Bukittinggi, Padek—Wali Kota Bu­kittinggi, H. Ismet Amzis menilai, ru­mah sakit Yarsi Ibnu Sina Bukit­ting­gi cukup berkembang dan maju. Ter­utama terlihat sejak kepemim­pi­nan Herman Ramli. Namun ke­ma­juan yang dicapai itu jangan mem­buat kita terlena.

”Karena ancaman ke depan ada­lah persaingan dengan rumah sa­kit ne­gara tetangga, yang mem­butuh­kan pe­layanan lebih baik. Me­ski soal te­naga medis, kita lebih baik. Diha­rap­kan, dengan pimpinan yang baru, ru­mah sakit ini akan lebih baik, dan mam­pu bersaing dengan rumah sakit ne­gara tetangga,” kata Ismet Amzis.

Menurutnya, saat ini ancaman per­saingan dengan rumah sakit ne­gara tetangga sudah sangat terasa. “Apa­bila manajemen mampu be­ker­ja keras dan sungguh-sungguh, ma­ka semua itu bisa tercapai, apalagi ru­mah sakit sebagai pelayanan keseha­tan termasuk salah satu unggulan ba­gi Kota Bukittinggi,” ujar Ismet.

Hal itu dikemukakan H. Ismet Am­zis, pada serahterima jabatan Di­rek­tur Yarsi Bukittinggi, dari pe­jabat la­ma dr. H. Herman Ramli, ke­pada pe­jabat baru dr. Hj. Zulfa. Pe­jabar baru sebelumnya menjabat se­bagai Wa­dir Umum dan Ke­uangan. Jab­a­tan yang ditinggalkan digantikan oleh Alfa Nofiti, yang sebelumnya men­jabat sebagai Kabag Informasi.

Ketua Umum Yarsi)Ibnu Sina Su­matera Barat, DR. H. Zai­nul me­nga­takan, dalam mengem­bang­kan Yar­si Ibnu Sina Bukittinggi ke depan, akan membangun kamar un­tuk 25 tem­pat tidur dengan ang­ga­ran Rp18 mi­liar, de­ngan da­na dari pi­h­ak ke­tiga. Setelah tiga bulan pem­ba­ngu­nan Yarsi Bukittinggi di­mulai, di­lan­jut­kan pembangunan Yarsi di Pa­­dang.

Sumber: padangekspres.co.id

Jakarta – Perusahaan di sektor medika dan pelayanan kesehatan, PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) telah melakukan roadshow ke Singapura, Hong Kong, dan London.Perseroan memastikan, sejumlah investor global berkomitmen mendukung penerbitan saham perdana (Initial public ofefring/IPO) senilai Rp 1,4 triliun tersebut.

“Mereka berkomitmen mendukung aksi korporasi Siloam,” kata President Direktur Siloam, Dr Gershu Paul, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9).

Dia mengatakan, dari hasil roadshow, investor institusi asal Amerika Serikat (AS) telah menyetujui untuk membeli 49.100.000 saham IPO yang mewakili sekitar 31,5% dari total saham yang dilepas ke publik.

Perseroan menargetkan dana IPO sebesar Rp 1,404 triliun (US$ 144,5 juta) yang mewakili 13,5 % nilai pasar Siloam sebesar Rp 10,4 triliun (US$ 1 miliar).

“Di tengah-tengah kondisi pasar regional saat ini, Siloam berhasil mengumpulkan dana dari investor global untuk turut berpartisipasi mengembangkan sektor kesehatan Indonesia,” kata Paul.

Sebagai gambaran, dalam aksi korporasi ini Siolam telah menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT Credit Suisse Securities Indonesia sebagai penjamin emisi. Adapun Credit Suisse (Singapore) Limited dan Goldman Sachs (Singapore) Pte ditunjuk sebagai joint global coordinator dan agen penjualan internasional.

Perseroan juga menyiapkan saham stabilisasi terkait IPO. Apabila terjadi kelebihan permintaan dalam penawaran umum, PT Lippo Karawaci TBk (LPKR) melalui anak usahanya PT Nilam Biru Bersinar selaku salah satu pemegang saham perseroan memberikan izin kepada penjamin emisi untuk melakukan penjatahan lebih (over allotment). Caranya, Nilam Biru akan meminjamkan saham tersebut kepada agen stabilisasi.

