HEALTH chiefs have unveiled plans to improve access to health and social care services closer to home as part of efforts to reduce demand on hospitals.

Officials from the GP-led NHS Scarborough and Ryedale Clinical Commissioning Group (CCG), working with North Yorkshire County Council and other NHS organisations, say the programme involves a series of projects to improve access to care in the community.

Its focus will be on elderly patients and those with long-term conditions including respiratory disease, diabetes and heart problems.

Patients with a high risk of being admitted to hospital will be given packages of care to prevent their condition deteriorating, allowing them to stay at home.

Teams of health and social care staff will work together to devise the plans, while evening services until 10pm for people with urgent care needs will be stepped up to also prevent hospital admissions.

Individual support will be offered to people leaving hospital to help them settle back to life at home.

Patients with the respiratory condition chronic obstructive pulmonary disease, asthma and heart failure will be helped to better use their medicines and health trainers will give people with long-term conditions one-to-one support.

Better links with care homes will also be created through the appointment of dedicated nurses to support patients.

GP Phil Garnett, chairman of the CCG, said: “This programme of work is a really positive step forward for patient care in the area.

“It’s important, now more than ever, that we look at how we can better support patients in the community and avoid the risk of them needing hospital treatment – particularly as the number of elderly people living in the area is on the rise and in light of the pressures on our A&E departments.

“Our ageing population, which will see the number of over 65s increase by 30 per cent by 2021, will bring real challenges for NHS and social care organisations as demand for services increases.”

Coun Clare Wood, executive member for health and adult services at North Yorkshire County Council, said: “It is the goal of both organisations to improve how care is delivered to people through better integration of health and social care services.

“These programmes aim to reduce duplication and provide more streamlined and co-ordinated health and social care which
is designed around people’s needs.”

Source: yorkshirepost.co.uk

Chase Farm Hospital has opened an urgent care centre to treat people with non life threatening injuries.

Urgent care centres now open at the Enfield hospital and at Barnet Hospital will help to take pressure off accident and emergency units.

Staffed by doctors, they will treat broken bones, minor head injuries, bad sprains or strains and eye injuries.

The Enfield centre will run alongside the existing A&E at Chase Farm in The Ridgeway, which is due to close next month following a decision by the Clinical Commissioning Group.

Cathy Geddes, director of clinical strategy at Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust, said: “The opening of these centres shows there is a determination to provide the very best services possible for everyone living in the area. There is no need to book an appointment, people can simply turn up and will be seen by either a doctor or nurse.

“However, they are for patients with urgent care needs. Those who attend A&E or the new urgent care centres with minor illnesses or injuries will be sent back to their GPs or an appointment made for them. The centres are part of a raft of changes aimed at ensuring people in the area receive the right treatment at the right place and the right time.”

It was revealed that more than 40 per cent of patients who go to either hospital’s A&E departments do not need emergency care, but can be treated in an urgent care centre.

An assessment will be carried out and patients can be transferred to a local A&E department if necessary.

There will be a GP out-of-hours service available when the urgent care centres are closed, which can be contacted by calling 111.

Enfield Borough Council has since opted to take legal action against the proposed closure of Chase Farm A&E.

Source: enfieldindependent.co.uk

Upaya itu dilakukan untuk mendukung target RSUD dr Murjani Sampit mengejar akreditasi versi 2012 pada 2014 nanti

SAMPIT, Jaringnews.com – Rumah Sakit dr Murjani Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah mengancam akan memotong insentif pegawai rumah sakit setempat jika tidak menjalankan prosedur pelayanan, salah satunya adalah mencuci tangan. Juga termasuk untuk insentif para dokter yang bertugas di rumah sakit itu.

“Tim TKPRS (tim keselamatan pasien rumah sakit) akan melakukan pembinaan. Kami juga sedang membuat sistem renumenerasi, apabila tidak dilakukan maka akan dipotong jasa pelayanan sebagai penilaiannya,” kata Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Yuendri Irawanto di Sampit, Senin (21/10).

Kewajiban cuci tangan sebelum dan sesudah memberikan pelayanan kepada pasien, hanyalah sebagian kecil prosedur tetap yang kini harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pegawai di rumah sakit itu. Langkah itu merupakan bagian upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.

Dituturkan Yuendri, semua upaya itu dilakukan untuk mendukung target rumah sakit ini mengejar akreditasi versi 2012 pada 2014 nanti. Pihak rumah sakit menargetkan bisa meraih akreditasi Utama, atau paling tidak bisa mendapatkan akreditasi Madya.

Ada 15 buku terkait prosedur tetap yang dibuat pihak rumah sakit dan harus dijalankan dengan disiplin oleh seluruh pegawai. Mengingat, penilaian akreditasi dilakukan secara menyeluruh dan tim penilai akan langsung mengevaluasi di lapangan, termasuk mengonfirmasi kepada pasien apakah benar mendapatkan pelayanan maksimal yang dijanjikan.

“Ini upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Dengan pasien selamat, kualitas pelayanan kita jadi tinggi. Selain itu rumah sakit bisa menciptakan hal ini agar tidak ada “bonus” penyakit dari rumah sakit. Ini sederhana tapi penting sekali, termasuk dalam hal cuci tangan, jangan sampai terjadi penularan dari tangan petugas kita,” terangnya.

Sumber: jaringnews.com

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit dr.Slamet Martodirdjo, Pamekasan, Jawa Timur, puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pamekasan Sehat (Ampas), mendatangi Kantor DPRD Pamekasan, Senin (21/10/2013).

Mereka ingin mengadukan kekecewaannya kepada anggota dewan menyusul tak membaiknya pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Pamekasan itu. Bahkan, tidak sesuai dengan undang-undang dan norma di suku Madura.

Wahyu Garuda, koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, pelayanan rumah sakit plat merah itu tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan norma orang Madura. Itu terbukti ketika ada pasien yang sakit tidak boleh ditunggui oleh anggota keluarganya.

Bahkan pasien yang sudah kritis menjelang kematiannya, juga tidak diperbolehkan untuk ditunggui. “Pelayanan macam apa yang diinginkan rumah sakit Pamekasan ini? Kalau pasien miskin rumitnya minta ampun untuk dijenguk anggota keluarganya,” ungkap Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu megatakan, penerapan aturan baru di rumah sakit itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam undang-undang itu dijelaskan dalam Pasal 32 poin C dijelaskan, setiap pasien memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.

Di dalam poin L dijelaskan pula, setiap pasien didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. “Di Rumah Sakit Pamekasan, pasien yang sudah kritis justru ditinggalkan sendirian dan tidak boleh didampingi keluarganya. Ini sudah tindakan melawan hukum,” imbuh Wahyu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengaku, demi peningkatan pelayanan rumah sakit, pihak dewan mengaku rajin melakukan inspeksi mendadak.

Diakuinya, selama ini memang rumah sakit belum memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, dia berharap perlahan pelayanan di rumah sakit segera membaik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Saleh Lalhadi mengaku pelayanan di rumah sakit sudah sesuai prosedur. Sedangkan, pengunjung yang datang ke rumah sakit, memang diberi waktu dan diatur untuk kebutuhan pasien sendiri. Sebab, jika tidak diatur maka pasien akan terganggu.

“Tidak ada upaya mempersulit pelayanan di rumah sakit. Yang kami lakukan semata-mata untuk kebaikan pasien,” ungkap Saleh.

Penjelasan dewan dan pihak rumah sakit itu dinilai tidak memuaskan massa. Massa menuntut agar DPRD Pamekasan mebentuk tim khusus penanganan pelayanan rumah sakit. Sebab selama ini, pelayanan rumah sakit dan PDAM Pamekasan disebut paling banyak dikeluhkan warga.

Sumber: kompas.com

(dailyRx News) It’s not uncommon for hospitalized patients to have weakened immune systems that aren’t able to fight off infections. And that can make a hospital stay a risk to sick people.

Helping to stop the spread of infectious illness in healthcare facilities is the reason behind International Infection Prevention Week — which runs October 20 through 26.

“Cleanliness protects against hospital infections.”

Laura Buford, RN, BSN, CIC, told dailyRX News that just about everyone who comes in contact with a hospitalized patient can play a role in protecting that ailing person from avoidable diseases spread by human contact.

“Healthcare personnel, patients and even families,” said Buford, listing those key players in infection prevention.

“Each year, nearly 100,000 lives are lost due to preventable healthcare-associated infections. This is a tragedy. [We] want to raise awareness of the issue and empower everyone on how they can help to reduce this number.”

Reducing the tally of infectious illnesses isn’t that hard, added Buford, who works in infection prevention at St. David’s South Austin Medical Center in Austin, Texas.

“So often, people forget about the basics. They forget about washing their hands. They forget about covering their cough,” said Buford, also a member of the Association of Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). “They forget about simple cleaning. Infection prevention doesn’t have to be complicated. It truly is about doing easy things, and the results of those save lives.”

Beyond this specially designated awareness week, there are ongoing efforts to curb hospital-borne infections. APIC’s “Infection Prevention and You” campaign, in part, encourages patients themselves to champion their own safety against hospital infections. They include:

Asking whether to bathe with germ-killing soap prior to surgery

Taking all medications as directed

Ensuring that needled syringes are sterile, only used once and then properly disposed of

Requesting that an untidy room be cleaned

Asking daily whether it’s time for removal of a catheter, which can result in urinary tract infections

Also, according to APIC, patients and others should sneeze into their elbows instead of their hands, which touch other people and objects.

Those at highest risk for becoming infected or having the hardest time bouncing back from infectious disease include the very young, very old, and individuals whose immune systems are consistently weak, Buford said.

With flu season looming — and avoidance of the flu on many people’s minds — those groups that are especially at risk deserve added attention and protection, Buford said. Those three at-risk groups should have limited contact with carriers of the flu or, for that matter, all other infections.

Special care should be given to the cleanliness and safety of their food. Everyone who comes into contact with those vulnerable populations should wash their hands. And, Buford added, “Don’t visit if you are sick.”

People who have been sick should also be mindful that they can be “…re-infected,” Buford said, “or, at least prolong your illness, if you don’t wash your hands [regularly].”

Source: dailyrx.com

(Fremont County, Wyo.) – For the second consecutive year, Lander Regional and Riverton Memorial Hospitals were presented with a hospital quality award from Mountain-Pacific Quality Health during the Wyoming Hospital Association convention in Sheridan in September.

Both hospitals were awarded the Commitment to Quality Award for their outstanding performance in giving excellent care in the nationally measured areas of heart failure, pneumonia, acute myocardial infarction, infections prevention and surgical complications. The award also recognizes the hospitals’ strong leadership support for quality and patient safety.

“I’m extremely proud of the quality of care we provide in both Fremont County hospitals,” Steve Erixon, CEO for Lander Regional Hospital and Riverton Memorial Hospital, said. “Quality and patient safety are at the forefront of our operations each day, and it’s nice to be recognized for our efforts.”

This is the 11th year Mountain-Pacific has presented Wyoming medical facilities with Hospital Quality Awards.

Source: county10.com

Dianggarkan di APBD 2014 dalam Bentuk Multiyears

SELAIN penganggaran lanjutan proyek Jembatan 1 Dompak di Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) 2014 mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga akan menganggarkan sekitar Rp80 miliar untuk melanjutkan penyelesaian Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Batu 8 Tanjungpinang.

“Direncanakan sistem proyeknya juga dalam bentuk multiyears atau tahun jamak,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kepri Ing Iskandarsyah kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (13/10) kemarin.

Iskandar mengatakan, salah satu alasan kenapa dibuat multiyears meskipun anggarannya tidak sebesar penyelesaian Jemabtan 1, sebab dikhawatirkan kondisi waktu penyelesaian dan kemampuan anggaran menjadi kendala ketika nanti dibuat proyek tahun berjalan. Untuk itu, salah satu komitmen bersama pemerintah dan dewan adalah menyelesaikan empat lantai (lantai 5,6,7 dan 8) RSUP itu secepat mungkin.

“Kalau tahun berjalan lelangnya pasti dua kali, dan ini prosesnya menyita waktu yang tidak sedikit. Untuk itu lebih bagus dalam bentuk tahun jamak, supaya dalam dua tahun kedepan bisa selesai,” ujarnya.

Iskandar mengungkapkan, sebenarnya awal tahun 2012 lalu pihaknya sempat melobi pemerintah pusat supaya ada APBN yang dikucurkan untuk penyelesaian RSUP tersebut. Berhubung ini kategori proyek lanjutan, maka sumber pendanaannya tetap APBD dan tidak bisa dari APBN pusat.

“Target kami pertengahan tahun 2015 RSUP ini sudah selesai keseluruhan dan bisa dipergunakan untuk seluruh masyarakat Kepri, khususnya yang ada di Pulau Bintan,” imbuhnya.

Menurut Iskandar, secara prinsip para anggota DPRD Kepri juga tidak ada yang keberatan dengan penyelesaian RSUP tersebut. Apalagi Pemda juga berpendapat, bahwa sudah saatnya ada rumah sakit milik pemerintah yang bertipe B dengan fasilitas ruangan yang sangat baik. (fik)

Sumber: tanjungpinangpos.co.id

Peran Direktur Medis: sebagai Tuan atau Pelayan?

Artikel oleh Antonie Kossaify, Boris Rasputin, Jean Claude Lahoud

Artikel yang diterbitkan oleh Health Services Insight pada Juni 2013 ini sengaja menggunakan judul yang provokatif, yang ternyata memang menjadi isu besar di RS swasta pada berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Fakta bahwa Direktur Utama RS seringkali merupakan owner RS itu sendiri menempatkan pengelola RS lainnya yang bukan owner sebagai “pengisi posisi pada struktur organisasi”, eksekutor, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi standar perijinan atau akreditasi, bukan orang yang ditunjuk untuk menjadi decision maker, apalagi policy maker.

Tulisan ini dilatarbelakang oleh suatu kondisi dimana peran negara terhadap pengaturan institusi pelayanan kesehatan swasta sangat kecil, sehingga pemerintah lokal yang lebih banyak mewarnai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Direktur Utama dan Direktur Medis sama-sama memiliki peran untuk melaksanakan regulasi tersebut dan untuk itu harus saling berkolaborasi agar organisasinya menjadi efisien.

Tentu saja semua sependapat bahwa profesionalisme dalam pelayanan kesehatan adalah hal yang tidak dapat dikompromikan, karena terkait dengan masalah hidup dan mati. Profesionalisme ini juga mencakup skill yang harus dimiliki oleh para pimpinan rumah sakit (direksi). Ada banyak value yang perlu diproses dan dikultivasi oleh seorang Direktur Medis untuk menghasilkan kinerja rumah sakit yang baik secara keseluruhan. Dari penelusuran berbagai literature yang dilakukan oleh para penulis artikel ini, setidaknya ada 50 tulisan yang relevan dan kemudian direview untuk mengetahui fungsi dan peran Direktur Medis di institusi pelayanan kesehatan.

Secara teori seorang Direktur Medis direkrut berdasarkan kompetensinya (dalam hal mengelola dan memimpin, selain juga kompetensi teknis). Namun kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Pada lingkungan dimana owner sekaligus sebagai Direktur Utama sehingga perannya sangat dominan, Direktur Medis seringkali berada pada posisi “menjalankan arahan” Dirut. Skenario ini tidak selalu bisa menjamin bahwa Direktur Medis yang qualified dapat bekerjasama dengan Dirut dan menjadi “actor” yang paling berpengaruh diantara seluruh pejabar struktural. Yang terjadi adalah sebaliknya, dimana peran Direktur Medis bergeser dari menjalankan tugasnya menjadi memenuhi keinginan Dirut.

Profil Posisi dan Deskripsi Pekerjaan Direktur Medis

Dari puluhan artikel yang direview, tugas Direktur Medis ada yang sifatnya umum dan ada yang spesifik. Tanpa membaca artikel ini, banyak kalangan yang meyakini bahwa tigas Direktur Medis “hanya” meliputi hal-hal yang terkait langsung dengan pelayanan medis dan personnel yang melakukan pelayanan medis. Sebenarnya tugas umumnya jauh lebih luas dari itu. Berikut ini adalah daftar tugas umum seorang Direktur Medis:

1. Memastikan bahwa lingkungan kerja kondusif bagi para profesional kesehatan, khususnya para dokter, dalam melakukan tugas-tugas profesinya.
2. Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan, , protokol dan prosedur dasar yang merefleksikan konstitusi lembaga
3. Mensupervisi langsung atau menunjuk komisi medis yang akan dilibatkan dalam memfungsikan lembaga
4. Secara teoritis, direktur medis bertanggung jawab terhadap setiap proses yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan secara langsung maupun tidak langsung
5. Membangun kerjasama antara departemen medis, dokter, para medis dan staf lainnya
6. Harus selalu ada dan mampu mengevaluasi setiap disfungsi akut di setiap unit pelayanan dalm waktu yang sesingkat-singkatnya
7. Harus mmapu menajdi panutan bagi stafnya, mengkultivasi dan mempromosikan semangat saling percaya dan profesionalisme
8. harus memiliki pemikiran tiga dimensi yang luas, berpikir global degan aksi lokal dalam rangka meningkatkan praktek-praktek medis bahkan dalam kondisi dimana instrumen yang dibutuhkan tidak selalu tersedia

RS, sekecil apapun, harus tetap mengikuti perkembangkan keilmuan dan teknologi kedokteran, agar dapat memberikan pelayanan berbasis bukti yang selalu ter-up-date.  Seorang Direktur Medis berperilaku evolusioner untuk mendorong terjadinya peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan, dan ini merupakan isu kunci bagi efisiensi di rumah sakit.

