JAKARTA – Keluhan beberapa rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menilai tarif sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG`s) tergolong masih rendah direspons Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif INA CBG`s untuk rumah sakit tipe C dan tipe D.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, sesuai janji Pemprov DKI Jakarta, besaran tarif INA CBG`s akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan teknis kesehatan dari masing-masing rumah sakit atau sesuai tipe.

Jika dilihat dari pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret, diketahui bahwa tarif yang ditetapkan untuk rumah sakit kelas swasta tipe A sudah mencukupi. Sebab, tarif yang ditetapkan pun sudah cukup tinggi, sehingga yang menjadi perhatian adalah rumah sakit tipe C dan tipe D.

“Kalau kita lihat dari analisis kita selama 3 bulan, Januari hingga Maret, untuk rumah sakit tipe A sudah sangat cukup dengan tarif INA CBG`s yang lama. Tetapi, untuk rumah sakit C dan D, itu yang kurang sehingga kalau nanti di-adjust, C dan D harus menjadi perhatian. Yang A tidak perlu dinaikkan karena sudah tinggi,” kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/7).

Rumah sakit (RS) memang terdiri dari beberapa tipe. Rumah sakit tipe A sudah mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. Sedangkan rumah sakit tipe C, pelayanan kedokteran spesialisnya terbatas. Tipe D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi.

Ia menyebutkan, kewenangan untuk menentukan tipe rumah sakit berada di Kementerian Kesehatan. Khusus untuk RSUD yang ada di Jakarta, pihaknya mengusulkan RSUD Tarakan masuk dalam tipe A.

“Saya sudah usulkan RSUD Tarakan masuk tipe kelas A. Tetapi, yang lain masih belum. Kan, ada persyaratan, jumlah spesialisnya, kemudian ruang pemulasaraan jenazah. Jadi, klasifikasi rumah sakit itu tergantung tata layanan di dalam,” ucapnya.

NCC diminta untuk menghitung tarif grouping atau kelompok penyakit dan jalur pelayanan kesehatan atau Clinical Pathway untuk INA CBG`s. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan biaya standar per kasus penyakit. Setelah tarif ditetapkan oleh NCC dan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI akan membuatkan peraturan gubernur (pergub) mengenai INA CBG`s untuk dijadikan dasar tarif rumah sakit.

“Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar tarif yang ditetapkan. Kita, kan, sebagai daerah uji coba. Tidak boleh keluar dari pakemnya. Selain Jakarta, ada dua daerah lainnya yang menjadi uji coba, yakni Aceh dan Jawa Barat,” ujarnya.

Ia mengakui jika nilai premi untuk Jakarta lebih tinggi, yakni mencapai Rp 23 ribu, sementara tingkat nasional hanya Rp 19 ribu saja. “Itu adalah hitungan untuk menghitung makro, keseluruhan uang. Artinya, Jakarta lebih tinggi sehingga ada kebutuhan pasien yang bisa dikover,” ujarnya.

Sumber: suarakarya-online.com

Jakarta – Dalam waktu dekat, Jakarta akan memiliki dua rumah sakit (RS) serta dua klinik kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasana kesehatan di DKI, dinilai sangat besar dan mendesak seiring berjalannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Salah satu rumah sakit ini akan dibangun Pemprov DKI Jakarta di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan RS yang lainnya akan dibangun di Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat oleh pihak swasta.

Untuk dua klinik tersebut masing-masing akan dibangun di kawasan Tambora, Jakarta Utara dan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Keduanya akan dibangun tanpa anggaran dari Pemprov alias pihak swasta. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Dien Emmawati. “Ada RS baru yang akan dibangun. Satu swasta, dua klinik dan dua praktik dokter,” ujar Dien di Balaikota, Jakarta (9/7).

Namun, pembangunan RS milik swasta tersebut terkendala karena belum melengkapi data Suka Sarana Kesehatan (SSK). Padahal sistem lama tidak mensyaratkan pembangunan RS harus memiliki SSK. “Untuk yang RS swasta belum ada SSK. Peraturan lama kan tidak mempersyaratkan adanya SSK. Hari ini ditelaah persyaratan RS tersebut,” katanya.

