JAYAPURA,- Sejak pertama kali melakukan operasi bedah saraf  pada pertengahan tahun lalu, hingga kini Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura mampu menekan sistem rujukan ke luar Papua.

“Memang setelah kita menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit termasuk dengan  RSU dr Sardjito untuk pelayanan bedah saraf, serta beberapa dokter lain untuk pelayanan spesialis,”ungkap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, drg Josef Rinta, kepada pers di Kantor Gubernur Papua, Senin (30/1) siang.

Ia menjelaskan untuk penyakit tertentu yang bisa dilakukan tindakan operasi, pihaknya tetap melaksanakan operasi di RSUD Jayapura dengan mendatangkan dokter spesialis dari luar Papua, hal ini dengan maksud agar pasien bisa ditangani dengan baik di Papua serta tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

“Kalau dari sisi anggaran kita bisa menghemat anggaran karena pasien bisa tertangani di Jayapura, ketimbang merujuk ke luar Papua dan memakan biaya yang cukup besar, memang kita tetap merujuk keluar Papua tetapi pada kasus-kasus yang memang tidak bisa ditangani di RSUD Jayapura,” jelasnya.

Lanjut katanya, untuk pelayanan operasi yang dilakukan RSUD Jayapura dilakukan secara rutin, bahkan pihaknya bakal melakukan operasi bedah onkologi pada 6 Februari nanti, selain itu ada operasi bedah saraf pada tanggal 12 Februari.

“Untuk operasi awal tahun, kita akan lakukan bedah onkologi serta bedah saraf, termasuk dokter William yang dulu pernah disini, nanti juga akan hadir untuk melakukan operasi bedah saraf,” katanya.

Hal ini, hal ini ujar Josef merupakan komitmen dari RSUD Jayapura  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan nasional tersebut, mengingat keberadaan RSUD Jayapura menjadi rumah sakit sentral di Provinsi Papua.

“Kita berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien yang berkunjung ke RSUD Jayapura, mengingat RSUD Jayapura menjadi pusat rujukan di Provinsi Papua,bahkan Papua Barat,” ujarnya.

Kata Josef Rinta, komitmen peningkatan pelayanan ini mendapatkan dukungan positif dari jajaran RSUD Jayapura.”Saya sudah sampaikan kepada staf bahwa kita harus komitmen dalam melayani masyarakat yang berkunjung ke RSUD Jayapura,” katanya. [Riri]

Sumber: wartaplus.com

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terus melakukan pembenahan guna meraih akreditasi paripurna. Terkait hal tersebut, pihak rumah sakit akan kembali mengaktifkan website untuk memberikan informasi terkini tentang rumah sakit berplat merah tersebut.

“Ini agar masyarakat mengetahui data dan informasi di rumah sakit sesuai kebutuhan pasien yang akan datang. Misalnya tempat tidur di mana saja yang kosong, apa saja yang ada, alat yang rusak misalnya, sehingga keluarga pasien tidak kecewa datang, terutama yang datang juh dari luar daerah,” ungkap Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Paranginangin, Senin (30/01/2017).

Dengan adanya website tersebut, kata Edison, juga akan diketahui jenis pendidikan apa saja yang ada di RS itu. Sehingga bagi instansi yang ingin melakukan pendidikan dan latihan (diklat) dapat mengetahuinya.”Untuk diklat juga, pendidikan apa saja yang ada di sini, umpamanya sub training atau anastesi, cuci darah (hemodialisa), dan sebagainya. Jadi orang tidak kecewa,” jelasnya.

Dikatakan Edison, pihaknya sudah melakukan rapat untuk mematangkan konsep tersebut. Seluruh data akan dipersiapkan oleh Sistim Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan dalam minggu ini diharapkan selesai.

Menurut Edison, sejatinya RS milik Pemko Medan tersebut sudah memiliki website. Namun selama ini tidak pernah diperbaharui sehingga data-data yang ditampilkan juga tidak valid.Oleh karena itu, dalam rapat dibentuk tim yang akan bertugas mengelola dan bertanggung jawab untuk memverifikasi data-data sebelum dimasukkan ke dalam website. Tim melibatkan semua instalasi di RS untuk memberikan data terkini, tetapi upload data tetap dilakukan SIRS.

Pengaktifan kembali website ini merupakan rekomendasi dari tim akreditasi jika RS tersebut ingin mendapatkan akreditasi paripurna. Sebelumnya pada akhir tahun 2016 RSUD Pirngadi telah mendapatkan akreditasi utama. Namun pihak RS ingin mencapai akreditasi yang lebih tinggi yakni akreditasi paripurna.

Selain mengaktifkan kembali website, lanjut, Edison masih banyak lagi fasilitas RS yang harus dibenahi. Termasuk meningkatkan layanan yang sudah ada saat ini.”Sebenarnya banyak lagi rekomendasi lain dari tim akreditasi. Termasuk yang ada sekarang pun harus dibenahi dan dievaluasi. Tapi untuk saat ini kita fokus ke website ini dulu,” pungkasnya.(BS03)

Sumber: beritasumut.com

Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mendorong seluruh rumah sakit di Provinsi Papua agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna Kartu Papua Sehat (KPS).

“Walaupun dana otonomi khusus yang diperuntukkan membiayai KPS tersebut belum dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, kami berharap ke depan rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien pengguna KPS,” kata Kepala Bidang Pengaduan UP2KP Kamelius Logo, di Jayapura, Senin (30/1/2017).

Kamelius mengatakan, pelayanan kepada pasien KPS harus diperhatikan dan ditingkatkan, sehingga dana yang diturunkan tidak ada sisa yang harus dikembalikan ke kas negara.

Menurut dia, seyogyanya rumah sakit harus memanfaatkan dana KPS itu secara baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum terutama bagi orang asli Papua.

Ia mengatakan, secara khusus orang asli Papua selaku pemegang KPS dapat menerima pelayanan khusus di bidang kesehatan dengan baik.

Pihaknya berharap, pasien KPS terus dilayani hingga dana otonomi khusus yang diperuntukkan membiayai Kartu Papua Sehat dikucurkan.

Sebelumnya, Kamelius mengatakan sejak 1-25 Januari 2017, RSUD Youwari, Sentani tidak menerima pasien pengguna KPS, sehingga pihaknya langsung membentuk tim peninjauan di rumah sakit tersebut.

“Tim yang diturunkan pada Kamis (26/1/2017) menemukan fakta memang betul RSUD Youwari tidak melayani pasien pengguna KPS,” ujarnya lagi.

Setelah pihaknya berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit tersebut, akhirnya pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna KPS dapat dilanjutkan.

Sumber: korpri.id

Fasilitas layanan kesehatan untuk penderita kanker belum ada. Padahal, jumlah penderita kanker terus meningkat. Rumah sakit di Gresik sangat membutuhkannya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik mencatat, pada 2016, 48 perempuan menderita tumor dan kanker payudara. Lalu, 921 lainnya terdeteksi menderita kanker serviks (lihat grafis).

Kabid Pemberantasan dan Pengawasan Penyakit Dinkes Gresik dr Mukhibatul Khusnah mengakui, jumlah perempuan penderita kanker cukup banyak. Namun, belum satu pun fasilitas kesehatan (faskes) yang memiliki layanan paliatif.

Dia mengingatkan bahwa penyakit kanker menjadi salah satu pembunuh terbanyak kaum perempuan. Salah satunya kanker leher rahim (serviks). ’’Gejalanya sulit ditemukan,’’ ungkapnya.

Para perempuan disarankan rutin memeriksakan diri ke puskesmas melalui pemeriksaan IVA (inspeksi visual dengan asam asetat). Risiko kanker bisa diketahui sejak dini. Pemeriksaan dini bertujuan mencegah terjadinya kanker serviks. ’’Stadium awal masih mudah ditangani,’’ tuturnya.

Selain kanker serviks, kanker payudara menjadi ancaman bagi kaum hawa. Penyebab kanker bisa dipengaruhi faktor genetik. ’’Anak seorang penderita kanker memiliki risiko yang sama dengan orang tuanya,’’ jelasnya.

Periksa payudara sendiri (sadari) menjadi salah satu cara mendeteksi keberadaan benjolan yang dicurigai sebagai kanker. Hal itu bisa dilakukan sebulan sekali, terutama setelah menstruasi.

Untuk menekan jumlah korban penyakit kanker, dinkes melatih sejumlah petugas kesehatan. Yaitu, tenaga medis RSUD Ibnu Sina dan Puskesmas Alun-Alun. Mereka disiapkan untuk mendampingi pasien kanker. ’’Setiap tahun selalu ditemukan penderita baru,’’ ucapnya.

Kepala Dinkes Gresik dr Nurul Dholam menambahkan, keberadaan poli paliatif sudah mendesak bagi Gresik. Fasilitas kesehatan tersebut sangat penting, terutama untuk pasien stadium lanjut. ’’Untuk stadium 3 atau 4,’’ jelasnya.

Nurul berharap keberadaan poli maupun kelompok paliatif bisa segera terwujud di rumah sakit. Dengan begitu, pasien kanker bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup lebih baik. ’’Hal itu menjadi kebijakan internal rumah sakit. Semoga tahun ini bisa segera terealisasi,’’ tuturnya. (adi/22/roz/sep/JPG)

Sumber: jawapos.com

BATUSANGKAR – Sembilan Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ali Hanafiah Batusangkar, Jumat (27/1).

“Setelah kita meninjau langsung kondisi gedung, sarana dan prasarana pendukung kesehatan, maka dapat disimpulkan RSUD Ali Hanafiah Batusangkar ini perlu perhatian khusus agar mampu melayani kesehatan masyarakat dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri.

Rombongan Komisi IX DPR yang mengunjungi RSUD Ali Hanafiah Batusangkar itu adalah Betty Shadiq Pasadigoe, Suir Syam, Jhon Kennedi Aziz, Verna Gladies Merry Inkiriwang, Khaidir, Handayani, Adang Sudrajat, dan Siti Mufattahah.

Rombongan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja itu tiba di Batusangkar disambut Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Wabup Zuldafri Darma, Anggota DPRD Syamsul Bahri, Afrizal Moetwa, Kapolres AKBP Irfa Asrul Hanafi, Kajari M. Fatria, Sekda Hardiman, Dirut RSUD Batusangkar Afrizal Hasan, dan pimpinan SKPD lainnya.

Pada kesempatan itu, Syamsul menyebutkan Kementerian Kesehatan saat ini mencatat masih tinggi angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada di RSUD.

“Untuk itu, perlu dipacu kelengkapan infrastruktur yang kurang memadai di RSUD,” tuturnya.

Ia mengatakan Komisi IX akan berupaya menganggarkan dana pada APBN Perubahan 2017 atau APBN 2018 untuk melengkapi infrastruktur rumah sakit sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan baik.

Selain itu, tambah Syamsul, kunjungan Komisi IX DPR ini juga untuk melihat kebijakan program pemerintah pusat tentang kesehatan masyarakat apakah sudah didukung dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

“Untuk itulah kami datang dan melihat langsung apa yang terjadi di daerah,” katanya.

Syamsul juga ingin memastikan apakah pelayanan BPJS Kesehatan sudah berjalan dengan baik, jangan sampai ada pasien yang ditanggung BPJS membeli obat menggunakan uang sendiri karena alasan obat tidak tersedia di rumah sakit.

“Kalaupun benar obat tidak tersedia itu mutlak tanggung jawab rumah sakit untuk membelinya,” kata Syamsul saat berdialog dengan beberapa pasien yang sedang berada di loket pengambilan obat.

Sementara itu, Bupati Irdinansyah Tarmizi menyampaikan kondisi RSUD Ali Hanafiah Batusangkar masih banyak kekurangan infrastruktur sehingga pelayanan kesehatan masyarakat kurang berjalan dengan baik.

“Untuk itu, kita berharap Komisi IX DPR dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat membantu anggaran guna membangun rumah sakit yang lebih representatif,” katanya.

Bupati menjelaskan kondisi rumah sakit kebanggaan masyarakat Luhak Nan Tuo ini cukup memprihatinkan, dimana ruangannya sempit, bangunannya sudah lama dan bisa dibilang tidak layak lagi untuk melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal.

“Namun demikian, kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutur Irdinansyah.

Pada kesempatan itu, Bupati mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI ke Tanah Datar, karena selama masa pemerintahannya baru petama kali menerima kunjungan anggota DPR RI.

“Melalui Bapak dan Ibu anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat, kami tumpangkan harapan besar untuk pembangunan infrastruktur rumah sakit ini ke depan agar lebih baik lagi,” tuturnya.

Direktur RSUD Ali Hanafiah Batusangkar Afrizal Hasan menyebutkan saat ini rumah sakit memiliki belasan dokter spesialis dan umum dengan kunjungan pasien setiap hari sekitar 300-400 orang setiap hari.

“Kunjungan itu menunjukan tingkat kepercayaan warga berobat ke rumah sakit cukup tinggi namun perlu ditunjang fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga seluruh pasien dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah membuat rancangan desain dan anggaran pembangunan rumah sakit yang lebih representatif senilai puluhan miliar rupiah. (ik)

Sumber: metroandalas.co.id

WASHINGTON DC – Singapura, Amerika, dan Kanada tak lagi menjadi negara dengan fasilitas layanan kesehatan terbaik. Malaysia, Kosta Rica, dan Kolombia mengambil posisi tersebut berdasar Global Retirement Index 2017. Seperti dilansir dari situs berita cnbc, keempat negara dianggap memberi fasilitas terbaik dengan harga terjangkau.

Riset membandingkan tarif dan layanan kesehatan yang diperoleh di beberapa negara. studi mendapatkan 24 negara yang dianggap memiliki fasilitas terbaik. Kualitas layanan menjadikan negara tersebut tujuan menghabiskan masa tua.

1. Malaysia, booming wisata medis

Terlepas dari penguatan nilai dolar Amerika, wisata medis di Malaysia naik 100 persen dalam lima tahun terakhir. Pada 2016, sebanyak satu juta turis asing melakukan wisata medis di Malaysia. Layanan yang kerap dipilih adalah operasi kosmetik, perawatan gigi, dan kulit.

Dokter di Malaysia umumnya mendapat pelatihan di Amerika, Australia, dan Inggris sehingga punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Komunikasi yang baik memungkinkan wisatawan mendapat layanan sesuai kebutuhan. Wisatawan juga tak perlu menunggu lama untuk mendapat layanan dari dokter spesialis terkait.

Penang dan Kuala Lumpur menjadi tujuan utama wisata medis di Malaysia. Sebagian rumah sakit sudah mendapat akreditasi internasional Joint Commission International (JCI). Sertifikasi ini membantah keraguan pada fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit.

2. Kosta Rica, layanan terbaik dengan harga terjangkau

Sekitar 400 ribu orang Amerika pergi ke Kosta Rica untuk mendapat layanan kesehatan dan gigi. San Jose menjadi kota yang menyediakan pelayanan medis terbaik. Orang asing di Kosta Rica bisa menjadi bagian dari asuransi kesehatan nasional Caja Costarricense de Seguro Social, atau disingkat Caja.

Warga asing membayar sebesar 6 hingga 12 persen dari gaji yang didaftarkannya pada provider. Bayaran per bulan berlaku bagi peserta asuransi dan pasangannya. Selanjutnya warga asing bisa menikmati kunjungan dokter, operasi, resep obat, dan perawatan lainnya. Selain asuransi nasional, Kosta Rica menyediakan asuransi swasta dengan premi yang masih terjangkau.

Rumah sakit juga menyediakan akses layanan asuransi dari negara asal wisatawan. Layanan ini digunakan sebagian besar pasien di rumah sakit swasta. Tak heran bila hampir semua rumah sakit di Kosta Rica saat ini merawat pasien asing.

3. Kolombia, negara yang menghargai kesehatan

World Health Organization (WHO) menempatkan Kolombia di posisi 22 dari 191 negara penyedia layanan kesehatan terbaik di dunia. Posisi Kolombia mengalahkan Kanada yang di peringkat 30 dan Amerika di 37. Sebanyak 22 dari 43 rumah sakit terbaik di Amerika Latin berada di Kolombia.

Tiap departemen di rumah sakit umumnya punya staf yang mampu berbahasa Inggris, atau departemen khusus translasi bahasa yang bersertifikat. Hal ini untuk menjembatani keterbatasan bahasa pada wisatawan.

Warga asing yang berusia kurang dari 60 tahun bisa menjadi peserta asuransi kesehatan nasional Entidades Promotoras de Salud (EPS). Ekpatriat membayar iuran per bulan minimal 12 persen dari gaji, yang berlaku bagi pensiunan. Bayaran per bulan yang berlaku bagi pasangan, memungkinkan peserta menikmati layanan dasar hingga lanjutan.

Warga asing dengan prekondisi bisa menjadi peserta asuransi kesehatan nasional. namun manfaat baru bisa digunakan setelah 6 bulan. sementara bagi warga asing yang berusia lebih dari 60 tahun disarankan menjadi peserta asuransi kesehatan swasta. premi per bulan lebih kecil daripada di Amerika dan Kanada dengan manfaat yang sama baik.

Sumber: harnas.co

Demam Berdarah Dengeu (DBD) masih menjadi ancaman bagi warga Banda Aceh. Kondisi cuaca yang fluktuatif meningkatkan kecendrungan masyarakat terserang DBD. 

Semula Heri tidak menyangka meriang yang dirasakannya bakal berdampak panjang. Ia masih beraktifitas seperti biasa. Untuk meredakan demam, ia membeli obat sekedarnya di apotek, yakni dengan mengkonsumsi flutamol.

Obat dosis tunggal untuk mengatasi gejala demam, batuk, sakit kepala dan bersin ini ternyata tak cukup mempan untuk meredakan sakitnya. Alih-alih dapat mengatasi demam yang dideranya, sekujur badan Heri malah bertambah lemas.

“Makan pun sudah tak berselera, karena tidak ada rasa apa-apa di lidah,” ujar Heri, saat ditemui Pikiran Merdeka, Jumat lalu. Ia mengeluhkan seluruh sendinya melemah, tak sanggup bergerak banyak.

Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta ini mengaku mulai merasa tak enak badan sejak beberapa hari lalu saat menginap di rumah salah satu familinya. Ia dititip pesan untuk menjaga rumah itu, sejak pemilik rumah harus dirawat inap di rumah sakit lantaran dibekap penyakit demam berdarah.

Padahal, menurut Heri, lingkungan di sekitar rumah yang ia tempati itu cukup bersih dan teratur. Tempat pembuangan sampah tersedia, tidak ada wadah penampungan air yang terbengkalai di luar dekat rumahnya—tempat tumbuh suburnya jentik nyamuk Aedes Aegypti, pembawa virus dengue yang menyebabkan demam berdarah.

“Sepertinya memang karena kondisi di dalam rumah, karena sebelumnya penghuni rumah sudah kena DBD,” katanya. Memang, keadaan di rumah sejak ditinggal sementara pemiliknya ini, agak berantakan. Jarang dirapikan.

“Beberapa hari menginap di rumah si abang (saudaranya), rupanya saya juga ikut kena,” kata Heri.

Beberapa hari demamnya semakin memprihatinkan, keluarga pun mengantar Heri ke Intalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Meuraxa Banda Aceh. Dari hasil diagnosa dokter, ternyata ia mengidap demam berdarah.

Saat ditemui Pikiran Merdeka, Heri sudah tiga hari Heri dirawat di ruang Arafah rumah tersebut. Beberapa anggota keluarga menemaninya di sana. Tangan Heri masih ditusuk jarum infus, namun keadaannya berangsur membaik. Hanya saja belum sepenuhnya stabil. Sesekali ia hanya bisa duduk jika sudah bosan terlentang seharian di atas pembaringan.
Heri tentunya tidak sendiri. Ada sejumlah pasien lain penderita DBD yang dirawat di RS Meuraxa. Jumlahnya memang melonjak tajam dalam dua bulan terakhir.

“Sejak kamis (19-01) malam saja ada lebih dari 10 orang pasien DBD yang masuk,” ujar dokter muda RS Meuraxa, Puteri Paralita saat dikonfirmasi Pikiran Merdeka, Jumat pekan lalu.
Ia membenarkan curah hujan yang tinggi belakangan ini menjadi penyebab meningkatnya kasus DBD. Dari pengalamannya selama beberapa minggu terakhir, terlihat gejala yang beragam dari penderita DBD.

“Bahkan ada yang telat dibawa kemari, pasiennya sudah mengalami shock (tensinya rendah, nadinya meningkat), di mana pasien suhu tubuhnya sudah dingin, butuh penanganan ekstra untuk mengembalikan trombositnya ke normal,” sambungnya.

Heri berharap dokter yang memeriksa dirinya akan bisa memastikan trombosit-nya segera normal kembali, sehingga ia segera pulang dan beraktifitas seperti biasanya.

“Masalahnya, kadang-kadang kondisi saya sudah terasa segar, tapi tiba-tiba agak drop lagi, tidak menentu,” tambah pria berusia 23 tahun ini. “Ini belum tahu kapan boleh pulang, dokter bilang kondisi saya belum stabil.”

Selain itu, Heri berharap pihak Puskesmas atau Dinas Kesehatan lebih rutin melakukan sosialisasi ke warga gampong mengenai upaya mengantisipasi DBD di lingkungan masyarakat. Ia juga mengaku lingkungan tempat tinggalnya itu belum dilakukan fogging (pengasapan) oleh Dinas Kesehatan Banda Aceh.

“Saya tidak tahu gejalanya seperti apa, selama ini saya lihat pihak Puskesmas juga jarang sosialisasi. Walaupun begitu, sejak dulu saya sudah pernah dengar perlunya gerakan 3M,” keluhnya.[]

Sumber: pikiranmerdeka.co

LAHAT – Demi misi peningkatan pelayanan dibidang kesehatan, jajaran Rumah Sakit (RS) DKT Lahat terus berinovasi dan mengupgrade diri, khususnya dibidang pelayanan. RS DKT Lahat pun meresmikan gedung VVIP baru untuk meningkatkan pelayanan, Sabtu (28/1/2017), pukul 09.30 WIB.

