Sibolga. Rumah Sakit Umum (RSU) Ferdinand Lumbantobing Sibolga, resmi membuka loket pelayanan khusus bagi pasien Lanjut Usia (Lansia) yang berumur 65 tahun ke atas. Loket tersebut dibuka sebagai bentuk pelayanan prima dan rasa kemanusiaan rumah sakit kepada masyarakat.

Humas RSU FL Tobing Sibolga, Tigor Tambunan mengungkapkan, loket khusus lansia itu untuk mempermudah pasien mendaftarkan diri dan langsung mendapatkan pelayanan medis dari petugas kesehatan rumah sakit.

Pasien cukup menyerahkan kartu perobatan dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas loket khusus lansia dan menunggu di ruang poli dokter tujuan.

“Seluruh kelengkapan berkas pendaftaran pasien lansia diurus langsung petugas khusus tersebut. Termasuk pengambilan obat dari apotik rumah sakit hasil resep dokter, juga akan dilakukan petugas,” kata Tigor, Selasa (9/2).

Dia mengatakan, manajemen rumah sakit akan terus berinovasi, mencari tahu dan menentukan formula yang terbaik bagi pasien lansia. Hal ini sesuai keinginan Direktur RSU FL Tobing, Masrip Sarumpaet, yang menaruh harapan besar bagi keberhasilan pelaksanaan pola pelayanan khusus kepada pasien lansia.

Sejalan dengan program Pola Pelayanan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK-BLUD) RSU FL Tobing yang diterapkan dalam waktu dekat. Seorang pasien, T Hutagalung (79), warga Sibolga Julu, mengaku salut dan bangga dengan terobosan rumah sakit terhadap kaum Lansia.

“Kami sudah kehilangan daya dan semangat karena faktor usia. Namun dengan perhatian melalui layanan khusus lansia ini, kami jadi tambah semangat,” katanya. Dia menambahkan, sejak RSU Sibolga dipimpin Masrip Sarumpaet, sudah banyak perkembangan pelayanan di rumah sakit.

“Ini membuktikan bahwa program rumah sakit menaruh harapan baru bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Sibolga,” kata Hutagalung. (juniwan)

Sumber: medanbisnisdaily.com

MEDAN – Ada fakta yang mengejutkan soal status grade (kelas) yang disandang Rumah Sakit Royal Prima (RSRP) yang beralamatkan di Jalan Ayahanda Medan. Menurut pengakuan anggota Komisi B DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala, rumah sakit tersebut belum mendapatkan surat resmi dari Dinas Kesehatan Medan atas status rumah sakit tipe B.

Temuan yang mengejutkan itu diketahui politisi sekaligus penceramah ini saat pihaknya melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Martha Friska beberapa waktu lalu.

Melalui perwakilan Dinas Kesehatan Medan, Pak Dirgo, Rajuddin mendapatkan fakta yang sebenarnya bahwa Dinkes Medan tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengangkat RSRP sebagai rumah sakit type B.

“Sudah berulang kali saya sampaikan. Pak Dirgo, perwakilan dari Dinkes Medan, bahkan membeberkan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin apapun untuk RS Royal Prima. Menurut Pak Dirgo, RS Royal Prima tidak memiliki kriteria untuk mendapatkan grade B,” ungkap Rajuddin mengulangi perkataan pihak Dinkes, Rabu (3/2).

Rajuddin berkeyakinan atas jawaban Dinkes tersebut, grade tipe B yang disandang pihak RSRP adalah tidak benar dan sekadar mengklaim saja. Pasalnya, sampai hari ini, Dinkes Medan tidak pernah mengeluarkan izin atau rekomendasi apapun kepada RS tersebut.

Dikatakannya, untuk mendapatkan status tipe B pada suatu rumah sakit, sedikitnya terdapat dua belas bentuk pelayanan.

“Sedangkan RS Royal Prima itu hanya ada lima layanan. Itu sama artinya baru layak di tipe D, setara dari klinik. Untuk itu, kita minta Dinkes mengeluarkan grade RS Royal Prima yang sebenarnya, agar masyarakat tidak terkecoh atau kecewa saat berobat di sana,” pungkasnya.

Sumber: ucokmedan.com

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir meminta  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesepahaman terkait hak dan kewajiban dalam program layanan kesehatan itu.

“Ini penting karena kami banyak menerima laporan masyarakat yang mengeluhkan pihak rumah sakit tidak mengeluarkan surat rujukan bagi pasien.  Padahal hal itu bukan semata-mata salah rumah sakit, melainkan adanya pertimbangan tertentu sebelum rujukan dikeluarkan,” kata Plt Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi akhir pekan lalu, di Bagansiapiapi.

