Saat ini, dunia tengah dihebohkan dengan maraknya kasus infeksi virus Corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Infeksi yang oleh CDC dikategorikan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) ini merupakan infeksi pernapasan menyerupai SARS yang disebabkan oleh Virus Novel Corona. Virus baru yang memiliki nama lain 2019 – nCoV ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan saat ini terus menyebar hingga ke belahan dunia lain. Meski baru ditemukan pada Desember lalu, virus ini telah menjangkit lebih dari 2.700 orang berdasarkan laporan dari CNBC dan telah menyebar ke 13 negara. 

Kerangka Acuan Kegiatan

Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM

bekerjasama dengan

Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan MMR FK – KMK UGM menyelenggarakan

Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia

Sistem Rujukan pasca terbitnya PMK 3/2020:

Bagaimana sistem rujukan pasien BPJS dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi?

Kamis, 13 Februari 2020

 Pendahuluan 

Pada 2014  telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.  Permenkes ini membahas adanya rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi , dan  rujukan regional.  Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan pada 2017 dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan nasional, propinsi, regional dengan penguatan sistem telematika. 

Pada 2019 terlihat bahwa pengembangan sistem rujukan masih membutuhkan penguatan. Berbagai hambatan terjadi termasuk ketidakjelasan hubungan dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengaturan sistem rujukan, terjadinya perbedaan pendapat rujukan berjenjang ataukah rujukan berbasis kompetensi, demikian pula perhatian terhadap pengembangan sistem rujukan di daerah yang masih kurang kuat.

Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan RS. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK 30/2019. Keberadaan PMK 3/2020 tentunya mempengaruhi sistem rujukan. Apakah sistem rujukan akan masih berjenjang berbasis kelas? Ataukah berjenjang berbasis kompetensi? Bagaimana dengan sistem rujukan BPJS? Apakah akan sama? Apakah RS kelas A akan menjadi penuh sesak?

Secara konsepsual PMK no 3/2020 memperkuat hasil studi FK-KMK UGM  dalam pemetaan  penjenjangan rujukan berbasis kompetensi penanganan penyakit. Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi ditetapkan berdasarkan kebutuhan medis suatu penyakit dan kompetensi fasyankes (RS), bukan jenjang kelas rumah sakit. Rujukan dari FKTP dapat langsung ke kelas A, apabila RS di kelas D,C, dan B tidak mempunyai kompetensi. Sistem ini membutuhkan kemampuan Dinas kesehatan Propinsi untuk menyusun peta kompetensi dan sistem rujukan yang akan dibangun. Setiap propinsi akan mempunyai peta yang berbeda-beda.

Latar belakang di atas menjadi isu utama yang akan dibahas dalam Seminar Outlook Tahun 2020 Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM.

Tujuan

1. Membahas hasil pemetaan sistem rujukan berbasis kompetensi.
2. Membahas kemungkinan implementasi sistem rujukan berbasis kompetensi pasca terbitnya PMK no 3/2020 di DIY.
3. Mendiskusikan peran DInas Kesehatan dalam kebijakan rujukan berjenjang berbasis kompetensi.

 Agenda Kegiatan

Hari dan tanggal :    Kamis, 13 Februari 2020

Waktu                    :    09.00 – 11.00 WIB

Tempat                 :    Auditorium Lt.1 Gedung Pascasarjana Tahir Foundation, FK – KMK, UGM,

Link Webinar       :    https://attendee.gotowebinar.com/register/1184090864358617091

Webinar ID          :    773 – 497 – 923

 Target Peserta 

1. Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
4. Kasie Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
5. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Asosiasi RS (PERSI, ARSADA, ARSSI, ARSPTN, ARSVI, dan lain – lain)
7. Rumah sakit.
8. Peneliti
9. Praktisi
10. Mahasiswa S2 khususnya Prodi HPM FK – KMK UGM.

Narasumber, Pembahas, dan Moderator 

Narasumber:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D. (Kepala Dept HPM FK-KMK UGM) 

Pembahas:

1. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
3. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
4. Direktur Utama BPJS Kesehatan

Moderator

Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes

 Detail Susunan Acara

 Informasi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK – KMK UGM

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris meninjau salah satu fasilitas kesehatan yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu RS Siloam Labuan Bajo.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan dilaksanakan oleh faskes dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pertengahan November 2019 lalu.