Batas maksimal over allotment tersebut mencapai 14,29% dari jumlah saham yang ditawarkan. Dengan demikian, total saham tambahan maksimal 23,25 juta saham. Namun berdasarkan hasil roadshow, opsi penjatahan lebih saham mencapai 5,9 juta saham atau 3,8% dari saham yang ditawarkan. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang menguasai 86,5% saham Siloam akan diuntungkan jika opsi penjatahan lebih tidak terserap seluruhnya.

“Kami berterima kasih kepada para investor global yang turut menyukseskan IPO Siloam,” kata Presiden Komisaris Siloam, Ketut Budi Wijaya.

Dana IPO sekitar 52,5% akan digunakan untuk pembelian peralatan medis, rumah sakit dan perluasan pembangunan rumah sakit yang ada. Sekitar 27,5% digunakan untuk pembayaran sebagian utang dalam perjanjian kredit Siloam Hospitals per tanggal 30 April 2013 dan Lippo Karawaci, yang diajukan oleh Lippo Karawaci untuk ekspansi bisnis rumah sakit Siloam, termasuk untuk pengembangan rumah sakit baru, dan modal kerja.

Adapun sisanya 20,0% dana IPO digunakan untuk membiayai akuisisi rumah sakit, perusahaan operasi rumah sakit dan atau perusahaan terkait kesehatan yang akan mendukung operasi Siloam Hospitals.

Perseroan akan melakukan masa penawaran pada 4-6 September, penjatahan dilakukan pada 10 September 2013. Sementara itu pencatatan saham di BEI pada 12 September 2013.

Siloam adalah lini usaha Lippo Group di sektor kesehatan di Indonesia dengan membangun rumah sakit umum dari Medan ke Papua. Sepanjang 2012, Siloam kedatangan lebih dari 800.000 pasien rawat jalan.

Ke depan, Siloam yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan properti terbesar PT Lippo Karawaci Tbk akan untuk membuka 6-8 rumah sakit hingga akhir 2014 dan menargetkan memiliki 40 rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 10.000 unit dalam lima tahun ke depan.

Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

Sumber: beritasatu.com

A WOMAN who went to a Queensland hospital with breathing difficulties, and was sent home complaining health workers had not taken her seriously, was found dead in her bed the next day, a report says.

The case is detailed in a Health Quality and Complaints Commission document, Failing Health: A Spotlight Report on Complaints About Clinical Deterioration in Queensland Hospitals, released yesterday.

Wait times in spotlight after patient deaths

Parents still awaiting probe into tot’s death

Her death was later found to have been caused by a pulmonary embolism – a blockage in the artery to her lung.

The unnamed hospital had sent the woman home, scheduling an X-ray for the following week, but she died before it could take place.

Her husband later complained to the commission about the standard of care.

“The man said his wife felt hospital staff were not taking her seriously,” the report said.

In another case, a woman complained that a hospital had incorrectly diagnosed her burst appendix as constipation.

“The woman said she had been vomiting and in extreme pain for 24 hours when she presented to the hospital,” the commission report said.

“She was told she was constipated and given drinks and enemas to help her move her bowel, none of which worked … and sent home.”

She returned to the hospital but after a few hours was sent home a second time and told “to come back in a week if the pain had not settled”.

The woman went to her general practitioner instead, who ordered an ultrasound and blood tests, referring her to another hospital where she was diagnosed with a burst appendix and abscess.

Health Quality and Complaints assistant commissioner John Rivers said independent research showed people could die or be seriously harmed if hospital staff failed to recognise and act on a patient’s deterioration.

“Hospitals should have a process in place that encourages patients and their families or carers to raise concerns about observed clinical deterioration and ensure these are appropriately addressed,” Dr Rivers said.

He said St Andrew’s War Memorial Hospital in Brisbane had medical emergency response teams which could be called upon if health workers, with input from family, felt a patient had taken a sudden turn for the worse.