Untuk RS milik Pemprov dan dua klinik kesehatan milik swasta, lanjut Dien, telah selesai mengurus ijin mendirikan sarana sosial. Salah satu persyaratannya itu adalah mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin penggunaan bangunan (IPB). Tujuan pengurusan ijin tersebut menurut Dien untuk mempermudah menindak bila terjadi malpraktik atau hal-hal yang merugikan pasien. Selain itu, persyaratan lain yang harus dipatuhi RS swasta sebelum membangun sarana sosial adalah RS swasta harus menyediakan kuota ruangan kelas III sebanyak 40% untuk digunakan oleh pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sisanya 60% boleh dibangun untuk kelas komersil seperti kelas I, VIP dan VVIP.

Sebelumnya aturan tersebut hanya membatasi kuota sebesar 25% untuk kelas III dan 75 persen untuk komersil.”RS yang diizinkan berdiri di Jakarta adalah RS yang mau menaikkan kuota kelas III menjadi 40%. Sehingga pasien KJS mempunyai fasilitasi kelas III di RS swasta juga,” jelas Dien.

Sumber: gatra.com

Jakarta – Peralatan canggih dan dokter yang mumpuni, merupakan harga mati bagi sebuah rumah sakit berkualitas dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap semua orang yang sakit. Begitupula dengan pelayanan yang penuh kasih.

Di usianya yang kedua, MRCC Siloam Hospital Semanggi, kian berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Peralatan canggih, sumber daya manusia dan lembaga penelitian, bersinergi menjadi satu dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal buat masyarakat Indonesia.

Pendiri, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCC) Siloam Hospital, DR Mochtar Riady, mengatakan tanpa dokter atau sumber daya manusia yang handal, sebuah rumah sakit hanya sekadar ruang. Perlu menggabungkan unsur peralatan canggih, dokter handal dan pusat penelitian agar pelayanan menjadi maksimal.

“Meminjam pepatah lama, gunung tak perlu tinggi asal ada dewa, air tak harus dalam asal ada naga. Betapa besarnya sebuah rumah sakit kalau tak ada dokter yang handal, tentu tak akan berguna bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Mochtar, dalam acara Ulang Tahun ke-2 MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jalan Garnisum Dalam No.2-3, Semanggi, Jakarta, Senin (8/7).

Dikatakan Mochtar, jika ingin memberikan pelayanan lebih baik, sebuah rumah sakit harus memiliki perlengkapan serta alat yang berkualitas, sumber daya manusia atau dokter yang handal dan pusat penelitian.

“Dalam mewujudkan dokter-dokter handal, kami berusaha mencetak sumber daya manusia dari UPH (Universitas Pelita Harapan). Saat ini setiap tahunnya ada 100 dokter baru lulusan UPH. Ke depan, kami akan bangun gedung baru untuk meluluskan 400 dokter setiap tahunnya. Selain itu, perlu pusat lembaga penelitian untuk menopangnya. Dengan bergabung ketiga unsur itu, maka saya yakin kualitas dan pelayanan rumah sakit dapat ditingkatkan,” bilangnya.

Bangun 70 Rumah Sakit

Mochtar mengaku, memiliki cita-cita membangun 70 rumah sakit di Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya bersyukur Tuhan memberikan suatu rezeki kepada saya. Saya hanya berharap bisa membangun rumah sakit sebanyak mungkin buat masyarakat Indonesia. Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan membangun 70 rumah sakit di Indonesia. Kita sekarang sudah memiliki 14 rumah sakit, jadi masih ada 56 rumah sakit yang masih dalam pembangunan. Kalau tak didukung doa restu segenap rakyat Indonesia, cita-cita ini tak akan terwujud. Saya mohon doanya,” papar pendiri Lippo Grup itu.

