Pentingkah Perhitungan Unit Cost Di Era Jkn?

Miftakhul Fauzi, SE

Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan Nasional saat ini masih menimbulkan pro dan kontra dari beberapa rumah sakit. Bagi rumah sakit yang mengeluarkan biaya besar bisa tidak setuju dengan tarif yang ada pada JKN, jika dengan tarif JKN tidak dapat menutupi biaya-biaya yang ada di rumah sakit tersebut. Akan berbanding terbalik dengan rumah sakit yang mampu menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan bahkan bisa jadi dana yang dimiliki lebih banyak dengan adanya tarif JKN. Namun, ada juga rumah sakit yang belum mengetahui, kesesuaian tarif JKN pada RS tersebut. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya tarif JKN tidak bisa jika hanya menggunakan perkiraan saja, tetapi diperlukan suatu kajian ataupun evaluasi untuk mengetahuinya.

Perhitungan unit cost masih diartikan oleh beberapa rumah sakit hanya sebagai dasar penentuan tarif saja. Sesungguhnya perhitungan unit cost dapat lebih luas dari hanya sebagai dasar untuk penentuan tarif saja. Salah satu fungsi unit cost adalah sebagai dasar evaluasi rumah sakit, termasuk untuk evaluasi biaya yang dikeluarkan rumah sakit dengan tarif JKN.

Sebelum muncul Jaminan Kesehatan Nasional, beberapa rumah sakit menggunakan unit cost sebagai dasar penentuan tarif. Setelah muncul Jaminan Kesehatan Nasional, beberapa rumah sakit yang  memahami  fungsi dan manfaat unit cost tetap melakukan perhitungan unit cost. Hal itu karena unit cost memiliki fungsi dan manfaat yang lebih dari sebagai dasar penentuan tarif.

Rumah sakit yang melakukan perhitungan unit cost dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui oleh rumah sakit jika terjadi pemborosan. Hal tersebut karena biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang satu akan berbeda dengan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang lain, walaupun rumah sakit tersebut satu tipe misalnya sama-sama tipe B. Selain itu hasil perhitungan unit cost juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas dan mutu rumah sakit.

Perhitungan unit cost tetap perlu dilakukan oleh rumah sakit secara rutin, walaupun pada era Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut karena unit cost dapat digunakan sebagai evaluasi operasional rumah sakit dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan untuk lebih meningkatkan kualitas dan mutu rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat tetap eksis dan melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

LEWOLEBA – Saat ini, sejumlah obat antibiotik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba habis lantaran tak ada anggaran untuk membelinya guna memenuhi kebutuhan rumah sakit.

Habisnya stok obat antibiotik tersebut mengantar Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur bersama Wakil Bupati, Thomas Ola Langoday, “mengobok-obok” rumah sakit tersebut, Senin (17/7/2017).

Sekitar pukul 10.00 Wita, Sunur-Langoday melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit tersebut.

Sunur-Langoday memantau dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ditemani anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak.

Direktur RSUD Lewoleba, dr. Geryl Huar Noning bersama beberapa staf di rumah sakit, juga setia mendampingi Sunur-Langoday selama kunjungan mendadak tersebut.

Dalam sidak tersebut, Sunur menanyakan sejumlah hal terkait habisnya sejumlah obat antibiotik di rumah sakit tersebut.

Sunur juga mendatangi gudang tempat penyimpanan obat-obatan di rumah sakit tersebut.

Selain itu, Sunur juga menanyakan berbagai hal, di antaranya ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes), juga sejumlah fasilitas penunjang lainnya untuk dokter, perawat maupun bidan di rumah sakit tersebut.

Tak adanya AC di ruang perawatan, juga menjadi perhatian tersendiri Sunur-Langoday. Dalam kunjungannya itu, Sunur meminta manajemen rumah sakit untuk merencanakan kebutuhan AC di setiap ruang perawatan.

Saat itu, Sunur-Langoday juga meninjau langsung ke dapur. Di tempat tersebut, Sunur menanyakan sejumlah hal, baik menyangkut penyediaan kebutuhan makan minum untuk pasien, snack untuk dokter dan kebutuhan lainnya.

