BEBERAPA waktu lalu, Gleneagles Hospital Singapura sekali lagi masuk dalam jajaran 10 Rumah Sakit Terbaik di Dunia bagi Wisatawan Medis, menurut peringkat tahunan yang dikeluarkan oleh Medical Travel Quality Alliance (MTQUA), penyelenggara sertifikasi berkelas internasional bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan.

Setelah meninjau rumah sakit terkemuka di seluruh dunia, Gleneagles, dari Parkway Hospital Singapore Pte Ltd., sekali lagi dipercaya sebagai rumah sakit yang memenuhi kebutuhan khusus para wisatawan medis dan menyediakan mereka dengan perawatan yang memuaskan, melebihi standar protokol klinis.

“Gleneagles Hospital merupakan salah satu pusat medis terbaik,” kata Julie Munro, president of MTQUA. “Penghargaan ini mengakui bahwa Gleneagles juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek non-klinis, kunci dari perawatan pasien sehingga mempengaruhi hasil penyembuhan terbaik dan perjalanan wisata medis yang sukses bagi para wisatawan medis,” ujarnya.

MTQUA percaya bahwa wisatawan medis bukan merupakan pasien biasa. Rumah sakit dan dokter harus memberikan penanganan yang unik bagi mereka seperti perbedaan bahasa, budaya, praktik sosial, etika, dan koordinasi pasca perawatan.

“Hampir mustahil bagi wisatawan medis untuk menemukan rumah sakit yang baik menurut diri mereka sendiri,” kata Munro. “Kami berharap konsumen dan dokter akan belajar dari daftar rumah sakit terbaik ini atas keberhasilan mereka dalam menangani para wisatawan medis. Hal utama yang dibutuhkan untuk para pasien ketika akan melakukan pariwisata medis adalah mencari bantuan dari penyedia jasa perjalanan medis bersertifikat dan lebih mengurangi menghabiskan waktu berkutik dengan pembookingan hotel maupun jasa antar-jemput bandara,” katanya.

Untuk pertama kalinya, tujuh dari 10 rumah sakit terbaik dunia dalam pariwisata medis, terdapat di Asia – dua di India dan lima di ASEAN, bahkan Asia terus menarik puluhan ribu wisatawan medis dari berbagai daerah dan belahan dunia lainnya.

Selain Gleneagles Hospital Singapore, 9 Rumah Sakit Terbaik di Dunia bagi Wisatawan Medis tahun 2013 antara lain: Prince Court Medical Center, Asklepios Klinik Barmbek, Clemenceau Medical Center, Fortis Hospital Bangalore, Wooridul Spine Hospital, Bumrungrad International, Anadolu Medical Center, Bangkok Hospital Medical Center, dan Asia Heart Institute.

Singapura adalah pusat medis di Asia, dan terkenal sebagai pusat medis internasional yang berhasil menarik ribuan wisatawan medis setiap tahunnya. Berbagai pusat pelayanan medis profesional yang berkelas internasional, juga perusahaan kesehatan multinasional tertarik untuk mendirikan kantor pusat di sana. Mereka berbagi keahlian dan melakukan penelitian untuk perkembangan dunia medis, dan mengadakan berbagai pelatihan juga kegiatan medis di Singapura. Pemerintah Singapura sangat agresif mengejar inisiatif untuk mempertahankan dominasinya di Asia untuk perawatan kesehatan khusus dan penelitian klinis.

Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) adalah sebuah organisasi independen internasional yang didirikan pada tahun 2009, dengan tujuan untuk mempromosikan keselamatan dan kualitas dalam pengobatan dan perawatan bagi wisatawan medis.

Hal ini mendorong pengembangan secara profesional pada industri pariwisata medis di dunia dengan menawarkan sertifikasi pariwisata medis internasional, mereka juga menerbitkan serangkaian Praktik Terbaik dalam dunia pariwisata medis dan mengoperasikan Registry Patients, semacam rekam medis untuk pasien yang akan bepergian internasional.

Gleneagles Hospital Singapore merupakan sebuah rumah sakit berstandar internasional yang memiliki 272 tempat tidur perawatan akut yang menyediakan berbagai pelayanan medis dan pembedahan untuk perawatan total pasien. Kunci kekuatan Gleneagles terletak pada fokus pelayanan pasien yang user-friendly, perawatan berkualitas, keahlian spesialisnya dan teknologi medis yang terbukti canggih. Rumah sakit ini terakreditasi oleh Joint Commission International, dengan spesialisasi utama pada kardiologi, gastroenterologi, transplantasi hati, kebidanan dan ginekologi, juga onkologi dan ortopedi.

Sumber: atjehpost.com

DUMAI– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, saat ini tengah melakukan pembangunan penambahan ruang kelas I hingga III bagi pasien. Pembangunan dengan cara bertahap itu sendiri menggunakan dana APBD 2013 hingga 2015 sebanyak Rp24 miliar.

Dirut RSUD Dumai, Syaiful mengatakan, pembangunan ruang kelas bagi pasien yang menginap di rumah sakit ini merupakan program pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Saat ini sudah di lakukan pelelangan dengan sistem Multiyears dan tahap penyelesaian administrasi pembangunan,” katanya, Senin (17/6/13) diruang kerjanya kepada sejumlah awak media.

Dikatakan dia, sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPRD dalam meningkatkan pelayanan di RSUD kota Dumai, maka pemerintah kota Dumai melalui dana APBD tahun 2013 hingga 2015 akan membangunkan ruang inap kelas I, II, III.

Ini dilakukan supaya pasien tidak terlalu berdesakan dan memadati ruang inap yang saat ini sangat memperhatikan. Selama ini jumlah pasien dalam satu ruangan lebih dari standar yang layak.

“Jumlah ruangan yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah pasien yang datang berobat, maka terpaksa mereka di rujuk ke rumah sakit lain. Jika dipaksakan maka dalam satu ruangan layaknya 4 orang menjadi 6 orang,” ucapnya.

Pembangunan ruangan kelas I, II, III ini nantinya akan di bangun di areal bekas UGD yang lama. Dalam pembangunan nantinya, pihak rumah sakit telah mengajukan sebanyak lebih kurang 256 tempat tidur.

Dengan demikian nantinya akan di upayakan membuat pasien kelas I, II, III menjadi nyaman dalam beristirahat. “Setelah bangunan ini selesai maka tingkat pelayanan dan kenyamanan yang ada di rumah sakit akan lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.

Sumber: riauterkini.com

KUPANG – Lippo Group akan mendirikan empat buah rumah sakit (RS) berstandar internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua RS akan dibangun di daratan Flores yakni di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, sementara dua RS lainnya di daratan Pulau Timor yakni di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Rencana itu kalau tidak ada halangan, bulan Desember 2013 ini keempat rumah sakit yang standarnya dengan Rumah sakit Siloam di Jakarta akan kami bangun. Bahkan untuk Maumere akan dipercepat pembangunannya, karena lahannya sudah disiapkan tinggal pembangnannya saja,” kata CEO Lippo Group, James T. Riady, kepada wartawan usai bertemu Gubernur NTT, Frans Lebun Raya, di Kupang, Sabtu (15/6) siang.

James Riady, mengatakan, pihak Lipo Group sangat serius membantu pemerintah daerah NTT dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kendatipun dari waktu ke waktu pemerintah terus membenahi standar pelayanan kesehatan yang selama ini masih belum memuaskan kepada masyarakat banyak.

James Riady menjelaskan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi harus punya sebuah rumah sakit dengan standar pelayanan lebih baik dan tidak hanya mengandalkan rumah sakit pemerintah yang sudah ada seperti saat ini.

Sedangkan di Soe, Kabupaten TTS, untuk mengcover pelayanan empat kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka.

Sementara untuk Maumere, kata James Riadi, akan mengcover pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Sedangkan di Ende untuk melayani masyarakat di Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Dari sisi geografis, penunjukkan Kabupaten Ende untuk mewakili wilayah Flores bagian barat tidak tepat. Terlalu jauh bagi warga Manggarai untuk berobat ke Ende. Idealnya, satu dibangun di Kabupaten Manggarai Timur, jika ingin melayani masyarakat di Bajawa, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Barat.