Ihwal apa yang mendorongnya ingin membangun rumah sakit sebanyak itu? Mochtar mengatakan, tujuannya semata untuk memberikan pelayanan kesehatan buat semua masyarakat tanpa kecuali. Karena, rumah sakit itu sangat penting buat masyarakat.

“Ibu saya meninggal dunia saat usia saya delapan tahun, karena mengalami kesulitan (ketidaknormalan kontraksi leher rahim atau distosia) ketika melahirkan adik saya. Sebenarnya kesulitan itu tak menjadi masalah, kalau peristiwa itu terjadi pada saat ini. Ayah saya meninggal pada umur 60 karena menderita kanker lambung dan begitu kesulitan. Maka, saya merasa rumah sakit begitu penting buat manusia,” terangnya.

Ia mengatakan, ilmu kedokteran saat ini sangat jauh berkembang dengan ilmu kedokteran dulu. Karena itu, perkembangan teknologi sangat penting diikuti agar dapat memberikan pelayanan maksimal.

“Teknologi sangat penting buat kesejahteraan manusia. Saya menyarankan kepada para dokter dan perawat supaya bisa terus mengikuti teknologi baru. Sehingga, peralatan bisa terus diperbaiki hari demi hari,” tegasnya.

Mochtar mengungkapkan rasa syukur, karena MRCCC Siloam Semanggi dapat melayani masyarakat selama dua tahun berjalan.

“Waktu begitu cepat. Dalam dua tahun ini, kita mengalami sukacita dan dukacita bersama. Semua bisa diatasi karena sumbangsih bapak dan ibu (dokter) sekalian. Tanpa sumbangsih kalian tak akan berjalan baik. Saya harapkan, ke depan MRCCC bisa menjadi rumah sakit yang memiliki peralatan baik, dokter handal dan memberikan pelayanan penuh kasih kepada pasien,” tandasnya.

Sumber: beritasatu.com

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung seluruh klaim Kartu Jakarta Sehat yang diajukan rumah sakit kelas C dan D. Kebijakan ini sedang dalam proses perundingan, dan dalam waktu dekat akan diperkuat peraturan gubernur.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati, usulan ini hasil dari pembicaraan tim National Casemix Center (NCC) Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu. Usulan ini masih dalam tahap evaluasi, dengan konsekuensi tagihan KJS sudah masuk pada rentang bulan Januari hingga Maret 2013.

“Akan terlihat kalau pembayaran untuk rumah sakit kelas A sudah cukup, tetapi kelas C dan D yang masih kurang,” ujar Dien saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 9 Juli 2013.

Melalui sistem Indonesia Case Based Groups (Ina-CBGs), biaya kesehatan dihitung berdasarkan clinical pathway atau standar pelayanan dan biaya penyakit. Besaran klaim itu bisa berbeda, bergantung pada kelas rumah sakit yang mengajukan. Sebab, kelas rumah sakit menunjukkan kemampuan mereka untuk menangani suatu penyakit.

Di tingkat nasional, pemerintah hanya membayar 75 persen tagihan biaya kesehatan yang diajukan di rumah sakit karena terbatasnya dana kesehatan.

Namun, khusus untuk DKI Jakarta, Dien menyebutkan anggaran kesehatan cukup untuk menanggung keseluruhan klaim. Sebab, premi kesehatan per orang yang dikeluarkan Pemprov DKI lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional. Jakarta membayar premi Rp 23 ribu per orang, sementara pemerintah pusat hanya mengalokasikan premi Rp 19 ribu per orang.

Namun, setelah dilakukan penghitungan, hanya rumah sakit berkelas C dan D yang bayarannya masih minim. Karena itu, Pemprov DKI tak akan menambah besaran klaim yang diajukan rumah sakit berkelas A. “Tipe A sudah sangat cukup, tidak perlu dinaikkan,” katanya.

Wakil Ketua National Casemix Center Achmad Soebagio mengatakan tim itu sudah menyampaikan usulan untuk DKI Jakarta tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Usulan itu nantinya akan menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan sistem jaminan kesehatan masyarakat di Ibu Kota. “Tapi keputusannya tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Selasa, 9 Juli 2013.

