Direktur RS Unair: Maret 2016, Siap Obati Pasien ODHA
Surabaya – Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) bekerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) lakukan riset “Prevent Mother to Child Transmission of HIV/AIDS” (PMTCT), guna menekan angka penularan HIV/AIDS dari ibu terhadap anak.
Dari hasil riset ini kedepannya RSUA akan membentuk pusat pengobatan HIV/AIDS untuk dapat menerima dan menangani pasien dengan HIV/AIDS (ODHA).
Direktur RSUA, Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp.PD-KPTI, FINASIM, mengatakan Sekitar Maret hingga April 2016 RSUA ditargetkan telah memiliki ijin untuk melakukan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Minggu depan, kami siapkan struktur pusat yang akan melakukan pelayanan ARV. dan segera melaksanakan training tenaga medis dalam melayani ODHA. Dan dalam dua bulan ini, saya targetkan RS ini akan siap menerima pasien HIV/AIDS, mampu memberikan pengobatan ARV dan siap melayani rawat inap di RS Khusus Infeksi UNAIR,” ujar Prof. Dr. Nasronudin, dr., Sp.PD-KPTI, FINASIM, di Surabaya. Kamis (21/1/2016)
Disisi lain, Manajer Keperawatan RS UNAIR Purwaningsih, S.Kp., M.Kes. mengungkapkan, dari hasil riset ini, telah menghasilkan salah satu program PMTCT yang merupakan program bagi ibu hamil yang diwajibkan untuk melakukan deteksi dini HIV/AIDS.
“Sasarannya agar virus tidak menular kepada anak, dan bagi ibu hamil yang mengidap HIV akan segera mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV) supaya mengurangi risiko penularan kepada anaknya,” ungkap
Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan program PMTCT di Surabaya? Purwaningsih yang juga peneliti PMTCT menjelaskan, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki lima Puskesmas di Surabaya itu sudah mumpuni.
“Dimana mereka sudah mendapatkan pelatihan sejak lima tahun yang lalu. Sehingga SDM yang dimiliki Puskesmas punya motivasi dan komitmen untuk mengatasi penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Namu, kader-kader Puskesmas yang baru juga perlu diberikan pelatihan agar semuanya rata memiliki kemampuan yang sama,” jelasnya.
Dari segi pelayanan laboratorium, tenambahnya bahwa terkadang pegawai Puskesmas melaksanakan jemput bola kepada ibu hamil.
“Biasanya, pegawai Puskesmas bekerjasama dengan bidan swasta untuk melakukan deteksi dini HIV/AIDS terhadap ibu hamil,” terangnya Manajer Keperawatan RSUA ini.
Namun terkadang ada pula ibu hamil ada yang menolak obat ARV karena stigma di masyarakat. Sebagian besar dari mereka juga tidak termonitor setelah mendapat rujukan balik dari rumah sakit ke Puskesmas.
“Ada juga ibu hamil yang positif HIV namun tidak berani mengajak suaminya melakukan deteksi dini HIV/AIDS, padahal Suami dari ibu hamil dengan HIV/AIDS juga bagian penting dari penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Namun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari suami, menyebabkan suami melarang istri untuk dideteksi dini HIV/AIDS,” pungkasnya.
Diketahui Riset program PMTCT itu telah dilakukan pada sejumlah Puskesmas di Surabaya, antara lain Puskesmas Dupak, Jagir, Perak Timur, Putat, Sememi, dan RS Dr. Soetomo yang telah dilakukan pada tahun lalu. (ito/ted)
Sumber: beritajatim.com
RS Jogja berencana kembangkan gedung tambah fasilitas
manajemenrumahsakit.net :: Yogyakarta – Rumah Sakit Jogja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dengan menambah berbagai fasilitas layanan kesehatan pendukung dan untuk memenuhinya akan dilakukan pengembangan gedung.