Sunur-Langoday juga menyempatkan diri ke ruang nifas. Di ruangan itu, Sunur mendapat laporan kalau pasien yang dirawat di tempat itu harus membawa bantal dari rumah. Sebabnya, adalah rumah sakit tidak menyiapkan bantal untuk pasien.

Menyangkut ketiadaan obat antobiotik di rumah sakit itu, hampir semua keluarga pasien, terpaksa membeli obat-obatan pada apotek-apotek di Kota Lewoleba.

Pembelian obat itu setelah mereka mengantongi resep dari dokter. (*)

Sumber: tribunnews.com

Rencana pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di lingkungan RSUD Kabupaten Siak ini sudah 6 tahun yang lalu namun belum terwujud. Dan rencananya tahun ini juga akan diterapkan di rumah sakit 5 Kecamatan di Kabupaten Siak.

Untuk itu perlu pendalaman persiapan dalam pelaksanaan pembentukan BLUD di lingkungan RSUD Kabupaten Siak, Pemkab Siak menggelar sosialisasi Implementasi terkait hal tersebut di atas, di ruangan Siak Sri Indrapura Meting Room Kantor Bupati Siak, Senin (17/72017).

Asisten Adminterasi Umum Setda Kabupaten Siak H. Jamaluddin membuka secara resmi acara Sosialisasi dan Implementasi tentang BLUD yang juga dihadiri oleh Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Wisnu Saputro sebagai Tim ahli yang membidangi terkait pembentuan BLUD ini.

“Meskipun kita telah lama memahamai BLUD ini, namun belum semua kita paham terkait yang berkaitan tentang BLUD ini, Supaya pelaksanaan BLUD di rumah sakit kita pada tahun 2017 ini juga biaa diterapkan di 5 kecamatan yang ada di Kabaupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak juga karena membangun Rumah Sakit Kelas C di Kecamatan Tualang,” kata Djamaludin.

Dikatakannya, pengelolaan BLUD ini tentu secara keuangan terpisah dengan APBD Kabupaten. Jadi BLUD ini sudah mengelola keuangan sendiri dan ini tidak mudah, karena pengelolaan keuangannya cukup berat dan banyak aturan-aturan yang dipenuhi.

“Kalau kita tidak memahami aturan keuangan tentu nanti banyak masalah yang akan muncul. Supaya dalam pelaksanaanya tidak terjadi, makanya kita perlu bersama-sama berkomitmen untuk belajar Aturan-anturan tentang BLUD ini,” katanya.

Sementara itu Dirjen Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Wisnu Saputro sebagai Tim ahli yang membidangi terkait pembentukan BLUD ini mengungkapkan Badan Lanyanan Umum Daerah ini di bentuk dengan tujuan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa.

BLUD bukan hanya berada dilayanan kesehatan saja, tapi bisa dibentuk seperti pengelolaan sampah dan limbah seperti yang akan di bentuk di Aceh. Kalau di DKI semua pelayanan sudah melalui BLUD pelayanan parkir aja di DKI sudah BLUD, semua ya berpotensi sebagai Pemasukan bagi daerah bisa dibentuk BLUD,” katanya.

BLUD ini juga dibentuk dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil.

Wisnu juga menyarankan kepada Instansi terkait agar melakukan kunjungan ke BLUD yang telah berhasil dalam menjalankan fungsinya. seperti contoh daerah yang berhasil RSUD seperti daerah Jogja serta Puskemas yang ada di Kabupaten Seleman, Kata Wisnu Saputro Kepala Seksi BLUD I Wilayah Jawa, Bali, Kalimanatan dan Sumatra.***

Sumber: goriau.com

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, Kota Cimahi memastikan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada tahun ini akan berjalan sesuai dengan aturan. Bahkan, direksi rumah sakit memastikan tidak akan pernah ada lagi kasus hukum yang terjadi di rumah sakit yang dipimpinnya.

Direktur Utama RSUD Cibabat Trias Nugrahadi mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan kembali melakukan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dengan total anggaran sebesar Rp35 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

“Dana itu sebetulnya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memang penggunaannya untuk peningkatan fasilitas kesehatan di RSU Cibabat,”katanya, kepada pewarta, Minggu (16/7).

Menurutnya, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan seperti peralatan jantung, alat bedah kemudian cityscan.

Adanya, e-Catalog melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memfasilitasi pengadaan Barang/Jasa untuk Instansi dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan menjadi mudah, efisien dan transparan telah banyak membantu.

Sebelumnya, untuk mempercepat pelayanan pendaftaran pasien, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat resmi menggunakan sistem pendaftaran berbasis online bernama ‘SMS Gateway’. Sistem ‘SMS Gateway’ ini merupakan upaya perbaikan pelayanan, khususnya sistem pendaftaran yang dikembangkan oleh rumah sakit.

“Tentunya kami memerlukan inovasi lagi, inovasi yang kita lakukan sekarang dengan SMS Gateway,” pungkasnya. [jar] 

Sumber: rmoljabar.com

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Kota Binjai, gelar syukuan setelah meraih predikat Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang di langsungakan di halama rumah sakit Djoelham Jalan Sutan Hasannuddin kelurahan Kartini kecamatan Binjai Kota, Senin (17/07/17) Siang

Syukuran Akreditasi Paripurna RSUD Djoelham di hadiri Walikota Binjai H M Idaham SH. MS,I, Sekdako Binjai Mahfullah Daulay, Dirut RSUD Djoelhan Dr. Sugianto, Para Camat se Kota Binjai dan seluruh kepala SKPD dijajaran Pemko Binjai

Walikota dalam sambutanya mengatakan atas nama walikota Binjai mengucapkan terimakasih kepad Dr Sugianto dan seluruh keluarga besar rumah sakit Djoelham yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta yang telah bekerja keras untuk meraih Akreditasi Paripurna ini

” Hampir enam tahun setengah saya memimpin kota ini walaupun banyak pro dan kontra dalam membagun kota ini tetapi kita harus punya komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Sambungnya mengatakan Kita harus bangga karena kita sudah mempunyai rumah sakit yang sudah terakreditasi Paripurna ” Saya berharap rumah sakit ini kedepan lebih baik lagi, Saya punya cita – cita sebelum saya menyelesaikan jabatan saya, saya ingin membuat rumah sakit yang sebagi mana konsep rumah sakit Propesional yang nantinya untuk anak cucu kita kelak,” Harapnya.

Masih Karmta Idham Kepercayaaan masyarakt kepada rumahbsakit umum ini bisa di hujudkan dengan pelayanan yang baik dan mempunyai propesinal.(hendra)

 Sumber: metro-online.co

PANGKALPINANG-PT Siloam International Hospitals Tbk. meresmikan operasional Rumah Sakit Siloam Bangka yang merupakan rumah sakit ke-27 yang dikelola perusahaan Grup Lippo.

RS Siloam Bangka yang berada di provinsi Bangka Belitung dibangun dengan investasi sebesar Rp 250 miliar, dan merupakan RS pertama di tahun 2017 yang dibangun 100% atau bukan akuisisi dari rumah sakit yang sudah ada. 

“Investasi RS~Siloam Bangka Rp250 miliar, dan return on investment 3-4 tahun,” kata Diretur RS Siloam Bangka Rudy Susanto saat jumpa pers dalam acara soft opening RS Siloam Bangka hari ini, Senin (17/7/2017).

Saat ini RS Siloam Bangka memiliki antara lain 9 dokter umum, 2 dokter gigi, 2 dokter penyakit dalam, 1 dokter anak, 4 dokter bedah, 1 dokter bedah orto, selain itu ada dokter saraf, mata, kandungan , paru,. Sementara itu RS didukung dengan 44 perawat.

Rumah sakit dlengkapi peralata antara lain CT-scan 128 slices, 3D USG, endoscopy dan X-ray.

