat jalan dan rawat inap terdapat pendapatan tambahan sekitar Rp 766 juta.

Menurut dr Ediansyah, efisiensi utama yang bisa dilakukan oleh RS adalah penggunaan obat generik, bukan dengan mengurangi jumlahnya. Obat generik memiliki harga lebih rendah dari obat paten, namun mutunya tetap prima. “Antibiotik contohnya, untuk yang generik harganya Rp 7 ribu per vial, sementara yang paten bisa Rp 180 ribu per vial,” terangnya.

Selain itu, RS Annisa juga menerapkan sistem pembagian jasa medis sebesar 20 persen dari total tagihan. Untuk periode Januari-Februari 2014, dengan total tagihan (rawat inap dan rawat jalan -red-) Rp 2,6 miliar, maka jasa medisnya adalah sekitar Rp 528 juta. “Kami ingin semua happy. Dokternya, tenaga medisnya, juga pasiennya. Jadi tambahan pendapatan ini juga akan kami bagi ke dokter,” ungkap dr Ediansyah kepada detikHealth.

Sumber: detik.com

RENDAHNYA tarif INA-CBG’s merupakan kekhawatiran dari kebanyakan rumah sakit dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dampak yang mungkin dialami karena rendahnya tarif INA-CBG’s sebenarnya bisa dikurangi bila sudah terlebih dahulu melakukan persiapan sebelum JKN bergulir.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Direktur RS Annisa Tangerang, dr. Ediansyah, MARS. Dia mengatakan bahwa sebelum JKN resmi dilaksanakan, jauh-jauh hari Rumah Sakit Annisa sudah melakukan persiapan, salah satunya memelajari konsep casemix dan simulasi.

“Pada Maret 2013, RS mengirim tim utk mengikuti pelatihan casemix selama 20 hari, sebanyak 10 modul dengan materi konsep casemix,” jelasnya pada diskusi media bertema “Testimoni Faskes tehadap Pentarifan INA CBG’s” di Kantor BPJS Pusat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014).

Lebih lanjut, dr Ediansyah mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara fee for service dengan INA CBG’s. Dengan konsep INA CBG’s, tarif merupakan hal yang tetap tidak seperti fee for service. Oleh karena itu, pada INA’CBG’s efisiensi sangat penting agar tidak lebih dari tarif.

Kemudian pada tahun yang sama, RS Annisa juga melakukan simulasi dengan mengambil pasien Jamsostek dari Januari sampai Mei 2013, yaitu 1.208 pasien. Hasil simulasinya, menurut dr. Ediansyah, ternyata ada kenaikan 10,55 persen dalam hal pendapatan setelah menggunakan INA-CBG’s.

“Ternyata, tarifnya lebih baik dibandingkan tarif Jamsostek. Inilah yang membawa aura positif dari Rumah Sakit Annisa karena ini memberikan hal yang baik bagi kami,” tuturnya.
(tty)

Sumber: dukunsuwuk.blogspot.com

Sungai Raya, Kalbar (ANTARA News) – Kepala Rumah Sakit Lanud Supadio, dr. Hendro Yulieanto, MS, SpAn, SpKp membantah adanya penolakan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang akan dirawat di rumah sakit yang dipimpinnya.

“Kami mencoba mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara Jemmy melalui beberapa media yang menyatakan Rumah sakit Lanud Supadio menolak pasien BPJS, jelas itu tidak benar. Justru sebaliknya, bisa dilihat rumah sakit ini justru didominasi pasien non-anggota yang menggunakan BPJS,” kata Hendro saat menggelar konferensi pers di Sungai Raya, Rabu.

Dia menjelaskan, saat Koko Hermanto yang merupakan ayah kandung Jemmy Hermanto masuk ke rumah sakit tersebut, kondisi ruangan untuk pasien umum memang sedang dalam keadaan penuh dan terpaksa Koko Hermanto ditempatkan pada ruang UGD sambil menunggu ruangan pasien umum khusus untuk laki-laki kosong.