“Akan dilakukan pengadaan tanah melalui Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta untuk pengembangan gedung,” kata Direktur Utama RS Jogja Tuty Setyowati di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Tuty, tanah yang akan digunakan untuk pengembangan gedung memiliki luas sekitar 1.500 meter persegi. Saat ini, tanah tersebut sudah digunakan oleh Rumah Sakit Jogja untuk gudang dengan status sewa.
“Setelah melalui telaah dan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa rumah sakit membutuhkan tanah tersebut secara pernamen dan Bagian Tata Pemerintahan yang akan menindaklajutinya dengan pengadaan tanah,” katanya.
Tuty berharap, proses pengadaan tanah melalui Bagian Tata Pemerintahan bisa berjalan dengan lancar sehingga proses pembangunan gedung baru bisa segera dilakukan.
Gedung baru tersebut rencananya digunakan untuk bangsal jiwa, laboratorium dan farmasi yang terpusat, penambahan klinik dan fasilitas lain yang bisa mendukung status Rumah Sakit Jogja sebagai rumah sakit Tipe B Pendidikan serta rumah sakit rujukan regional.
Selain rencana pengembangan gedung baru, Rumah Sakit Jogja telah menyelesaikan pembangunan Blok H. Namun, gedung baru tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum ada serah terima secara resmi.
Blok H RS Jogja sedianya akan dimanfaatkan untuk ruangan ICU bayi, perawatan bayi dan ibu yang mengalami masalah saat melahirkan dan memindahkan bangsal perawatan yang dinilai kurang representatif dari gedung lama, serta menambah bangsal perawatan kelas tiga.
“Setelah ada serah terima gedung, maka kami akan tindak lanjuti dengan rencana penataan. Harapannya, seluruh gedung di RS Jogja nantinya akan memiliki tampilan yang sama seperti gedung Blok H sekarang,” katanya.
Sedangkan untuk operasional RS Pratama, Tuty mengatakan tidak akan terjadi tumpang tindih karena tipe kedua rumah sakit berbeda. “Justru, kedua rumah sakit bisa saling mendukung,” katanya.
RS Pratama yang rencananya akan segera dioperasionalkan adalah rumah sakit dengan Tipe D atau puskesmas plus yang seluruh bangsal perawatan masuk kategori kelas tiga.
“Jika di RS Jogja bangsa kelas tiga habis, maka bisa dilimpahkan ke RS Pratama. RS Jogja juga bisa mendukung dari segi tenaga medis,” katanya. ***4***
(E013)
Sumber: antaranews.com
Masih Gunakan Windows XP, Rumah Sakit Ini Jadi Korban Serangan Virus
Bagi Anda yang sudah terlalu nyaman dengan pengaturan komputer lawas, mungkin enggan menggantinya. Terlebih pada sistem operasi yang digunakan, sempat terpikir ingin menggunakan sistem operasi yang paling baru, namun tidak ada waktu lagi baik untuk memasangnya kembali dan harus mengingat kembali software apa saja yang pernah dipasang pada sistem operasi lawas. Apalagi bagi Anda yang harus berhadapan dengan tampilan antarmuka yang bisa dibilang baru, sehingga perlu adaptasi kembali.
Namun penggunaan sistem opeasi lawas biasanya sudah minim sekali dukungan pembaruannya, apalagi di sisi keamanan. Sama hal nya dengan virus dan malware komputer, yang tiap waktu terus berkembang dengan canggih seiring majunya teknologi terkini, sehingga sangat rentan bagi komputer dengan sistem operasi lawas untuk terserang virus.
Seperti yang dialami oleh salah satu rumah sakit di Australia, Royal Melbourne Hospital, meski telah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih, ternyata komputer yang digunakan pada rumah sakit tersebut masih menggunakan sistem operasi dari Microsoft, Windows XP. Seperti yang diberitakan oleh fossBytes, Kamis (21/1/2016), dikatakan bahwa komputer pada rumah sakit tersebut terserang virus, lantaran masih menggunakan sistem operasi Windows XP.
Imbasnya, hampir seluruh peralatan yang terhubung dengan perangkat komputer lumpuh, karena tidak dapat dikendalikan oleh komputer yang telah terinfeksi virus tersebut. Tidak hanya itu saja, komputer bagian administrasi yang berisikan daftar pasien pun juga terserang, sehingga karyawan rumah sakit tersebut harus mencatat laporan secara manual alias tulis tangan.
Untuk menjaga keadaan tetap tenang, pihak rumah sakit memberikan klarifikasi bahwa pihaknya telah berupaya sangat keras. Mereka juga mengatakan tim IT kami tanpa lelah telah memperbaiki seluruh komputer yang terjangkit, sehingga untuk proses operasi dan penanganan yang lain telah berjalan normal, hanya tersisa sedikit yang belum terselesaikan.
Bagaimana, masih setia tetap memakai sistem opeerasi lawas? Buruan upgrade ke yang baru agar terhindar dari virus dan malware.
(ND/fossBytes)
Sumber: beritateknologi.com
Rumah Sakit Kini Bisa Cairkan Tagihan

manajemenrumahsakit.net :: Rumah sakit kini bisa mencairkan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih cepat, dibawah15 hari sebagaimana diatur dalam pasal 38 Perpres No 12 Tahun 2013. Percepatan tagihan itu akan ditalangi 4 bank mitra, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.
“Lewat program Supply Chain Financing (SCF) ini, rumah sakit yang kesulitan cash flow bisa tertanggulangi,” kata Plt Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan program Supply Chain Financing dengan 4 bank mitra BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (20/1).
Fachmi menjelaskan, program SFC dilakukan khusus untuk menjaga likuiditas rumah sakit swasta. Empat bank mitra akan mengambil alih invoice, sebelum jatuh tempo pembayaran dari BPJS Kesehatan.
“Berapa lama proses pencairan invoice dengan bank mitra itu tergantung kesepakatan rumah sakit dengan dengan pihak bank mitra. BPJS Kesehatan tidak terlibat di dalamnya. Bank yang akan menentukan proses pencairan apakah bisa dilakukan dalam segera atau satu hari kemudian,” ucap Fachmi.
Namun, lanjut Fachmi, pihaknya tetap akan membayar klaim rumah sakit sesuai aturan 15 hari setelah berkas diterima. Dananya akan ditransfer ke rumah sakit, bukan ke bank mitra.
“Jadi nanti rumah sakit yang akan membayar dana talangan ke bank mitra, bukan BPJS Kesehatan. Yang penting kewajiban BPJS Kesehatan sudah dilakukan sesuai prosedur,” tutur mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.
Melalui SCF, Fachmi berharap semakin banyak rumah sakit swasta yang bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.
“SCF sebenarnya sudah dilakukan sejumlah rumah sakit swasta. Hal itu, ternyata menolong mereka menjaga likuiditas dan cash flow terus terjaga. Karena itu, MOU ini diharapkan bisa menjadi payung hukum,” ujar Fachmi menandaskan.
Ditanyakan apakah ada jasa perbankan yang dibebankan dalam pinjaman itu, Fachmi mengatakan, ada namun jumlahnya tidak besar yaitu dibawah 1 persen. (TW)
DPRD Minta RS Siloam Fokus Melayani Bukan Orientasi
MEDAN– Kalangan legislator meminta manajemen rumah sakit swasta untuk melayani masyarakat tidak hanya kalangan atas, tetapi juga melayani masyarakat kalangan bawah. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, saat menerima audiensi manajemen Rumah Sakit Siloam, Selasa (19/1).
“Kita berharap RS Siloam tak menjadi seperti rumah sakit yang lain, terlalu orientasi ke bisnis. Apa-apa duit dulu, pertolongan nanti. Ini kan sangat tipis sekali nilai sosialnya. Kita harap RS Siloam tidak begitu, harus lebih sosial seperti arti dari Siloam itu sendiri yakni kolam penyembuhan,” pintanya.