Menurutnya, banyak kasus penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS disinyalir akibat ketidak pahaman masyarakat atas sistem layanan kesehatan pemerintah itu sendiri.

“Sebagaimana untuk mendapatkan penanganan yang tepat bahkan rujukan harus ada tahapan, persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, “katanya.

Diterangkan kepala BKP Rohil ini, salah satu contoh ada yang tidak dikeluarkan rujukan, bukannya rumah sakit itu tidak mau, akan tetapi setelah dilihat untuk penanganan pasien tersebut ternyata masih bisa dilayani di tingkat Puskesmas.

“Jangan mentang-mentang merupakan pasien BPJS lantas minta rujukan, sementara kategori layanan kesehatannya masih dalam batas yang bisa ditangani pihak Puskesmas atau rumah sakit daerah, “ujarnya.

Dirinya juga mengaku awalnya sempat kesal mendengar informasi pasien yang minta rujukan ditolak pihak rumah sakit. Akan tetapi setelah dirinya berkomunikasi dengan rumah sakit diketahui untuk rujukan harus ada mekanismenya apalagi jenis pelayanan yang diminta untuk rujukan tersebut masih dalam batasan layanan kesehatan tingkat di daerah saja.

Sumber: pesisirnews.com

BOGOR – Meningkatnya permintaan layanan produk berbasis syariah di kalangan masyarakat dinilai sebagai perkembangan positif. Selain dalam industri keuangan syariah, belakangan masyarakat juga membutuhkan layanan kesehatan.

Menyikapi hal ini, Untuk itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam INdonesia (MUKISI) menyelenggarakan konsinyering “Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah,” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin-Selasa (8-9/2).

“Kegiatan ini sangat positif dan sebagai upaya kita untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menyediakan dan mengupayakan kesehatan yang sesuai prinsip-prinsip syariah,” ujar Ketua Pokja Bisnis dan Wisata Syariah DSN, Dr Endy Astiwara, dalam pengantarnya.

Selain Endy, hadir dari DSN antara lain Bukhori Muslim, Hery Sucipto, Nashimul Falah, Aminuddin, M Dawud Arif Khan, serta jajaran pimpinan DSN, yakni Prof Jaih Mubarak (Wakil Ketua), M. Hidayat (Wakil Sekretaris), dan Prof Hasanuddin (Wakil Ketua).

Sedangkan dari pihak Mukisi, hadir jajaran pengurus pusat dan perwakilan dari rumah sakit Islam yang menjadi pilot project bagi penerapan sistem syariah dalam managemen dan operasional rumah sakit, yakni RS Islam Sultan Agung, Semarang, dan RS Nur Hidayah, Bantul.

Dalam pandangannya, Prof Jaih menyebutkan, rencana penerapan sistem rumah sakit syariah merupakan hal baru yang belum pernah ada di Indonesia. Karena itu, kata dia, DSN menyambut baik dan akan mengawal, terutama dari sisi regulasi dan fatwanya.

“Kalau Mukisi dari sisi operasional dan teknis medisnya, sementara DSN dari aspek regulasi, terutama fatwanya. Kedua pihak akan menyusun pedoman bersama bagi penerapan rumah sakit Syariah,” ujar dia.

Dirut RS Nur Hidayah, DR. dr. Saqiran yang menjadi salah satu narasumber konsinyering menyambut antusias rencana sertifikasi rumah sakit syariah tersebut. “Sudah lama kami menginginkan upaya ini terwujud. Ini sebagai bentuk dakwah kami serta membantu kaum dhuafa dalam pemenuhan kesehatan. Apalagi Mukisi ini anggotanya lebih dari 200 rumah sakit, hal ini potensi besar bagi pengembangan sektor kesehatan yang sesuai prinsip-prinsip syariah,” kata dia.

Dari sisi kehalalan, menurut Aminuddin yang juga menjawabat wakil ketua Komisi Fatwa MUI dan terlibat dalam regulasi halal LPPOM-MUI menegaskan, MUI nantinya akan memberikan sertifikasi kehalalan dalam dua aspek, yakni makanan termasuk dapurnya (rumah sakit), dan aspek non makanan seperti obat-obatan dan sistem operasional, baik yang terkait managemen maupun hak-hak pasien.

