Saat ini, dunia tengah dihebohkan dengan maraknya kasus infeksi virus Corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Infeksi yang oleh CDC dikategorikan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) ini merupakan infeksi pernapasan menyerupai SARS yang disebabkan oleh Virus Novel Corona. Virus baru yang memiliki nama lain 2019 – nCoV ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan saat ini terus menyebar hingga ke belahan dunia lain. Meski baru ditemukan pada Desember lalu, virus ini telah menjangkit lebih dari 2.700 orang berdasarkan laporan dari CNBC dan telah menyebar ke 13 negara. 

Penerapan JKN oleh pemerintah Indonesia, mendorong RS untuk selalu berusaha menjadi efisien dan efektif di tiap aktivitas yang dilakukan dalam operasionalnya. Untuk menilai bahwa aktivitas rumah sakit efisien maka banyak rumah sakit yang melalukan berbagai cara. Dalam melakukan pertimbangan efisiensi rumah sakit memerlukan informasi biaya pelayanan, untuk itu rumah sakit merasa perlu untuk menghitung unit cost per pelayanan.

Di era modern, tentunya kita sudah tidak asing mendengar kata startup atau start-up. Kata “startup” sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses memulai sesuatu. Saat ini start-up lebih sering merujuk pada perusahaan baru yang belum lama beroperasi, dimana sebagian besar dari perusahaan – perusahaan ini adalah perusahaan yang sedang berada pada fase pengembangan dan bergerak atau berhubungan dengan teknologi. Perusahaan – perusahaan startup saat ini telah masuk ke hampir seluruh negara di dunia dan dalam bidang yang beragam, salah satunya kesehatan. Bagaimana perkembangan perusahaan startup berbasis kesehatan di Indonesia?

15 Tahun Pasca Tsunami: 

Pengembangan Sistem Rujukan untuk Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan  

Meskipun bencana Tsunami sudah berlalu (15 tahun yang lalu), namun masih lekat dalam ingatan sebagian besar masyarakat Indonesia, bagaimana bencana dahsyat tersebut memporakporandakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Pemerintah menetapkan tiga fase mitigasi bencana, yaitu fase tanggap darurat (sampai dengan Desember 2005), fase rehabilitasi sarana dan prasarana (Desember 2005 sampai dengan Desember 2006) dan fase rekonstruksi (selama 10 – 12 tahun). Bantuan datang dari dalam dan luar negeri, umumnya untuk membantu pada fase tanggap darurat. Dana yang digunakan pada fase ini dan fase rehabilitasi diperkirakan masing – masing sebesar 1,35 Trilyun rupiah. Tahap rekonstruksi diperkirakan menghabiskan dana sebesar 10 Trilyun rupiah.

Di tengah maraknya perayaan tahun baru di seluruh pelosok dunia, Indonesia kembali menghadapi bencana melalui peristiwa banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta, hanya beberapa jam setelah pergantian tahun pada 2019 – 2020. Rabu lalu, tepatnya 1 Januari 2020 banjir terjadi di sejumlah wilayah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengubah semarak kegembiraan perayaan tahun baru menjadi kesedihan dan kecemasan di hati para penduduk ibukota. Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya ibukota Jakarta ketika curah hujan yang turun cukup tinggi.  Dampak banjir dirasakan penduduk Jakarta mulai dari kerugian ekonomi, sulitnya mencari makanan dan air bersih, hingga ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh banjir.

Akuntansi rumah sakit merupakan salah satu urat nadi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan, terutama setelah masuknya era JKN pada 2014. Rumah sakit dituntut untuk mampu mengembangkan diri meningkatkan kualitas data keuangan dan akuntansinya untuk mendukung berbagai keputusan manajemen serta mendorong efisiesi operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, industri 4.0 mulai didengungkan, dan mulai akan masuk ke industri rumah sakit.

Power atau kekuasaan bukanlah konsep yang sangat populer dalam pelayanan kesehatan karena prinsip ini tidak dipegang petugas medis dalam melayani kesehatan pasien. Namun, organisasi pelayanan kesehatan, seperti organisasi lain, adalah sistem kekuasaan. 

Pada Sabtu (14/12/2019), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah secara resmi meluncurkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata medis (medical tourism). Gubernur percaya bahwa keindahan wisata yang ditawarkan NTB ditambah dengan keunggulan layanan kesehatan akan menarik banyak wisatawan untuk melakukan wisata medis ke provinsi yang dipimpinnya. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah dalam bidang radioterapi karena saat ini RSUD NTB telah dilengkapi CT Scan Simulator yang belum pernah dimiliki oleh rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu peralatan radioterapi yang ada telah diperbaharui mengikuti versi terbaru yang ada di pasaran. Selain di bidang radioterapi, wisata medis NTB juga mengunggulkan layanan cuci darah dan baby spa yang disediakan oleh beberapa rumah sakit swasta yang turut bekerja sama dengan RSUD NTB sebagai bagian dari wisata medis ini. NTB juga telah memiliki penanganan gawat darurat yang terdepan melalui Mataram Emergency Medical Service (MEMS) serta sistem rujukan yang dibantu oleh Elang Lintas Indonesia (ELI) dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menerbangkan pasien ke rumah sakit yang ada di Surabaya, Jakarta, maupun Singapura.

Dampak ICD-10 dan Peraturan Sistem Pengkodean Lain Terhadap Produktivitas Pekerja Medis:

Sebuah Observasi Terhadap Situasi Pelayanan Kesehatan di Amerika

Industri pelayanan kesehatan diatur oleh banyak peraturan, dengan alasan yang baik, karena jutaan jiwa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di seluruh pelosok negeri. Namun, mungkinkah industri medis dapat terlalu banyak diatur? Bagaimana dengan meningkatnya tekanan peraturan baru, proses baru, dan peraturan yang semakin ketat berdampak pada jutaan profesional kesehatan yang membentuk tenaga medis?  

KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah  Dengan Badan Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Perpres 38/2015”) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (“Permen PPN 4/2015”). Penyediaan infrastruktur didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (“Penyediaan Infrastruktur”). Salah satu jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres 38/2015 dan Permen PPN 4/2015 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018, lebih dijelaskan lagi pada Pasal 3, yaitu infrastruktur kesehatan yang dapat dikerjasamakan 
dalam skema KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan meliputi: