TANJUNG REDEB – Setelah melakukan pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Jakarta yang siap memberikan pendampingan dan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, pembangunan gedung rumah sakit baru yang telah beberapa tahun diwacanakan dipastikan terwujud tahun ini.

Bahkan saat ini tim Pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan pengukuran lahan yang berada di kawasan perkantoran PT Inhutani, Jalan Bujangga Kecamatan Tanjung Redeb. Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suparno Kasim, kemarin (12/7).

Dijelaskan Suparno, setelah melakukan pengukuran dan menggambarkan kondisi tofografi lahan, selanjutnya baru diusulkan untuk penyusunan perencanaan. Dengan mendapat gambaran kondisi lahan, maka dapat diperhitungkan dimana titik lokasi gedung utama, maupun gedung-gedung lain sebagai pendukung. Tidak hanya pengukuran, namun pematangan lahan juga akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. “Kita sudah mendapat kepastian lahan dan sudah diukur. Bertahap kita juga sosialisasikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi rencana pembangunan rumah sakit,” jelasnya.

Terkait status lahan, dikatakan Suparno tidak ada masalah. Terlebih lahan yang sudah sejak lama diwacanakan tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Pihak PT Inhutnai I yang mengelola kawasan yang menjadi satu dengan komplek perkantoran perusahaan perkayuan itu, juga sudah menyatakan persetujuan pendirian rumah sakit. Seiring dengan pengukuran dan pematangan lahan yang siap dilakukan dalam waktu dekat, menurut Suparno kalau pelelangan pelaksanaan perencanaan juga telah siap dilakukan dalam waktu dekat.

Tim Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan pelelangan bisa dimulai dua bulan kedepan. Sebagai langkah awal, pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar. “Kita juga terus melengkapi dokumen untuk persiapan lelang. Paling tidak dalam waktu dua bulan ini sudah bisa dilelang,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Berau memang sudah lama merencanakan membangun gedung baru rumah sakit sebagai pengganti RSUD Abdul Rivai yang berlokasi di Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb. Rumah sakit yang saat ini masih berstatus kelas C tersebut tidak lagi bisa dikembangkan, karena keterbatasan lahan dan lokasi yang berada di pemukiman padat penduduk. Sehingga perlu dicarikan lahan pengganti dengan bangunan rumah sakit yang lebih baik.

Bupati Berau Makmur HAPK bersama Wakil Bupati Ahmad Rifai mengharapkan rumah sakit yang dibangun jauh lebih baik dan berkelas. Bahkan untuk mewujudkan rumah sakit berkelas itu, Pemerintah Kabupaten Berau menggandeng manajemen RS PON yang kini memiliki rumah sakit berkelas hotel berbintang enam di Jakarta. Dengan rumah sakit baru ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Bumi Batiwakkal.

Sumber: beraukab.go.id

Amerika Serikat : Rumah sakit dan pasien sudah layaknya pasangan yang tak bisa dipisahkan. Teknologi pun membantu mempermudah proses komunikasi maupun interaksi antara pihak rumah sakit dan pasien.

Di Amerika Serikat sudah banyak rumah sakit yang menyediakan aplikasi khusus yang bisa diakses melalui perangkat mobile. Seperti Liputan6.com kutip dari Phone Arena, Senin (15/7/2013), RS sudah mulai berlomba untuk menyediakan aplikasi mobile dengan aneka fitur.

Nama besar The Mayo Clinic dan Boston Children’s Hospital berada di antara deretan rumah sakit yang sudah menyediakan aplikasi di lokasi layanannya. Mereka berusaha membuat pasiennya lebih mudah menemukan posisinya di tengah belantara gedung.

Selain itu, RS juga mulai menyediakan kemungkinan membuat janji dengan dokter, melihat hasil laboratorium maupun catatan kesehatan miliknya memakai aplikasi mobile miliknya.

Bahkan, Miami Children’s Hospital menyediakan aplikasi dengan fitur GPS dalam ruangan untuk memandu jalan menuju lokasi tujuan. Aplikasi RS anak ini juga bisa memberikan informasi terkini waktu tunggu dan antrian di layanannya.

Ketersediaan berbagai aplikasi di layanan RS dianggap akan menjadi masa depan bagi dokter dan pasien. Penyedia layanan pembuatan aplikasi maupun pelatihan bagi dokter yang ingin membuat aplikasi sesuai keinginannya.

Sepertinya era ‘meet doctor everywhere‘ akan segera terwujud, jadi kita nantinya bisa berinteraksi dengan doker maupun pihak RS tanpa perlu ke RS. Menarik, ya.

Sumber: liputan6.com

Hershell and Kaylea Watson quickly established a daily routine.

The Crossville couple, who have been staying at the Knoxville Ronald McDonald House, have been regular visitors of the neonatal intensive care unit at East Tennessee Children’s Hospital where their daughter Savannah Grace has been for the past eight weeks.

They arrive midmorning and stay by her side for six hours amid the cries of other babies, the beeps from various lifesaving machines and conversations among other parents and nurses. They return again at 8 p.m., when visiting hours resume, spending more time with their daughter who was born 13 weeks early.

Under a proposed $75 million expansion and renovation project at Children’s Hospital in downtown Knoxville, families like the Watsons would never have to leave their little ones.

“That would be the best thing,” Kaylea Watson said.

“Yeah, to be able to stay,” her husband replied softly.

“Because it’s hard leaving,” she acknowledged.

The plan, which was given the green light by the hospital’s board of directors last month, calls for all private NICU rooms to be in a new five-story building on White Avenue between 21st and 22nd streets, where a paved surface parking lot is currently used for emergency department visits and for staff.

It also will put the hospital’s surgery services, now on three floors, all on one level.

“These two services we have added to incrementally over the years, but they really are not up to the standard in terms of size and the family orientation that we need to have for those services. So this is really focused on that,” said Rudy McKinley, vice president of hospital operations.

The hospital tapped local architects Barber McMurry as well as Boston-based Shepley Bulfinch to put together a concept plan with the help of physicians, nurses, staff and parents whose children were once patients.

“It was a very engaging process, but also it brought the concept to reality very quickly knowing we could create the kind of environment we wanted. When we saw examples of other facilities that have done something similar at children’s hospitals, it reinforced that very vividly,” McKinley said.

Hospital officials will spend the next several months working to develop a detailed floor-by-floor plan with hopes of breaking ground next summer. A certificate of need request will be filed with the state, though it hasn’t been determined if additional beds will be sought.

The new 245,000 square-foot building will feature more natural lighting, rooftop gardens, a de-stress room for staff and a lounge for parents. It will also have a two-level underground parking garage with 146 spaces and several walkways connecting to the existing hospital.

Funding for the project will come from internal funds, borrowed capital and community fundraising efforts. Carlton Long, vice president of development, said the hospital hopes to raise $15 million in a capital campaign that will begin at the first of the year.

Over the years, the landlocked hospital has gradually moved away from the traditional open-bay layout to a more private, family-friendly setting.

For instance, in 2006 when the seven-story Goodfriend Tower was built, the pediatric intensive care unit went to all private rooms and later 16 private rooms were dedicated for babies specifically born dependent on drugs.

“I think that kind of proved to us how necessary this is because once you put those babies in that isolated situation they really started responding better and their length of stay was cut a little bit,” Long said.

Tracie Savage, staff development specialist at the children’s hospital, said when a baby is taken away from a family, many times the parents haven’t had a chance to bond with that baby.

And while a mother wants to spend time with her baby, there can be many distractions, she said. It takes a lot of equipment to care for a NICU baby and the beds are currently spaced just a few feet apart. If a critical procedure must be done with another baby, other parents may have to be asked to leave.

“There’s just a huge need. It’s going to be great for the families. We know it’s going to offer parents a better experience just having that more private area. It’s pretty much going to look like a nursery at home,” Savage said. “For mom to go into a private room that bonding process can take place the way it should.”

Source: knoxnews.com

Padang—Anggota Ko­misi IV DPRD Sumbar, Mar­lis mengaku kecewa dengan lam­bannya kinerja dari tim penilaian alih status RSUD Kabupaten Solok menjadi Ba­dan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pa­salnya, berdasarkan rapat te­rakhir dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar beberapa wak­tu lalu, Rumah Sakit (Rumkit) tersebut telah naik status jadi BLUD pada Maret lalu.

Namun sayangnya hingga kini hal tersebut masih belum terwujud. Bahkan menurut politisi Hanura tersebut perlu duduk semeja antara tim penilai bersama dengan Dinkes Sum­bar dan DPRD Sumbar untuk memperjelasnya.

“Berdasarkan rapat terakhir di Dinkes, Maret lalu sudah keluar BLUD RSUD Solok ini. Tapi kenapa sampai sekarang sudah masuk bulan Juli, BLUD-nya masih juga belum keluar,” ujar politisi Hanura tersebut di DPRD Sumbar, kemarin.

Dia juga meragukan ke­seriusan dari tim penilai yang hingga kini masih belum mela­porkan hasil lengkap peni­la­ian­nya terhadap RSUD Solok ke Sekdaprov. Akibatnya, pener­bi­tan SK BLUD tersebut molor dan belum terwujud.

Kadinkes Sumbar, Rosnini Savitri menjelaskan, untuk proses status BLUD tersebut sudah dilalui, hanya tinggal menunggu SK keluar. Banyak­nya persyaratan yang belum dilengkapi oleh pihak Rumkit juga menjadi salah satu pe­nyebab lambanya penerbitan SK tersebut.

Kendati demikian, pihaknya merasa yakin SK tersebut sudah bisa keluar dalam waktu dekat. Karena saat ini semua hasil penilai juga sudah dilaporkan ke Sekdaprov. Akan tetapi untuk operasionalnya tetap saja di­mulai pada Januari 2014.

“Kita yakin dalam waktu dekat ini, SK-nya sudah keluar. Namun walau SK-nya sudah keluar, tapi pelaksanaan ope­rasi­o­nalnya tetap saja dimulai di awal tahun 2014 mendatang,” ungkap Rosnini Savitri.

Sebaliknya, mimpi ratusan bidan sukarela untuk mem­perjelas statusnya di RSUD Kabupaten Solok hingga kini belum jelas. Sebab pihak rumah sakit belum mempertegas si­kapnya.

Sumber: padangekspres.co.id

Tanah Karo –  Gawat, kalau begini cara kerja instansi pemerintah merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan dalih dan iming-iming akan diangkat menjadi PNS. Dengan omongan manis berlandaskan pembenahan mekanisme kinerja bawahan serta menuju perubahan terbaik supaya kepala daerah layak menerima usulan tersebut. Namun, usulan tersebut semua menjurus negatif maupun menyalahgunakan wewenang atau jabatan.

Pasalnya, sebanyak 15 orang diangkat menjadi PHL di RSUD Kabanjahe terhitung 15 Februari 2013 lalu. Ke-15 PHL tersebut terindikasi kuat diminta bayaran sebesar Rp 50 juta untuk tahap I semasa Direktur RSUD dr Terry Surbakti dan Rp 30 juta tahap II jabatan direktur dipimpin dr Jasura Pinem MKes.

Masalah ini menjadi bahan gunjingan miring di tengah masyarakat Karo, terlebih bagi keluarga korban (15 PHL). Namun hingga sekarang belum diketahui masa depan mereka sebab janji (surat keterangan) SK direktur dari masa jabatan dr Terry Surbakti sudah dicabut kembali dari tangan PHL.

Sudah jatuh ditimpa tangga lagi, uang puluhan juta sudah kita serahkan, SK awal untuk pegangan dari Direktur RSUD dr Terry saat itupun ditarik serta iming-iming diangkat menjadi PNS belum jelas rimbanya.

“Kalau status tak jelas terus, suatu saat kami akan bergabung dengan keluarga teman-teman senasib sepenangungan mendobrak kebenaran dari orang tak bertangung jawab terhadap masa depan kami,” ungkap sejumlah PHL didampingi orangtua kepada sejumlah wartawan di Kabanjahe.

Terpisah, Plt RSUD Kabanjahe dr Jasura Pinem ketika dikonfirmasi, kemarin, mengatakan, dalam kurun waktu sekitar dua bulan dirinya jadi Plt, tidak ada menerima sepeser pun uang dari PHL, baik melalui orang lain atau langsung dari PHL tersebut.

“Saya sintua dalam pengurus Gereja, juga berani sumpah kalau memang ada saya terima uang dari PHL. Dahulu saat dr Terry Surbakti jadi Direktur Rumah Sakit milik Pemkab ini sempat terdengar soal adanya indikasi uang senilai Rp 50 juta terhadap PHL dengan SK Direktur,”katanya.

Kisruh ringan tersebut sempat terdengar atasan sehingga pencabutan Surat Keterangan dari para PHL terjadi. Sekarang siapa pula orang yang jadi pengkhianat menyebar isu miring itu. “Inilah kita ingin melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja terlebih mengatasi keluhan pasien rumah sakit, malah beredar terima uang pula,” sesal Jhosura Pinem.

Sedangkan, Bupati Tanah Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang dihubungi lewat ponselnya, Kamis (11/7) mengungkapkan persoalan tak sedap di tubuh RSUD Kabanjahe terkait adanya dugaan uang dari PHL setor sebesar Rp 80 juta per orang tersebut, tidak benar.

”Kita harapkan agar semua pihak SKPD jajaran Pemkab Karo supaya jangan menyalahgunakan jabatan maupun wewenang tugas sesuai tupoksi, apalagi menerima imbalan uang memanfaatkan suatu momen tupoksi masing-masing,”katanya.

Sumber: harianandalas.com

PEKANBARU– Laporan dugaan penipuan oleh Direktur RSUD Kepulauan Meranti yang dilaporkan oleh Direktur CV TIS, M Cahya Ramadhan alias Yadi (38) warga Jalan Proyek Baru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru saat ini ditangani pihak kepolisian.

Penghimpunan bukti-bukti serta meminta keterangan saksi akan dilakukan terkait laporan ini. Tak tertutup kemungkinan Inspektorat Kabupaten Meranti juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Riau AKBP Hermansyah SIK kepada wartawan, belum lama ini. ”Saya belum bisa berkomentar banyak karena kasusnya saat ini masih ditangani,” ujar Hermansyah.

Ia memaparkan, informasi-informasi yang terkait dengan kasus tersebut akan dihimpun akan dihimpun oleh penyidik.

”Contohnya, mereka ada inspektorat. Ini akan kita tanyai bagaimana hasil pemeriksaan mereka. Lalu akan dilihat juga, apakah memang ada dianggarkan outsorching atau tidak di sana, bagaimana bisa menggunakan dana dari pihak lain untuk membayar tersebut, kemana anggarannya. Karena, anggaran negara harus jelas peruntukannya,” ujar Kabid Humas dilansir riauterkini.com.

Sebelumnya diberitakan, Direktur CV TIS, M Cahya Ramadhan alias Yadi (38) warga Jalan Proyek Baru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru melaporkan Direktur RSUD Kepulauan Meranti ke Polsek Tebing Tinggi.

Penipuan itu berawal dari peminjamkan dana sebesar Rp 261.900.000 oleh Direktur RSUD yang disaksikan PPTK-nya pada Juni 2012 lalu untuk keperluan pembayaran gaji front office dan RO.

Kejadian ini sudah berlangsung satu tahun dan selama waktu berlalu dan dilakukan penagihan, namun tidak juga dikembalikan oleh Direktur RSUD Meranti. Kronologis peminjaman uang yang berujung penipuan itu, yakni berawal dari teman korban bernama Yono.

Dari Yono disampaikan bahwa temannya yakni Direktur RSUD Meranti bernama Yusrizal SKM Mkes sangat membutuhkan bantuan yakni pinjaman uang untuk pembayaran gaji.

Kabarnya saat itu, direktur RSUD Meranti sedang didemo oleh karyawanya, karena gaji mereka tidak dibayar dari Januri-Juni. Karena memiliki hubungan baik dan percaya dengan Yono, korban lalu meminjamkan dana sebesar Ro261.900.900 yang saat diserahkan langsung diterima Direktur Yusrizal dan disaksikan oleh PPTK drg Elenis Elomita Mkes, dengan kwitansi bermaterai 6000.

Saat itu Direktur RSUD menjanjikan akan membayar melalui anggaran APBD Perubahan 2012 dan memang sudah dianggarkan. Tapi waktu pencairannya, malah dana itu dikembalikan ke kas daerah.

Sumber: merantionline.com

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan RI Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, alokasi anggaran kesehatan pada 2014 mendekati angka 3,7 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Menurut perhitungan sementara kami terhadap seluruh anggaran, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan mendekati 3,7 persen dari APBN. Memang itu belum memenuhi target lima persen seperti yang diamanatkan undang-undang,” kata Mahendra di Jakarta, Rabu (10/7).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Bappenas, dan Komisi IX DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Wamenkeu, sebagaimana dilaporkan Antara, menjelaskan, dalam perhitungan sementara Kemenkeu itu, yang dimaksud dengan anggaran kesehatan sebenarnya tidak hanya mencakup alokasi anggaran reguler (biasa) yang ada pada Kementerian Kesehatan.