Peserta dari kedua lembaga menyepakati berbagai rumusan, antara lain lembaga yang akan melakukan sertifikasi, auditor, dan lain sebagainya. Berbagai rumusan itu akan dikonsultasikan kepada pimpinan masing-masing, dan selanjutnya akan dirapatkan lagi untuk disempurnakan kedua pihak untuk nantinya dijadikan rujukan dan pedoman tetap bagi sertifikasi rumah sakt syariah. (Hery S)

Sumber: dmi.or.id

Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan Rumah Sakit Pratama atau rumah sakit tanpa kelas yang selesai dibangun pada 2015 sudah dapat beroperasi bulan Maret 2016.

“Persiapan untuk operasionalisasi terus dilakukan. Harapannya, rumah sakit tersebut sudah beroperasi paling cepat pada akhir Maret,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yuia di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu persiapan yang kini dilakukan adalah penyiapan sumber daya manusia yang nantinya bekerja memberikan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Fita menyebut, sudah ada setidaknya 36 tenaga dari puskesmas di Kota Yogyakarta yang menjalani “on job training” di Rumah Sakit Jogja.

“Tenaga yang bekerja di rumah sakit banyak berasal dari puskesmas. Agar mereka terbiasa dengan ritme kerja di sebuah rumah sakit,” katanya.

Operasional Rumah Sakit Pratama pada tahap awal membutuhkan setidaknya 200 orang pekerja. “Layanan kesehatan yang diberikan pada awal operasional mungkin belum akan lengkap. Kami upayakan untuk terus melengkapi layanan secara bertahap,” katanya.

Selain tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan peralatan untuk layanan kesehatan juga masih dalam proses pelaksanaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk operasionalisasi Rumah Sakit Pratama yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Yogyakarta.

Rumah sakit tersebut akan digunakan sebagai rumah sakit rujukan pertama dari puskesmas.

UPT Rumah Sakit Pratama memastikan, peralatan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut tergolong canggih sehingga diharapkan tidak ada stigma negatif bahwa masyarakat miskin tidak bisa memperoleh layanan kesehatan secara memadai.
(E013)

Sumber: antaranews.com

Bantul–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul, Jumat (29/01/2016) lalu, mendapat kunjungan dari 3 rumah sakit berbeda, masing-maisng RSUD Hasanuddin Bengkulu; RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang, Kalimantan Barat; dan RSUD Ambarawa, Jawa Tengah.

Kunjungan ketiga rumah sakit tersebut dalam rangka studi banding terkait manajeman, pengelolaan hingga layanan rumah sakit di RS Panembahan Senopati Bantul.

“Rombongan dari RSUD Hasanuddin ingin mempelajari terkait managemen rumah sakit yang sudah menjadi BLUD, mulai sistem rencana penganggaran, pelaporan keuangan, pengadaan barang jasa hingga sistem pengelolaan farmasi dan sistem alur pelayanan,” ungkap Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul, dr. I Wayan Sudana, Selasa (09/02/2016).

Adapun rombongan dari RSUD Singkawang, lanjut Wayan, ingin mempelajari mengenai sistem pelaporan keuangan yang diterapkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Sedangkan rombongan dari RSUD Ambarawa bermaksud untuk mempelajari tentang persiapan akreditasi rumah sakit versi 2012.

Selain Direktur RS Panembahan Senopati Bantul, turut menerima kunjungan studi banding tersebut, diantaranya jajaran Direksi, Kabag beserta Tim Assesor Internal serta Tim BLUD dan Program RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Sementara itu dari pihak tamu masing-masing direktur RSUD Hasanuddin beserta jajaran, Kabid Pelayanan Medis RSUD Singkawang beserta jajaran dan Kabid Pelayanan Medis RSUD Ambarawa beserta jajaran.

“Setelah diskusi, rombongan langsung kami ajak untuk mengunjungi beberapa unit dan instalasi di RSUD Panembahan Senopati Bantul,” pungkas Wayan Sudana.