NCC mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta menanggung keseluruhan klaim biaya kesehatan yang diajukan oleh rumah sakit kelas C dan D. “Untuk kelas B juga masih ada kekurangan,” katanya. Keuangan DKI Jakarta dinilai cukup untuk menanggung keseluruhan tagihan rumah-rumah sakit kelas ini.

Sebelumnya, masalah klaim biaya kesehatan untuk program KJS sempat menuai pro-kontra karena dinilai terlalu kecil oleh sebagian rumah sakit. Akibatnya, salah satu rumah sakit, Ruamh Sakit Thamrin, menyatakan tak akan menerima pasien KJS untuk sementara.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Pemda DKI akan menaikkan tarif sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) oleh National Case-mix Centre (NCC) untuk rumah sakit-rumah sakit tipe C dan D. Keputusan ini Hal terkait keluhan beberapa rumah sakit peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Jakarta yang menilai tarif tersebut tergolong masih rendah.

“Kalau kita lihat dari analisa kita selama 3 bulan, Januari-Maret, itu RS tipe A sudah sangat cukup dengan tarif INA CBGs yang lama. Tapi untuk rumah sakit tipe C dan D itu yang kurang. Sehingga kalau nanti di-adjust, C dan D harus menjadi perhatian. Yang A nggak usah dinaikkan, sudah tinggi kok,” kata Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Dien mengatakan, untuk rumah sakit tipe A yang sudah mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis tidak akan dinaikkan tarif INA CBGs-nya. Sedangkan rumah sakit tipe C (pelayanan kedokteran spesialis terbatas) dan tipe D (hanya pelayanan kedokteran umum dan gigi) besaran tarifnya harus ditingkatkan.

Maka dari itu, sesuai janji Pemprov DKI, besaran tarif INA CBGs akan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan teknis kesehatan dari masing-masing rumah sakit atau sesuai tipe.

NCC bertanggung jawab menghitung tarif gruping atau kelompok penyakit dan jalur pelayanan kesehatan atau Clinical Pathway untuk INA CBGs. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan biaya standar per kasus penyakit. Setelah tarif ditetapkan oleh NCC dan Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI akan membuatkan Pergub mengenai INA CBGs untuk dijadikan dasar tarif rumah sakit.

“Makanya di NCC itu kajian itu ada. Itu nanti bareng-bareng kita Pergubkan kemudian kita ikuti. Nanti hasil NCC tadi sebagai dasarnya,” kata Dien.

Sumber: liputan6.com

Kulonprogo – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates mengklaim pengadaan alat pada akhir 2012 sudah sesuai prosedur. Sementara, pihak Jogja Corruption Watch (JCW) meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ memeriksa RSUD Wates terkait pengadaan tersebut karena dinilai rawan penyimpangan.

Dirut RSUD Wates, Lies Indriyati mengatakan, seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, hal tersebut diperkuat dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sehingga, dikatakannya, pihak Kejati tidak perlu repot-repot memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012 di rumah sakit yang dipimpinnya tersebut.

“LHP BPK menyebut semuanya sudah normatif. Kami tidak berani mengada- ada. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, memang tidak ada penyalahgunaan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut,”ungkapnya, Minggu (7/7).

Lies menjelaskan, bantuan dana dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2012 tersebut terbagi dalam dua tahap. Yakni dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp5 miliar dan Tugas Pembantuan Perubahan (TPP) sebesar Rp 7 miliar. Menurutnya, dari total dana tersebut tidak semua digunakan. Untuk TP misalnya, hanya digunakan sekitar Rp4,6 miliar sedangkan untuk TPP hanya digunakan sebesar Rp6,3 miliar.

“Persisnya saya lupa. Tapi kisarannya di angka tersebut. Sisanya kita kembalikan ke negara karena kita memang hanya menggunakan sesuai kebutuhan saja,” katanya.