“Akan tetapi, pada tahun 2014 tentunya dimasukkan elemen anggaran untuk premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi PBI (penerima bantuan iuran) yang mencapai Rp 19,9 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa belanja pemerintah untuk sektor kesehatan juga termasuk anggaran kesehatan berupa iuran tertanggung bagi TNI dan Polri serta anggaran untuk layanan kesehatan lainnya.

Namun, Wamenkeu mengaku bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebesar lima persen dari APBN, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memang masih sulit untuk dipenuhi.

Hal itu, menurut dia, karena secara keseluruhan APBN harus digunakan untuk semua sektor secara adil dan proposional.

“Jadi, kalau ada persentase untuk sektor tertentu yang dibuat `fixed` (tetap), itu tentu akan sulit, kan tidak mungkin APBN itu 105 persen,” kata Mahendra.

Oleh karena itu, lanjut dia, bila ada sektor yang membutuhkan anggaran lebih, anggaran di sektor lainnya akan dikurangi agar persentase alokasi anggaran APBN untuk semua sektor tetap 100 persen.

“Misalnya, setiap ada peningkatan APBN, pasti diikuti peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Maka, persentase di sektor lain akan mengalami penyesuaian,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wamenkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan, salah satunya dengan mengalihkan subsidi BBM ke premi Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) untuk penerima bantuan iuran (PBI).

“Ini juga yang kami pegang bedasarkan raker 13 maret, ada pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan ke anggaran premi PBI. Maka, iuran untuk PBI yang semula Rp 15.500 meningkat menjadi Rp 19.225 per bulan,” katanya.

Sementara itu, untuk modal awal persiapan operasional BPJS, sebagian modal berasal dari ekuitas PT ASKES dan PT Jamsostek yang akan dialihkan menjadi BPJS.

“Data terakhir kami, ekuitas PT ASKES sebesar Rp 8,8 triliun dan ekuitas PT Jamsostek sebesar Rp 6,5 triliun. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk dipergunakan dalam tahap awal pelaksanaan operasional BPJS,” kata Mahendra.

Sumber: gatra.com

Problems in the Welsh NHS are being “vigorously” tackled to help avoid a repeat of the Stafford Hospital scandal in which patients died needlessly, says the health minister.

The NHS in north Wales has faced strong criticism from watchdogs and staff over its performance and reorganisation.

Mark Drakeford said the system in Wales had exposed concerns “very quickly”.

It follows the Welsh government’s response to the Stafford inquiry which found neglect contributed to deaths.

The Francis inquiry into failings at Mid Staffordshire NHS Foundation Trust between 2005 and 2008 showed there were between 400 and 1,200 more deaths at the hospital than would have been expected.

Continue reading the main story

“Start Quote

…although there are problems in north Wales which we are addressing vigorously, the system in Wales has exposed those challenges very quickly”

Mark Drakeford Health Minister

It was blamed on a culture of post-cutting and target-chasing ahead of the quality of care delivered.

Mr Drakeford told BBC Radio Wales: “Certainly Francis is right to say that we need strong leadership in the health service, we need well-equipped and effective managers and we need strong clinical leadership too.

He said the Welsh government was “strengthening the leadership in north Wales for the board and executive level”.

“Let me just say in relation to Francis and north Wales that the key thing for patients to be aware of is that the problem in mid Staffordshire was not simply that standards of care were not what they should be, but that nobody appeared to notice that things were going wrong.

“And although there are problems in north Wales which we are addressing vigorously, the system in Wales has exposed those challenges very quickly.”

Safety concerns

The Betsi Cadwaladr University Health Board in north Wales has faced a series of problems in recent months.

On Tuesday consultants at Ysbyty Gwynedd in Bangor warned they lacked faith in managers’ ability to make the changes needed to provide good patient care.

They claimed the health board’s internal structures were “not fit for purpose” amid patient safety concerns.

Last month the board’s chairman and chief executive said they would stand down after a damning report which outlined how operations had been delayed and hospital waiting lists allowed to grow.

The board was also criticised in June for the way it handled an outbreak of the hospital infection C. diff which has contributed to the deaths of at least seven people this year.

Mr Drakeford added: “There are challenges I don’t deny that, there are things we need to do. But we’re not in a mid Staffordshire situation where nobody appeared to notice that there were challenges to be faced.”

