PEKALONGAN – Hujan deras menyebabkan sejumlah ruangan di RSUD Kraton Pekalongan, Jawa Tengah, terendam banjir dengan ketinggian 50 sentimeter, Senin (24/2/2020).

Pihak rumah sakit terpaksa mengevakuasi 20 pasien di Ruang Mawar dan Wijayakusuma RSUD Kraton Pekalongan. 

Zahri (35), salah keluarga pasien mengatakan, banjir merendam rumah sakit tersebut sejak pukul 04.00 WIB.

MAUMERE, KOMPAS.com – Sebanyak 50 persen dari total pasien yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc Hillers Maumere setiap harinya merupakan penderita demam berdarah dengue (DBD).

Dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tc Hillers Maumere, Hyatsintus Patrisius Don mengatakan, penderita DBD itu didominasi anak-anak.

“Yah, seperti biasa kondisi kita seperti ini. Setiap hari pasien yang ada di UGD ini 50 persennya adalah penderita DBD. Penderita DBD itu didominasi anak-anak,” kata Patrisius di RSUD Tc Hillers Maumere, Senin (24/2/2020).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad menyatakan dukungan penuh terhadap Pembangunan Badan Pelatihan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel).

Dukungan itu disampaikan Menkes RI dalam audiensi bersama Gubernur Erzaldi Rosman dengan jajaran Kementerian Kesehatan RI, Senin siang (24/02/2020) di Ruang Ceut Mutia Lantai 2 Kementerian Kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan berharap peralatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya bisa dioptimalkan dalam rangka melayani masyarakat.

“Kalau ada peralatan yang rusak, ya segera lakukan perbaikan. Biayanya bisa dari biaiaya  pemeliharaan. Atau kalau tidak ada atau tidak memadai tolong usulkan ke wali kota.

“Alasannya apakah sangat urgen untuk kepentingan melayani masyarakat atau bagaimana silakan jelaskan,” ujar Ivan Dicksan.

Irvan menyatakan terkait belum optimalnya penggunaan Computed Tomography Scan (CT Scan) di RSUD Kota Tasikmalaya yang kini kondisinya tidak bisa digunakan alias rusak.

JOMBANG – Guna meningkatkan pelayanan dan kepuasaan pasien, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang menggelar ‘Training Kemampuan Edukatif Pendidikan Pasien dan Keluarga Terintegrasi’ bagi perawat rumah sakit.

Acara digelar di Ruang Pertemuan Wahab Hasbullah (Melati Lantai 4) RSUD Jombang. Panitia mengundang delapan pemateri yang berpengalaman dalam bidang komunikasi.

Ketua panitia dr Andri Tjatur D mengatakan, acara bertujuan agar para petugas dan perawat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika plus komunikasi efektif terhadap pasien.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menambah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Langkah yang ditempuh dengan menaikkan kelas Puskesmas Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, menjadi rumah sakit.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nomo Retno mengungkapkan, pilihan itu karena Puskesmas Mekarwangi telah memiliki layanan rawat inap

“Kajian awal di Puskesmas Mekarwangi. Karena sudah melayani rawat inap. Tinggal dinaikkan statusnya saja,” kata Retno, Minggu (23/2).

KULONPROGO—Rumah Sakit Umum Daerah Wates menunda pindahan dari gedung lama ke gedung baru lantaran fungsi listrik di gedung baru belum stabil. Boyongan kemungkinan baru akan dilakukan pekan ini, mundur sepekan dari rencana semula.

Direktur RSUD Wates Lies Indriyati mengatakan persiapan pindahan ini diawali dengan pengetesan terhadap berbagai aspek di gedung baru, mulai dari instalasi listrik, gas medik serta uji angka kuman di beberapa ruangan berisiko tinggi.

Rokok, Pemerintah Indonesia dan Kesenjangan Kesehatan

Fakta rokok erat kaitannya dengan berbagai penyakit sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat, namun merokok masih menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Biasanya, jika diketahui suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di penjuru negeri akan berdampak buruk pada kehidupan mereka, pemerintah seharusnya membuat kebijakan dan atau melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mungkin hasil dari tindakan tersebut tidak meperbaiki keadaan sepenuhnya, namun setidaknya bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan dengan data pada 2007 dan 2014 menunjukan jika dalam jangka waktu tujuh tahun tersebut, secara keseluruhan tidak ada perbaikan dalam konsumsi merokok di Indonesia.

