Equity, diartikan sebagai keadilan, dan equality, diartikan sebagai persamaan. ‘Adil’ dan ‘sama’, adalah kata yang mempunyai makna tidak begitu jauh sebatas dari pengertian kita sebagai masyarakat biasa. Akan tetapi, di dunia kesehatan, ekonomi, ataupun untuk para ahli yang lainnya, dua kata tersebut mempunyai makna yang sangat berbeda secara signifikan.  Secara sederhana, equity memastikan hasil yang sama melalui pemberian pertolongan yang berbeda, dan disisi lain equality memberikan pertolongan yang sama yang tidak memandang perbedaan dari hasil akhir. Konsep ini mudah dimengerti melalui analogi, dimana tiga anak dengan tinggi badan berbeda ingin melihat pertandingan sepak bola tetapi ditutupi oleh sebuah pagar. Dengan konsep equity, kita dapat memberikan blok tapak kaki, dengan jumlah dua blok untuk yang paling pendek, satu blok untuk yang menengah dan tidak memberikan blok tapak kaki pada anak paling tinggi. Dengan itu, semua anak dapat melihat pertandingan sepak bola. Hasil akan berbeda jika ketika mengikuti konsep equality, tiga blok tersebut akan dibagi sama rata yang membuat semuanya mendapatkan satu blok. Anak yang paling pendek akan tetap tidak bisa melihat pertandingan sepak bola karena satu blok tidak cukup untuk melewati tinggi pagar tersebut.

Menanggapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menerbitkan anjuran yang menyatakan bahwa HDP yang selama ini dipakai dalam menghadapiu sebuah bencana alam, harus diterapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk kepentingan melindungi tenaga kesehatannya. Penerapan Hospital Disaster Plan (HDP) ini untuk menghadapi puncak kasus COVID-19 di Indonesia yang diperkirakan baru akan terjadi di akhir minggu pada April 2020. Menurut Standar MFK sebuah rumah sakit dianjurkan mengembangkan, memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster dan bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi di masayarakat. Dimana dalam hal ini disaster/bencana yang terjadi dapat berupa bencana alam atau bencana non alam dalam hal ini adalah sebuah wabah penyakit.

Pada dekade terakhir, peningkatan daya komputasi dan ketersediaan sejumlah besar data telah mendorong penggunaan praktis kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan. Jurnal kesehatan dan medis sekarang umumnya mencakup laporan tentang pembelajaran mesin dan data besar, dan deskripsi risiko yang ditimbulkan oleh, dan tata kelola yang diperlukan untuk mengelola, teknologi ini. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk membuat diagnosa, mengidentifikasi perawatan dan menganalisis ancaman kesehatan masyarakat, dan sistem ini dapat dipelajari dan ditingkatkan secara terus menerus dalam menanggapi data baru. Ketegangan antara risiko dan kekhawatiran di satu sisi versus potensi dan peluang di sisi lain telah membentuk masalah Buletin WHO tentang tantangan etika baru kecerdasan buatan dalam kesehatan masyarakat.

CoP Health Equity 

Stigma, Diskriminasi di Masyarakat dan Mereka yang Bertaruh Nyawa di Garda Depan 

Bagaimana Ahli Kesehatan Masyarakat Dapat Menangani Stigma Terkait COVID-19 dan Memberikan Keadilan Bagi Semua Lapisan Masyarakat?

Pandemi COVID-19 dampaknya tidak hanya pada fasilitas kesehatan, namun juga pada masyarakat termasuk tenaga kesehatan.  Munculnya wabah global ini telah menempatkan lembaga kesehatan masyarakat dalam kewaspadaan tinggi.  Untuk praktisi kesehatan masyarakat, penting untuk mengidentifikasi risiko yang semakin meningkat terhadap kesehatan terkait dengan peningkatan stigma dan diskriminasi baik terhadap ras dan individu (pasien maupun tenaga kesehatan).  Sebagai contoh, stigma dan diskriminasi dapat mengancam rasa aman dan kesejahteraan seseorang; untuk anak – anak dan remaja dapat memiliki dampak yang merugikan selama masa hidup. Stigma juga menghadirkan hambatan untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial. Lebih khusus lagi, bukti menunjukkan bahwa banyak orang mungkin menunda mencari perawatan atau menghindari pengungkapan kondisi kesehatan karena takut ditolak fasilitas layanan atau diperlakukan dengan bias.

Majelis Umum PBB telah mengadopsi Political Declaration of the High-Level Meeting mengenai Universal Health Coverage (UHC) pada 10 Oktober 2019, hal tersebut menandakan puncak dari kumpulan usaha untuk membawa kumpulan komunitas kesehatan global dalam satu payung. Gerakan UHC tersebut adalah sebuah kesempatan emas untuk memperkukuhkan agenda intervensi dan penyakit, terutama pada negara berpenghasilan menengah ke bawah, dimana bantuan eksternal mempunyai peran yang besar dalam pendanaan faktor kesehatan.      Inti dari konsep UHC adalah universalitas, non – diskriminatif, kualitas, akses dan proteksi dari beban finansial, dimana semua hal tersebut adalah suatu hal relevan dalam pelayanan HIV. 

Pandemi COVID-19 masih mewabah di berbagai belahan dunia. Jumlah pasien yang terinfeksi pun terus bertambah. Berdasarkan laporan situasi IGD no 78 tanggal 7 April 2020 jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia mencapai 1.279.722 dengan 72.614 kasus kematian. Menanggapi Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telah mengeluarkan sebuah panduan berupa checklist yang dapat digunakan untuk menentukan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemic COVID-19 termasuk dalam melakukan penanganan terhadap pasien yang positif terinfeksi COVID-19.

Menjalankan Jaminan Kesehatan Universal, atau di Indonesia lebih umum disebutkan sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memerlukan pengembangan tenaga kerja kesehatan yang efektif. World Health Organization (WHO) mendiskusikan enam dimensi yang dapat diperhatikan untuk menghasilkan tenaga kerja kesehatan uang mendukung JKN sebagai berikut:

Penyebaran virus SARS-Cov2 yang menyebabkan penyakit COVID 19, mulai memasuki Indonesia di awal maret 2020 ini. Bersamaan dengan itu, rumah sakit di Indonesia sedang fokus pada terbitnya PMK 3 tahun 2020 yang mengubah mekanisme klasifikasi rumah sakit. Perubahan klasifikasi rumah sakit ini, menimbulkan runtutan kebijakan rumah sakit yang lainnya karena menyangkut pada keuangan rumah sakit ke depannya.

Ketidaksetaraan dalam kesehatan adalah indikator dari perbedaan status kesehatan didalam populasi. Negara berpenghasilan rendah berkontribusi sebanyak 56% dari beban penyakit sedunia, disisi lain mereka hanya mencakup 2% dari pengeluaran kesehatan global. Komisi WHO dalam Social Determinants of Health (1) telah mengundang berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok yang berbeda sepanjang generasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kondisi kehidupan sehari – hari; menangani ketidaksetaraan distribusi pemegang kekuasaan, uang maupun sumber daya; serta mengukur dan memastikan dampak dari intervensi. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan untuk mencapai mimpi tersebut.

Terdapat banyak bukti yang menunjukan bahwa faktor sosial, termasuk edukasi, bekerja atau tidak, jumlah penghasilan, jenis kelamin dan etnis mempengaruhi kesehatan seseorang. Di semua negara, tidak memandang status ekonominya, menunjukkan disparitas dalam status kesehatan dari kelompok sosial yang berbeda. Di tingkat sosioekonomi yang rendah terdapat kecenderungan munculnya permasalahan kesehatan.