Siloam Hospitals di Pangkalpinang merupakan rumah sakit pertama emiten berkode saham SILO di provinsi Bangka Belitung. Memiliki kapasitas 310 tempat tidur. RS dibangun di lahan 4.000 meter persegi, yang terdiri dari 9 lantai.

Sumber: bisnis.com

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

bekerjasama dengan

Magister Manajemen Rumah Sakit FK UGM

akan menyelenggarakan Webinar:

Atribut Kepemimpinan sebagai dasar Sinergi antara Pemimpin Klinik, dengan Direktur RS RS Pendidikan dan Rujukan

Pada Rabu, 26 Juli 2017 pkl 12.00 – 13.30 WIB 

Kampus FK UGM 

Webinar di berbagai RS Pendidikan

Pengantar

Sebagai lembaga yang berbasis pengetahuan (knowledge-based organization), rumah sakit pendidikan bukanlah sebuah lembaga birokrasi. Rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran yang berbasis pengetahuan dengan didukung oleh sistem manajemen yang baik.  Oleh karena itu di RS ada dua jenis pemimpin yaitu: (1) pemimpin struktural yang dikenal sebagai direksi RS; dan (2) pemimpin klinis yang dipimpin oleh Clinical Leader.  Kedua pemimpin tersebut harus kompeten dan bekerja sama dengan baik. Bagaimana pengembangan kompetensi kedua kelompok pemimpin tersebut?

       Selama ini kompetensi Direktur RS sudah diatur dengan Permenkes 971/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural. Permenkes ini tidak secara spesifik membahas mengenai kompetensi Direktur RS Pendidikan yang juga merupakan RS Rujukan Nasional.  Oleh karena itu perlu dikembangkan atribut kepemimpinan RS Pendidikan dan RS Rujukan Nasional sebagai pelengkap Permenkes 971/2009Sementara itu, kepemimpinan klinisi belum mempunyai sejarah yang panjang. Hal tersebut  baru diteliti dan dikembangkan oleh PKMK dan Magister Manajemen RS Fakultas  Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

            Dalam rangka pengembangan tersebut, diselenggarakan seminar yang akan menjadi titik awal pengembangan berikutnya. Pengembangan tersebut diperlukan agar dalam proses menseleksi pimpinan RS, khususnya Direktur Utama, lebih banyak kriteria yang relevan untuk diujikan.

Tujuan

• Membahas sinergi kedua jenis pemimpin di RS ini yang diharapkan akan memberikan dampak positif untuk pelaksanaan kebijakan RS Pendidikan dan Rujukan Nasional.
• Membahas rencana untuk mengusulkan Atribut Kepemimpinan ke Kementerian Kesehatan sebagai salahsatu alat untuk menseleksi direktur dan direktur umum RS Pendidikan yang berfungsi sebagai RS Rujukan Nasional.
• Membahas Rencana Kegiatan untuk pengembangan Kepemimpinan Struktural dan Kepemimpinan Klinis.

Tempat, Waktu dan Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

     Hari, Tanggal             : Rabu, 26 juli 2017

     Waktu                          : 12.00-13.30 WIB

     Tempat                        : Ruang Senat FK UGM

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8525166044522058753

Webinar ID: 986-875-795

Target Peserta

Webinar ini merupakan gabungan antara Direksi dengan para Klinisi. Diharapkan para pesertanya adalah:

• Direktur Utama RS Pendidikan dan Rujukan Nasional
• Direksi RS Pendidikan dan Rujukan Nasional
• Dewas Pengawas RS Pendidikan
• Pemimpin-pemimpin Klinis
• Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
• Mahasiswa pascasarjana manajemen rumah sakit
• Residen

Pembicara:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro

Pembahas

• Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia
• Ketua/anggota Dewan Pengawas RS Dr. Sardjito.
• Dekan Fakultas Kedokteran UGM

Agenda Acara

Informasi dan Pendaftaran

1. Maria Lelyana (Ibu Lely)

   Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

   Phone: 0274 – 549425

   Hp: 081 329 760 006

   Email: [email protected]

    

2. Hernie Setyowati (Ibu Menik)

   Magister Manajemen RS FK UGM

   Lantai 2 Gedung IKM, FK UGM, Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281

   Phone: 0274 551408

   Fax: 0274581679

   Hp: 0818 269 560

   Email: [email protected]

BALIKPAPAN – Suasana tenang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang, Sabtu (15/7) siang, tiba-tiba menjadi gaduh. Pasalnya, semua petugas medis yang tadinya sedang beraktivitas, berhamburan keluar dari ruangan masing-masing. Karena mendengar suara alarm sirine berbunyi nyaring disertai kepulan asap tebal yang keluar dari salah satu ruangan rawat inap lantai 3 RSUD.

