Saat ini virus corona menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat, tercatat pertama ditemukan pada Desember 2019 hingga 2 Februari 2020 korban mencapai 305 meninggal dunia dan 14.568 terinfeksi di seluruh dunia, dengan korban terbanyak di Cina (Kompas.com). Dampak dari wabah corona tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, namun aspek keuangan juga sangat dipengaruhi dengan adanya wabah corona.

BANYUWANGI – Bagi ratusan ribu masyarakat Banyuwangi, khususnya yang tinggal di wilayah selatan, nama RSUD Genteng, tentu sudah sangat familiar. Karena fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah ini adalah salah satu jujugan utama ketika hendak berobat atau rawat inap.

Tapi siapa sangka, sejak berdiri tahun 1981, penghargaan bergengsi dalam hal pelayanan, baru diraih pada tahun 2019. Baru tahu bukan?.

Ya, sejarah baru tersebut terukir setelah RSUD Genteng, berada dibawah komando dr Taufiq Hidayat, MKes, SpAnd (K). dan itu tercipta dalam waktu yang lumayan singkat. Karena dr Taufiq baru menjabat Direktur RSUD Genteng, tercatat sejak 25 Januari 2019.

MAUMERE–Merebaknya  penderita virus corona ke berbagai belahan negara di  dunia  termasuk ke   Indonesia  mendorong penyiapan sumber  daya dan  fasilitas rumah sakit.   

Meski  belum ditemukan  pasien  tertular  virus  corona di NTT,  antisipasi   sudah  dilakukan.   Kementerian Kesehatan  (Kemenkes)  RI menetapkan  RSUD  dr.TC.Hillers Maumere  di  Pulau   Flores menjadi  rujukan  pasien virus  corona.

BUPATI Garut H. Rudy Gunawan, menerima dr. Nieke Resmiati Saleh, MARS selaku Ketua Bidang Manajemen pada Tim Surveyor Verifikasi Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) RSUD dr.Slamet Garut, di Aula Kantor Direktur RSUD dr.slamet Garut, Senin (3/2/2020).

Menurut Direktur RSU dr. Slamet Garut, dr. H.Husodo Dewo Adi, kedatang tim surveyor untuk verifikasi tahap kedua terhadap perencanaan perbaikan strategis yang menjadi rekomendasi tim verifikasi kepada pihak RSUD dr.Slamet. Tim ini menilai kekurangan yang akan menjadi bahan perbaikan bagi pihak RSUD dr.Slamet.

Klungkung– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung menunggak pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) pegawainya selama tiga bulan, dengan nilai mencapai Rp6 miliar. RSUD Klungkung tidak memiliki cukup uang, karena pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kerap terlambat. Untuk mengatasi masalah ini, RSUD Klungkung berencana meminjam dana talangan dengan jaminan klaim BPJS.

Kerangka Acuan Kegiatan

Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM bekerjasama dengan Minat Manajemen Rumah Sakit FK – KMK UGM menyelenggarakan 

Diskusi melalui webinar mengenai: 

“Memahami PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dari Perspektif Pengelola RS” 

Kamis, 6 Februari 2020

 Pengantar

Setelah PMK Nomor 30 Tahun 2019 yang merupakan pengganti PMK Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sempat ditunda pelaksanaannya, kini Kementerian Kesehatan RI akhirnya mengeluarkan PMK Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur hal tersebut. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK Nomor 30 Tahun 2019.

Ada banyak hal yang berbeda pada PMK Nomor 3 Tahun2020 ini dibandingkan dengan dua PMK pendahulunya. Berbagai perubahan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan JKN, rujukan berjenjang, sampai ke distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan. Banyak RS akan naik kelas karena kapasitas tempat tidurnya memenuhi syarat. Tarif yang menjadi dasar pengajuan klaim ke BPJS juga akan berbeda. Dari sisi supply, peluang bagi dokter spesialis untuk bekerja di kota besar makin terbuka lebar dengan banyaknya RS Kelas C dan Kelas D yang bisa menjadi tempat praktik. Lalu bagaimana pemerintah menjamin RS – RS di kota kecil dan DTPK tetap terisi oleh dokter spesialis?

Berbagai isu di atas akan mempengaruhi cara – cara pengelolaan rumah sakit di  masa depan. Hal ini menjadi concern Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM dan para pengelola Minat Manajemen Rumah Sakit, yang melatarbelakangi dilaksanakannya diskusi ini.

Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk:

1. Membedah PMK Nomor 3 Tahun 2020 dan membahas perubahan – perubahan peraturan mengenai klasifikasi dan perizinan rumah sakit;
2. Mendiskusikan apa saja konsekuensi perubahan peraturan pada rumah sakit dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan;
3. Mengusulkan rekomendasi mengenai strategi untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah non-kota besar dan DTPK.

 Agenda Kegiatan

Hari, Tanggal             :  Kamis, 6 Februari 2020

Waktu                         :  09.00 – 12.00 WIB

Tempat                       : Auditorium Lt.1 Gedung Pascasarjana Tahir Foundation FK – KMK UGM

Link Webinar             : https://attendee.gotowebinar.com/register/5067807826671455491

Webinar ID                : 687 – 580 – 771

 Target Peserta

1. Direktorat Pelayanan Rujukan Kementerian Kesehatan
2. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Perhimpunan dan Asosiasi RS (PERSI, ARSADA, ARSSI, ARSPTN, ARSVI, dan lain – lain)
4. Pemilik dan Pengelola Rumah Sakit
5. Peneliti dan Konsultan Manajemen Rumah Sakit
6. Dosen dan Mahasiswa S2 khususnya Minat Manajemen Rumah Sakit/Administrasi Rumah Sakit

Narasumber dan Moderator

Narasumber:

Dr. dr. Beni Satria, S.Ked, M.Kes, SH, M.H.Kes.

Moderator:

Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes.

 Detail Susunan Acara

 Referensi

• PMK Nomor 30 Tahun 2019
• PMK Nomor 56 Tahun 2014
• Paparan Kemenkes RI tentang Klasifikasi dan Perizinan RS

 Informasi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK – KMK UGM

DUMAI – Setelah sempat melakukan mogok kerja para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai kembali bekerja seperti biasa.

“Hari ini seluruh dokter sudah mulai bekerja seperti biasa,” kata Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso Rabu (29/1/2020).

Sekda berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi. Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” ungkap Sekda.

Karawang – Direktur Utama RSUD Kabupaten Karawang Diduga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 tahun 2014, karena telah mengangkat Kepala Instalasi Forensik RSUD dari gelar akademik yang bukan berasal dari ahli medis.

Entah karena faktor politik atau ekonomi, Kepala Instalasi Forensik sebelumnya bahkan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh orang lain dengan gelar akademik Sarjana Agama (S.Ag).

Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah itu sudah bisa melayani seperti operasi katarak.

Selain operasi Katarak, RSUD Benteng juga sudah bisa melayani operasi sesar. Dirut RSUD Benteng dr Listikasari Hillen mengungkapkan, bahwa hal tersebut dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.