Rentang waktu proses pengadaan alat kesehatan dengan dana APBN tersebut, lanjutnya, memang cukup pendek. Namun, pihaknya menjamin jika prosesnya aman karena hal tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Kulonprogo.

“Pengadaan tersebut saya pastikan aman karena kami melalui ULP Pemkab. Seluruh barang juga sudah digunakan sejak awal 2013 ini”imbuhnya.

Sementara, Kepala Divisi Investigasi JCW Maryanto Rodzali mengatakan, pihaknya mendesak agar Kejati tidak hanya mengusut pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit di Jogja saja. Pasalnya, berdasarkan penelusuran JCW pada APBN P 2012, anggaran pengadaan alat kesehatan yang mengucur ke daerah tidak hanya diterima RS Jogja, melainkan juga di RSUD Wates. Bahkan, dikatakannya, dana yang diterima RSUD Wates malah jauh lebih besar.

“Dari sisi waktu, pengadaan alat kesehatan tersebut memang sangat pendek, yakni tiga bulan sejak dikucurkan pusat. Proses pengadaan berjalan dari September sampai Desember. Hal itu sangat rawan penyimpangan karena waktu sangat sedikit,”paparnya.

Sumber: sorotjogja.com

Wali kota Batam Ahmad Dahlan meresmikan penetapan kenaikan kelas rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam dari tipe C menjadi tipe B di halaman aula RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji, Jumat (5/7) siang. Hadir dalam acara peresmian itu, Menteri kesehatan RI yang diwakili oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Diana Utami, ketua DPRD kota Batam Surya Sardi, Sekdako Batam Agus Sahiman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Chandra Rizal dan sejumlah pejabat pemko dan SKPD lainnya.

Peresmian penetapan kenaikan tipe RSUD ini dimulai dengan stimulasi penanganan pasien trauma center oleh petugas medis trauma center. Dalam stimulasi itu, seorang pria mengalami luka kecelakaan kendaraan. Sekujur tubuh pria itu penuh luka. Pria itu digotong oleh salah satu rekannya mendatangi ruangan UGD RSUD. Enam perawat di traumacenter UDG langsung menangani pasien sekarat itu. Kaki yang patah langsung diapit dengan alat bantu, pernapasan diberi oksigen dan luka lain diobati dan dibaluti perban serta infus dalam waktu yang sangat singkat. Aksi stimulasi ini mendapat tepuk tangan riuh dari segenap tamu yang hadir dalam acara peresmian itu.

Stimulasi penanganan pasien trauma center itu, kata Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Fadillah RDM merupakan salah satu demo tentang penanganan pasien darurat di poli pelayanan pasien traumacenter. Pelayanan trauma center merupakan salah satu poli pelayanan di RSUD yang baru ada sesuai dengan kenaikan tipe B.

Secara umum, Direktur RSUD mengatakan, sejak tahun 20 11 RSUD Batam banyak mengalami perkembangan. Dalam kurun waktu dua tahun RSUD dua kali naik tipe dari kelas D ke C dan C ke B. “Perubahan kelas ini tentunya sesuai dengan peningkatan fasilitas pelayanan dan kelengkapan tenaga medis di RSUD ini sesuai yang akan mensuport pasien rujukan sesuai dengan Visi RSUD yang akan menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima,” katanya.

Peningkatan pelayanan untuk Tipe B ini diantaranya, peningkatan pelayanan rawat jalan dari 11 poliklinik menjadi 22 poliklinik, peningkatan pelayanan rawat inap dari 108 tempat tidur jadi 209 tempat tidur, peningkatan pelayanan penunjang medis dengan penambahan peralatan medis di antaranya, laborato rium patologi anatomi, CSDD, CT Scan dan penambahan alat-alat laboratorium patologi klinik, peningkatan SDM RSUD dari sebelumnya 271 orang dengan 19 dokter spesialis menjadi 431 orang dengan 29 dokter spesialis, 14 dokter umum, 4 dokter gigi, 156 perawat, 52 bidan, 70 orang non keperawatan dan 106 tenaga teknis lainnya.”Dari 431 orang karyawan RSUD ini, 51 persen pegawai PNS dan 49 persen lagi non PNS,” bebernya.

