MASYARAKAT Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT patut bersyukur. Pasalnya tak lama lagi rumah sakit Siloam akan segera dioperasikan. Ya,PT Siloam International Hospitals Tbk telah menyelesaikan konstruksi untuk pembangunan rumah sakitnya di Labuan Bajo. 

Presiden Direktur Lippo Group Theo L Sambuaga beserta Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Brigjen (Mar) Siswoyo Hari Santoso, beserta rombongan dan Penjabat Bupati Manggarai Barat Tini Thadeus menggelar acara syukuran rampungnya konstruksi Siloam di Hospitals Labuan Bajo beberapa waktu lalu.

“Kehadiran Siloam bukan sekadar sebagai bentuk ekspansi bisnis semata, melainkan menjadi wujud nyata tanggung jawab dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Timur Indonesia,” kata Theo L. Sambuaga. 

Dia menambahkan, kehadiran Siloam Hospitals diharapkan dapat membantu program pemerintah setempat yaitu mengupayakan penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat.

“Tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat diharapkan dapat semakin membaik, khususnya pelayanan kepada masyarakat kecil yang kurang mampu,” ujarnya. 

Theo menambahkan, beberapa tolok ukur yang digunakan Siloam untuk melihat keberhasilan dari layanan tersebut adalah menurunnya tingkat kematian, persalinan, penyakit menular, dan adanya peningkatan gizi.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa perhatian yang tak kalah penting yang harus diperhatikan yaitu identitas Labuan Bajo sebagai kota transit bagi turis mancanegara menuju lokasi-lokasi wisata alam di kabupaten ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Siloam Hospitals Group Dr. dr. Andry, MM, MH.Kes, yang mengusung dua unsur dalam penerapan pelayanan Siloam Hospitals Labuan Bajo.

“Pertama kita harus mendapatkan dulu kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan dari pilihan pelayanan yang diberikan oleh Siloam. Kemudian Siloam membuktikan komitmen dengan memberi kemudahan akses serta fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien,” kata dia. (mas/jpnn)

Sumber: jpnn.com

MANAJEMEN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Murjani Sampit, Kotim, terus berusaha memperbaiki pelayanan kesehatan. Tahun depan, rumah sakit milik daerah ini berencana membangun gedung khusus pelayanan jiwa.

Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Dr Murjani Sampit Denny Muda Perdana, saat menyampaikan rencana kerja anggaran (RKA) 2016 di hadapan Komisi III DPRD Kotim, di ruang rapat komisi DPRD, Senin (14/12/2015).

“Rencana pembangunan (poli jiwa) itu sudah kami koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kotim. Lahan untuk gedung juga tersedia di bagian belakang RSUD Dr Murjani,” kata dia.

Menurut Denny, sudah saatnya Kotim memiliki pelayanan dan rawat inap khusus penyakit jiwa. Sebab, angka gangguan kejiwaan di daerah ini terus meningkat setiap tahun. “Kita tidak mungkin terus merujuk pasien ke RSUD Dorris Sylvanus Palangka Raya ataupun RSUD Sambang Lihum Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Apalagi, saat ini RSUD Dr Murjani telah memiliki dua orang dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga, hal ini sudah dinilai memenuhi syarat untuk pelayanan rawat inap poli jiwa.

RSUD dr Murjani Sampit berharap paling tidak dalam tahap awal, tersedia gedung khusus memberikan pelayanan rawat inap atau rehabilitasi penyakit jiwa skala kecil. Sehingga perawatan pasien tidak harus dirujuk ke luar daerah.

“Tersedianya poli jiwa itu akan memudahkkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, kebanyakan warga Kotim enggan merawat keluarganya yang memiliki gangguan kejiwaan karena rujukannya harus ke Palangka Raya atau Banjarmasin,” ujar Denny. (RF/B-7)

Sumber: borneonews.co.id

Sumber: bogornews.com

Sebuah rumah sakit di California mengatakan ratusan ibu, bayi dan karyawan mungkin telah tertular TBC dari seorang perawat yang mengidap penyakit itu. Akibat tertularnya TBC, bayi-bayi tersebut mungkin membutuhkan perawatan antibiotik.