“Saya sudah berkunjung ke empat daerah itu pada tahun 2012 lalu. Saya sudah melihat peluang apa yang bisa diberikan Lippo Group dalam membantu pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Saat ini pelayanan kesehatan menjadi harapan masyarakat NTT,” kata James Riady.

James Riady, menjamin, meskipun rumah sakit yang didirikan nanti dengan standar pelayanan internasional, namun tidak akan memberatkan beban masyarakat, lantaran manajemen memahami kondisi kehidupan masyarakat NTT saat ini.

“Misi kita adalah memberikan perlayanan kepada masyarakat, bukan hanya profit yang dikejar. Karena itu, biaya tentu akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani masyarakat NTT yang menderita sakit,” kata James Riady.

James Riady, menambahkan, dengan dibangunnya empat rumah sakit tersebut, maka dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja untuk putra putri NTT untuk ikut membantu melayani masyarakat NTT. Dengan sendiri akan mengurangi angkah pengangguran di daerah ini, tambah James Riadi.

Sumber: suarapembaruan.com

JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mempertimbangkan usulan pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT). Menurut Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat KemenPAN-RB, Jaka Sutisna pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi UPT merupakan kebijakan Polri dalam meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata, profesional, dan proporsional.

Jaka menjelaskan dengan berubahnya stasus menjadi UPT maka tidak hanya personal Polri dan keluarganya yang bisa menikmati layanan kesehatan dari Rumah Sakit Bhayangkara, tapi juga masyarakat secara keseluruhan.

“Perlunya penetapan status rumah sakit menjadi UPT agar dalam pengembangannya dapat menjadi organisasi badan layanan umum pemerintah yang mampu menerapkan tata kelola keuangan secara mandiri,” terang Jaka dalam keterang persnya, Sabtu (15/6).

Data KemenPAN-RB menyebutkan, Rumkit Bhayangkara Polri yang ada saat ini sejumlah 45 Rumkit. Yang telah menjadi UPT sebanyak 35 Rumkit. Sedangkan yang diusulkan menjadi UPT ada tujuh Rumkit.

“Yang belum diusulkan ada tiga Rumkit karena belum mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Dijelaskan Jaka, Rumkit Bhayangkara yang diusulkan menjadi UPT ada yang sudah beroperasi sejak 2001, dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan non APBN. “Pada dasarnya kami tidak keberatan dalam pembentukan Rumkit Bhayangkara menjadi UPT, karena Rumkit sudah beroperasi, anggaran dan SDM pun sudah ada,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Arthur Tampi mengatakan, pengajuan usulan tersebut semata-mata sebagai penunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Polri. “Kalau sudah jadi UPT, SOP pelaksanaan tugas teknis operasional tersebut jadi jelas,” katanya.

Sumber: jpnn.com

BANDUNG – Rumah sakit asal Malaysia semakin memperluas pasar dengan berupaya menjaring pasien dari Indonesia. Mereka mengklaim tak kalah kualitas dari Singapura yang cenderung lebih kerap dirujuk WNI dalam urusan pengobatan medis atas penyakitnya.

Kemarin, Pantai Hospitals dan Gleneagles Hospitals membuka kantor representatifnya yang kesebelas di Indonesia di Bandung. Mereka menargetkan ada pertumbuhan 10 persen kunjungan per tahunnya.

“Tahun lalu, 400 ribu warga Indonesia pergi ke Malaysia untuk berobat. Dari jumlah tersebut, baru 40 ribu yang datang ke kami. Jumlah ini diharapkan bisa meningkat,” jelas CEO Malaysia Operations, Pantai Holdings Berhad, Aminuddin Dawam.

Aminuddin menyatakan pihaknya tak hendak berkompetisi dengan RS lokal di Indonesia. Pasalnya, tak sedikit pula WN Malaysia yang berobat ke luar negeri. Pihaknya hanya sebatas menawarkan pilihan termasuk dari sisi biaya pengobatan dengan keunggulan di antaranya bedah jantung, kanker, dan syaraf itu.

“Ada alternatif yang tersedia. Termasuk perbandingan dari biaya di RS Singapura ke Malaysia, bisa 2 kali lipat lebih murah. Diharapkan sebagai option,” katanya.

“Biayanya bisa jatuh 50 persen lebih murah dibanding Singapura,” imbuh Bambang Warsono, Pimpinan Pusat Layanan Informasi di Bandung.

Menurut Aminuddin, pangsa pasar di Pulau Jawa menjadi salah satu fokus garapannya memperbanyak jumlah kunjungan pasiennya. Berdasarkan data kunjungan, pasien dari Sumatera karena relatif dekat terutama Riau lebih mendominasi melakukan pengobatan hingga 80 persen.

Bambang Warsono optimis pihaknya dapat meraih pasar di Kota Kembang. Di antaranya, Bandung terus bertumbuh di industri jasa dan kreatif serta memiliki populasi yang terus meningkat. “Tak ketinggalan, akses kemudahan transportasi. penerbangan Bandung-Malaysia yang semakin ramai,” jelasnya.

Sumber : suaramerdeka.com

Dengan alasan kamar rumah sakit penuh, Nasrudin (57) warga Jalan Nusa Indah E1, RT 6 RW 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terpaksa menjalani pengobatan di rumah. Nasrudin diketahui memiliki penyakit tumor di kepala.

Istri Nasrudin, Kusmawati (52), mengatakan bila sebelum sakit suaminya merupakan seorang satpam. Dia pernah dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat pada April 2013. Namun karena tidak dapat menangani secara khusus, RS merujuk Nasrudin ke RS Dharmais.

“Karena keterbatasan alat, operasi di RS Tarakan tidak sampai total hingga oleh pihak RS Tarakan dirujuk ke RS Dharmais untuk menjalani operasi selanjutnya,” ujar Kusmawati kepada wartawan, Rabu (12/6) malam.

Pihak keluarga, lanjut wanita yang bekerja sebagai penjahit itu menuturkan, pihak RS Dharmais mengatakan kamar tidak ada yang kosong. “Anak saya sudah emapat kali ke rumah sakit, tapi petugas sana bilang, kamar belum ada yang kosong,” ujar dia.

Kini, Nasrudin hanya bisa berbaring lemas di rumahnya. Tubuhnya yang kurus, makin diperparah dengan kondisi penglihatan sudah memudar. Pihak keluarga hanya dapat memberikan obat yang didapat dari klinik.

Sumber: merdeka.com

Jakarta, PKMK. Konsep badan hukum khusus RS dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengandung prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. RS harus dikelola profesional demi sumber dana dan sumber pengelolaan. Kompleksitas pengelolaan RS membuat perlunya badan hukum tersendiri. Jadi, ketentuan badan hukum rumah sakit itu tidak lepas dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk adanya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik di rumah sakit. “Khususnya asas etika dan profesionalisme,” kata Arsil Rusli, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta (12/6/2013).

Keterangan Pemerintah Indonesia dalam sidang uji materi terhadap sejumlah pasal/ayat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, undang-undang tersebut tidak mengklasifikasikan rumah sakit pemerintah dengan swasta. Namun dikelompokkan berdasarkan kelas pelayanan. badan hukum RS dapat memiliki kapasitas yang menyebabkan subyek hukum bergerak otonom.

Dengan bentuk badan hukum khusus, diharapkan bahwa rumah sakit tidak hanya mengejar laba. Tapi juga mengutamakan fungsi sosial. Sedangkan sanksi yang ditujukan kepada rumah sakit tanpa badan hukum tersendiri, bertujuan menjamin kepastian hukum, keselamatan pasien, dan lain-lain. Pasal 7 UU Rumah Sakit yang mewajibkan adanya badan hukum, tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Dalam masa modern, dunia kedokteran semakin maju. Mengimbangi hal tersebut, RS harus disertai manajemen yang akuntabel.

Sementara, usai sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Syafiq Mughni, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat, menyampaikan RS Muhammadiyah dikelola tanpa badan hukum pun, kini manajemennya sudah bagus dan transparan. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada kebocoran dana seperti yang banyak terjadi di rumah sakit milik pemerintah.

Jakarta, PKMK. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengharuskan RS untuk memiliki badan hukum khusus ternyata memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk melindungi RS dari resiko dari kegiatan lain yang dijalankan pemilik rumah sakit, ungkap Ruhut Sitompul, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul dalam sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta (12/6/2013).

Ruhut menyampaikan rumah sakit dapat dikenakan status badan hukum karena punya harta terpisah dan lain-lain. “Jadi, dapat menjadi subyek hukum,” kata Ruhut. Tujuan Pemerintah Indonesia mengharuskan badan hukum rumah sakit itu pun bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat, pasien, dan sumber daya manusia rumah sakit. Selain itu, bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Tanpa badan hukum itu, Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan bahwa rumah sakit hanya mencari laba. Persaingan yang sangat tidak sehat pun lahir dari situ, Ruhut mengatakan. Pasal yang mengharuskan adanya badan hukum rumah sakit, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Dan dengan ketentuan itu, asas-asas hukum rumah sakit bagi swasta, dapat ditegakkan. “Sanksi administratif berupa tidak diberi ataupun pencabutan izin, bertujuan memberi rasa aman dan kepastian hukum,” ucap dia.

Pembentukan Undang-undang Rumah Sakit merupakan upaya Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bila terjadi perubahan paradigma rumah sakit, harus berjalan melalui manajemen yang andal-efektif. “Rumah sakit harus diberdayakan dalam layanan yang lebih bermutu,” ucap Ruhut. PP Muhammadiyah mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal/ayat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Khususnya yang terkait keharusan bagi rumah sakit untuk mempunyai badan hukum rumah sakit. Ketentuan itu dinilai menghambat hak PP Muhammadiyah untuk bergerak dalam amal usaha persyarikatan bidang kesehatan. Akibatnya, rumah sakit Muhammadiyah yang berjumlah 70-an, terancam tidak beroperasi karena tidak diberi perpanjangan izin.

PURWAKARTA-Penanganan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih lambat. Akibatnya fatal, janin pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) meninggal dunia sebelum ditangani. Selain lambat, setelah sembilan hari sampai berita ini diturunkan, Senin (10/6), janin yang meninggal dunia dalam kandungan itu belum juga diangkat.

Pihak Bayu Asih sendiri berdalih untuk melakukan persalinan ibu hamil harus stabil tensi darahnya. Berdasarkan penuturan Asep Wahyu Permana (41), warga Desa Cibodas Kecamatan Sukatani yang juga suami korban, sebelumnya sudah dilakukan pengecekan darah.

Perawat mengatakan, tensi darah istrinya Nurjanah masih tinggi dan membahayakan untuk melakukan persalinan. Karena alasan tensi darah, akibatnya dokter belum melakukan tindakan kepada Nurjanah. “Permasalahannya karena tensi tinggi hari pertama masuk Bayu Asih tensinya 160/100,” kata Asep.

Kemudian setelah beberapa hari di Bayu Asih, Nurjanah sebetulnya sempat mengalami penurunan tensi darah. Yaitu ketika hari Sabtu pekan lalu, darahnya hanya 120/90. Namun karena jadwal libur, akhirnya tidak ada satu pun dokter yang melakukan tindakan untuk melakukan persalinan. Karena terlalu lama berada di dalam kandungan dan belum dilakukan persalinan, akhirnya sang janin yang sudah sembilan bulan tersebut meninggal dunia. “Kemarin terjadi penurunan hari Sabtu 120/90 permasalahnnya pihak rumah sakit sedang libur,” ujarnya.

Pihak dokter mengatakan, bahwa pihaknya lebih menyelamatkan ibu yang mengandung. Karena jika dilakukan persalinan saat tensi tinggi bisa berdampak fatal pada kondisi ibu hamil. “Lebih mau menyelamatkan pihak ibu dan bayi meninggal dalam perut, kata pihak rumah sakit ada penurunan padahal ada dokter jaga, tapi alasannya tensi,” jelasnya.

Asep sendiri berharap agar pihak Bayu Asih melakukan penanganan secara cepat kepada istrinya. Pasalnya, ia khawatir janin yang meninggal dalam kandungan turut berdampak pada kesehatan istrinya. Sehingga tidak berdampak panjang setelah pihak Bayu Asih kurang memperhatikan.

“Datang ke rumah sakit empat hari sebelum anak meninggal. Sampai sekarang berjalan 13 hari belum ditangani oleh pihak rumah sakit,” papar Asep.

Sementara salah seorang anggota DPRD Purwakarta Nurhasanah yang ditemui di RS Bayu Asih mengatakan, bahwa penanganan kesehatan seharusnya lebih cepat. Pihak rumah sakit diminta jangan terlalu mempertimbangkan perihal anggaran, namun penanganan medis yang lebih cepat. Karena kalau penanganan lambat, dampaknya akan berakibat pada pasien yang ditangani.

“Kita minta karena anggaran untuk ini ada, masalah Jampersal. Kita coba suport keluarga dan saya pun mengkritisi soal pembelian obat harus keluar semua,” pungkasnya.

Sumber: jpnn.com

Padang, Padek—Rumah sa­kit (RS) dilarang memungut biaya dari masyarakat miskin yang berobat menggunakan kartu jaminan kesehatan masya­rakat (Jamkesmas). Jika ada rumah sakit masih me­mungut biaya pada peme­gang kartu jamke­s­mas, masyarakat dapat mela­porkan rumah sakit ter­sebut.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron di sela-sela kun­ju­ngan Wakil Presiden RI, Boe­diono, ke Padang, Sabtu (8/6).

Kata dia, jika ada rumah sakit yang berbuat seperti itu dapat melaporkannya melalui kontak hotline 500567. Ke­men­kes akan menindak RS yang masih memungut uang masyarakat pemegang kartu jamkesmas.

“Jika dulu ada pameo orang miskin dilarang sakit. Sekarang mindset tersebut harus diubah menjadi orang miskin dilarang bayar asal punya kartu Jam­kesmas. Un­tuk tahun ini, total coverage pelayanan jamkes­mas telah ditingkatkan dari 76 juta men­jadi 86,4 juta.” ujar Ali Ghufron.

Ali mengatakan, ma­syara­kat yang belum mengantongi kartu Jamkesmas, telah ditam­pung pemerintah daerah da­lam program jaminan kese­hatan daerah (jamkesda). De­ngan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pe­merintah daerah diharapkan akan semakin banyak masya­rakat yang mendapatkan pela­yanan jaminan kesehatan.

Ali mengimbau rumah sa­kit tidak mempersulit m­a­sya­rakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Rumah sakit harus mem­berikan kemudahan bagi ma­syarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menargetkan tahun 2015 mendatang, seluruh ma­sya­rakat Sumbar telah ter-cover dalam pelayanan kese­hatan. Kata dia, pemerintah bertanggung jawab mere­n­canakan, mengatur, menye­leng­garakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi ma­sya­rakat.

Hal ini tercantum dalam UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini menjelaskan bahwa kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, setiap masya­rakat Indonesia dan peme­rintah harus sedapatnya me­wujudkan hal tersebut.

Irwan mengungkapkan, untuk mewujudkan hal terse­but diperlukan perbaikan in­fra­struktur dan pelayanan kesehatan masyarakat. Di Sum­­bar terdapat 21 unit RS pemerintah, 4 unit RS TNI/Polri, dan 34 Unit RS Swasta. Tak hanya itu, bentuk pela­yanan tidak hanya dari duku­ngan infrastruktur kese­hatan semata, tapi juga dalam bentuk memberikan jaminan kese­hatan daerah. Katanya, Jam­kesda merupakan salah satu upaya Pemprov Sumbar me­ningkatkan kualitas jaminan kesehatan di daerah.

Irwan mengatakan, tanpa dukungan bupati/wali kota, program ini tidak akan terse­lenggara dengan baik. Untuk itu, diharapkan pemkab/pem­ko juga memberikan sokongan penganggaran dana sharing un­tuk program jamkesda.

Sumber: padangekspres.co.id