Amalia B. et al. (2019) melakukan penelitian tentang konsumsi rokok di Indonesia, secara tidak langsung menunjukkan keefektifan kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konsumsi rokok. Penelitian tersebut juga menggali tentang kesenjangan merokok di masyarakat. Data yang digunakan untuk penelitian tersebut diambil dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) yang dilakukan pada  2007 (IFL4) dan 2014 (IFL5). Data tersebut merepresentasikan 83% populasi di Indonesia.  Secara singkat, analisa yang dilakukan pada jurnal Amalia B. et al. (2019) menyatakan prevalensi merokok di Indonesia tidak menurun antara 2007 dan 2014. Berdasarkan IFLS, pada 2007, populasi perokok mencakup 30.8%, yang tidak jauh berbeda dengan yang 2014 yang mencakup 31.9%.  Dilihat dari segi demografis sosial di Indonesia, terlihat perbedaan kecenderungan untuk memulai dan berhenti merokok antar kelompok sosial ekonomi yang berbeda.

Kondisi dimana kurangnya progress terkait prevalensi merokok sesuai dengan penelitian yang ada sebelumnya, dimana ditemukan Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan populasi perokok terbanyak yang tidak menunjukan penurunan prevalensi merokok dari 2005 sampai 2015. Tren tersebut diduga berkaitan dengan kontrol tembakau yang buruk dari pihak pemerintah Indonesia, yang tidak mendirikan kebijakan yang menurunkan permintaan tembakau seperti negara yang lain. Perlu diperhatikan juga jika Indonesia merupakan anggota PBB yang tidak menandatangani WHO FCTC, dimana 168 negara lain di dunia sudah menyetujui traktat tersebut yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tembakau.

Penelitian tersebut mendapati laki – laki berumur kurang dari 55 tahun dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah adalah faktor resiko terbesar untuk merokok di Indonesia. Pola kesenjangan merokok tersebut telah diteliti secara luas pada penelitian di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang menunjukan adanya kecenderungan pada demografis sosial. Bukti menunjukan  peningkatan harga tembakau mempunyai efek paling besar dari segi sosial ekonomi untuk memperkecil kesenjangan merokok. Sistem cukai tembakau yang berlapis – lapis di Indonesia telah menghasilkan harga rokok yang beragam dan menyebabkan perokok memilih jenis rokok yang terjangkau harganya dibanding berhenti merokok.  Alhasil, harga rokok di Indonesia tetap terjangkau, termasuk untuk masyarakat muda. Perokok dengan edukasi yang tinggi mempunyai pengeluaran uang dan juga konsumsi rokok yang lebih tinggi, walaupun di sisi lain diperoleh data jika lulusan universitas mempunyai kecenderungan rendah untuk menjadi perokok.  Hal ini diduga seseorang dengan edukasi tinggi mempunyai penghasilan lebih dan sanggup untuk mengeluarkan lebih untuk konsumsi rokok. Akan tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan hal tersebut.

Pengeluaran untuk rokok naik pada rentang 2007 dan 2014, dari segi tingkat per individu maupun per rumah tangga, dimana hasilnya tidak menunjukkan perbedaan walau setelah disesuaikan sesuai inflasi. Kondisi tersebut diduga dari terjangkaunya harga rokok di Indonesia.  Kondisi tersebut sesuai dengan penilitian lain, dimana antara tahun 2003 dan 2006, harga rokok di negara berkembang menjadi terjangkau, termsuk di Indonesia. Pada tahun 2014, pajak tembakau di Indonesia hanya dikenakan 53.4% dari harga eceran jauh dibawah standar WHO 70%. Tidak akan memungkinkan untuk pemerintah Indonesia memenuhi standar WHO dikarenakan undang – undang cukai menentukan untuk tidak melebihi 57% dari harga dasar.