Peningkatan tipe RSUD ini sesuai SK Menkes nomor 02. 03/HK/I/1054/2013 tentang RSUD Kota Batam sebagai kelas B serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Diana Utami perwakilan dari kementrian kesehatan, mengatakan, kenaikan tipe RSUD Batam cukup cepat. Biasanya kenaikan tipe bisa dari C ke B bisa makan waktu empat sampai lima tahun. Namun dengan kesiapan fasilitas pendukung serta kegigihan Direkturnya, maka RSUD cepat kenaikan tipenya. “Ini kemajuan yang sangat baik, karena RSUD di Batam dengan waktu 14 bulan sudah naik statusnya. Ini wujud kepedulian pelayanan kesehatan yang bagus, namun demikian peningkatan mutu pelayanan RSUD harus benar-benar ditingkatkan sesuai visi dan misi yang ada,” kata Diana.

Ahmad Dahlan juga berharap yang sama, dengan kemajuan yang luar biasa ini, pola pelayanan kesehatan di RSUD bisa lebih baik lagi. Bahkan dengan menyandang tipe B itu, Dahlan berharap agar pasien rujukan dari Batam bisa berkurang. “Mudah-mudahan tak ada lagi pasien rujukan dari Batam. Di Batam sendiri ada empat Rumah sakit B, RSUD, Awal Bros, Budi Kemuliaan dan RSBK. Ini sudah cukup bagus untuk Batam,” katanya.

Sumber: posmetrobatam.com

Rumah sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah di usianya yang kelima berhasil meraih prestasi yang cukup membanggakan. Selain menjadi rumah sakit swasta pertama yang berhasil melakukan transplantasi hati di Indonesia, ada lagi prestasi lainnya.

“Dalam usia yang masih muda ini, RSPI-Puri Indah telah berhasil mengukuhkan prestasinya dengan meraih Akreditasi Rumah Sakit dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Akreditasi Joint Commissin Internasional (JCI) dalam waktu yang berdekatan,” ujar Customer Relation and Corporate Communication Manager RSPI-Puri Indah, Dr. Mus Aida, MARS seperti ditulis Senin (8/7/2013).

“Dan RSPI-Puri Indah juga menjadi rumah sakit swasta pertama yang berhasil melakukan transplantasi hati di Indonesia dan berhasil meraih juara pertama RS Sayang Ibu dan Anak se-Jakarta Barat,” tambahnya.

Akreditasi Joint Commission International (JCI), yaitu sebuah lembaga akreditasi kualitas pelayanan kesehatan yang berpusat di Amerika Serikat. Standar JCI digunakan sebagai dasar penetapan program akreditasi dan sertifikasi setiap fasilitas dan program perawatan kesehatan di banyak negara untuk mengevaluasi dan memperbaiki keselamatan dan kualitas perawatan pasien (patient safety & quality).

Dalam penilaiannya, JCI memiliki standar dan program akreditasi untuk mengukur kualitas pelayanan, mulai dari pelayanan Rawat Jalan (Ambulatory Care), Laboratorium Klinik (Clinical Laboratories), Infection Control, Pusat Pelayanan Primer (Primary Care Center), Transportasi Medik (Medical Transport Organization), Perawatan Berkelanjutan (The Care Continuum) sampai dengan penilaian standar organisasi manajemen, administrasi, manajemen informasi dan komunikasi, serta kualitas SDM.

“Akreditasi JCI menunjukkan komitmen nyata RSPI-Puri Indah untuk mengevaluasi mutu layanan kami, meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pasien serta memastikan bahwa terdapat lingkungan perawatan yang aman untuk pasien dan staf RSPI-Puri Indah. JCI menilai performa rumah sakit dalam memenuhi standar kualitas pelayanan internasional yang dimaksudkan untuk membantu rumah sakit mencapai performa yang tinggi dan seoptimal mungkin,” ungkap CEO RS Pondok Indah Group, Dr. Yanwar Hadiyanto.