Beberapa peningkatan kualitas pelayanan ini berupa layanan antrean elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS.

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto mengunjungi Makassar, Minggu, (26/1) meninjau kabar beredar tentang virus Corona yang sampai ke Indonesia. Menkes menegaskan bahkan suspect Corona pun tidak ada.

Indonesia, tegas dia, masih aman dari virus corona.

“Enggak ada yang suspect,” bantahnya saat ditemui usai kegiatan ramah tamah dan silaturahim bersama para direktur dan staf rumah sakit, Poltekes dan sejumlah balai kesehatan di aula Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Minggu, (26/1).

JAKARTA — Rumah Sakit Umum Mustika Medika menggelar acara puncak HUT RS Mustika Medika yang ke-2. Acara mengangkat tema “Dalam Semangat Kebersamaan Meningkatkan Kinerja demi Kesehatan Masyarakat”, untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.
      
Dalam acara HUT ke 2 rumah sakit tersebut, Dr Lisa Lutrisa selaku Direktur Rumah Sakit dalam pidatonya menyampaikan bahwa RS Mustika Medika yang telah genap berusia dua tahun berharap agar RS Mustika Medika bisa lebih berkembang dan memiliki jangkauan yang lebih luas agar dikenal oleh masyarakat di daerah Kota Bekasi. Selain itu beliau juga menyampaikan RS Mustika Medika merupakan rumah sakit milenial, dimana rumah sakit ini menggunakan fitur sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp untuk lebih dekat terhadap calon konsumen.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten pada Februari ini akan membuka rekruitmen tenaga medis dan administras atau pegawai kontrak( Non PNS). Prosesnya akan dilakukan secara online.

Langkah tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan optimal kepada maayarakat, agar tidak ada keluhan dari pasien seperti selama ini.

Perekrutan tenaga Non PNS di RSUD Banten tidak melanggar aturan serta kesepakatan antara KemenPAN-RB dan Komisi III DPR RI yang melarang intansi atau pemerintah daerah mengangkat tenaga diluar PNS atau honorer.

JOMBANG – Tidak hanya menyoroti adanya pemborosan keuangan saja, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (LHP-DTT) BPK ini juga menyoroti lemahnya sistem pengendalian intern. Kendati manajemen rumah sakit plat merah ini telah membentuk tim satuan pengawas internal (SPI), tetapi dalam pelaksanaannya  belum optimal.

Disebutkan pula, selama tahun 2018 sampai dengan 2019, Inspektorat tidak melakukan kegiatan pengawasan regular, namun sebata review atas laporan keuangan unaudited RSUD Jombang. Selain masalah lemahnya pengawasan internal, LHP-DTT ini juga mengungkap sepuluh temuan atas operasional RSUD Jombang.

JEPARA, Radar Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA. Kartini Jepara menggelar pertemuan dengan masyarakat dan lintas sektoral kemarin. Pertemuan tersebut, bertajuk desiminasi informasi pelayanan rumah sakit.

Selain perwakilan masyarakat, kepala puskesmas se-Kabupaten Jepara dan dinas terkait turut hadir. Direktur Utama RSUD RA Kartini Jepara Dwi Susilowati didampingi Wakil Direktur Pelayanan Bambang Dwipo Suwignyo, menyampaikan berbagai jenis pelayanan yang saat ini dimiliki rumah sakit milik daerah itu.

Salah satunya berkaitan dengan penyiapan e-rekam medis (RM). Melalui sistem elektronik, rekam medis ini tidak lagi manual menggunakan kertas. Selama ini, rekam medis pasien sudah memakan tempat beberapa ruang penyimpanan.

WONOGIRI – RSUD Soediran Mangun Sumarso (SMS) Kabupaten Wonogiri menjalani survey remedial akreditasi Standar Akreditasi Nasional Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1, Kamis (23/1). Tim penilai dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menyurvei lima Bab yang sebelumnya mendapatkan nilai di bawah 80 persen.

Direktur RSUD SMS Wonogiri Setyarini mengungkapkan, rumah sekit tersebut pernah menjalani survey akreditasi, tanggal 20-24 Agustus 2019 lalu. RSUD SMS saat itu hanya memperoleh hasil lulus akreditasi tingkat madya.