Walaupun pemerintah telah mendirikan peraturan mengenai tembakau dan implementasikan MPOWER pada jangka waktu tujuh tahun tersebut, angka perokok di Indonesia pada 2007 hingga  2014 tidak berubah. Malahan, jika kondisi disesuaikan dengan inflasi, pengeluaran uang dan konsumsi rokok meningkat diantara para perokok, tidak tergantung status demografis sosial. Indonesia tidak berkomitmen pada WHO FCTC, walaupun bukti menunjukan kalau implmentasi kunci WHO FCTC yang terkait tindakan menurunkan permintaan, terutama pajak dan kampanye kontrol tembakau, dapat menurunkan prevalensi perokok secara signifikan. Telah dilaporkan kalau semua tindakan MPOWER di Indonesia tidak dilakukan sesuai rekomendasi WHO FCTC.

Indonesia mempunyai objektif mengenai penghentian merokok melalui Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan. Akan tetapi peta jalan tersebut tidak berelaborasi secara spesifik untuk menghentikan rokok. Ditambah lagi, bantuan dalam penghentian dan medikasi tidak terjangkau untuk kelas bawah, karena hal tersebut tidak dicakup oleh jaminan kesehatan nasional. Penemuan tersebut menyoroti perlunya intervensi lebih lanjut untuk membuat dukungan pengentian merokok menjadi lebih terjangkau untuk semua pihak.  (Eugeu Yasmin)

Referensi

Amalia. B., Cadongan. L. S., Prabandari. S. Y., Filippidis. T. F. (2019) Socio-demographic inequalities in cigarette smoking in Indonesia, 2007 to 2014. Preventive Medicine 123. pp.27-33

Seri Diskusi PMK No. 3/2020
Oleh PKMK dan MMR FK-KMK UGM

PKMK FK KMK UGM bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Manajemen Rumah Sakit menyelenggarakan 3 seri webinar untuk membahas PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Seri Webinar ini dimaksudkan sebagai upaya untuk monitoring dan evaluasi kebijakan PMK No. 3/2020.

Diskusi pertama (tanggal 6 Februari 2020) mencatat perspektif pengelola RS, PMK No. 3/2020 yang cenderung memberi penilaian positif. Hal ini karena PMK membuka peluang yang lebih bagi RS kelas C dan Kelas D untuk memiliki dokter spesialis, bahkan sub spesialis. Namun ada juga pandangan yang negatif, misalnya pengelompokkan tenaga profesi yang memiliki tanggung jawab klinis namun dimasukkan dalam kelompok nonmedis. Dikhawatirkan hal ini akan menganggu upaya pemberian pelayanan yang berpusat pada pasien. Silahkan klik di sini untuk membaca laporan Webinar pertama scara lebih detil.
Selengkapnya

Sejauh mana PMK 3/2020 berdampak pada sistem rujukan, dibahas pada diskusi kedua. Walaupun ada Permenkes 01/2012, bukti empirik selama 6 tahun ini menunjukkan bahwa rujukan pelayanan kesehatan perorangan tergantung pada sistem pembayaran. Dalam hal ini, BPJS menjadi pemain kunci dan memiliki kekuatan sebagai pembeli. Kedepannya, sebagai strategic purchaser, BPJS tetap memiliki hak untuk memilih untuk bekerja sama dengan faskes mana yang menyediakan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, perlu ada standar kompetensi rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi) berdasarkan masukan dari Asosiasi RS dan Organisasi-organisasi Profesi. Penetapan kompetensi rujukan untuk penyakit-penyakit kompleks perlu dilakukan oleh BPJS bekerjasama dengan pihak independen. Silahkan klik di sini untuk membaca laporan Webinar ke 2 secara lebih detil
Selengkapnya

Diskusi 3 membahas kemungkinan dampak PMK 3/2020 terhadap tarif pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan dan proses perubahannya. Apakah mungkin diterapkan single tariff berbasis pada kompetensi? Pihak mana yang akan memulai perubahan ini. Diskusi akan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Februari 2020, pk. 15.00 – 16.00 WIB. Pembicaranya adalah:
1. Dr. dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD (Praktisi RS)
2. Yos Hendra, SE., MM., Ak., CA., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), Konsultan Manajemen RS
Akan dibahas oleh PERSI dan BPJS

Informasi selengkapnya silakan klik:  Selengkapnya

Hasil dari ketiga Webinar ini akan dirangkum untuk dijadikan bahan Dialog Kebijakan dengan para pengambil keputusan.