Gedung baru tersebut langsung diresmikan Komandan Kesehatan Komando Daerah Militer (Dankesdam) II Sriwijaya, Kolonel CKM dr. RM Kukuh Amin MARS didampingi Bupati Lahat, H. Saifudin Aswari Rivai.

Kolonel CKM dr. Kukuh Amin mengatakan, mewakili segenap keluarga besar DKT Lahat dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta kesediaan bupati Lahat di acara peresmian gedung VVIP baru di lingkungan Rumah Sakit (DKT) Tk.IV 02.07.02 Lahat.

“Bantuan dan dukungan bangunan gedung rawat inap RS DKT Lahat ini, merupakan wujud nyata Pemkab Lahat terhadap TNI. Dengan bertambahnya bangunan VVIP ini, bisa bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat, terutama sekali untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pasien yang ingin berobat. Baik itu bagi keluarga TNI, juga masyarakat umum lainnya,” katanya.

Sementara Bupati Lahat, H. Saifudin Aswari mengucapkan, semoga dengan selesainya pembangunan gedung VVIP di RS DKT ini, bisa lebih bermanfaat bagi pasien dan keluarga yang ingin mendapatkan pelayanan maksimal.

“Alhamdulillah, masyarakat Lahat saat ini mempunyai pilihan, khususnya jika ingin mendapatkan fasilitas pelayanan dibidang kesehatan. Semoga saja RS DKT bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Kami mewakili masyarakat Lahat kian banga memiliki rumah sakit yang sangat bagus seperti ini,” ujarnya.

Sumber: maklumatnews.com

BANDAR LAMPUNG– Buruknya layanan sejumlah rumah sakit di Lampung yang memunculkan kasus kelalaian yang berakibat luka berat hingga meninggal dunia, dikritisi Komite Advokasi Layanan Kesehatan Masyarakat (KALKM). Selama ini tidak ada lembaga atau instansi yang mengawasi pelayanan kesehatan rumah sakit dan tenaga medis.

Koordinator II KALKM, Dedi Damhudi, mengatakan hingga saat ini belum ada forum, lembaga, ataupun instansi yang mengawasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun tenaga medik di Lampung.

“Sehingga pihak rumah sakit seakan menjadi semena-mena dalam melakukan pelayanan kesehatan karena tidak ada yang mengawasi,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima Lampost.co, Kamis (27/10/2016).

Dedi menambahkan, pembentukan KALKM tersebut dilakukan oleh warga yang peduli dan kritis terhadap layanan kesehatan di Lampung yang akhir-akhir ini dinilai buruk. Komite ini membuka pos-pos pengaduan masyarakat mengenai layanan kesehatan.

Sejumlah kasus kelalaian yang berakibat buruk bagi pasien diantaranya kasus Upik Roslina di RS Urip Sumoharjo dan kasus Bramanto di RS Bumi Waras. Akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan, pasien dalam dua kasus itu meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani mengatakan, kasus-kasus yang muncul akibat buruknya layanan kesehatan tersebut termasuk pelanggaran HAM. Menurut Sely, masalah HAM itu mengenai menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan dokter yang lalai. Sehingga mengakibatkan kematian ataupun luka berat.

“Sejumlah kasus yang terjadi belakangan, menggambarkan wajah pelayanan kesehatan di Bandar Lampung. Dalam UU Kesehatan, dokter, rumah sakit wajib menaikkan derajat kesehatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya,”katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga Upik Roslina, Hery Rio Saputra (Rio) mengatakan, selain layanan kesehatan, yang harus dikritisi juga adalah proses hukum di kepolisian. Menurut Rio, kasus-kasus kelalaian pelayanan kesehatan seperti yang menimpa Upik Roslina sangat jarang yang sampai ke pengadilan.

Bahkan, dalam kasus Upik Roslina yang kini sedang ditanganinya, pihak kepolisian belum melakukan gelar perkara. “Saksi-saksi dari pelapor sudah diperiksa, dari RS Urip juga sudah diperiksa dokter-dokter yang menangani. Tapi sampai sekarang belum dilakukan gelar perkara. Ini yang kami dorong,” ujar dia.

Sumber: lampost.co