Keberhasilan meraih akreditasi JCI ini merupakan upaya perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit yang berkelanjutan lewat penerapan standar-standar konsensus internasional, pedoman klinis, Sasaran Internasional Keselamatan Pasien (International Patient Safety Goals), didukung oleh pengukuran data sebagai tambahan untuk penetapan standar rumah sakit.

“Kami meraih akreditasi ini karena kami ingin memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk pasien kami. Telah terakreditasinya RSPI-Puri Indah dengan JCI merupakan salah satu langkah kami dalam mengupayakan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Bagi masyarakat, akreditasi dapat menjadi alat bantu yang shahih dalam menentukan pilihan tempat pelayanan kesehatan yang baik,” ungkap Dr. Mus Aida.

Sumber: liputan6.com

Bimbingan Teknis Rumah Sakit Khusus dalam Rangka Pengembangan RS Khusus

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, telah mengadakan pertemuan bimbingan teknis untuk RS khusus daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Hotel Mutiara, Yogyakarta pada 3-5 Juli 2013. Acara ini diadakan di daerah Yogyakarta karena mengingat 30 persen RS khusus di Indonesia berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan usaha pengembangan RS khusus di Indonesia dan mendiskusikan isu-isu seputar RS khusus. Agenda pertemuan ini juga akan membahas sistem pembiayaan RS khusus di era SJSN pada 2014 mendatang.

Beberapa isu menarik yang disajiikan di awal pertemuan termasuk sistem coverage SJSN yang belum memuat beberapa layanan kesehatan seperti layanan untuk korban bencana alam dan penanganan pasien ketergantungan obat/narkotika. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sistem pembiayaan jenis layanan yang di-cover ini masih akan (dan perlu) dihitung ulang. Isu lain termasuk keberadaan Jamkesda yang akan secara bertahap dihilangkan dari sistem pembiayaan kesehatan daerah, karena akan terleburnya dengan SJSN dalam pengelolaan oleh BPJS.

Kekhawatiran terhadap RS Khusus adalah begitu mudahnya pendirian rumah sakit ini di Indonesia. Total ada 19 jenis RS Khusus di Indonesia, dibandingkan dengan hanya enam di Filipina atau lebih sedikit di negara-negara lainnya. Persyaratan pendirian RS Khusus memang di bawah RS Umum tipe D, yaitu hanya 25 tempat tidur (dibandingkan dengan minimal 50 tempat tidur untuk RSU Tipe D). Salah satu efek yang terjadi adalah, RS Khusus dijadikan celah untuk mendirikan rumah sakit yang pada faktanya memberikan pelayanan umum, tidak hanya pelayanan khusus penyakit atau organ tertentu.

Masih dalam pembukaannya, perwakilan BUK Kementerian Kesehatan menyatakan berbagai kekhawatiran lainnya, termasuk clinical pathway dan sistem rekam medis terstandardisasi yang belum dimiliki seluruh rumah sakit. Isu lainnya yang dikritisi termasuk mudahnya dinas kesehatan provinsi mengeluarkan perizinan pendirian rumah sakit, yang berefek pada banyak rumah sakit tanpa akreditasi di Indonesia.

Dalam hal kebijakan dan peraturan seputar rumah sakit, walaupun mengakui beberapa gap di dalam peraturan Kementerian yang ada (seperti tidak adanya klausul yang melarang Klinik Utama untuk melakukan operasi mayor), Kementerian Kesehatan tetap menghimbau agar rumah sakit di Indonesia tidak mencari celah di peraturan yang ada. Pertemuan ini akan sangat menarik untuk diikuti dan ditindaklanjuti, karena isu-isu menarik seputar manajemen dan pengembangan RS Khusus yang diangkat. Terlebih lagi adalah hubungan bimbingan teknis ini dengan kesiapan layanan di tingkat rumah sakit dalam era SJSN mendatang.

Jadwal Acara: