TAKENGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, mulai menambah pelayanan kesehatan dengan membuka unit kemoterapi (chemotherapy) dan unit narkoba. Dibukanya dua unit tersebut, merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan di rumah sakit itu.

“Untuk pelayanan unit kemoterapi, kami hanya tinggal menunggu persetujuan dari PT Askes. Setelah adanya persetejuan, pelayanan sudah bisa dilakukan di rumah sakit ini,” kata Direktur RSUD Datu Beru Takengon, dr Hardi Yanis SpPD kepada Serambi, Minggu (23/6).

Selain unit kemoterapi, layanan unit narkoba di rumah sakit itu, menurut dr Hardi Yanis juga sangat penting dibuka mengingat banyaknya pasien ketergantungan narkoba selama ini tidak tertangani dengan baik.

Menurutnya, keberadaan unit kemoterapi di RSU Datu Beru Takengon, langsung d ibawah supervisor Prof dr Azmi S Kar SpPD-KHOM, pakar oncology RSU Pirngadi Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan untuk unit narkoba, akan ditangani oleh dr Lailan Safinah SpKJ. “Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai rumah sakit yang ditunjuk untuk rujukan wilayah tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, BLUD RSUD Datu Beru, Takengon, yang telah berstatus tipe B (nonpendidikan) terus meningkatkan pelayanan. Selain baru membuka unit kemoterapi, RSU tersebut juga telah memiliki peralatan medis yang canggih seperti CT-Scan dan mesin cuci darah. “Pasien yang harus mendapat operasi besar tidak perlu dirujuk ke luar daerah karena peralatan telah lengkap di RSU Datu Beru, termasuk penambahan ruang rawat VIP,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

NUNUKAN – Tim Visitasi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (24/6/2013) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Kunjungan visitasi pertama kalinya ditahun 2013 ini merupakan kunjungan yang bertujuan mengevaluasi kinerja dokter PPDS UGM masing-masing bedah, syaraf dan anak, dalam melayani masyarakat Nunukan.

Pada kesempatan kunjungan itu Direktur RSUD Nunukan Haji Marwan menyampaikan apresiasi dan harapan terkait PPDS yang bertugas. Direktur juga menyampaikan beberapa kondisi terkait kurangnya kunjungan, yang disebabkan tidak lancarnya akses ke RSUD Nunukan serta beberapa kendala lain terkait ketersediaan sarana.

Humas RSUD Nunukan Senoaji Wijanarko mengatakan, tim visitasi yang dipimpin Agus Surono diterima kabid pengembangan dan kemitraan, terkait kalanjutan kontrak dan rencana penambahan PPDS baru guna melengkapi tenaga yang ada.

Sumber: tribunnews.com

The resignation of two oncologists at Royal Darwin Hospital has an advocacy group extremely concerned for cancer patients.

Louise Calvi, from NT Breast Cancer Voice, says, in a few weeks, one oncologist will remain at the Alan Walker Cancer Care Centre.

“It will mean there’ll be a return to waiting lists,” Ms Calvi said.

“We might now have to wait, for however long, before we’re able to see a medical oncologist, in order to have that treatment started, and that could be a huge difference if it’s a very aggressive cancer that requires treatment immediately.”

The hospital has reportedly begun its recruitment process for the two positions.

Ms Calvi says flying up an oncologist from Royal Adelaide Hospital to help cope with demand isn’t good enough.

“Bulldust is what I’d say to that,” she said.

“Because patient care will be affected, because there isn’t going to be that continuity of patient care, and there’s not going to be even, probably, any handover from existing oncologists to any oncologists who are … yet to be appointed.”

The Australian Medical Association’s Northern Territory president Dr Peter Beaumont says having enough oncologists is absolutely essential.

“It’s certainly not possible for one oncologist to do the work of three, and it’s also not possible to ration the services for people that need the services of oncologists, which can’t be delayed unnecessarily.”

Sumber: abc.net.au

Bali – Satu lagi rencana Pemkab Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat di Bali Utara. Upaya itu adalah membangun rumah sakit pratama atau rumah sakit tanpa kelas. Rumah sakit (RS) ini rencananya dibangun di Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekkab Buleleng Made Duala Arsayasa, Minggu (23/6) kemarin mengatakan, rencana membangun rumah sakit tanpa kelas ini setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengucurkan dana bantuan untuk membangun rumah sakit tanpa kelas. Hanya saja, bantuan itu untuk membangun fasilitas fisiknya dan pemkab diwajibkan untuk menyiapkan lahannya.