Pada akhir tulisan ini, Kossafy dkk menyimpulkan bahwa tugas seorang Direktur Medis bukan saja terbatas pada peran medis melainkan juga pada fungsi-fungsi manajerial. BIsa jadi ada overlap beberapa fungsi dengan Direktur Keperawatan. Hubungan antara CEO /Dirut dengan Direktur Medis merupakan kunci keberhasilan sebuah RS, dan keberhasilan hubungan ini merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut para penulis menekankan bahwa isu-isu keuangan tidak boleh menghambat atau menyebabkan keterlambatan pelayanan medis, khususnya saat pasien dalam kondisi kritis. Sebagai tambahan, Direktur Medis bertanggung jawab untuk menghindarkan para tenaga medis dalam mendapatkan masalah malpraktik dan oleh karenanya harus ada asuransi malpraktik yang melindungi mereka. Seorang Direktur medis juga harus merupakan pemecah masalah yang kuat dan analis situasi yang kritis, serta harus memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan klinis. Singkatnya, Direktur Medis harus mampu menjadi “tuan” dalam kemampuan manajerialnya, sejalan dengan Direktur Utama tanpa harus menjadi “pelayan” namun melayani kepentingan dan misi institusi.

Jika anda tertarik untuk membaca artikel lengkapnya, anda bisa mengikuti link berikut ini: http://www.la-press.com/the-function-of-a-medical-director-in-healthcare-institutions-a-master-article-a3918. (pea)

The controversial Liverpool Care Pathway has little clinical benefit for dying patients, according to a major new trial.

Based on findings published in The Lancet, the researchers suggest that any initiative to replace the Liverpool Care Pathway (LCP) in England should be ‘grounded in scientific evidence’ and tested in controlled trials before it is implemented.

The LCP was jointly developed by the Marie Curie Hospice Liverpool and the Royal Liverpool University Hospital in the late 1990s with the aim of rolling out the best practice of hospices to hospitals, to provide uniform, high-quality, dignified care for dying patients in the last days or hours of life.

However, its effectiveness for improving care for the dying has not been assessed in a randomised trial until now.

In the study, The Liverpool Care Pathway Italian Cluster Trial Study Group assessed the impact of the Italian version of the LCP (LCP-I) on the quality of care of adult patients dying with cancer and their families in 16 general medicine hospital wards across Italy.

Wards and palliative care teams chosen at random, were trained in the LCP-I programme or to follow standard healthcare practice.

Bereaved family members of cancer patients were interviewed within four months of their relative’s death, and the quality of end-of-life care assessed using a scale of 0 to 100.

They rated key aspects of care including information and decision-making, co-ordination of care, support for families, and control of symptoms such as pain and breathlessness.

No significant differences in the overall quality of care between the wards in which the LCP-I was implemented and the control wards was noted.

And two dimensions assessed – respect, dignity, and kindness and control of breathlessness – also showed some improvement in the LCP-I wards.

However, no differences in survival times between patients in LCP-I and control wards were noted.

Study leader Dr Massimo Costantini said: ‘Although we found no significant difference in overall quality of care for those on the LCP-I ward, we did see a small improvement.

This could indicate that the LCP-I may have the potential to close the gap between hospice care and hospital care as we know families rate quality of hospice care more highly.

While the results of this trial should be interpreted with caution because there were slightly fewer participants than expected, and we observed some variability in implementation of the LCP between the hospitals, this is a robust trial and the findings should be used to inform strategies to care for dying patients.

‘There could be fundamental components of the LCP that might be beneficial, and the next steps are to establish this.’

Professor Irene Higginson, co-author of the study and Director of the Cicely Saunders Institute at King’s College London, said: ‘Our findings demonstrate just how important it is for any initiative that replaces the LCP in England to be grounded in scientific evidence and tested in controlled trials before being rolled out across the board.

‘We must face this challenge head-on and ensure scientific evidence forms the foundations for any new initiative if end-of-life care is to be genuinely improved for patients and their families in England.’

Commenting on the findings, David Currow, of Flinders University in Australia, and Amy Abernethy, from Duke Clinical Research Institute in the USA, said: ‘Across healthcare there is a need to improve care for people who are dying, which has led to widespread uptake of the Liverpool Care Pathway before adequate assessment.

‘A decade after widespread uptake, the results of this, the only adequately powered study of LCP so far have not shown clinically meaningful differences for patients – the ultimate measure of useful health policy.’

Source: dailymail.co.uk