Sumber: sorotbantul.com

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SGPDT) menjadi topic yang diangkat Indo Health Care Forum, IKKESINDO dan PKMK FK UGM pada seminar kali ini (Rabu, 3/2/2016). Sejumlah pembicara memaparkan pengalaman terbaiknya seputar kegawatdaruratan. Titi Masrifaharti, Dirut RSUD Bekasi memaparkan sejumlah perkembangan soft launching SGPDT melalui call center 119 di Bekasi. Call center 119 ini melibatkan kepolisian, Dinkes Bekasi, pemadam kebakaran dan pihak lain yang terkait. Selain call center, dikembangkan pula website untuk kegawatdaruratan yang mempunyai beberapa fitur, salah satunya panic button. Namun, apakah panic button bisa diakses jika tidak ada koneksi internet?, ungkap seorang peserta. Titi menjelaskan jika masyarakat atau keluarga pasien tidak bisa mengakses panic button yang ada di website, bisa langsung akses telepon call center. Bukan hanya call center yang disediakan RSUD Bekasi, pemerintah kota melalui salah satu Perwal-nya menanggung seluruh biaya kesehatan orang terlantar, narapidana, mereka yang berkasus, jumlah masing-masing 15 Milyar rupiah di RSUD dan Dinkes per tahun. 

Supriyantoro dari IKKESINDO menyatakan diskusi yang mempertemukan banyak pihak ini gratis untuk seluruh peserta, karena merupakan corporate social responsibility (CSR) dari PT IDS Med melalui yayasannya yaitu INDO Health Care Forum. Harapannya, diskusi semacam ini dapat diakses seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya dari sektor kesehatan. Selain itu, diskusi ini diharapkan memberikan banyak masukan positif untuk masyarakat. 

Prof. dr. Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan RI, dalam sambutannya menegaskan kita harus mendidik masyarakat untuk terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kegawatdaruratan salah satunya langsung bersinggungan dengan kecelakaan di jalan. Maka, kesadaran keselamatan pengguna jalan harus dikampanyekan sejak dini. 

Contoh menarik disampaikan dr. Budi (Kemenkes), Layanan pra hospital kurang didengar, karena mainstream-nya di klinik. RS dan puskesmas.  Namun, layanan pra rumah sakit ini banyak dilakukan sekelompok kecil orang di masyarakat. Faktanya, the best performance dari Kemenpan 2015 yaitu call center 119 Kabupaten Boyolali. Ruang kantornya hanya 3×4 dan 3 orang staf yang berjaga secara shift pagi-siang-malam. Ini tidak efektif, namun usaha ini sangat dihargai. Hampir seluruh aktivitas yang diperlukan dilakukan seorang diri. Dia menerima telpon, dia menyetir, dia yang memberi pertolongan pertama dan membawa pasien ke RS.  Namun, dia menulis apa saja yang sudah dilakukan, ini yang patut dicontoh. Lalu call center dengan responder tercepat di Indonesia, saat orang menelpon hingga datang bantuan yaitu di Mataram hanya  5 menit (karena kotanya kecil dan tidak macet). Hal yang terpenting ialah harus ada nomor-nomor penting call center yang selalu bisa dihubungi (W).

Materi Presentasi:

• Kebijakan dalam Implementasi SPGDT di Indonesia       unduh
• SPGDT Pra Rumah Sakit –  RSUD Kota Bekasi unduh
• Penanggulangan Kasus Gawat Darurat Pra Rumah Sakit unduh

Definisi, Contoh dan Strategi Penerapan – Bagian 2  

Bagian 1

Putu Eka Andayani*

Sumber: google

MEMAHAMI VALUE PASIEN

Berikut ini adalah alur pasien secara umum di Instalasi Rawat Jalan sebuah rumah sakit.

1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran
2. Menunggu di ruang tunggu poliklinik
3. Perawat menyiapkan berkas pasien
4. Diperiksa dokter
5. Berjalan ke ruang pemeriksaan penunjang
6. Menunggu di ruang tunggu laboratorium
7. Menjalani pemeriksaan lab
8. Menunggu hasil pemeriksaan lab
9. Memperoleh hasil pemeriksaan lab
10. Kembali ke ruang poliklinik
11. Konsultasi dokter
12. Menuju apotek
13. Menyerahkan resep
14. Menunggu obat
15. Menerima obat dan penjelasan dari petugas/apoteker
16. Membayar
17. Pulang

Dari 15 aktivitas di atas, ada aktivitas yang sifatnya non-value atau tidak memberikan nilai bagi pasien. Aktivitas non-value antara lain menunggu di ruang tunggu poliklinik dan berjalan ke ruang pemeriksaan penunjang. Ada aktivitas yang sifatnya value-enabling; berpotensi menambah nilai, misalnya perawat menyiapkan berkas pasien. Juga ada aktivitas yang bersifat value-added, yaitu aktivitas inti yang memang dibutuhkan oleh pasien, misalnya diperiksa dokter, konsultasi hasil pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. 

Dibalik aktivitas pelayanan pada pasien tersebut masih banyak aktivitas lain yang berlangsung untuk mendukung aktivitas pelayanan pada pasien, misalnya memasukkan data pasien ke rekam medis dan menyiapkan atau meracik obat di Instalasi Farmasi. Masing-masing aktivitas juga memiliki alur dan dapat di-breakdown lagi menjadi aktivitas yang non-value, value-enabling dan value added. Pada akhirnya, jika dipetakan aktivitas di sebuah instalasi/unit maupun keseluruhan RS akan nampak seperti yang ditunjukkan bagan berikut.   

Gambar ilustrasi alur pasien di RS dan kaitan aktivitas antar-unit

Kotak merah menunjukkan aktivitas yang dilakukan (dan mungkin diperlukan) oleh RS namun tidak diperlukan oleh pasien. Kotak hijau menunjukkan aktivitas yang memang diperlukan oleh pasien. Semakin banyak kotak merah yang teridentifikasi di RS kita artinya semakin tidak efisien proses kita dari kacamata pasien. Untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada pengguna, maka target dalam upaya perbaikan pada penerapan lean hospital adalah meminimalisir kotak merah dengan jalan menghilangkan aktivitas tersebut atau menggabungkannya dengan aktivitas lain. Minimalisir inefisiensi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, misalnya seperti yang telah banyak diterapkan pada sistem pendaftaran dengan perjanjian. Pada sistem ini, pasien tidak perlu menunggu di ruang tunggu poliklinik terlalu lama sebelum bertemu dengan dokter. 

Contoh lain yang sering mengakibatkan inefisiensi pelayanan adalah banyaknya aktivitas berulang (duplikasi) yang terjadi di RS yang menyebabkan terjadinya pemborosan waktu dan tenaga. Misalnya pengisian form-form pasien atau entry data ke sistem komputer, penempatan medical supplies yang tidak tepat sehingga perawat atau petugas lain harus melakukan gerakan/perpindahan lebih banyak dari yang seharusnya, dan sebagainya. 

Kesalahan dalam mendesain bangunan RS dapat berakibat pemborosan luar biasa dalam penggunaan SDM, peralatan hingga energi listrik. Sebagai contoh, jika ruang Radiologi yang berjauhan dengan ruang pemeriksaan Bone Density Mass (BDM), padahal RS memiliki petugas terbatas maka pasien yang menunggu pemeriksaan radiologi harus menunggu petugas yang sedang melayani pasien di ruang BDM, dimana kemudian petugas juga membutuhkan waktu untuk berpindah dari ruang BDM ke ruang pemeriksaan Radiologi. 

Kesalahan fatal yang cukup sering terjadi dalam desain RS adalah lokasi instalasi yang seharusnya saling berdekatan namun pada karena kesalahan desain menjadi berjauhan. Misalnya ruang VK berjauhan dengan ruang OK. Instalasi Laboratorium berjauhan dengan IGD dan OK, dan sebagainya. Sebuah RS Daerah bahkan didesain dengan bangunan antar-instalasi yang terpisah dan ada selasar beratap yang menghubungkan antar instalasi. Ini menyebabkan pasien UGD yang membutuhkan pemeriksaan penunjang misalnya, harus dipindahkan menggunakan ambulance. Pasien rawat inap juga membutuhkan brankar khusus agar dapat bergerak di jalan aspal yang menghubungkan rawat inap dengan instalasi lain (OK, Instalasi pemeriksaan penunjang). Kesalahan desain dapat menimbulkan kesalahan yang tidak mudah dikoreksi. Seringkali untuk memperbaikinya diperlukan upaya renovasi atau bahkan desain ulang. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan fatal desain fisik RS perlu dibuat oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam mendesain RS dan memahami/alur proses bisnis RS. Penerapan lean hospital cenderung lebih mudah pada kondisi lay-out/penataan fisik RS yang baik.  

(bersambung)

——————-

*Konsultan dan Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM 

Referensi

1. Furari, Kristin. The Lean Hospital; What Does It Mean? University of Colorado Hospital
2. Tovim, et.al. Lean Thinking Accros A Hospital; Redesigning Care at The Flinders Medical Centre. Australian Health Review, Vol. 31 No. 1, February 2007.
3. Carvalho , J.C., Ramos, M., Paixão, C. A lean case study in an oncology hospital: implementation of a telephone triage system in the emergency service. Risk Management and Healthcare Policy, 2014:7, 1-10.
4. Aij, K.H., Simons, F.E., Widdershoven, G.A.M., Visse, M. Experiences of leaders in the implementation of lean in a teaching hospital – barriers and facilitators in clinical practices: a qualitative study. BMJ Open. 2013;3:e003605. doi:10.1136
5. Dwiprahasto, Iwan. Medical error di rumahsakit dan upaya untuk meminimalkan risiko. gamel.fk.ugm.ac.id. diakses pada Februari 2016.

Jakarta – Ada harapan berupa kesembuhan dalam buah jeruk mandarin yang dibagikan CEO Siloam Hospitals Kebun Jeruk, Caroline Riady kepada seluruh pasien.

Dengan wajah ceria, Andika (9 tahun) menerima buah jeruk pemberian CEO Siloam Hospitals Kebun Jeruk, Caroline Riady.

“Senang dapat jeruk,” kata pasien Siloam Hospitals Kebun Jeruk yang dirawat karena menderita penyakit demam berdarah itu.

Pagi itu, seluruh pasien Siloam Hospitals Kebun Jeruk mendapat kejutan hadiah jeruk. “Pemberian jeruk ini dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek,” kata CEO Siloam Hospitals Kebun Jeruk, Caroline Riady yang ditemui Investor Daily di Jakarta, Senin (8/2) pagi.

Pagi itu, Caroline menyempatkan diri membagikan jeruk ke empat orang pasien. Selain tiga orang pasien anak-anak, ada seorang pasien dewasa yang juga dikunjungi putri sulung pengusaha James Riady itu. Empat orang itu merupakan perwakilan dari 159 pasien yang saat itu sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Senang banget dikasih kejutan hadiah buah jeruk langsung dari CEO Siloam Hospitals Kebun Jeruk. Tetapi saya sedih juga karena enggak bisa merayakan Imlek di rumah,” kata Tommi Yoyong, pasien dewasa yang juga dirawat karena menderita demam berdarah.

Bersyukur
Menurut Caroline, pasien tak hanya sebuah tubuh sakit yang perlu diobati, tetapi seorang manusia yang juga mempunyai psikis yang butuh dirawat.

“Kami di Siloam Hospitals Kebun Jeruk ingin merawat pasien secara holistik, bukan hanya tubuhnya saja yang harus diobati dan dirawat, tetapi juga psikisnya. Mengambil momen Imlek, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan membagikan bingkisan jeruk. Semoga Tuhan menganugerahi kehidupan kita dengan kebaikan. Gong Xi Xin Nian!” ucap Caroline memberikan selamat.

Filosofi jeruk, kata Caroline, dalam budaya Tiongkok berarti rezeki atau pembawa rezeki. Sesuai bahasa Tiongkok, jeruk disebut chi zhe yang artinya rezeki. Warna kuning jeruk bagi budaya Tiongkok yang melambangkan kemakmuran juga dipercaya dapat membawa rezeki dan kemakmuran.

“Kami berharap, bisa berbagi rezeki dan lewat jeruk ini juga kami berharap pasien mendapat berkah rezeki berupa kesembuhan,” ujar Caroline.

Tak hanya itu, dengan Tahun Baru Imlek yang berarti menyambut awal musim semi, Caroline juga berharap semua yang merayakan, termasuk pasien dapat selalu bersyukur kepada Tuhan.

Sesungguhnya ketika diberi sakit, lanjut Caroline, manusia diingatkan bahwa hidup itu rentan. “Kita percaya hidup kita berapa lama, namun bukan berapa lamanya, tapi bagaimana kualitas hidup kita supaya kita dapat bermakna untuk orang lain,” ujar Caroline.

Karena itu, tegas Caroline, manusia patut bersyukur ketika sehat atau pun sakit.

“Bersyukur atas anugerahnya dan semoga bisa melewati segala kesulitan, termasuk kesulitan mendapat penyakit. Bersyukur dalam hal ini saya berharap setelah sembuh, pasien bisa berkomitmen menjaga kesehatannya, yang merokok tidak merokok lagi, agar bisa bermakna untuk keluarganya dan orang lain,” kata Caroline yang sebelumnya pada Jumat (5/2) membagikan satu pak angpao kepada seluruh pasien.

Selain Siloam Hospitals Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 21 Siloam Hospitals lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak pada pukul 9.00 pagi juga membagikan buah jeruk kepada pasiennya dalam rangka Tahun Baru Imlek. Rumah sakit itu, di antaranya adalah Siloam Hospitals Semanggi, Siloam Hospitals Cikarang, Siloam Hospitals Surabaya, dan Siloam Hospitals Manado.

Mardiana Makmun/MAR

Sumber: beritasatu.com