PEKANBARU – Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru meminta menajemen Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Panam, Pekanbaru segera memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan terkait tidak layak dan minimnya fasilitas di Rumah Sakit tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permenkes) No 2 tahun 2012.

Tangerang – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya sedang membangun sejumlah rumah sakit untuk keperluan riset di berbagai perguruan tinggi (PT).

“Kemenristekdikti akan membangun rumah sakit riset dan klinik-klinik riset untuk memfasilitasi penelitian di bidang kesehatan dan obat,” kata Nasir ketika melakukan kunjungan ke CTECH Labs EdWar Technology di Tangerang, Banten, Senin (11/1).

Dia menambahkan, tujuan pendirian rumah sakit tersebut adalah untuk meningkatkan kolaborasi dengan para inovator jenius di Indonesia, agar inovasi dan terobosan teknologi di bidang kesehatan seperti teknologi pengembangan electrical capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini mengatakan sangat mengapresiasi hasil temuan riset ECVT dan ECCT untuk terapi kanker oleh Warsito Purwo Taruno di Tangerang, Banten.

Dia mengatakan, temuan ini dapat dimanfaatkan bagi orang banyak.

“Sudah selayaknya Indonesia bangga akan Warsito dan para inovator lainnya, yang selalu mengharumkan nama bangsa,” ujarnya.(BS)

Sumber: metropolitan.id

manajemenrumahsakit.net  – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kewalahan merawat pasien demam berdarah, bahkan pasien sampai ditempatkan di luar kamar rawat rumah sakit.

“Kami sudah berkomitmen, semuanya diterima di rumah sakit. Kalaupun ruangan penuh, kami upayakan diterima di IGD (instalasi gawat darurat),” kata Direktur RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar Ahas Loekqijana Agrawatimars di Blitar, Selasa (12/01/2016).

Ia mengatakan, jumlah pasien demam berdarah yang masuk ke RSUD Ngudi Waluyo, Kabupten Blitar, pada Januari 2016 mencapai 29 orang, di mana 21 di antaranya sudah pulang. Mereka dinyatakan sembuh, setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Saat ini, masih ada delapan pasien demam berdarah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, karena kamar penuh, beberapa di antaranya terpaksa dirawat bukan di ruangan perawatan khusus atau kamar rumah sakit, melainkan di IGD.

Terdapat dua pasien demam berdarah yang dirawat di IGD, yaitu Anggi (10) warga Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar serta Ilma Ainus (15) warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Kedua anak tesebut mengalami demam tinggi serta mual-mual, bahkan sejak empat hari lalu. Oleh keluarganya, kedua pasien itu sempat dibawa ke puskesmas setempat, namun karena tidak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Imam Hanafi, ayah Ilma Ainus, salah seoran pasien demam berdarah mengatakan putrinya mengalami demam tinggi serta mual. Bahkan, sakit yang diderita anaknya sudah berlangsung sejak empat hari lalu.

“Sakitnya sudah empat hari lalu, tapi sampai sekarang juga belum dapat kamar, karena hampir semua kamar anak penuh,” ujarnya.

Selain anak-anak, juga terdapat pasien orang dewasa yang juga terkena demam berdarah, yaitu Siti Masrikah, yang dirawat bersamaan dengan anaknya Risma (10) yang juga sedang sakit. Warga Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar itu mendapatkan perawatan serius atas sakitnya.

Manajemen rumah sakit meminta agar masyarakat waspada dengan gigitan nyamuk, terutama gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk itu bisa menyebabkan sakit demam berdarah.

Selain menjaga lingkungan dengan membersihkan serta menutup segala benda yang bisa menampung air bersih, rumah sakit juga meminta agar masyarakat menerapkan pola hidup yang sehat, demi meminimalisir gigitan nyamuk tersebut.

Sumber: rimanews.com

Kab Malang, Warga Kabuaten Malang di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon saat ini tengah mengeluhkan tidak adanya rumah sakit. Sehingga jika ada warga di daerah setempat sakit dan perlu opname harus ke Malang atau ke wilayah Kabupaten Kediri. Dan mereka sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat tersebut.

Tokoh Masyarakat Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Rofii, Senin (11/1), kepada Bhirawa mengatakan, jika warga Kabupaten Malang khususnya wilayah Kasembon mendesak Pemkab Malang untuk membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat. Karena ketika ada warga yang sakit dan perlu opname harus memilih rumah sakit yakni ke Malang atau ke Kediri.

“Dan bila warga memilih ke Malang jarak tempuhnya cukup jauh, jika dibanding memilih rumak sakit umum di wilayah Kabupaten Kediri yang hanya berjarak lebih kurang 15-20 kilometer,” paparnya.

Saat ini, ia menegaskan, wilayah Kasembon bisa dikatakan sebagai wilayah Kabupaten Malang yang paling ujung barat. Sehingga tidak hanya pelayanan kesehatan saja yang dikeluhkan masyarakat, namun keluhan itu juga terkait pelayanan administrasi kependudukan. Sebab, untuk berobat ke rumah sakit umum harus menempuh perjalanan selama dua jam, sehingga masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit umum yang ada di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, hanya dengan perjalanan setengah jam sudah sampai.
“Untuk itu kami berharap kepada Pemkab Malang agar memperhatikan warganya yang ada di wilayah Malang Barat, agar memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Yaitu dengan membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat,” tutur Rofii.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Ngantang dr Eko Nofiyanto membenarkan, bila selama ini puskesmas di wilayah Pujon, Ngantang, dan Kasembon selalu merujuk pasiennya ke luar kota. Karena di wilayah Malang Barat ini masih belum ada rumah sakit umum milik Pemkab Malang.

“Tapi, jika ada pasien yang mampu kita tangani di puskesmas, maka pasien tersebut kita rawat di puskesmas. Namun sebaliknya, jika pasien itu harus memerlukan perawatan lebih dalam, maka mereka kita rujuk ke rumah sakit besar seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang maupun ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen,” paparnya.

Saat ini, Eko mengatakan, wilayah Malang Barat memang harus segera dibangun RSUD, karena rata-rata jumlah pasien di masing-masing tiga puskesmas mencapai 100 orang, 15 persennya harus dirujuk ke rumah sakit besar. Sehingga RSUD sangat dibutuhkan di wilayah Malang Barat, minimal rumah sakit tipe D. Karena hal ini untuk memenuhi hak warga atas kesehatan.

“Jika RSUD sudah dibangun, dirinya juga berharap agar puskesmas tetap diperhatikan, supaya tetap beroperasi. Sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang semakin lengkap, dan warga tidak lagi jauh-jauh untuk berobat, serta puskesmas lebih dekat dalam melakukan rujukan pasiennya,” terang dia.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mengaku, bahwa pada tahun 2016 ini Pemkab Malang berencana melakukan studi kelayakan untuk dibangunnya RSUD di Malang Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngantang. Pemkab pertama melihat lokasi pendirian RSUD dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah akses jalan yang mudah.  [cyn]

Sumber: harianbhirawa.co.id

Mangupura – Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Bali mendukung perluasan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kami mendukung apapun semua yang menyangkut kepentingan masyarakat karena saat ini RSUD Badung juga banyak menerima pasien sehingga kapasitas rawat inap juga perlu diperhitungkan,” kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Badung, Minggu.

Menurut dia, dengan upaya tersebut ke depannya pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Parwata juga mengusulkan agar pusat pelayanan jantung terpadu (PJT) ditambah seperti yang ada di RSUP Sanglah ditambah.

“Dengan adanya penambahan ruang PJT di Rumah Sakit Mangusada, diharapkan pasien yang berada di kabupaten terdekat seperti Tabanan dan Negara dapat terlayani selain masyarakat dari daerah ini, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke RSUP Sanglah,” katanya.

Terkait wacana perluasan RSUD Mangusada ini, pihaknya juga akan mendukung Dinkes Badung untuk menambah dan meningkatkan SDM tenaga kesehatan di rumah sakit itu.

“Dengan adanya penambahan kapasitas kamar dan peralatan yang canggih, ke depannya SDM tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Gede Putra Suteja mengakui RSUD Mangusada sudah ramai dikunjungi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit itu sehingga perlu penambahan ruangan rawat inap.

“Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pelayan rumah sakit akan lebih kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Dirut RSUD Mangusada Agus Bintang Suryadhi mengungkapkan, saat ini RSUD Mangusada memiliki empat gedung pelayanan yakni Gedung A yakni untuk poliklinik, administrasi, rekam medik, perawatan anak dan ibu hamil serta pelayanan jantung.

Untuk Gedung B yakni untuk pelayanan kegawatdaruratan atau “emergency”, ruang ibu dan adank melahirkan, instalasi bedah sentral dan tempat Heli Pad.

Sedangkan untuk gedung C untuk pelayanan stelirisasi, laboratorium, bank darah, ICCU, ICU serta ruang perawatan kelas III yang jumlah tempat tidurnya sebanyak 164 tempat tidur. Kemudian, gedung paviliun untuk pelayanan ruang inap pasien VIP dan poliklinik.

“Rencana Tahun 2017 kita mengsulkan pembanguan gedung pelayanan D, F, G untuk menunjang pelayan di Tahun 2018 dan memang perlu ada perluasan RSUD Mangusada seperti layanan gerontik lansia, rumah duka dan radiology kunker terpadu.,” katanya. (WDY)

Sumber: antarabali.com

Banjarmasin : Pembangunan 2 Unit Rumah sakit besar di Kalimantan Selatan, yaitu Rumah Sakit Sultan Suriansyah milik Pemko Banjarmasin dengan kapasitas 180 tempat tidur dan  Rumah Sakit Ciputra di Kabupaten Banjar dengan kapasitas 214 tempat tidur berpengaruh besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr. Akhmad Rudiansyah mengatakan, dengan terbangunnya 2 unit rumah sakit besar tersebut dapat mengurangi kekurangan tempat tidur bagi pasien yang rawat inap , sekaligus memberikan beberapa alternatife pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Saat ini kalsel hanya kekurangan sekitar 400 tempat tidur, padahal sebelumnya secara keseluruhan masih kekurangan sekitar 800 tempat tidur,” ungkap Dr. Akhmad Rudianysah di Banjarmasin, Senin (11/1/2016)

Sampai saat ini seluruh masyarakat , yang miskin maupun yang berkemampuan bias terlayani dengan baik oleh sarana kesehatan yang tersedia, walaupun diakuinya masih ada kekurangan dalam hal pelayanan , namun pihaknya terus melakukan perbaikan agar ke depan pelayanan kesehatan akan lebih baik.

Dr. Akhmad Rudiansyah menambahkan, untuk kawasan pinggiran dan pedesaan , pihaknya juga mengembangkan sejumlah puskesmas dengan fasilitas rawat inap sehingga masyarakat di kawasan tersebut tetap dapat terlayani dengan baik tanpa harus menuju rumah sakit besar di perkotaan, dengan catatan sepanjang  penyakit yang diderita pasien masih bisa ditangai oleh petugas kesehatan setempat. (FH)

Sumber: rri.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Pemilik dan operator Rumah Sakit (RS) Omni, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) berencana membangun rumah sakit baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini akan menjadi RS keempat yang dimiliki perseroan.

Saat ini SAME tercatat memiliki dua portofolio RS yaitu Omni Alam Sutera Tangerang dan Pulomas Jakarta. Selain itu Perseroan sedang merampungkan pembangunan satu RS di Cikarang Jawa Barat dengan nilai investasi US 30 juta.

Rencana penambahan portofolio RS tersebut dipastikan perseroan dengan membeli lahan yang berlokasi di Balikpapan seluas 6.450 m2 dengan nilai transaksi final Rp 41,92 miliar.

Direktur SAME Hassan Themas dalam keterangan resminya, Senin 11 Januari 2016 mengatakan pembelian tersebut dilakukan oleh PT Sarana Meditama Nusantara (SMN) yang merupakan anak usaha perseroan dengan kepemilikan sebanyak 99,99 persen. “Akta Jual Beli antara SMN dengan pihak penjual yang dengan pihak yang tidak terafiliasi tersebut dilakukan pada 7 Januari 2016,” ujarnya.

Adapun tujuan pembangunan rumah sakit tersebut dikatakan Hassan adalah dalam rangka memenuhi pertumbuhan permintaan masyarakat setempat akan layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Hassan mengungkapkan n ilai investasi pembangunan RS tersebut mencapai US 30 juta dengan masa kontruksi selama 1 tahun dan akan mulai dibangun pada kuartal I 2016 ini.

Sumber: beritasatu.com

PEKANBARU – Keluhan akan buruknya pelayanan Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) dalam melayani pasien  akhirnya sampai juga ditelinga DPRD Kota Pekanbaru. Bahkan sejumlah legislator Kota mengalami langsung kurang maksimalnya pelayanan pihak rumah sakit.

Hal inilah membuat RSAB menjadi sorotan, terutama terkait fasilitas umum dan lokasi parkir rumah sakit yang beralamat di Panam

Sejumlah fakta inilah membuat manajemen rumah sakit dipanggil hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Senin (11/1) di ruang Komisi I untuk menjelaskan persoalan yang terjadi.
 
Hearing ini dipimpin langsung Sekretaris Komisi I Maspendri, bersama anggota Ida Yulita Susanti, Tarmizi Ahmad, Eri Sumarni, Sri Rubianti, Nasruddin. Dan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kota Sahril. Sementara dari manajemen rumah sakit dihadiri Direktur RSAB Panam Mutiara Archan, Manager Business and Development dr Rumatha Veralisa Sihaloho, dan staf.
Dari rumitnya persoalan ini, termasuk soal izin penambahan bangunan dan layanan BPJS yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit dipertanyakan, Komisi I pun menegaskan supaya operasional RSAB hentikan sementara sampai persoalan yang menjadi catatan diselesaikan.

“Kami rekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk menutup sementara operasional rumah sakit ini, karena pelayanannya banyak dikeluhkan masyarakat,’’ tegas Ida kepada Riau Pos usai hearing.

Sumber: riaupos.co

TOR

Diskusi Outlook Manajemen Rumah Sakit 2016

12 Januari 2016

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Pendahuluan

Dua tahun sudah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan model fee for service menjadi model kapitasi yang dimulai dari pelayanan kesehatan pertama (PPK I) seperti Puskesmas atau klinik dan InaCBGs di rumah sakit.

Melalui badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Pemerintah menuangkan aturan perundang undangan dalam undang-undang yang mengatur sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam upaya mewujudkan JKN perlu ada upaya upaya preventif dan promotif untuk melakukan pencegahan guna menekan biaya kesehatan yang terus meningkat, kedepan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen akan lebih ditekankan pada kegiatan pencegahan (preventif) dan promotif, sehingga kesempatan ini dilakukan untuk memperbaiki pembangunan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

“Paradigma sehat dan pembangunan sehat hanya terwujud bila setiap sektor bekerjasama. Sebab masalah kesehatan ternyata butuh perhatian untuk memperbaiki sumber daya berkualitas

KERANGKA KEBIJAKAN JKN

Dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan didalam rangka menukseskan dan mendukung program JKN isu yang mendominasi atas pelaksanaan JKN tersebut, menimbulkan masalah tersendiri bagi untuk rumah sakit dengan tuntutan perlu adanya standarisasi seperti akreditasi rumah sakit pola pembiyaan yang efisien dan akuntabilitas.

Dalam memberikan nilai tambah pada pengguna didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui JKN perlu dilakukan penyempuranaan di dalam seluruh rangkaian aktiftas pelayanan sejak pra pelayanan , ,roses pelayanan hingga pasca pelayanan, yang mana harus didukung oleh aktifitas pendukung seperti kemampuan SDM yang mumpuni, sistem keuangan yang sesuai standarisasi, tehnologi dan informasi yang memadai, sehingga akan diperoleh nilai tambah pada pelaksanaan JKN.

Perkembangan dunia akan semakin terbuka, akan memaksa negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat kawasan regionalnya, salah satunya yaitu dengan penerapan pasar bebas, dan mulai 1 Januari 2016 ini Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana di dalam pasar bebas ini, produk-produk barang, jasa hingga tenaga kerja di negara-negara ASEAN akan saling bersaing, sehingga praktis akan banyak tenaga kerja yang akan masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada sektor pelayanan kesehatan.

Maksud dan tujuan

Diskusi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk

1. Mendiskusikan apa yang akan terjadi di tahun 2016
2. Mendapatkan masukan mengenai peran PKMK untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik
3. Menyusun rencana dan melaksanakan hasil diskusi ini dengan pihak terkait
   

Waktu dan pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilakukan dengan diskusi dan melalui webinar, pada :

Hari                                        : Selasa

Tanggal                                 : 12 Januari 2016

Jam                                        : 08.30 – selesai

Tempat                                  : Hotel Santika

Presenter:

1. Sarwestu Widyawan, ST.,MPH
2. dr.Andreasta Meliala, MAS, MKes.

Pembahas:

1. Kemenkes
2. Kemendagri
3. PERSI
4. ARSADA Pusat

Audience:

• Manajer RS
• Dosen MMR UGM
• Konsultan dan peneliti PKMK FK UGM
• Mahasiswa dan Alumni MMR UGM

 Agenda (tentatif):

Anggaran

Kegiatan ini menggunakan anggaran yang bersumber dari PKMK FK UGM