PENAJAM – Tingkatkan pelayanan, RSUD Penajam Paser Utara bentuk Tim Reaksi Cepat, datangi pasien ke rumah.
Dewan Pengawas RSUD Ratu Aji Putri Botung ( RAPB ) Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) melalui manajemen RSUD akan melakukan inovasi pelayanan di tahun 2020 guna meningkatkan pelayanan rumah sakit di PPU.
Ketua Dewan Pengawas RSUD RAPB PPU, Alimuddin mengatakan, tahun 2020 mendatang pihaknya bersama manajemen RSUD akan membentuk Tim Reaksi Cepat untuk penanganan darurat kesehatan.
MAGELANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang meresmikan UPT RSUD Budi Rahayu Kota Magelang, di Jalan Urip Sumoharjo Magelang.
Rumah sakit kelas D itu menempati bangunan yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Bersalin (RSB) Budi Rahayu.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito, Selasa (26/11/2016).
Turut hadir Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Sekda Joko Budiyono, dan Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno dan segenap anggota Forpimda Kota Magelang.
Rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional dan investasi tidak terlepas dari biaya. Berbagai macam pelayanan di rumah sakit menimbulkan biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk. Akuntansi biaya adalah menghasilkan berbagai informasi biaya yang bertujuan untuk:
Reportase Webinar Inovasi Kesehatan Digital, Tantangan dan Peluangnya untuk Ekuiti Kesehatan di Indonesia
Diawali oleh dr. Gregorius Bismantoro yang membawakan materi dengan judul Health Technology for Health Equity in IR 4.0 Era. Memiliki pengalaman 15 tahun di dunia digital health, saat ini dr. Bismantoro sedang mengelola aplikasi ProSehat yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari supply chain ke klinik, on – demand healthcare sampai ke pasien, chatbot yang aktif untuk informasi, doctor chat, dan layanan kunjungan dokter. Bismantoro menjelaskan bahwa kesetaraan kesehatan adalah memberikan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang, yang mana digital health bisa memudahkan proses tersebut.
Rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional dan investasi tidak terlepas dari biaya. Berbagai macam pelayanan di rumah sakit menimbulkan biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk.
Diawali oleh dr. Gregorius Bismantoro yang membawakan materi dengan judul Health Technology for Health Equity in IR 4.0 Era. Memiliki pengalaman 15 tahun di dunia digital health, saat ini dr. Bismantoro sedang mengelola aplikasi ProSehat yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari supply chain ke klinik, on – demand healthcare sampai ke pasien, chatbot yang aktif untuk informasi, doctor chat, dan layanan kunjungan dokter. Bismantoro menjelaskan bahwa kesetaraan kesehatan adalah memberikan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang, yang mana digital health bisa memudahkan proses tersebut. Sementara itu, WHO telah memberikan rekomendasi intervensi untuk Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan continuous coverage dan contact coverage. Untuk memudahkan melaksanakan rekomendasi tersebut, diperlukan fasilitas data exchange antar layanan kesehatan. Kasier Permente adalah salah satu perusahaan yang telah sukses melakukannya. Dengan adanya data exchange, terdapat potensi manfaat bagi segmen klien tertentu yang membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan. Misalkan pasien diabetes, dapat pergi berobat di layanan kesehatan mana saja dan meneruskan terapi dengan adanya pertukaran data yang mudah antar rumah sakit. Isu lain saat ini adalah berkembangnya teknologi kedokteran baru seperti pharmaco – genomics yang melihat pengobatan penyakit tidaklah sama antar pasien. Melalui teknologi tersebut memungkinkan terapi yang lebih tepat pada seorang individu atau lebih personalized.
Selanjutnya, Goris Mustaqim membahas tentang Rumah Sehat Garut. Sejak 2009, Goris telah terlibat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Garut. Rendahnya IPM, khususnya kesehatan seperti tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi salah satunya karena rendahnya kapasitas tenaga kesehatan dan pengetahuan ibu hamil. Layanan yang dibutuhkan untuk kesehatan ibu dan anak adalah layanan komprehensif, mulai pra – kehamilan hingga tumbuh kembang. Masalahnya, laporan yang disusun sering kali tidak lengkap dan menjadi hambatan terbesar dalam peningkatan kesejahteraan. Melihat kondisi tersebut Goris membuat media yang familiar melalui gadget bagi ibu – ibu dan tenaga kesehatan.