‘Critical eye’

He also said the board and the executives at Betsi Cadwaladr were talking to consultants at Ysbyty Gwynedd, and the chief executive of NHS Wales would be meeting them over the next couple of days.

“That’s the key difference I think, that when there are concerns we are in a good position to respond to them, to talk to people who are there on the ground, who have things that they wish to draw to our attention and then we’re able to deal with them,” he said.

Mr Drakeford has said February’s inquiry report on the Stafford Hospital scandal had led to a “critical eye” being cast over the health service in Wales.

A series of measures designed to protect patients were unveiled by the Welsh government on Tuesday including changes to the NHS complaints system and a ban on gagging clauses

Mr Drakeford also announced that Welsh NHS funding levels would be reviewed to ensure there was no repeat of the Stafford scandal in Wales.

He said £10m would be used to recruit 290 hospital nurses.

Conservatives have long claimed that the Welsh NHS is underfunded but Mr Drakeford said the NHS budget would support patient safety and quality of care.

Tory Shadow Health Minister Darren Millar said: “What he must not do – at any cost – is waste the opportunity he has created.

“This review cannot amount to a simple tea room chat between two ministers from a Labour party that has consistently rejected additional NHS investment.”

Source: bbc.co.uk

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan aturan baru perizinan pendirian rumah sakit di wilayah Ibukota. Nantinya, rumah sakit swasta yang akan dibangun harus mempunyai 40 persen kamar inap Kelas III.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, aturan 40 persen ruang inap Kelas III itu hanya batas minimal. Kata dia, itu diatur dalam UU rumah sakit.

“UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan, RS swasta baru wajib menyediakan minimal 40 persen ruang rawat inap Kelas III dari total yang akan dibangun,” jelas Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (10/7).

Ahok menambahkan, akan memberikan insentif untuk pihak swasta yang bersedia membangun 50 persen kamar inap Kelas III dari total jumlah kamar. Kata dia, Pemprov akan memberikan hibah jika itu dilakukan. Hibah itu bisa berupa tanah atau pun bangunan.

“Kalau ada yang sediakan lebih dari 50 persen maka kami kasih hibah ke kamu,” jelas dia.

Kata Ahok kamar, Kelas III itu nantinya untuk melayani pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab Jakarta sampai saat ini masih kekurangan ruang kamar Kelas III. Untuk itu Ahok juga mewajibkan prosentase kuota ruang rawat inap Kelas III hingga 75 persen untuk rumah sakit pemerintah.

“Kalau RS negeri harus menyediakan 70 persen Kelas III malah. Jadi kami sudah dipatokkan tidak mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sumber: jaringnews.com

Rumah Sakit Umum Karel Sasuitubun Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, belakangan ini sering mengalami kekurangan persediaan obat-obatan. Dampaknya, banyak pasien yang kekurangan obat saat berobat di rumah sakit tersebut.

“Belakangan ini di RSU terjadi kekurangan obat-obatan, namun masyarakat diharapkan bisa memahami beberapa hal mendasar yang menyebabkan munculnya persoalan seperti ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) RSU Karel Sasuitubun, Zulkifli Rabrusun seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/7).

Penyebab kekurangan obat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum jalan karena proses tender untuk pengadaan obat-obatan masih berlangsung. Selain itu, proses pengiriman obat-obatan dari provinsi sering mengalami keterlambatan padahal RSU Langgur merupakan sebuah rumah sakit rujukan. Biasanya rumah sakit tersebut menerima pasien dari beberapa kabupaten lain seperti Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Sebagai rumah sakit rujukan, maka bukan hanya pasien yang kami layani adalah sebatas dari masyarakat Maluku Tenggara, namun kami banyak menerima pasien dari wilayah-wilayah kabupaten/kota lainnya termasuk menerima pasien dari Papua Barat, sehingga menyebabkan akhir-akhir ini terjadinya kekurangan obat-obatan,” katanya.

Kalau RSU ini yang hanya menggunakan sumber dana dari APBD Malra dan secara khusus memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat, tentunya keperluan obat-obatan dapat terpenuhi dan tidak ada yang akan mengeluh. “Guna menjaga keperluan akan kebutuhan obat-obatan saat ini, untuk sementara digunakan pos-pos anggaran lainnya seperti Jamkesmas dan Askesos untuk pengadaan obat-obatan sambil menunggu anggaran APBD berjalan,” kata Zulkifli.

Sumber: merdeka.com