“I think more and more hospitals are trying to move to these systems where if someone raises a concern that this patient is getting sicker quickly, we need some sort of urgent response,” Dr Rivers said.

“People can get sick incredibly fast, particularly children. What you need is a system that reacts then and there. Early recognition of patient deterioration and prompt action can improve patient outcomes.”

The commission analysed 172 complaints and 205 root cause analysis reports into cases of clinical deterioration received between July 2009 and June 2012.

One in five complaints involved a failure to address concerns about a patient’s worsening condition.

More than half were about care during a hospital admission, a quarter were about pre-admission care, including misdiagnosis in an emergency department, and 21 per cent were about deterioration following discharge.

Source: couriermail.com.au

MANAGEMEN Rumah Sakit Umum Bunda Lhokseumawe dilaporkan memecat sekitar 30 karyawan pada hari ini. Pemberhentian tersebut kabarnya karena pihak rumah sakit tidak sanggup membayar gaji.

“Kami dipecat dengan diberi surat dan diberi uang 400 ribu sebagai gaji kami. Alasan pihak managemen seperti tertulis dalam surat tersebut karena tidak sanggup membayar gaji,” ujar salah seorang karyawan Rumah Sakit Bunda kepada ATJEHPOSTcom, Senin, 2 September 2013.

Menurut dia, pemecatan tersebut dilakukan pihak rumah sakit tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kata dia, pihak rumah sakit swasta ini juga tidak memenuhi janjinya untuk membayar insentif para karyawan.

Beberapa bulan lalu, kata dia, pihak rumah sakit berjanji untuk menaikkan gaji karyawan saat proses pencairan dana Jamkesmas pada Agusutus 2013 ini. “Namun tidak direalisasikan, malah kami di pecat,” kata karyawan tersebut yang minta namanya tidak ditulis.

Para karyawan tersebut sudah bekerja selama tujuh hingga 10 bulan. Selama bekerja mereka hanya mendapat upah Rp200 ribu hingga Rp400 ribu rupiah per bulan. “Meski diberhentikan, kami berharap upah kami yang pernah dijanjikan untuk dibayar,” kata dia.

Sumber: atjehpost.com

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Semakin ketatnya persaingan antar rumah sakit, menuntut komitmen semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pelayanan prima menjadi modal utama bagi pengelola rumah sakit agar bisa terus bertahan.

“Tidak mudah membangun rumah sakit. Saat awal pendirian, banyak tantangan yang dihadapi,” kata mantan Direktur Utama RS Jogja International Hospital (JIH) Suprijanto Rijadi saat acara serah terima jabatan di auditorium RS, Senin (2/9).

Dia mengungkapkan, butuh waktu tiga tahun untuk mengenalkan keberadaan rumah sakit di Jalan Ringroad Utara itu kepada masyarakat. Dalam kurun itu, rata-rata kunjungan pasien hanya 5-7 orang per hari. Tapi kini, mencapai 350-400 orang.

“Jangan anggap kedatangan banyak pasien adalah beban, melainkan anugerah. Dulu tiap tahun, kami harus berkunjung ke 150 rumah sakit di Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk mengenalkan rumah sakit ini,” ujarnya.

Dia mengakui, upaya itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi harus bersaing dengan rumah sakit yang sudah memiliki nama seperti Bethesda dan Panti Rapih.

Pada acara itu, Suprijadi menyerahkan jabatan Dirut yang diembannya selama 6 tahun kepada pejabat sementara, Mulyo Hartana.

Menurut Mulyo, amanah ini merupakan tugas berat karena dirinya juga masih menjabat Direktur Medik dan Keperawatan.

“Saya tetap akan menitikberatkan pada pelayanan prima, baik terhadap pasien maupun customer lain termasuk pihak asuransi dan farmasi,” papar mantan Direktur RSUD Wirosaban Jogja itu.

Sumber: suaramerdeka.com

Helping people who were recently released from a hospital understand how to care for themselves and informing their primary care doctors about their stay may reduce their risk of being admitted back into the hospital, says a new study.

Researchers found that implementing a statewide transitional care program for North Carolinians on Medicaid – the state and federal insurance for the poor – was linked to a 20 percent reduction in patients’ risk of going back to the hospital during the next year.

“That finding is fairly consistent with what had been shown in other studies… We were hoping to achieve that big of a difference. The novelty was being able to achieve it on this scale,” Dr. Annette DuBard, the study’s lead author from Community Care of North Carolina in Raleigh, told Reuters Health.

Researchers have known that the time immediately following patients’ release from a hospital is critical to their chance of being readmitted later on.

“The time of discharge from the hospital was a very vulnerable time for patients with complex care needs and we need to get resources in place to make sure they go more smoothly,” DuBard said.

Much emphasis has been put on programs to reduce readmissions and ultimately save money, but there have been some questions about how to address issues at home that may increase a patient’s risk for another hospitalization.

In 2012, a study found issues such as not being able to take medication or get to doctors’ offices were linked to an increased risk of being readmitted.

Studies conducted at individual hospitals have found promising results with programs that coordinated patients’ care when they left the hospital, taught patients and their families how to manage their medical conditions at home and then followed up with the patients after they were back home.

For the new study, DuBard and her colleagues calculated the rate of readmissions among more than 13,000 patients on Medicaid with multiple chronic health conditions who enrolled in the statewide transitional care program between 2010 and 2011. They compared that to the rate of readmissions among about 8,000 patients who received standard care with no extra help at discharge.

Overall, the researchers found those who went through the transitional care program were less likely to be readmitted to the hospital during the next 12 months.

The biggest difference was for patients who were the sickest and thus at the greatest risk for having to go back to the hospital. Among those people, the researchers found 20 percent in the transitional care program were readmission-free after a year, compared to 12 percent of the usual care group.

The researchers write in Health Affairs that one readmission was averted for every six patients who went through the program. For the sickest patients, one admission was averted for every three patients in the program.

“It’s an important point to recognize that we have to be smart about targeting care management resources,” DuBard said.

She added that targeting the highest-risk patients would increase the return on the investment hospitals and systems put into their programs, although the study did not include a formal cost-benefit analysis.

Copyright 2013 Thomson Reuters.

Source: nbcnews.com

Sindonews.com – Untuk memberikan layanan kesehatan gratis, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelontorkan anggaran Rp4,1 miliar per tahun. Nantinya, setiap warga yang berobat cukup menunjukan e-KTP yang dimilikinya.

“Kami mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang tak kalah fasilitasnya dengan rumah sakit swasta,” ungkap Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany saat meluncurkan pelayanan dan kesehatan gratis di RSU Tangsel, Minggu (1/9/2013).

Dengan adanya kesehatan gratis itu, kata Airin, pihaknya berharap pelayanan di RSU maupun Puskesmas harus ditingkatkan. Jangan sampai hanya karena gratis masyarakat tidak dilayani dengan maksimal.

“Tentu, program ini harus diiringi dengan pelayanan yang maksimal serta sarana dan prasarana yang memadai,” ucapnya.

Saat ini, Pemkot Tangsel telah memiliki 25 Puskemas. Sebanyak 21 Puskesmas telah dilengkapi ruang rawat inap. “Kami targetkan membangun 35 puskesmas lagi dan setiap kecamatan mempunyai Puskemas tingkat pratama,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M Epid mengatakan, kesehatan adalah hak bagi warga dan itu sangat penting untuk masyarakat. Untuk menggratiskan pelayanan di Tangsel, Pemkot menganggarkan Rp4,1 miliar per tahun.

“Kami juga sudah sediakan ruang perawatan sebanyak 250 kamar dengan dilengkapi alat diagnosa yang tidak kalah dengan RS swasta,” terangnya.

Menurutnya masyarakat Kota Tangsel sudah waktunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Dengan mengoptimal penataan pelayanan dari puskesmas hingga RSU.

“Pelayanan gratis juga mengoptimalkan dengan sistem preventif promotif, yakni dengan menerapkan sistem layanan rujukan dari Puskesmas,” katanya.