Menanggapi permintaan itu, Dirut RS Siloam, Tuan Juniar Situmorang, mengatakan saat ini RS Siloam belum berintegrasi dengan BPJS Kesehatan meski mereka sudah mengajukan permohonan.
“Alasan BPJS karena rumah sakit type B di Medan sudah penuh kuotanya sehingga permohonan tidak bisa diterima,” katanya didampingi Public Relation Manager, Devi Windari.
Tak kehilangan akal, RS Siloam lalu menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika ada kecelakaan kerja korban yang dirawat di RS Siloam tidak akan dipungut biaya jika menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.
Ini berlaku pada semua perusahaan di Sumut dan Riau yang terintergrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. RS Siloam juga menyediakan Rapid Ambulance yang dapat diakses lewat nomor telepon 1500911. Dalam ambulan sudah ada dokter dan perawat sehingga korban kecelakaan kerja dapat langsung ditangani.
Tuan Juniar juga berharap DPRD Medan dapat menggaungkan pelayanan prima yang disediakan di rumah sakit mereka kepada masyarakat.
Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, Henry Jhon meminta RS Siloam segera membuat surat tembusan ke DPRD Medan agar bisa ditindaklanjuti ke BPJS Kesehatan Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Burhanuddin Sitepu, Ketua Komisi B Surianto dan Anggota Komisi B Bahrumsyah. Kesemuanya berharap Siloam nantinya dapat menjadi rumah sakit yang lebih bersifat sosial daripada terlalu mementingkan orientasi bisnis.(wol/mrz/data2)
Sumber: waspada.co.id
Pelayanan RS di Medan Terganggu
Medan. Pemadaman listrik terjadi di hampir seluruh wilayah di Sumatera Utara (Sumut) termasuk di Kota Medan, pasca terbakarnya kabel SUTET milik PLN, Minggu sore (17/1). Pemadaman tersebut juga mengakibatkan pelayanan di sejumlah rumah sakit (rs) Kota Medan terganggu.
Pemadaman seperti ini sudah tentu pelayanan terganggu. Untuk mengatasi pelayanan agar tak terganggu, kita memakai genset,” kata Humas dan Staf Legal RSU Mitra Sejati Medan, Erwinsyah, Senin (18/1).
Dalam hal ini, pihaknya bermohon kepada pihak PLN Sumut jangan terlalu lama menyelesaikan pemadaman seperti ini. “Kita juga memaklumi kejadian pemadaman ini karena kabel milik PLN di Scanang terbakar tadi malam. Tapi kita mohon jangan terlalu lama dilakukan pemadaman,” pintanya.
Hal senada, Wakil Direktur RSU Royal Prima Medan Rosita br Ginting mengatakan dalam keadaan seperti ini, sebagian alat yang menggunakan listrik tidak digunakan. “Walaupun kita memakai genset, sampai sebatas manalah digunakan untuk operasionalkan rumah sakit,” ungkapnya.
Rosita mencontohkan, bila terus menerus menggunakan genset, hasil CT Scan tidaklah begitu sempurna. Karena kekuatan putaran mesin genset itu kan tidak stabil. “Pada intinya dengan adanya pemadaman ini pelayanan di rumah sakit sudah pasti terganggu,” sebutnya.
Sementara, pelayanan di RSUD Dr Pirngadi Medan tidak terganggu dengan alasan diback up/dibantu oleh genset. “Tak terganggu kok. Listrik padam, otomatis genset menyala dalam hitungan detik,” kata Kasubag Humas dan Hukum RSUD Dr Pirngadi Medan Edison Perangin-angin SH MKes MH.
Kata Edison, rumah sakit pemerintah tak boleh terganggu pelayanan. “Semuanya tak mengganggu. Pemadaman ini juga tak merusak alat-alat medis yang ada di rumah sakit, semuanya sudah otomatis di back up. Di ruangan saya hidup terus lampunya, tak mengganggu saya kerja,” jelasnya.
Begitu juga dengan pelayanan di RSUP H Adam Malik Medan yang tak terganggu dengan pemadaman listrik. “Pihak rumah sakit sudah memperhitungkan semuanya untuk pelayanan pasien. Genset ada, jadi tak ada masalah, semuanya bagus dan ditangani dengan baik,” kata Kasubag Humas RSUP H Adam Malik Medan, Sairi M Saragih.
Terpisah, Deputi Manajer Hukum & Humas PLN Wilayah Sumut Mustafrizal mengatakan, setidaknya hingga tiga hari ke depan, pemadaman listrik secara bergilir masih terjadi di wilayah Sumatera Bagian Utara. Sebab defisit daya masih tidak terelakkan hingga 148 MW di Sumut dan 25 MW di Aceh.
Hal itu karena terjadi kerusakan di beberapa gardu induk dan pembangkit di Sumut dampak dari kebakaran material pabrik kayu PT Canang Indah Belawan Medan di antara tower 3 dan 4 milik PLN. “Tiga hari ke depan masih ada pemadaman bergilir. Ini bukan kemauan PLN. Ini tidak terelakkan karena defisit daya menyusul terganggunya sejumlah pembangkit rentetan kebakaran semalam,” kata Mustafrizal. (prawira)
Sumber: medanbisnisdaily.com
BPJS siap putus kontrak dengan rumah sakit ‘nakal’
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan siap memutus kontrak rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran dan dianggap tidak berkomitmen terhadap kontrak kerja, kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro.
“Sejauh ini tercatat sudah ada sekitar 10-an rumah sakit swasta yang diputus kontrak karena melanggar,” ujarnya ditemui usai peresmian Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus, Jawa Tengah, Selasa.
Rumah sakit yang diputus kontraknya itu, kata dia, sebagian di Pulau Jawa dan ada lagi di luar Jawa.
Ia menyarankan, peserta BPJS yang merasa diperlakukan tidak semestinya oleh pihak rumah sakit, melaporkannya ke BPJS Kesehatan setempat.
Kualitas pelayanan rumah sakit, kata dia, perlu terus ditingkatkan, khususnya terhadap pasien peserta BPJS.
BPJS Kesehatan di masing-masing daerah, juga diinstruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap setiap rumah sakit, khususnya yang ada keluhan dari pasien peserta BPJS.
“Sesuai kontrak, semua rumah sakit harus melayani pasien peserta BPJS dan tidak boleh menolaknya,” ujarnya.
Jika ada pasien yang ditolak rumah sakit karena alasan ruangan penuh, meskipun kenyataannya masih ada yang kosong, kata dia, silakan lapor untuk segera ditindaklanjuti.
Apabila terbukti, kata dia, harus diberikan peringatan dan berulang kali masih melakukan kesalahan maka kontraknya tidak perlu diperpanjang.
Bupati Kudus Musthofa berharap, keberadaan kantor BPJS Kesehatan yang baru akan membawa perubahan dalam hal pelayanannya menjadi lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, dia juga meminta, rumah sakit daerah mengintegrasikan layanannya dengan BPJS Kesehatan agar semakin mudah diakses.
“Kalaupun ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, untuk sementara bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis untuk ruang kelas III,” ujarnya.(Ant)
Sumber: elshinta.com
Pasien Membludak, Rumah Sakit Krisis Obat
GORNONTALO – Kondisi rumah sakit umum Prof Aloe Saboe (RSAS) Kota Gorontalo dalam beberapa hari terakhir mengalami over kapasitas pasien. Jumlah pesian membludak, ruangan dan tempat tidur di rumah sakit tidak cukup. Tak hanya itu, dalam kondisi kelebihan jumlah pasien, ketersediaan obat-obatan justeru menpis.Beberapa pasien bahkan mengaku harus menebus obat yang direspkan dokter di apotek di luar rumah sakit, karena stok rumah sakit kosong.Seprti yang dikatakan salah satu keluarga pasien, Gonie. Ia mengaku obat omeprasole injeksi dan beberapa jenis obat lainya tidak lagi ada di rumah sakit.