Menindaklanjuti bantuan pemerintah pusat tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng mengusulkan proposal ke pemerintah pusat. Proposal tersebut sudah disetujui dan kini pemerintah tengah menyiapkan pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi rumah sakit tanpa kelas. “Untuk proyek rumah sakit tanpa kelas kita sudah mendapat perintah untuk menyiapkan lahan sesuai dengan proposal yang ada dan tim sedang bekerja untuk menjajaki lokasi tanah yang akan dibebaskan,” katanya.

Menurut Duala, mengacu proposal yang diajukan Diskes Buleleng rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tipe D. Melihat dari tipe yang akan dibangun itu diperkirakan menghabiskan lahan seluas 56 are. Sementara alokasi anggaran yang akan disiapkan dalam APBD Buleleng senilai Rp 1 miliar. Sebelum tim melakukan tahapan dalam membebaskan lahan itu, pihaknya masih memerlukan kejelasan teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun. Pasalnya, dalam proposal itu yang dicantumkan rumah sakit tanpa kelas tipe D. Sedangkan jika membangun rumah sakit tanpa kelas di luar tipe D itu dipastikan akan membutuhkan lahan yang lebih sempit.

Hal ini sangat penting karena menyesuaikan masalah ketersediaan anggaran untuk membeli lahan milik warga di Desa Banjar Asem. Selain itu, kajian lainnya menyangkut kemungkinan bangunan fisiknya apakah bisa digabungkan dengan puskemas yang ada saat ini. Di sisi lain Duala mengatakan, menunggu kejelasan terkait teknis rumah sakit tanpa kelas yang akan dibangun itu tim pembebasan lahan sudah mulai melakukan penjajakan ke lokasi rencana proyek yang akan dibangun.

Hasil sementara penelusuran tim di lapangan perkembangan harga tanah di seputaran Desa Banjar Asem, Kecamatan seririt bervariasi antara Rp 30 juta hingga paling tinggi mencapai Rp 60 juta. “Tim sudah turun dan pasaran harga tanah di sana berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) memang Rp 30 juta hingga paling tinggi Rp 60 juta,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemkab membangun rumah sakit tanpa kelas untuk meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan bagi warga di Bali Utara. Pertimbangan membangun di Banjar Asem karena di wilayah Gerokgak, Seririt, dan Busungbiu sangat jauh dari jangkauan rumah sakit di perkotaan. Sehingga, dengan rumah sakit tanpa kelas ini diyakini akan bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: balipost.co.id

Merauke – Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie.

Selain penandatanganan kerjasama, juga peresmian bangunan unit cuci darah sekaligus peninjauan bantuan mesin cuci darah yang diberikan Pembina Asuhan Bunda tersebut.

Direktur RRSUD Merauke, Adolf Bolang dalam laporannya, Rabu (19/6) mengaku, jumlah pasien gagal ginjal sejak tahun 2010 silam, terus mengalami peningkatan. Sementara, pihak rumah sakit, belum memiliki peralatan. Sehingga pasien yang ada, terpaksa harus dirujuk ke Jayapura dan Rumah Sakit (RS) Cikini-Jakarta.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, lanjut Bolang, didirikan bangunan dengan dilengkapi dua mesin cuci darah dari China. Satu mesin khusus diprioritaskan bagi pasien isolasi seperti hepatitis maupun HIV. Melihat perkembangan pasien, maka pada tahun 2011, dilakukan penambahan satu unit lagi. Begitu juga tenaga medis seperti dokter maupun perawat, dikirim ke beberapa rumah sakit terkemuka di Jawa untuk belajar.

Saat ini, katanya, terdapat satu dokter spesialis, satu dokter umum, empat perawat serta seorang teknisi. Mereka telah memiliki sertifikat cuci darah. Pada dua tahun silam, 1200 kali dilakukan cuci darah dengan jumlah pasien sebanyak 125 orang. Untuk tahun 2012, sebanyak dua belas orang yang rutin melakukan cuci darah di RSUD Merauke.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan mesin cuci darah yang diberikan oleh Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie. “Saya atas nama masyarakat, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mesin bantuan ini, akan dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk melayani pasien yang membutuhkan,” katanya.

Ketua Yayasan Pembina Asuhan Bunda, Sri Sudarsono Habibie dalam arahannya mengatakan, bantuan mesin cuci darah ini, tidak hanya diberikan kepada RSUD Merauke, tetapi rumah sakit lain yang tersebar. “Kapan saja kami akan siap memberikan bantuan. Sehingga jika ada kesulitan yang dialami, agar segera disampaikan,” pintanya.

Sumber: tabloidjubi.com

KUALA TUNGKAL – Dimintai keterangan terkait masalah yang dihadapi pasien miskin, yang harus membeli obat di apotik luar rumah sakit dengan harga mahal, ketua komisi III DPRD Tanjab Barat, Ja’far mengatakan bahwa hal itulah yang menjadi kendala penangan kesehatan di Tanjab Barat saat ini.

Pada saat pelaksanaan penganggaran tahun 2013 yang lalu, ia mengaku pihaknya sudah menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk menghitung rasio kecukupan obat bagi seluruh pasien di rumah sakit selama satu tahun.

“Kami sudah berkali-kali menyuruh agar rasio kecukupan obat itu betul-betul tercukupi. Kejadian seperti ini harusnya menjadi perhatian dari rumah sakit maupun tim SKPD. Prioritas pembelian obat, dan rasio kecukupan obat itu harus betul-betul dihitung sehingga tidak terjadi permasalahan yang dihadapi pasien miskin seperti ini,” jelas Ja’far kepada Tribunjambi.com, Rabu (19/6).

Ia juga meminta ketua tim anggaran daerah, jangan pernah membatasi anggaran untuk pembelian obat.

“Boleh ditanya, setiap pembahasan anggaran, yang selalu menjadi perdebatan itu ya masalah rasio kecukupan obat ini. Jadi sekarang pihak rumah sakit dan tim anggaran daerah harus benar-benar menghitung rasio kecukupan obat. Dan kita juga meminta kejujuran pihak rumah sakit untuk mengendalikan ketersediaan obat dengan betul-betul optimal,” tegasnya.

Jakarta, PKMK. RUU tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Rumah Tangga (RUU Farmasi), akan masuk tahap konsinyering intensif di minggu pertama Juli 2013. Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah Indonesia untuk RUU tersebut diharapkan mampu menghadirkan pakar bahasa dan pakar draft hukum. Dengan demikian, debat terkait judul RUU tersebut bisa lebih ditengahi. Demikian hasil rapat Panja RUU Farmasi di Jakarta (19/6/2013).

Dr. Abdurrahman Abdullah, Wakil Ketua Panja RUU Farmasi, menyatakan konsinyering itu akan berlangsung intensif selama satu sampai tiga hari. Sekalipun intensif, aspek kualitas diharapkan tidak dinomorduakan. Ke depannya, aspek iklan juga akan diatur di RUU tersebut. Langkah ini ditempuh agar masyarakat sebagai konsumen tidak menjadi korban iklan. “Misalnya saja, selama ini ada iklan obat dengan anak kecil sebagai model, nanti hal itu tidak dibolehkan. Demikian pula iklan obat dewasa yang tayang di jam sibuk,” tambahnya. Selaku anggota Panja RUU Farmasi dari Pemerintah Indonesia, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Maura Linda Sitanggang menyatakan menyetujui agenda konsinyering tersebut. Pihaknya juga akan menghadirkan pakar bahasa ataupun pakar draft hukum seperti yang diminta.

Dalam rapat, perdebatan sempat terjadi antara DPR RI dengan Pemerintah Indonesia mengenai judul RUU tersebut. Maura Linda mengatakan, RUU tersebut selain menggunakan pendekatan pengawasan juga perlu pendekatan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Ferrari Romawi dari Partai Demokrat berkata: “Kami oke saja kalau Pemerintah ingin lebih dari sekadar pendekatan pengawasan. Tapi, desain awal RUU ini kan untuk pengawasan. Maka apakah batang tubuh RUU bisa mengakomodir perluasan itu?” Sementara, Hendrawan Supratikno dari PDIP, menginginkan jaminan eksplisit dari Pemerintah Indonesia tentang pentingnya komitmen pengawasan dalam RUU tersebut. “Kami minta agar pendekatan pengawasan benar-benar terdefinisi dengan baik dalam RUU,” kata Hendrawan. Kemudian, selaku pimpinan sidang, Abdurrahman Abdullah mengatakan, tidakkah pendekatan kesejahteraan itu nanti melemahkan aspek pengawasan?

Maura Linda menanggapi hal tersebut dengan pernyataan, agar komprehensif RUU itu perlu pendekatan kesejahteraan pula. Jadi, di dalamnya pun ada pembinaan dan tanggung jawab oleh Pemerintah Indonesia tentang ketersediaan obat dan lain-lain. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen penuh terhadap aspek pengawasan. Bahkan, di RUU itu, Pemerintah Indonesia menambahkan bab tentang penguatan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Pengawasan BPOM akan bersifat dari pra-market sampai post-market produk,” kata dia.

Sebelum kesepakatan untuk masuk ke konsinyering tercapai, sidang sempat diskors selama lima menit oleh Abdurrahman. Hal ini untuk memberi waktu lobi antar-pihak terkait perdebatan judul RUU tersebut. Usai skors dicabut, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar frasa “Pengaturan dan Pengawasan Sediaan Farmasi” dimasukkan ke judul RUU itu. Kemudian usulan ini akan dibahas dalam masa konsinyering itu. “Masalah judul, saya rasa tidak perlu berkepanjangan,” kata Abdurrahman.

POLEMIK Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih menuai kritik. Hal ini merupakan imbas dari rumah sakit yang mengutarakan bahwa klaim asuransi tak sebanding dengan biaya pengeluaran rumah sakit.

Meski kenyataannya demikian, seharusnya pihak terkait bisa lebih bijak menangani hal tersebut. Misalnya saja dengan berdialog untuk menemukan jalan keluar.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri yang organisasi yang membawahi dokter di rumah sakit tak hanya diam. Mereka berupaya menawarkan solusi, yakni dengan mengundang rumah sakit dan dinas kesehatan untuk persoalan klaim asuransi ini agar masalah ini tak berkepanjangan.

“Ya, IDI akan mengundang perwakilan Rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat untuk merumbukan bersama jalan keluarnya. Saya yakin pelan-pelan rumah sakit mengerti kok. Pun kalau mereka tidak menerima, mereka akan rugi sendiri. Karena bila layanan primer ini sudah kuat, impact-nya pasti rumah sakit khususnya swasta kekurangan pasien. Makanya dari 16 rumah sakit yang mulanya angkat tangan dengan KJS, mereka balik lagi, mau menerima KJS lagi, “kata Dr. Zaenal Abidin MH.Kes, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia saat ditemui secara eksklusif oleh Okezone di Kantor Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta, Pusat, belum lama ini.

Ditambahkannya, hal ini bukan asal ucap belaka. Dr. Zaenal sendiri sudah memerkirakan kondisi itu dimana jumlah rumah sakit di Jakarta ada seratus lebih dan bila layanan primer dikuatkan maka akan berjalan lancar.

Menurutnya sekira 80 persen keluhan segala penyakit akan selesai di puskesmas, klinik dan praktek dokter, sedang untuk rumah sakit mereka hanya dapat sekira 20 persen, dan itu dibagi seratus lebih rumah sakit. Sehingga kesimpulannya, rumah sakit swasta yang terutama menolak KJS bisa tak kebagian pasien.

“Coba bayangkan bila nanti layanan primer sudah kuat, dan hanya 20 persen ke rumah sakit, dan itu pun harus dibagi seratus lebih rumah sakit? Jangan-jangan nanti ada rumah sakit yang tidak kebagian pasien. Makanya inilah pentingnya berdialog, agar rumah sakit bisa ikut dan mendapatkan pasien. Kalau dari awal tidak ikut, nanti malah tidak ikut beneran, dan rumah sakit tidak ada pasiennya. Apalagi kalau nanti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) jalan, dimana pasien pergi ke rumah sakit harus berdasarkan rujukan puskesmas, praktek dokter atau layanan primer yang terintegrasi KJS. Rumah sakit yang menolak KJS sekarang bisa tidak dapat rujukan nantinya, atau rumah sakit bisa kekurangan pasien,” tandasnya.

Sumber: okezone.com

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui Pemerintah Provinsi DKI memang memaksa rumah sakit swasta di Jakarta untuk ikut serta dalam program kartu Jakarta Sehat. Melalui program itu, masyarakat tak mampu bisa mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun poliklinik dan fasilitas rawat inap kelas II di rumah sakit. “Memang kita paksa kok, supaya mikirnya jangan soal untung saja,” ujarnya ketika ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 13 Juni 2013.

Belakangan, rumah sakit swasta mengaku keberatan dengan sistem pembayaran KJS yang menggunakan pola pembayaran Indonesia Case Based Group (Ina CBG) sejak April lalu. Soalnya mereka merasa rugi akibat tagihan rumah sakit kepada pemerintah tak sepenuhnya dibayar. Penggunaan pola pembayaran baru itu merupakan persiapan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2014 mendatang.

Meski mendapat kritik tentang pelaksanaan KJS, Pemprov DKI tak mau mundur. Alasannya, pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah. “Begitu ada KJS, pasien langsung melonjak. Ini bukti sudah bertahun-tahun masyarakat sakit dan hanya diam di rumah,” kata dia.

Jokowi mengakui sistem KJS terutama di bidang tarif masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, pemerintah kini sedang membicarakan kenaikan tarif Ina CBGs untuk wilayah Jakarta. Nantinya, tagihan yang masuk dalam perhitungan Ina CBGs juga bisa dibayar 100 persen.

Saat ini, Pemprov DKI hanya membayar 75 persen dari jumlah tagihan yang tercatat karena mengikuti peraturan pemerintah pusat. Padahal, dana kesehatan yang dimiliki pemerintah Jakarta mampu menanggung keseluruhan tagihan dalam Ina CBGs. Nantinya pemerintah akan mengeluarkan peraturan gubernur agar ada penyesuaian di pelayanan medis tertentu.

“Kami juga mengerti di Jakarta ini apa-apa lebih mahal,” kata Jokowi. Dia pun meminta rumah sakit bersabar untuk menerapkan tarif baru yang rencananya rampung bulan depan.

Namun, Jokowi mengatakan belum berencana menggandeng klinik kesehatan swasta untuk masuk ke program KJS. Soalnya dia optimistis perbaikan sistem dan lonjakan pasien akan rampung pada tahun ini. “Perhitungan kami lonjakan pasien akan habis dalam setahun. Setelah itu, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga sebenarnya sudah cukup untuk menangani pasien kelas tiga,” kata dia.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan sistem pembayaran Ina CBGs juga bisa menghilangkan dokter-dokter nakal, yaitu dokter yang mencari untung dari pasien. Soalnya hanya obat generik yang bisa diganti biayanya oleh pemerintah.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Program Kartu Jakarta Sehat yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap bisa memberikan keuntungan bagi rumah sakit yang melayani pasien KJS. Syaratnya, rumah sakit melakukan efisiensi dalam merawat pasien KJS. “Rumah sakit jangan boros dan jor-joran,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dokter Hasbullah Thabrany, Senin, 10 Juni 2013.

Dalam sistem klaim KJS, yang mengadopsi Indonesia Cased Base Group (Ina CBG), rumah sakit tidak bisa jor-joran dalam memberikan tindakan dan obat kepada pasien. Sebab, menurut dia, setiap perawatan sudah ada patokannya biayanya yang dibayar per paket diagnosis.

Dalam pola ini, menurut Hasbullah, rumah sakit swasta yang mencari laba dengan jor-joran visit dokter dan obat tidak bisa lagi mengklaim ke PT Askes.”Mereka hanya bisa mengatur bagaimana agar pasien cepat sembuh dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam INA-CBG,” ujarnys.

Misalkan, untuk pasien penyakit tipus, dalam INA-CBG pagunya adalah Rp 4 juta. Menurut dia, jika rumah sakit bisa menyembuhkan si pasien seefisien mungkin, sisa dari klaim tersebut bisa masuk laba. “Ina CBG memang tujuannya pasien harus sembuh dengan cara semurah mungkin dan manjur,” ujarnya.

Sumber: tempo.co