Sumber: sindonews.com

PATI (KRjogja.com)- Masyarakat harus ikut mengontrol kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. “Jika ada indikasi pelayanan kesehatan yang tidak semestinya, segera laporkan kepada Pemerintah daerah (pemda) setempat atau pemerintah provinsi (Pemprov),” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela-sela meresmikan fasilitas Computerized Tomography (CT) Scan di Rumah Sakit (RS) Mitra Bangsa Pati, Sabtu (31/08/2013).

Diakui Ganjar, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kondisi tersebut, diperlukan pengamatan publik untuk dilaporkan kepada penyelenggara negara atau pemerintah. Rumah sakit menjadi tujuan masyarakat yang sedang sakit untuk mendapatkan pengobatan. “Harapannya, masyarakat kurang mampu juga mendapatkan pelayanan yang baik di setiap rumah sakit,” tandasnya,

Menurut Gubernur Jawa Tengah, sejauh ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit. Keluhan lainnya, biaya pengobatannya juga mahal dan administrasinya terkadang berbelit-belit, dan ada yang tidak bisa mendapatkan pelayanan dari dokter sepesialis.”Kami berharap adanya kepedulian setiap rumah sakit dalam menjaga kualitas pelayanannya, termasuk dalam melayani masyarakat miskin,” pintanya. (Bdi/Cuk)

Sumber: krjogja.com

Kotabaru, MDTV: Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera mengembangkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Serongga di Kelumpang Hilir menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) tipe C.

“Program tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPRD Kotabaru H Rusli Erfa, di Kotabaru, Minggu (01/09/13).

Rusli menjelaskan, kebutuhan rumah sakit di Serongga bersifat mendesak, karena saat ini Kecamatan itu sudah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

“Pembangunan rumah sakit di daerah kecamatan sangat diperlukan, mengingat rumah sakit umum daerah hanya berpusat di ibu kota Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.

Selain itu, jarak daerah itu menuju RSUD Kotabaru yang berada di Kecamatan Serongga cukup jauh. Hal ini didukung letak yang strategis berada di luar Pulau Laut, dan bangunan Puskesmas cukup lengkap meliputi ruang unit gawat darurat (UGD), ruang rawat inap, ruang poli dan pelayanan kesehatan selama 24 jam.

“Dengan pengembangan Puskesmas ini, akan membantu masyarakat pelosok yang ingin berobat,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ketika akan berobat atau rawat inap.

Sumber: menit.tv

SUARAMANADO, Manado: Untuk dapat bersiang di era globalisasi, maka rumah sakit harus mampu memberikan jasa pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, harga lebih rendah sehingga mudah terjangkau. Demikian amanat tertulis Gubernur SULUT, yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS saat membuka Rakenas Pehimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Manado, Senin (26/8) kemarin.

Sarundajang menegaskan, penyelenggara rumah sakit di tanah air, saat ini diperhadapkan pada dua tantangan utama, menyangkut bagaimana mengubah paradikma yang berorientasi pemberian pelayanan (provider oriented) menjadi berorientasi pelanggan (customer oriented).

Sedangkan tantangan berikut menurut orang nomor satu di SULUT, yaitu persaingan antar rumah sakit baik lokal maupun nasional dan regional. Karena itu tantangan seperti ini, sekaligus menghadapkan para pelaku pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah maupun swasta pada dua pilihan yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan melakukan perubahan dan perbaikan atau keluar arena kompetisi tanpa dibebani perubahan dan perbaikan tandas, Sarundajang sebagaimana di tuturkan Silangen.

Untuk itu Sarundajang mengajak, rumah sakit terus meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki managemen serta meningkatkan kesejahteraan karyawan, sesuai dengan tema Rakernas Persi yaitu, “Preparing, Improving, Health Service Toward Nasional Health Insurance“, sembari perharap melalui forum ini, pimpinan rumah sakit kiranya dapat menyatukan persepsi tentang bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit kedepan dengan tanpa memandang starta sosial, kuncinya.

Turut hadir Ketua Umum Persi DR Dr Suroto Mkes, Dirjen Badan layanan Kesehatan Kemenkes, Direktur Kesehatan TNI AD serta kadis Kesehatan SULUT dr. Maxi Rondonuwu DHSM MARS.

Sumber: suaramanado.com