Melalui pemberdayaan kader posyandu yang sudah memiliki telepon pintar, mereka menjadi ujung tombak di lapangan. Kader posyandu mengumpulkan data kependudukan seperti data kepersertaan BPJS, taraf ekonomi, dan lainya, serta bidan desa mengumpulkan data medis. Sementara, Goris dan tim melakukan pendampingan agar proses berjalan lancar. Jenis data tersebut dikumpulkan menjadi big data yang dimanfaatkan untuk membentuk Early Warning System. Melalui savingnextgen.com data diolah sehingga memungkinkan dilakukannya stratifikasi resiko. Program ini melibatkan dokter spesialis kandungan untuk mengawasi data tersebut. Selain itu capacity building juga diberikan kepada kader kesehatan untuk meningkatkan pelayanan seperti antropometri. Pada intinya, ketidaksetaraan di dunia kesehatan ibu dan anak bisa diatasi dengan teknologi. Layanan kesehatan menjadi data driven, karena memungkinkan kustomisasi dalam menangani ibu hamil dengan faktor resiko yang berbeda.
Terakhir, dr. Luthfan Lazuardi, MPH, PhD selaku kepala Prodi S2 Sistem Informasi Manajemen Kesehatan UGM menambahkan bahwa sejatinya ketidaksetaraan di layanan kesehatan diakibatkan oleh perbedaan fasilitas antara kota besar seperti Jakarta dengan wilayah luar pulau Jawa. Klasifikasi digital health intervention ada 4 yakni untuk klien, penyedia layanan kesehatan, sistem kesehatan, atau pengelola sumber daya. Sudah banyak studi yang menunjukkan hasil positif dampak digital health seperti di Amerika Latin dan Karibia. Kemudian, di Indonesia sendiri telah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa telemedicine adalah legal. Adanya inovasi pelayanan kesehatan merupakan hal yang menantang, karena beberapa faktor seperti sistem yang sudah menua, pengetahuan terbatas, dan budaya skeptis akan menghambat inovasi.
Kudus, isknews.com -Sekrataris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris menyoroti kurang optimalnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus terutama di sektor front Office service yang memiliki peran utama dan berinteraksi langsung dengan publik atau pasien.
Dirinya meminta kepada pihak pengelola dan manajemen untuk segera membenahi sistem pelayanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus. Mengingat layanan yang diberikan kepada masyarakat, disebut belum sesuai standar.
KARANGANYAR – Respon Managemen RSUD kali ini sangat cepat dan responsif. Seorang pemilik Akun Sus Susanto, yang memposting keluhan tentang pelayanan Unit IGD RSUD Kartini Karanganyar, langsung mendapat jawaban spontan dari Managemen RSUD melalui surat terbuka tentang Jawaban Pengaduan bernomor regrestrasi 487.227648.25/XI/2019 yang ditanda tangani langsung oleh Direktur RSUD Karanganyar, dr Wahyu Purwadi Rahmad, M. Kes.
Dalam jawaban tertulisnya, wahyu Purwadi menyampaikan bahwa Memang hal sulit ketika BED IGD sdh habis namun kamar rawat inap juga masih penuh. Pada dasarnya IDG RSUD Kabupaten Karanganyar tidak pernah menolak , namun menyaranksn dan mengarahkan sehingga pasien yg stabil di tawarkan untuk alternatif Ke Rumah Sakit Lain yang kosong agar dapat segera ditangani, tapi untuk pasien kritis tetap langsung diterima dan dilayani ( 25/11)
PELAIHARI – Tim Surveyor Reakreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin melakukan interview (wawancara) kepada Bupati Tanah Laut (Tala) Sukamta, di Ruang Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Kamis (21/11).
Tidak hanya bupati, interview juga dilakukan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) RSUD Hadji Boejasin sekaligus Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tala Akhmad Hairin dan Direktur RSUD Hadji Boejasin Dr Isna Farida.
Direktur RSUD Kota Depok, Asloe’ah Madjri menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 30 tahun 2019 untuk rumah sakit tipe C harus ada 11 jenis dokter spesialis.
Sedangkan, ujarnya, RSUD Depok sudah memiliki 20 jenis dokter spesialis.
Dengan kondisi tersebut, mengharuskan RSUD Depok naik tipe.
Pemkot Serang kembali akan menggelontorkan dana senilai Rp 14 Miliar untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang.
Anggaran yang diambil dari dana APBD 2020 ini dipergunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana rumah sakit kebanggaan masyarakat Kota Serang ini.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, sudah meminta pihak RSUD Kota Serang untuk memperbaiki sarana dan prasarananya. Terlebih, RS tipe C ini akan dilaunching pada 3 Desember mendatang.
“Kita suruh mereka niat perbaiki, kita berdoa saja 3 Desember ketika launching sukses, kita sebagai perwakilan masyarakat Serang akan cari solusinya karena masih banyak kelurangannya,” katanya, Jumat (21/11).