“Terpaksa saya beli di luar,”kata Gonie.Padahal sebelumnya,menurut Gonie ia tidak pernah membeli obat di luar rumah sakit. “Kosong obat ini sejak mulai membludak pasien,”kata Gonie (18/1).
Sementara pantuan Gorontalo Post, sejumlah pasien bahkan hanya dirawat di lorong irena rumah sakit, karena seluruh ruangan telah terisi. Beberapa pasien bahkan kehabisan tempat tidur. Kondiri gerah pun tak bisa hindari pasien.
RSAS Gorontalo pada dasarnya hanya mampu menampung 350 pasien, sesuai jumlah tempat tidur yang tersedia. Namun dalam sepekan terakhir ini, jumlah pasien melonjak hingga mencapai 454 pasien. Hal ini bukan hanya memaksa pasien untuk berdesakan, bahkan tak kebagian tempat.
Tetapi juga membuat beberapa pasien antri untuk mendapatkan pelayanan. “Benar kami saat ini mengalami over kapasitas, ini jauh lebih sedikit karena beberapa hari lalu jumlah pasien bahkan mencapai 470 orang,” tutur Kepala Bagian Humas RSAS Sitty Dahlia Syarief.
Hal ini membuat pihak rumah sakit harus putar otak melakukan pengadaan tempat tidur tambahan, bahkan sampai harus meminta selfbed yang biasa digunakan pasukan saat tugas lapangan dari Kompi 713 hingga ke Badan SAR Nasional.
Tak hanya itu untuk mensiasati jumlah pasien, RSAS juga terpaksa mengeluarkan tempat tidur yang ada di poli utuk digunakan,Melonjaknya jumlah pasien tersebut jelas Sitty Dahlia Syarief dikarenakan mewabahnya berbagai penyakit, seperti DBD, Typus, dan Diare. Dan ketiga penyakit yang mendominasi tersebut diderita oleh anak-anak.
Bukan hanya masalah tempat tidur, RSAS juga kewalahan menangani jumlah pasien yang terus bertambah, bahkan persediaan obat terus menipis. “Anak-anak paling banyak, baik NICCU dan Irda full pasien anak. Untuk obatan kita sudah berusaha, jika stok sudah menipis, kita langsung memesan obat dari distributor. Untuk saat ini semua pasien bisa kita tangani,” tuturnya.
Meski jumlah pasien terus bertambah jelasnya, namun RSAS Gorontalo mau tidak mau harus menampung. Sebab sebagian besar pasien yang masuk merupakan pasien rujukan dari luar Kota Gorontalo, dan juga dari rujukan rumah sakit yang typenya dibawah RSAS Gorontalo. “Kejadian ini merupakan sejarah bagi RSAS, sebab tahun-tahun sebelumnya jumlah pasien itu paling banyak 370 orang.
Namun ini sampai mencapai 470 pasien,” tutupnya. Semetara itu Walikota Marten Taha menanggapi kejadian tersebut menegaskan Pemerintah Kota Gorontalo memberikan perhatian lebih agar proses pelayanan di rumah sakit bisa meningkat. Salah satunya ditahun ini Pemkot rencana menambah 50 tempat tidur baru, dan menambah ruang pelayanan.
“Kita menyadari bahwa rumah sakit ini, bukan hanya miliki Kota Gorontalo saja, tetapi juga melayani pasien dari daerah lain bahkan, dari luar Gorontalo. Oleh karena itu kami berencana melakukan pengadaan tempat tidur dan ruang pelayanan yang baru,” tutur Marten Taha Salah satunya yang bakal ditambah adalah ruang pelayanan ICCU untuk anak.
Pasalnya jelas Marten Taha saat ini ICCU RSAS sudah tidak mampu menampung jumlah pasien. “ICCU ini akan kita buat gedung baru dengan kapasitas 15 hingga 20 pasien. Sebab saat ini kapasitas ICCU yang dimiliki hanya untuk 8 pasien, tapi sudah melayani hingga 15 pasien,” tutur Marten. (nat)
Sumber: gorontalopost.com
Edisi Minggu ini: 19 – 25 Januari 2016
|
Outlook Manajemen RS 2016 ![]() Peserta Diskusi Outlook Manajemen Rumah Sakit
Menyambut tahun 2016 ini, Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK UGM mengadakan diskusi mengenai Outlook Manajemen Rumah Sakit 2016 dengan harapan mendapatkan masukan mengenai peran PKMK FK UGM untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Diskusi ini diadakan pada Selasa, 12 Januari 2016 dengan mengundang berbagai pihak pengambil kebijakan kesehatan maupun pelaku di industri kesehatan. Pada diskusi ini dipaparkan 2 topik yaitu “Outlook Pasca JKN dan Menjelang MEA” dan “Sumber Daya Manusia Kesehatan” . Dalam diskusi muncul pula hal lain yang menjadi tantangan bagi para pengelola dan pembuat kebijakan perumahsakitan di Indonesia, antara lain mengenai belum dimasukkkannya residen sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan peran IT dalam pelaksanaan JKN di RS. Silakan ikuti reportase selengkapnya disini. ARTIKEL PENELITIAN:
Persepsi Perawat Terhadap Budaya Organisasi dan Kaitannya dengan Budaya Melaporkan Error: Kasus dari RS Publik di Pakistan
Nurse perceptions of organizational culture and its association with the culture of error reporting: a case of public sector hospitals in Pakistan Sara Rizvi Jafree, Rubeena Zakar, Muhammad Zakria Zakar and Florian Fischer
|
|||
| Website ini akan update setiap Selasa pagi. Nantikan Informasi terbaru setiap minggunya. | |||
|
+ Arsip Pengantar Minggu Lalu |
|||
| Frequently Asked Questions: Implementasi Billing System Berbasis Open Source | |||


Pakistan belum memiliki sistem penelusuran error pada sektor pelayanan kesehatan publiknya, juga kekurangan literatur mengenai budaya pelaporan error dalam pelayanan kesehatan. Perawat merupakan lini terdepan pelayanan di RS yang mengetahui dan banyak terekspos budaya organisasi maupun error sharing. Untuk mengukur enam dimensi budaya organisasi, penelitian ini menggunakan “Practice Environment Scale-Nurse Work Index Revised“. Sebanyak tujuh pertanyaan digunakan untuk mengukur budaya pelaporan error. Penelitian ini melibatkan 309 perawat dari berbagai tingkatan di RS. Hasilnya menunjukkan ada tiga area yang berada pada peringkat terburuk, yaitu (i) melaporkan kesalahan budaya, (ii) kepegawaian dan kecukupan sumber daya, dan (iii) nurse foundation untuk kualitas pelayanan. Hasil regresi multivariabel menunjukkan bahwa enam kategori budaya organisasi, termasuk: (1) kemampuan manajer perawat, kepemimpinan dan dukungan, (2) partisipasi perawat dalam urusan rumah sakit, (3) partisipasi perawat dalam pemerintahan, (4) nurse foundation untuk kualitas pelayanan , (5) hubungan perawat-rekan kerja, dan (6) perawat staf dan kecukupan sumber daya, secara positif terkait dengan budaya pelaporan error. Selain itu, ditemukan bahwa perawat yang sudah menikah dan perawat kontrak permanen lebih mungkin untuk melaporkan error di tempat kerja. Selengkapnya silakan klik 