Kantor berita Associated Press mengutip San Jose Mercury News yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat di Santa Clara County berupaya melacak 350 bayi dan orang tua mereka yang mungkin telah tertular TBC dari seorang perawat di pusat perawatan ibu dan bayi “Valley Medical Center.”

Keala Pusat layanan medis itu, Dr. Stephen Harris mengatakan mereka yang tertular perawat itu harus menjalani uji medis untuk melihat kemungkinan sudah atau belum tertular penyakit mematikan tersebut.

Ditambahkannya sebagai langkah antisipasi, seluruh bayi yang dilahirkan di pusat layanan medis antara bulan Agustus hingga November – yang diperkirakan mencapai 350 bayi – harus diberi antibiotik, bahkan meskipun jika hasil uji medis menunjukkan mereka tidak tertular penyakit itu.

TBC sendiri adalah infeksi bakteri yang biasanya menyerang paru-baru dan menular lewat batuk dan bersin.[af/ap]

Sumber: chanelmuslim.com

manajemenrumahsakit.net :: BANJARSARI—Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Surakarta dan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surakarta menyelenggarakan pengajian akbar bersama karyawan, keluarga karyawan, pengurus pimpinan ranting, pimpinan cabang dan PDM Kota Surakarta di Aula Baitul Hikmah RS setempat, Minggu (13/12). Acara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diselenggarakan dalam rangka Milad ke-88 RS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan menghadirkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Selain materi pengajian sebagai acara inti, Direktur RS PKU Muhammadiyah Surakarta menyampaikan branding RS tersebut. Dalam sambutannya, Mardiatmo menyampaikan bahwa Milad ke-88, RS PKU Muhammadiyah Surakarta melakukan rebranding RS dengan perubahan logo, identitas warna, penyebutan nama RS dan launching Mars PKU Muhammadiyah Surakarta.

Sementara Haedar Nashir mengucapkan selamat atas kemajuan rumah sakit dan menyambut positif dengan rebranding RS. Haedar berpesan, bahwa orang yang datang ke RS PKU Muhammadiyah Solo karena sakit dan perlu perhatian dengan welas asih. Senyum salam dan sapa kepada pasien harus dari jiwa yang bersih, ikhlas, berjuang dan mengabdi.

Semua karyawan sebagai warga Muhammadiyah hendaknya selalu mendukung dan membesarkan nama Muhammadiyah dan RS PKU Muhammadiyah Surakarta.
“Jadi semuanya harus bergerak, beribadah dan beramal soleh, selalu peduli dengan lingkungan sekitar serta berdakwah,” kata Haedar.

Dan acara pengajian yang dihadiri oleh sejumlah pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM, PDM dan Rektor UMS ini sebagai penutup rangkaian kegiatan milad ke-88 RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan Milad Muhammadiyah ke-106.

Sumber: joglosemar.co

MATARAM,  Tak disangka, kerusakan lingkungan di NTB turut disumbangkan oleh rumah sakit. Tahun ini, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB mencatat ada dua rumah sakit yang mengabaikan pengelolaan limbahnya. Sehingga, memberi dampak buruk bagi lingkungan. “Dari sekian perusahaan yang diuji, ada dua rumah sakit yang paling buruk pengelolaan limbahnya. Mereka dapat rapor hitam, kata Kepala BLHP NTB Ir. Heri Erpan Rayes, kemarin.

Fakta ini terungkap setelah BLHP NTB melakukan peringkat kinerja perusahaan (proper) tahun 2015. Selain rumah sakit, industri perhotelan, pertambangan, hingga pembangkit listrik juga ikut menjadi objek pengawasan. Penilaian ini mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah disepakati. Apakah operasionalnya sudah sesuai Amdal atau tidak, jelas Erpan.

Hasilnya, ada dua rumah sakit yang disebut melakukan pencemaran berat. Sehingga, diberikan raport hitam. Dua rumah sakit yang dimaksud yakni RSUD dr Soedjono Selong, Lombok Timur dan RS Risa Mataram. Peraih proper hitam berarti melakukan pencemaran berat, tegasnya.

Selain itu, beberapa perusahaan juga disebut mengantongi rapor merah yang masih dalam katagori pengelolaan limbah buruk. Perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk beberapa hotel di NTB. Sayangnya, Erpan sendiri tidak merinci jumlah perusahaan yang masuk katagori merah tersebut.