Satu unit mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran datang memadamkan api maupun mengevakuasi petugas atau pasien yang terluka, sementara petugas lainya bergegas menyelamatkan diri untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman.

Ternyata kondisi itu merupakan skenario dari kegiatan simulasi penanganan musibah kebakaran yang dilakukan manajemen RSUD.

Kepala RSUD Balikpapan dr Ratih Kusuma mengatakan, simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membiasakan dan menjadikan seluruh petugas lebih siaga lagi terhadap bencana yang tidak diharapkan.

Melalui simulasi bencana ini juga petugas akan lebih terlatih dan terbiasa dalam kesiapsiagaan bencana. “Hal ini juga kami lakukan dalam upaya keselamatan pasien RSUD Balikpapan,” ujar Ratih saat ditemui Balikpapan Pos di sela-sela kegiatan simulasi.

Kegiatan yang bekerja sama dengan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Balikpapan ini berjalan dengan Lancar dan tidak menimbulkan kepanikan bagi pasien dan keluarga karena sehari sebelumnya sudah ada sosialisasi.

“Adanya kegiatan ini untuk mengetahui  dan mengukur seberapa cepat tanggap RSUD dalam menghadapi bencana kebakaran. Kita juga menghitung waktu respon mobil damkar menuju ke RSUD. Dalam jeda waktu tunggu, tim RSUD berupaya untuk bisa memadamkan api.  Yang diharapkan kami dapat meminimalkan kerugian baik material maupun non material, meminimalkan korban jiwa dan yang diharapkan tidak ada  korban satupun,” tuturnya.

Ratih berharap, simulasi bencana ini menjadi sebuah cara untuk menyadarkan semua petugas di RSUD, bahwa telah memiliki panduan dan pedoman ketika menghadapi bencana.

“Selain itu dengan pelatihan dan simulasi ini semua menjadi waspada dan siap dalam menghadapi kebakaran,” tandasnya. (bp-23/war)

Sumber: balikpapan.prokal.co

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan akan meluncurkan program layanan kesehatan “Layad Rawat” bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu yang diberlakukan terhitung Senin (24/7).

“Mulai pekan depan, dokter akan datang ke rumah warga bukan warga datang ke dokter,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat meluncurkan program “Minggu Lansia” di Balaikota Bandung, Ahad.

Emil sapaan akrabnya mengatakan, program layanan kesehatan jemput bola ini menyasar kalangan menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan di rumah sakit.

“Komponen di dalamnya masyarakat Lansia (lanjut usia),” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bandung Rita Verita Sri Hasniarty mengatakan sebanyak 1.111 tenaga non medis dan 481 tenaga medis yang terdiri 87 dokter, 184 perawat, 187 bidan, serta 23 ahli gizi akan disiagakan Pemkot Bandung dalam program tersebut.

“Yang menerima program itu pasien lanjut usia, hipertensi, kencing manis yang sudah terdata di Puskesmas. Dan juga kasus-kasus yang membutuhkan perawatan segera yang bisa dilakukan di rumah,” kata dia.

Menurut Rita, pasien yang membutuhkan pertolongan medis di tempat, dapat menghubungi nomor 911 atau memanggil kader Puskesmas. Nomor tersebut akan tersambung ke layanan kesehatan maupun ambulans.

“Usai memeriksa pasien, jika diperlukan untuk dibawa ke rumah sakit akan kita panggil ambulans langsung. Tapi kalau memungkinkan di rumah kita periksa di sana,” katanya.

Sumber: antarajabar.com