Majelis Umum PBB telah mengadopsi Political Declaration of the High-Level Meeting mengenai Universal Health Coverage (UHC) pada 10 Oktober 2019, hal tersebut menandakan puncak dari kumpulan usaha untuk membawa kumpulan komunitas kesehatan global dalam satu payung. Gerakan UHC tersebut adalah sebuah kesempatan emas untuk memperkukuhkan agenda intervensi dan penyakit, terutama pada negara berpenghasilan menengah ke bawah, dimana bantuan eksternal mempunyai peran yang besar dalam pendanaan faktor kesehatan.      Inti dari konsep UHC adalah universalitas, non – diskriminatif, kualitas, akses dan proteksi dari beban finansial, dimana semua hal tersebut adalah suatu hal relevan dalam pelayanan HIV. 

Pandemi COVID-19 masih mewabah di berbagai belahan dunia. Jumlah pasien yang terinfeksi pun terus bertambah. Berdasarkan laporan situasi IGD no 78 tanggal 7 April 2020 jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia mencapai 1.279.722 dengan 72.614 kasus kematian. Menanggapi Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telah mengeluarkan sebuah panduan berupa checklist yang dapat digunakan untuk menentukan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemic COVID-19 termasuk dalam melakukan penanganan terhadap pasien yang positif terinfeksi COVID-19.

Menjalankan Jaminan Kesehatan Universal, atau di Indonesia lebih umum disebutkan sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memerlukan pengembangan tenaga kerja kesehatan yang efektif. World Health Organization (WHO) mendiskusikan enam dimensi yang dapat diperhatikan untuk menghasilkan tenaga kerja kesehatan uang mendukung JKN sebagai berikut:

Penyebaran virus SARS-Cov2 yang menyebabkan penyakit COVID 19, mulai memasuki Indonesia di awal maret 2020 ini. Bersamaan dengan itu, rumah sakit di Indonesia sedang fokus pada terbitnya PMK 3 tahun 2020 yang mengubah mekanisme klasifikasi rumah sakit. Perubahan klasifikasi rumah sakit ini, menimbulkan runtutan kebijakan rumah sakit yang lainnya karena menyangkut pada keuangan rumah sakit ke depannya.

Ketidaksetaraan dalam kesehatan adalah indikator dari perbedaan status kesehatan didalam populasi. Negara berpenghasilan rendah berkontribusi sebanyak 56% dari beban penyakit sedunia, disisi lain mereka hanya mencakup 2% dari pengeluaran kesehatan global. Komisi WHO dalam Social Determinants of Health (1) telah mengundang berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok yang berbeda sepanjang generasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kondisi kehidupan sehari – hari; menangani ketidaksetaraan distribusi pemegang kekuasaan, uang maupun sumber daya; serta mengukur dan memastikan dampak dari intervensi. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan untuk mencapai mimpi tersebut.

Terdapat banyak bukti yang menunjukan bahwa faktor sosial, termasuk edukasi, bekerja atau tidak, jumlah penghasilan, jenis kelamin dan etnis mempengaruhi kesehatan seseorang. Di semua negara, tidak memandang status ekonominya, menunjukkan disparitas dalam status kesehatan dari kelompok sosial yang berbeda. Di tingkat sosioekonomi yang rendah terdapat kecenderungan munculnya permasalahan kesehatan. 

WHO telah memberikan peringatan mengenai keterbatasan suplai Alat Perlindungan Diri (APD) berupa masker yang terjadi secara global dapat membahayakan tenaga medis dari resiko terkena infeksi COVID-19 ataupun penyakit infeksi lainnya. Keterbatasan masker yang terjadi secara global ini disebabkan oleh kenaikan permintaan barang atau demand, fenomena panic buying, ataupun perilaku oknum – oknum khusus yang melakukan penimbunan dan penyalahgunaan masker.

Virus Covid-19 akhirnya merebak di Indonesia. Sejak 30 Desember 2019 sampai 16 Maret 2020 pukul 08.00 WIB, terdapat 1.138 orang yang diperiksa dari 28 provinsi dengan hasil pemeriksaan yaitu 1.011 orang negatif (188 orang ABK kru kapal World Dream dan 68 orang ABK Diamond Princess), 134 kasus konfirmasi positif Covid-19 dan 10 sampel masih dalam pemeriksaan. Adapun wilayah Indonesia yang penduduknya terkena virus Corona meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab.Bekasi, Depok, Cirebon, Purwakarta, Bandung), Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Tengah (Solo), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Utara (Manado), Bali dan DI Yogyakarta.

Jika berbicara Covid-19, kesadaran akan kesehatan seperti cuci tangan, tetap di rumah jika sakit, tutup mulut saat batuk atau bersin, karantina mandiri, social distancing, menjadi hal yang sangat dipertimbangkan saat ini.  Namun, apakah kita juga mempertimbangkan masyarakat rentan?  Disparitas terpapar, seperti di transportasi publik, pemukiman padat penduduk, ataupun kondisi pekerjaan menjadi  determinan sosial tersendiri. Social distancing menjadi absurd bagi masyarakat yang bekerja menggunakan transportasi umum, seperti diberitakan penuhnya halte bus atau MRT karena diberlakukan pengurangan jam dan rute  operasional sehingga terjadi antrean dan kerumunan padat yang dapat meningkatkan resiko terpapar virus tersebut.  Hal yang sama juga menjadi tantangan bagi para petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan untuk penanggulangan pandemik ini.  

Awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan merebaknya kasus infeksi virus Corona yang berawal di Provinsi Hubei Tiongkok pada Desember 2019. Dengan penyebarannya yang cepat dan belum diketahui dengan pasti bagaimana persisnya virus ini menyebar – diduga melalui droplet dan kontak langsung – WHO telah menyatakan kejadian ini sebagai pandemi. Per 9 Maret 2020 sudah ada hampir 110.000 kasus positif yang dikonfirmasi oleh 73 negara, dan 80% kasus tersebut ada di Tiongkok. Meskipun demikian, saat ini Italy muncul sebagai episentrum baru penyebaran virus tersebut dengan cepatnya pertambahan kasus positif disana. Secara geografis jarak Italia cukup jauh dari Tiongkok, namun hari per Hari Senin, 9 Maret BBC menyebutkan jumlah kematian melonjak dari 366 menjadi 463, sementara jumlah kasus terkonfirmasi positif meningkat 24% dari hari sebelumnya. Ini menjadikan Italia sebagai negara dengan tingkat keparahan tertinggi setelah Tiongkok. Kasus positif ditemukan di 20 area di Italia. Editorial di The Lancet menyebutkan sudah ada 11 provinsi di Italia yang di-lockdown untuk meminimalisir penyebaran virus lebih jauh. Kondisi ini telah membuat shock dan khawatir para pemimpin negara – negara di Eropa, mengingat bebasnya jalur keluarmasuk antarnegara di Uni-Eropa.