Sementara, raksasa tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang awalnya menjadi kandidat meraih rapor hijau, nyatanya hanya berhasil mengantongi rapor biru. Pasalnya, masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki kedepannya.

Untuk dua rumah sakit yang berapor hitam sendiri, kata Erpan, sudah dilayangkan peringatan keras berupa surat yang memaksa perusahaan terkait agar segera melakukan pembenahan sesuai aturan yang tertuang dalam dokumen Amdal. BLHP NTB sendiri akan melakukan pembinaan selama satu tahun penuh terhadap perusahaan bersangkutan. Yang rapor hitam tidak langsung kita hentikan operasionalnya. Masih kita beri pembinaan selama satu tahun dan selama jangka waktu itu harus ada perubahan, tegas Erpan.

Ia menekankan, pengelolaan lingkungan yang tak memenuhi Amdal, jelas akan mengancam lingkungan. Pada akhirnya, kelalaian dari perusahaan ini bisa merugikan masyarakat sekitar. (uki/r9)

Sumber: lombokpost.net

Reportase

PERSI: Tata Kelola Klinik yang Baik untuk Mewujudkan Patient Safety 

Setelah pada 24 Oktober lalu di Jakarta kongres PERSI memilih dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes sebagai ketua. Maka, pada 8 Desember 2015 sebanyak 124 orang pengurus PERSI periode 2015-2018 dilantik. Dr. Kunjtoro menggantikan DR. dr. Sutoto, MKes yang sebelumnya telah menjabat selama 2 periode dengan banyak kemajuan, antara lain ikut memberikan warna pada kebijakan mengenai JKN dan menyuarakan kepentingan RS serta pasien.

Periode ini, Ketua Umum PERSI Pusat menantang para pengurusnya, apakah PERSI saat ini telah menemukan jati dirinya, apakah pengurus PERSI periode ini siap dan tetap dapat menjunjung tujuan organisasi? Pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana beyond 2019 (setelah seluruh masyarakat Indonesia ter-cover JKN)? Tentunya sangat penting bagi RS untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, memenuhi tuntutan regulator dan customer, sekaligus memenuhi harapan investor/pemilik. Untuk itu menurut dr. Kuntjoro, PERSI hadir sebagai pemersatu bangsa untuk mewujudkan tata kelola yang baik, dalam rangka meningkatkan patient safety. Ini merupakan hak konstitusi sehingga core value dan core believe yang telah diperjuangkan oleh para pendiri PERSI tidak sia-sia.

Visi Ketua PERSI yang baru adalah terwujudnya PERSI dengan anggota yang kompak dan berpihak pada kebutuhan organisasi dan masyarakat. PERSI ingn menjadi organisasi yang mampu mendorong terwujudnya tata kelola klinik yang baik melalui kendali mutu serta kendali biaya di RS, mewujudkan regulasi dan yang ada yang terkait dengan RS. Juga harus disadari bahwa kita bukanlah yang terbaik sehingga harus terus belajar dan memperbaiki kesalahan. Pada akhirnya tujuan PERSI adalah mewujudkan patient safety pada setiap jengkal proses pelayanan di RS. Sementara itu, masyarakat berharap agar PERSI dapat menerima keluhan masyarakat. (pea)

Jakarta – Tidak jujurnya rumah sakit maupun klinik dalam melayanani pengguna BPJS membuat pemerintah terancam mengalami kerugian besar. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bakal defisit anggaran BPJS hampir mencapai Rp 6 triliun.

Hal itu diungkapkan Indonesian Hospital Watch. IHW menduga terjadi moral hazard yang dilakukan oleh pihak faskes (rumah sakit dan klinik) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan RI. Faskes terindikasi ingin meraup keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. 

Misalnya, melakukan pemeriksaan dan perawatan yang tidak perlu. Pasien (peserta JKN BPJS Kesehatan) yang harusnya tidak perlu dirawat, dianjurkan untuk rawat inap. Tindakan medis yang sebenarnya tidak dilakukan, dimasukan dalam daftar
tindakan medis yang dilakukan. 

Contohnya, pemasangan infus yang faktanya hanya dilakukan satu kali, dilaporkan sebanyak dua kali. Anjuran pemeriksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dengan adanya jaminan pembiayaan JKN BPJS Kesehatan, akhirnya dianjurkan untuk dilakukan. 
“Adalah lagi pemeriksaan lab misalnya, pemeriksaan x-ray, CT-Scan dll, yang tidak sesuai indikasi medis.” tulis IHW dalam rilis yang diterima Monitorday, Senin (14/12).

Hal itu yang dilakukan faskes selama 2 tahun penyelenggaraan BPJS. Tak ayal, anggaran BPJS yang dianggarkan mengalami defisit. 

Meski demikian, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pencairan cadangan pembiayaan BPJS Kesehatan Rp 1,54 triliun dalam APBNP 2015. Dengan uang tunai tersebut, BPJS Kesehatan mampu membayai klaim peserta BPJS di sejumlah rumah sakit seluruh Indonesia, sehingga potensi gagal bayar
BPJS Kesehatan RI ke pihak Faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan dapat dihindari.

Sumber: monitorday.com

manajemenrumahsakit.net :: BANYUMAS – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas melakukan survei simulasi untuk memperoleh akreditasi dari Komisi Aktreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012.

Survei simulasi dilaksanakan tiga hari yaitu pada 10 – 12 Desember. Direktur RSUD Banyumas dokter AR Siswanto Budiwiyoto MKes mengatakan survei dilakukan oleh Tim Akreditasi KARS Kementerian Kesehatan. Tim beranggotakan tiga orang yakni dokter Untung Gunarto SpS selaku ketua tim, dokter Siti Aisyah Sahidu SU MKes dan Nuryandari SKM MKes.

Menurut Siswanto Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 memberikan porsi lebih besar pada sisi tata laksana atau ketaatan petugas rumah sakit melaksanakan tugas sesuai pedoman maupun standar yang telah disusun rumah sakit. Hal ini selaras dengan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.02. 04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Karena itu setiap rumah sakit harus melakukan akreditasi untuk menjamin mutu pelayanannya. Ketua Tim Simulasi Survey Akreditasi Untung Gunarto menjelaskan akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar yang ditentukan.

Telusur

Dia mengatakan walaupun hanya simulasi, pelaksanaannya hampir sama dengan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kemauan, kesadaran dan partisipasi aktif seluruh karyawan rumah sakit.

Baik itu manajemen, para dokter, perawat dan semua petugas kesehatan RS. Keterlibatan itu untuk mensukseskan akreditasi agar dalam jangka panjang senantiasa bekerja melaksanakan tugas berlandaskan standar prosedur operasional yang telah ditentukan. Untung menambahkan, pada Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 ada perubahan standar. Fokus akreditasi ada pada pelayanan pasien.

Perubahan ini menuntut rumah sakit mempersiapkan diri lebih intens dan kontinyu. Dipersyaratkan sebuah rumah sakit layak memperoleh akreditasi dari KARS versi 2012 adalah melakukan Survei Simulasi. ”Survey Simulasi ini dilakukan untuk melihat, memeriksa dan mengukur sejauh mana persiapan yang telah dilakukan rumah sakit dalam menghadapi tahap penilaian akreditasi yang sesungguhnya,” terangnya.

Ketua Akreditasi RSUD Banyumas dokter Supraptini MMR menjelaskan survei simulasi dilakukan dengan cara telusur dokumen untuk mengetahui kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Telusur individu untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan standar prosedur yang telah didokumentasikan dan observasi lapangan untuk melihat apakah sarana dan fasilitas kerja telah memenuhi syarat.

Telusur individu meliputi karyawan, pejabat stuktral, dokter, perawat dan karyawan lainnya. Mengenai keterampilan bantuan hidup dasar (BHD), K3-Pengguanaan APAR dan kebersihan tangan (hand hygiene). Selain itu juga dilakukan telusur lingkungan dengan evaluasi kompetesi dasar dan di nilai langsung oleh Tim Surveyor.

”Tim juga menyimak presentasi Direktur RSUD Banyumas mengenai program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien), Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yakni metode analisis risiko bahaya,” ungkap Supraptini. (G23-92)

Sumber: suaramerdeka.com