Pada hari orang lanjut usia internaSional atau International Day of the Older Person, yang jatuh setiap 1 Oktober, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan diperlukannya pendekatan baru pada penyediaan layanan kesehatan untuk orang lanjut usia (lansia). WHO menekankan pentingnya peran puskesmas dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kader kesehatan masyarakat.  Dalam rangka menjaga kesehatan lansia sehingga mereka bisa hidup sehat lebih lama lagi. Selain itu, ditekankan juga pentingnya mengintegrasikan pelayanan kesehatan untuk berbagai kondisi.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO mengatakan, “Pada tahun 2050, diperkirakan 1 dari 5 penduduk dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa semua orang lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dimanapun mereka berada, tanpa dibeda-bedakan.”

Saat ini, masih banyak orang sakit yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terintegrasi, bahkan di negara maju sekalipun. Pada survei yang dilakukan di 11 negara maju, sebanyak 41% orang lansia yang berusia kurang lebih 65 tahun menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir mereka mengalami masalah terkait dengan koordinasi pelayanan kesehatan yang diterima. Orang lansia juga lebih sering mengalami permasalahan kesehatan yang sudah kronis dan seringkali beberapa penyakit muncul bersamaan. Sementara sistem kesehatan saat ini lebih sering berfokus pada penegakan diagnosis dan pengobatan penyakit yang akut. “Sistem kesehatan di dunia belum siap menghadapi populasi lansia” menurut Dr John Beard dari Department of Ageing and Life Course di WHO. Dr Beard menambahkan jika sistem kesehatan ingin dapat memenuhi kebutuhan orang lansia, maka harus disediakan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang juga berfokus pada masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia, seperti nyeri kronik, kesulitan mendengar dan/atau melihat, kesulitan berjalan dan melakukan aktivitas harian lainnya. Semua petugas kesehatan di berbagai level dan pekerja sosial, dari petugas di garis depan yang berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat, sampai ke pucuk pimpinan, juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesehatan lansia.

Badan Kesehatan dunia (WHO) baru saja menerbitkan buku pedoman Pelayanan Terintegrasi untuk Orang Lanjut Usia yang memberikan berbagai panduan penyediaan layanan kesehatan terintegrasi yang dapat mencegah, memperlambat atau memperbaiki penurunan kapasitas fisik dan mental pada orang lansia. Dalam buku pedoman ini, disarankan penyedia layanan kesehatan dan layanan sosial untuk orang lansia supaya selalu mengkoordinasikan pelayanannya dengan berfokus pada kebutuhan orang lansia, melalui berbagai pendekatan, seperti penilaian yang komprehensif dan penyusunan rencana layanan kesehatan yang terintegrasi dengan menggunakan clinical pathway. Sehingga petugas kesehatan tidak hanya berfokus pada penyakit atau keluhan yang disampaikan oleh pasien lansia, tetapi juga dapat menilai kebutuhan lansia secara komprehensif dan menempatkannya sebagai tujuan utama pelayanan kesehatan pada orang lansia.

Beberapa negara telah menerapkan rekomendasi WHO Global Strategy on Ageing and Health. Brazil telah menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan telah diperluas untuk mencakup pelayanan kesehatan lansia yang terintegrasi pula. Jepang telah lama menerapkan sistem asuransi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari biaya kesehatan yang semakin tinggi. Thailand berusaha memperkuat integrasi antara pelayanan kesehatan klinis dan pelayanan kesehatan sosial dengan cara mendekatkan layanan ke tempat tinggal lansia. Sementara itu di Vietnam, akan dibentuk klub lansia di setiap komplek pemukiman. Harapannya klub lansia ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lansia dengan lebih baik. Di Perancis, RS Universitas Toulouse mengembangkan penelitian, praktik klinik dan pelatihan untuk penuaan yang sehat (healthy aging). Di Mauritius dikembangkan jejaring antara klub kesehatan lansia dengan puskesmas dan rumah sakit. Sementara itu, Uni Emirates Arab mengembangkan kota yang ramah lansia.

Di akhir siaran persnya, Dr Beard menyampaikan, “Pelayanan kesehatan yang terintegrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memastikan orang lansia juga masih bisa ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional sehingga keberadaannya tidak terabaikan.

Artikel ini merupakan terjemahan bebas dari Press Release WHO 29 September 2017. Press release asli bisa didapatkan di : http://www.who.int/ mediacentre/news/releases/ 2017/health-older-people/en/

WHO’s new Guidelines on Integrated Care for Older People bisa didapatkan di

http://www.who.int/ageing/ publications/guidelines-icope/ en/

Malang – Hari ini (2/10) Dr. dr. Aswoco Andyk Asmoro, Sp resmi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RS UB). Dr. Aswoco sendiri menggantikan Direktur sebelumnya yaitu Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, Sp. PD., Sp. JP(K) yang telah memasuki masa pensiunnya. Prosesi serah terima jabatan dilakukan di Ruang Cendrawasih Gedung RS UB Lantai 3, dan dihadiri oleh Rektor UB Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS beserta Jajaran Rektorat dan Dekan Fakultas.

Pembangunan RS UB Hasil Perjuangan Keras

Sebelum prosesi serah jabatan dimulai, Prof. Djanggan sedikit menceritakan pengalaman dan kesannya sejak ditunjuk sebagai Direktur RS UB sejak Agustus 2016. Menurut Prof. Djanggan, RS UB bukanlah hanya sebuah rumah sakit ataupun fasilitas yang di punyai UB namun lebih dari itu RS UB merupakan sebuah perjuangan. Perjuangan diartikan oleh Prof. Djanggan adalah dikarenakan prosesi selama pendirian Rumah Sakit UB ini tidaklah mudah.

“Rumah Sakit UB itu sebuah perjuangan. Benar-benar perjuangan dari nol sampai saat ini sudah beroprasi. Untuk itu, kedepannya RS UB diharapkan terus berbenah sehingga dapat melayani masyarakat dengan optimal,” Ungkapnya.

Tantangan Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit UB Jadi PR Direktur Baru Kedepannya

Selain itu menjawab tantangan yang harus dihadapi  kedepannya, Dr. Aswoco Andyk mengungkapkan, Hal yang paling utama yang harus ditingkatkan aadalah memperbaiki kualitas dari Rumah Sakit UB itu sendiri. Menurutnya, target penaikan akreditasi ke tingkat akreditasi C merupakan sesuatu yang harus dicapai dalam waktu dekat.

“Tentunya akreditasi itu penting, masyarakat dan pasien akan merasa terjamin bila pelayanan dan kualitas sudah berada di tingkat tersebut. Modalnya pun sudah kuat UB merupakan kampus dengan Akreditasi A, Kedokteran UB sudah berakreditasi A, Sumberdaya Mahasiswanya pun banyak, Jadi target akreditasi harus dicapai dalam waktu dekat,” Pungkasnya.

Optimalisasi Pelayanan Pasien, RS UB Akan Tambah Fasilitas dan Sarana Prasarana 

Untuk fasilitas di Rumah Sakit UB pun, Prof. Djanggan menambahkan bahwa di RS UB ini fasilitasnya sudah menunjukan kualitas yang baik. Untuk saat ini Rumah Sakit UB, telah mempunyai 60 Bed pada gedung di lantai 3. Kedepannya, rencana penambahan Bed dibeberapa lantai sudah dicanangkan guna meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien rawat inap.

“Target pada akhir tahun 2017 akan ada penambahan bed hingga mencapai 100 bed. Serta kegiatan perawatan pada lantai 5, 6, dan 7 juga akan segera aktif. Fasilitas penunjang seperti SDM dan alat-alat pun sudah akan ada penambahan” Tutur Prof. Djanggan. (uch)

Sumber: infokampus.news

Badung. Pelayanan rumah sakit di Bali masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pulau ini.

Direktur Siloam Hospitals Bali, dr. I Wayan Sutarga mengatakan jika dilihat untuk pembangunan RS di Bali secara keseluruhan masih dirasa kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali saat ini. Kira-kira kekuranganya mencapai 400 penambahan tempat tidur lagi.

“Peluang untuk membangun RS di Bali bisa dikatakan kurang. Saat ini yang bisa dilakukan adalah, RS yang sudah ada jika bisa kita besarkan dahulu dan yang belum ada kita bangun lagi RS yang baru,” pungkasnya.

Di daerah Ungasan lebih baik dibangun Rumah Sakit (RS) Umum ketimbang dibangun RS Internasional, hal tersebut disampaikan, Direktur Siloam Hospitals Bali, dr. I Wayan Sutarga MPHM, Jumat (29/9) di Kuta, Badung.

Dilanjutkan, bahkan dari dulu sudah dikatakan untuk dibedakan rumah sakit yang mewah dengan RS yang berstandar internasional. Karena dirinya mencontohkan, RS yang mewah adalah RS yang gedungnya mewah, alat-alat yang digunakan sangat cangih-cangih. Akan tetapi, dengan standar pelayanan yang diberikan belum tentu bagus. Sedangkan untuk RS bersntandar internasional merupakan RS yang terakreditasi oleh badan yang terakreditasi dari rumah sakit internasional.

“Bisa gedungnya sederhana, akan tetapi kebersihanya dijamin, pengendalian infeksinya bagus dan keamanan pasienya juga diurus dengan sangat baik. Sehinga, masyarakat akan dapat lebih menikmati dan juga jika masyarakat dikasi gedung yang hanya mewah saja. Belum tentu juga akan merasa nyaman,” ujarnya.

Sementara, terkait pembangunan RS Internasional di Ungasan, dikatakan lebih sesuai RS Umum dibangun disana, namun tetap dengan kualitas pelayanan standar internasional.

“Rencana akan dibangunan RS Internasional di Ungasan menurut kami sendiri lebih baik agar dibangun RS Umum saja. Tentunya dengan kualitas pelayanan RS Umum yang tetap berstandar internasional ketimbang dibangun RS Internasional,” jelasnya.[bpc/aga]

Sumber: beritabali.com

Guangzhou — Rumah Sakit (RSRS) Kanker Fuda Guangzhou, Tiongkok, sangat diminati oleh warga negara asing. Selama lebih dari 10 tahun rumah sakit itu telah menerima 30 ribu pasien dari berbagai negara yang kebanyakan telah putus asa dalam mencari cara mengobati kanker. Mereka diberi tahu oleh dokter di negara asalnya bahwa tidak ada jalan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, kecuali berangkat ke RSRS Fuda Guangzhou.

Salah satunya adalah Divina Gracia, ibu rumah tangga dari Filipina. Saat mengetahui dirinya terdiagnosa menderita kanker paru-paru stadium 4, saudara perempuannya yang berprofesi sebagai ginekolog langsung menyarankan dia untuk menjalani pengobatan di RSRS Kanker Fuda, di Guangzhou, Tiongkok. Saran itu diberikan berdasarkan pengalaman temannya yang juga seorang ahli medis, yang membawa ibunya untuk menjalani perawatan di rumah sakit itu.

Begitu juga dengan Meer, seorang warga dari Provinsi Batangas, menghubungi kantor perwakilan fasilitas pengobatan Tongkok itu di Manila. Empat hari kemudian, Meer menerima petunjuk tentang rencana perawatan yang akan dijalani. Juni lalu bersama sang suami, dia terbang ke Guangzhou tanpa menjalani pengobatan apa pun dari rumah sakit di Filipina.

“Saya kembali ke RSRS Fuda September lalu, dan menjalani pengobatan yang ketiga kalinya. Secara umum, kondisi saya dalam keadaan stabil, hanya tersisa satu dari 14 sel tumor yang masih aktif,” ujar Meer.

RS Kanker Fuda Guangzhou dalam beberapa tahun terakhir telah merawat sekitar 1.000 pasien asing, lebih banyak dari institusi kesehatan lain yang ada di negara itu. Para pasien kebanyakan berasal dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Timur.

Direktur RSRS Kanker Fuda Guangzhou, Xu Kecheng, mengatakan, dalam merawat pasien pihaknya lebih banyak melakukan upaya peningkatan sistem kekebalan tubuh dan meminimalkan pengobatan kanker yang invasiv. Rumah sakit itu fokus pada cara pengobatan krioterapi, atau yang dikenal dengan ablasi cryosurgery pada tumor, dan teknik pengobatan operasi nanoknife.

Makanan Halal

Xu mengatakan rumah sakitnya telah menjalankan 10.000 tindakan cryotherapy dan lebih dari 200 tindakan operasi nanoknife, dengan biaya prosedur mulai 150.000 yuan atau sekitar 22.530 dollar AS per kasus.

Saat menjalankan cryotherapy, para dokter menggunakan perangkat probe untuk menjangkau area yang dituju dalam tubuh, dan memasukkan gas cair seperti argon dan helium yang suhunya dapat mencapai 180 derajat Celsius di bawah 0 untuk membunuh sel kanker dengan cara membekukannya.

“Prosedur itu bisa digunakan dengan mudah pada pasien penderita kanker paru, hati, pankreas, payudara, dan ginjal, seperti halnya digunakan pada jaringan lunak semacam tumor,” kata Xu.

RS Kanker Fuda mulai mendalami ilmu perawatan operasi cryotherapy pada 2002, saat keahlian itu masih relatif baru di Tiongkok. Rumah sakit itu juga mempekerjakan staf dengan kemampuan lebih dari satu bahasa asing agar dapat menjalin komunikasi dengan pasien serta juru masak muslim untuk menyediakan masakan halal.

Cabang rumah sakit itu di Distrik Tianhe, menyediakan tiga ruangan terpisah di lantai paling atas untuk beribadah bagi orang muslim, Buddha, dan Kristiani. Situs rumah sakit itu juga menampilkan berbagai fasilitas untuk pasien VIP di kamar suite.

Secara berkala, RSRS Fuda mengirim dokter-dokter untuk berbicara di berbagai pertemuan internasional untuk mempromosikan pengobatan mereka. “Kami menerima pasien asing pertama dari Malaysia pada 2004, setelah dokter kami hadir dalam sebuah forum di negara itu,” kata Xu. scmp.com/SB/P-4

Sumber: koran-jakarta.com

KABUPATEN Kulon Progo ialah salah satu wilayah dengan pemimpin yang peduli dengan masalah kesehatan. Kabupaten ini ialah salah satu daerah yang seluruh penduduknya mendapat jaminan kesehatan sosial. Untuk mengupas lebih jauh soal kebijakan bidang kesehatan di kabupaten tersebut, jurnalis Media Indonesia Ardi Teristi bertemu dengan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Kamis (28/7). Berikut cukilan percakapan mereka.

Bagaimana sistem jaminan kesehatan di Kulon Progo?
Kami menerapkan sistem agar pasien tidak perlu membayar di depan. Pasien yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dikover dengan Jamkesda. Artinya, semua penduduk Kabupaten Kulon Progo bisa dikover jaminan kesehatan. Yang tidak punya kartu BPJS tinggal menunjukkan KTP atau KK Kulon Progo.

Sejak kapan sistem tersebut diterap­kan?
Sejak Oktober 2011. Sampai hari ini sudah enam tahun kita terapkan. Bagi yang tidak punya kartu BPJS, menginap di rumah sakit mendapat jatah kelas III dengan plafon Rp5 juta per orang. Itu belum yang dikover di puskesmas, berapa pun di puskesmas kita bayar.

Berapa anggaran yang dikeluarkan Pemkab Kulon Progo untuk jaminan kesehatan ini?
Dalam setahun paling-paling kami hanya mengeluarkan Rp15 miliar sampai Rp18 miliar.

Bisa dijelaskan sistem rumah sakit tanpa kelas yang diterapkan di Kulon Progo?
Kalau kelas III penuh, ya naik kelas II. Kalau kelas II (dan kelas III) penuh ya naik kelas I. Tanpa dikenai perbedaan tambahan biaya. Dengan aturan semacam itu, masyarakat enak dan kita juga tidak ribet menolak pasien.

Bagaimana pendapat Bapak tentang berita rumah sakit yang menolak pasien BPJS?
Kalau rumah sakit swasta, itu terserah kebijakan rumah sakit swastanya. Swasta mungkin punya pertimbangan sendiri dan itu di luar jangkauan pemerintah. Pemerintah hanya bisa mengimbau. Kalau rumah sakit pemerintah, itu menolak pasien jangan sampai. (N-5)

Sumber: mediaindonesia.com

Hingga saat ini penderita sakit lupus belum sepenuhnya mendapat perhatian penuh dari rumah sakit. Selain itu, ketersedian obat di rumah sakit untuk penyakit itu juga masih sangat minim.

Hal itulah yang menjadi alasan para penderita penyakit lupus yang tergabung di dalam Cinta Kupu mengadukan nasibnya kepada anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Wong Cun Sen, Senin (2/10/2017).

Ketua Cinta Kupu, Irawati Nasution mengungkapkan hingga kini para penderita lupus atau yang dikenal dengan istilah “otoimun” belum seutuhnya mendapatkan obat saat dilakukan penanganan medis, serta masih minimnya rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah yang mau menangani penderita penyakit lupus itu.

“Ada sekitar 300 orang yang tergabung di dalam Cinta Kupu dan sebagian sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi sayangnya, yang namanya obat-obat masih ada yang belum mampu disediakan rumah sakit,” ungkapnya.

Irawati menambahkan sebagai pendeita penyakit lupus hingga kini rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah belum dapat membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, pelayanan rumah sakit di Sumatera Utara belum maksimal dalam melayani para penderita penyakit lupus.

“Hal ini sangat bertolak belakang dengan pelayanan rumah sakit di Jawa yang sudah maksimal dalam melayani penderita lupus,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wong Cun Sen mewakili Komisi B DPRD Kota Medan meminta agar rumah sakit menyediakan obat yang dibutuhkan oleh penderita lupus.

“Rumah sakit harus segera melakukan pembenahan dengan menyediakan seluruh obat bagi penderita lupus,” ungkapnya.

Selain itu, Wong Cun Sen menambahkan BPJS Kesehatan pun harus segera berupaya agar menjalin kemitraan dengan rumah sakit untuk menangani penderita penyakit lupus.

“Harus ada langkah yang cepat untuk menangani para penderita lupus ini. Dengan begitu, mereka akan termotivasi,” pungkasnya. (din)

Sumber: akses.co

Medan | Layanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit (RS) di Sumut belum sepenuhnya berjalan maksimal. Padahal kegawatdaruratan merupakan salah satu hal yang paling urgent dalam pelayanan medis di rumah sakit.

“Meski seluruh rumah sakit saat ini tentu sudah memiliki fasilitasnya, tapi belum maksimal. Soalnya layanan kegawatdaruratan itu belum terkoneksi,” kata Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sumut Azwan Hakmi Lubis, Minggu 1 Oktober 2017.

Dia mengatakan, pasien yang dirujuk dalam perawatan ini, sesegera mungkin harus bisa memperoleh penangan yang intensif. Namun ketersediaan layanan kegawatdaruratan untuk penanganan intensif care, seperti ICU, NICU, atau PICU yang dimiliki rumah sakit sangat sedikit sekali.

“Seluruh rumah sakit sudah berjanji untuk melakukan online khususnya yang diperuntukkan bagi pelayanan kegawatdaruratan tersebut. Hanya saja, itu memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Karenanya, menurut Azwan, sangat diperlukan sekali sistem online yang bisa mengkoneksi informasi bagi kepentingan layanan tersebut. Pada layanan 119 yang sudah dicanangkan pemerintah pun, keberadaannya saat ini belum bisa sempurna betul.

“Sebab, layanan itu sangat membutuhkan koneksi dari masing-masing rumah sakit untuk menunjang kinerja operasionalnya. Memang semua (rumah sakit-red) sudah berjanji mau online. Tapi masih sedikit yang sudah melakukannya,” jelasnya.

Untuk itu, Azwan berharap, Dinas Kesehatan sebagai otoritas dapat mengatur prihal online itu. Sehingga 119, bisa berperan lebih jauh dalam mendistribusikan pasien yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan kerumah sakit yang tersedia.

“Jadi kalau orang menelpon 119, pasiennya bisa segera di distribusikan, kalau memang sudah online,” pungkasnya.

Sumber: garudaonline.co

KISAH tentang pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang harus mulai mengantre nomor antrean sejak dini hari, kini tinggal sejarah bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Begitu pula aksi para calo pendaftaran hingga pemandang­an memelas, mereka yang renta atau sakit serius terkulai lemas, menunggu seharian untuk berjum­pa dokter.

Mulai 21 Desember 2016, registrasi bisa dilakukan daring lewat situs serta aplikasi di ponsel, RSMS online. “Pendaftaran bisa dilakukan maksimal sepekan atau H-7,” kata Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Margono Soekarjo, Parsono, saat ditemui Media Indonesia, Rabu (27/9).

“Dulu pasien datang sejak pukul 03.00. Saat pintu dibuka pada pukul 05.00, mereka berebut sampai ada yang jatuh. Kasihan karena selain harus antre daftar, nanti kembali antre untuk pemeriksaan dokter,” ungkap Parsono.

Istimewanya, pasien tidak hanya mendapatkan nomor antrean, tetapi juga waktu perkiraan pelayanan. “Dengan daftar di aplikasi, saya datang lagi Kamis (5/10), dapat nomor 56, sekitar pukul 07.20. Jadi, menunggunya tidak terlalu lama dan dipastikan dapat pelayan­an,” ungkap Warsikem, 60, warga Sumbang, Banyumas, yang rutin mengon­trol hipertensinya.

Agar inovasi itu tak cuma cemerlang di atas kertas, tim RS punya jadwal rutin untuk menyosialisasikan aplikasi itu hingga ke posyandu dan puskesmas.

Inovasi layanan publik
Kabar gembira tentang aksele­rasi yang dilakukan RS divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang memasukkan inovasi empat dalam daftar mereka.

Ikhtiar ini dapat menjadi model bagi institusi kesehatan lainnya untuk berlari cepat, melayani sekaligus memastikan kesinambungan operasional agar cerita pilu kasus bayi Debora yang meninggal dunia Minggu (3/9), di sebuah RS di Jakarta Barat pascakekisruhan layanan pediatric intensive care unit (PICU) tak lagi terulang.

Pencapaian RS milik pemerintah, terutama di daerah, patut mendapat apresiasi karena mereka pun bergelut dengan aneka tantangan, posisinya kerap jadi komoditas politik, koordinasi dengan BPJS Kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Pacu akreditasi
Nyatanya, inovasi berkorelasi kuat dengan kepemimpinan yang berpihak pada kesehatan, yang tak cuma jadi komoditas saat kampanye, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan. Hal itu juga bisa dijumpai di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta.

Sang bupati, Hasto Wardoyo, yang merupakan dokter spesialis kandungan, menyusun sistem jaminan kesehatan warganya sejak Oktober 2011. “Di sini pasien tidak perlu bayar di depan. Yang tidak punya BPJS sekalipun, kita kover Jamkesda,” kata Hasto yang mengalokasikan Rp5 juta per kepala bagi warga yang belum memiliki kartu BPJS untuk menutup layanan rawat inap.

“Kebijakan itu tidak memberatkan anggaran daerah. Dalam setahun, dana yang keluar hanya berkisar Rp15 miliar-Rp18 miliar,” ujar Hasto yang juga menginisiasi sistem RS tanpa kelas di RSUD Wates. Implikasinya, kalau kelas III penuh, bisa naik kelas rawat inapnya, tanpa ada tambahan biaya.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengungkapkan geliat RS memacu kualitas sebenarnya telah dinaungi sistem akreditasi, tolok ukur utama penilai­an sekaligus pemacu kualitas RS. “Pelayanan kesehatan itu kan sudah ada tools-nya, tinggal bagaimana secara bersama-sama meningkatkan implementasi tools tersebut,” kata Oscar. (AT/Rio/M-1)

Sumber: mediaindonesia.com

KASUS pasien telantar kembali muncul di media massa. Ada seorang perempuan membawa mayat  anak balitanya dengan angkutan umum karena tidak mendapatkan layanan mobil jenasah dari rumahsakit tempatnya dirawat. Ada pula anak balita yang akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapat pelayanan yang memadai dari rumah sakit. Muncul pula kasus perempuan miskin yang diombang-ambing dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain.

Kasus-kasus itu bermunculan justru pada saat pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan di semua rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta Benar, berita-berita itu bersifat kasuistis. Artinya jumlahnya sedikit sekali dibanding pasien yang diberi kesempatan berobat dan masuk rawat-inap. Namun peristiwa tersebut menjadi bukti, pelayanan kesehatan bagi warga, terutama warga miskin, masih rendah. Hal itu diakui Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek. Ia mengatakan, masih banyak yang harus dibenahi dalam layanan BPJS. ”Namun layanan itu harus diteruskan karena terasa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Menteri.

Benar pula kata Menteri itu. Sekarang, banyak pasien yang mendapat penanganan luar biasa (darurat). Mulai dari pemeriksaan, laboratorium, operasi, hingga  penyembuhan, sepenuhnya gratis padahal secara rinci biaya penanganannya cukup tinggi, sampai berpuluh-puluh juta rupiah. Kita harus mengakui, adanya BPJS, pelayanan kesehatan semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan dan pengobatan berbagai penyakit. Lihat saja, setiap hari, di semua RS, baik RS pemerintah maupun swasta, penuh pasien dengan beraneka macam penyakit yang dideritanya. Mereka bernondong-bondong bahkan bersedia antre sejak subuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Melihat hal itu, pemerintah harus tetap melakukan intervensi, terutama pengawasan terhadap pelayanan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas, dan sistem pengadministrasian. Sampai sekarang masih banyak RS, termasuk RS milik pemerintah yang menggunakan fasilitas pelayanan, khususnya pelayanan administrasi, manual. Banyak RS yang belum masuk era digital. Mereka secara manual harus menulis keluhan pada buku status pasien, menumpuknya, kemudian mendistribusikan ke kamar-kamar praktik dokter. Sehjarusnya dengan cara komputerisasi, para dokter dan tenaga medis lainnya, tinggal membuka file pada komputer. Segala masalah yang dikeluhkan pasien sudah terbaca. Tinggal pemerimksaan medis dan penananganannya saja.

Sumber: bisnisbandung.com