Hendro mengatakan, ruangan pasien laki-laki itu hanya ada lima tempat tidur, empat di antaranya saat itu penuh semua dan tinggal satu tempat tidur yang kosong. Sesuai dengan kebijakan rumah sakit, satu tempat tidur itu memang sengaja dikosongkan untuk menampung anggota TNI AU yang sakit.

“Kan tidak lucu, rumah sakit ini merupakan rumah sakit Lanud Supadio yang sebenarnya dibuat khusus untuk anggota TNI, namun ketika ada anggota kita yang sakit namun tempatnya penuh. Tidak mungkin kita rujuk ke rumah sakit lain, makanya selalu ada satu tempat tidur yang kosong untuk anggota kita,” tuturnya.

Namun, lanjut Hendro, setelah ada salah satu pasien yang pulang dan ada tempat tidur yang kosong, baru Koko Hermanto dipindahkan ke ruang perawatan laki-laki.

“Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak benar jika kami menolak pasien BPJS. Namun karena kami merupakan rumah sakit Lanud Supadio, jelas penanganan untuk pasien sedikit berbeda karena kami bukan berada pada koordinasi dengan Menkes, melainkan Menhan,” katanya.

Meski demikian, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok TNI, rumah sakit Lanud masih menerima pasien dari masyarakat umum, terutama yang berada di sekitar Lanud, kata dia lagi.

Meski demikian, Rumah sakit Lanud Supadio tetap mengutamakan anggota TNI dan keluarganya, bahkan itu sudah ditetapkan dalam aturan komando.

Mengenai, permasalahan ketersediaan darah, lanjut Hendro, Rumah sakit Lanud Supadio hingga saat ini tidak memiliki Bank Darah dan tidak bekerja sama dengan PMI dalam konteks penyediaan darah untuk transfusi pasien. Oleh karena itu, lanjutnya, pengurusan dan penyediaan darah tersebut murni menjadi tanggung jawab pasien dan keluarganya.

“Pihak rumah sakit Lanud Supadio hanya memberikan rujukan dan layanan pengambilan contoh darah yang diperlukan,” tuturnya.

Hendro juga menjelaskan, untuk obat-obatan, yang dipermasalahkan pihak keluarga Koko, pada awalnya pihak rumah sakit telah melakukan koordinasi dengan keluarga pasien untuk pemberian obat yang lebih baik, namun tidak termasuk dalam BPJS.

“Pada saat itu keluarga pasien menyetujui. Namun, kami juga heran, kenapa ketika pada saat pembayaran, malah mereka komplain, jelas kami juga bingung,” katanya.

Dia menegaskan, intinya rumah sakit Lanud Supadio telah melaksanakan pelayanan kesehatan untuk SJSN dalam rangka mengamankan kebijakan komando atas, sesuai dengan kesepakatan bersama Kemenhan dan PT. Askes No. KB/04/M.VII/2013 dan No. 0178/krt/2013 tentang pengalihan program layanan kesehatan dan manfaat bersama fasilitas kesehatan yang dikelola Kemenhan dan TNI kepada BPJS.

“Dimana dalam hal tersebut, TNI AU yang memiliki 139 sarana yankes wajib melaksanakan SJSN mulai tanggal 1 Januari 2014. Ini sudah ketentuannya dan tidak bisa kita hindarkan,” katanya.

Sementara itu, Rahima, salah satu pasien patah tulang kaki yang berasal dari Sambas menyatakan dirinya justru sama sekali tidak dipersulit untuk mendapatkan perawatan di Lanud Supadio.

“Saya awalnya dirawat di rumah sakit Sambas, namun saya dirujuk ke Soedarso untuk melaksanakan operasi karena pen yang ada di kaki saya ini lepas. Namun, karena rumah sakit Soedarso penuh dan saya harus menunggu satu bulan untuk dioperasi, saya akhirnya dirujuk di rumah sakit Lanud Supadio,” katanya.

Untuk mendapatkan perawatan disana, dia hanya menunjukkan kartu keluarga, surat rujukan dan kartu BPJS dan langsung mendapatkan perawatan dengan mudah tanpa berbelit-belit.

“Malah, belum satu minggu saya di sini, saya sudah dioperasi dan dalam waktu dekat saya sudah diperbolehkan pulang,” kata Rahima.

Sumber: antaranews.com

DEPOK

SURYA Online, MAGETAN-Dua bulan ke depan bila klaim dana Jamkesda dan Jamkesmas tidak kunjung cair Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sayidiman Kabupaten Magetan akan kehabisan dana operasional. Ini lantaran sampai hari ini persedian dana berupa kas tinggal Rp 1,5 miliar. Sedang kebutuhan rumah sakit setiap bulannya mencapai Rp 3 miliar.

“Sampai hari ini kas opnam rumah sakit tinggal punya cadangan senilai Rp 5 miliar, itu pun senilai Rp 3,4 miliar berupa barang,”ujar Kepala Humas RSUD dr Sayidiman, Kabupaten Magetan dr Bimo Saparto, Selasa (18/3/2014).

Praktis kas opnam rumah sakit, lanjut Bimo Saparto, saat ini tinggal senilai Rp 1,6 miliar. Sedang kebutuhan rumah sakit Magetan setiap bulannya mencapai Rp 3 miliar.

“Kebutuhan operasional ini bisa ditutup kalau tagihan Jamkesmas dan Jamkesda yang mencapai Rp 2 miliar bisa cair. Kalau dua bulan kedepan dana itu tidak cair, tentunya rumah sakit bisa terganggu,”kata dr Bimo Saparto.

Sampai Januari 2014 ini, rumah sakit milik pemerintah daerah dengan tipe C yang resmi didirikan tahun 1977 dan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kekurangan dokter spesialis dan hanya memiliki sembilan dokter spesialis ini total piutang masih mencapai Rp 6,4 miliar.

“Kalau sampai dana Jamkesmas dan Jamkesda sebesar Rp 2 miliar itu tidak segara terbayar. Pastinya rumah sakit Magetan kesulitan untuk memenuhi dana operasionalnya,”jelas dr Bimo Saparto.

Keterlambatan pembayaran Jamkesmas dan Jamkesda kepada rumah sakit umum Magetan ini tentunya mempengaruhi tingkat pelayanan kepada masyarakat terutama warga masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas Jamkesmas dan Jamkesda itu.

“Kami berharap dana Jamkesmas dan Jamkesda itu bisa segera terbayar. Karena tunggakan itu pasti berimbas pada pelayanan,”ujar Bimo Saparto, seraya mengatakan selama ini untuk pelayanan Jamkesda dan Jamkesmas itu atas biaya rumah sakit Magetan, sampai nanti klaim untuk pasien tidak mampu itu dibayar pemerintah.

“Mudah-mudahan tidak sampai terlalu lama anggaran Jamkesmas dan jamkesda sebesar Rp 2 miliar itu bisa dibayar. Karena dana operasional rumah sakit hanya mampu untuk satu, dua bulan,”katanya.

Dikatakan dr Bimo Saparto, sampai hari ini rumah sakit Magetan hanya bertumpu pada anggaran cadangan total Rp 5 miliar, dengan rincian Rp 3,4 miliar berupa barang dan Rp 1,6 miliar berupa kas.

“Kita hanya bergantung kepada dana cadangan itu yang nantinya juga untuk nomboki pasien peserta Jamkesda dan Jamkesmas. Tapi dana itu tidak sampai tiga bulan. Mudah-mudah dalam bulan ini sudah bisa dibayar pemerintah,”kata dr Bimo Saparto.

Sumber: tribunnews.com

MMR UMY bersama RSU Muhammadiyah Metro Lampung telah mengadakan Seminar Nasional dan Workshop dengan tema