Baubau  – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, merasionalisasi tenaga perawat non PNS sesuai rekomendasi tim akreditasi karena dinilai terlalu banyak.

Direktur RSUD Baubau, dr Nuraeni Djawa di Baubau, Selasa, mengatakan, langkah dari rasionaliasi yang ditempuh pihaknya tersebut meminta tenaga perawat honorer memasukan surat permohonan kerja, sehingga apabila ada yang tidak mengikuti dianggap tidak ingin lagi bekerja.

“Ini juga secara tidak langsung sebagai upaya mendata kembali tenaga perawat yang mau bekerja kembali,” ujar Nuraeni yang belum lama menjabat Direktur RSUD ini.

Permohonan dari tenaga honorers di rumah sakit milik pemerintah itu, kata dia, telah dibuka beberapa pekan lalu selama lima hari (Senin-Jumat).

Dikatakannya, jumlah tenaga hohorer yang telah memasukan permohonan selama lima hari batas waktu yang telah diberikan itu diperkirakan mencapai sekitar 100-an orang dari jumlah tenaga honorer RSUD kurang lebih 200 orang berdasarkan data dari bagian kepegawaian.

“Kan tidak mungkin kita menyuruh mereka keluar, jadi dengan rasionalisasi itu kita secara tidak langsung juga mendata kembali siapa yang mau kembali bekerja. Dan kita akan memenuhi dari pada seharusnya,” katanya.

Dengan masih adanya sejumlah perawat yang belum memasukan permohonan dalam batas waktu yang sudah ditentukan itu, menurut dia, pihaknya akan melihat terlebih dahulu dengan validasi data yang masuk dan yang dibutuhkan.

“Kalau misalnya mau bekerja kembali akan kita beri peluang. Dan kalau pun kebelakang nantinya bagaimana kami akan koordinasi dengan pemerintah,” ujarnya.

Terkait sebelumnya adanya aksi damai tenaga perawat bahwa tidak dibayarkan honornya, menurut dia, tidak demikian, karena yang namanya jasa tetap diberikan honor sesuai dari pendapatan rumah sakit.

“Artinya mereka itu statusnya sukarela dan bukan atas permintaan kami, jadi walaupun sebagai tenaga sukerela mereka tetap mendapatkan jasa. Jasa itu tergantung dari pendapatan rumah sakit,” ujarnya.

Hanya saja, dia mengakui, karena adanya devisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tahun sebelumnya sehingga mengalami keterlambatan, apalagi mayoritas pasien rumah sakit tersebut adalah pasien BPJS.

“Saya tanya-tanya teman-teman disini (rumah sakit,red) honor mereka bisa sampai Rp500 ribu perbulan. Terakhir-terakhir ini karena mungkin yang dibagi banyak jadi yang diterima juga kurang,” ujarnya.

Sedangkan adanya sejumlah perawat yang mogok kerja beberapa waktu lalu, kata Nuraeni, pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. “Biasanya kalau ada mogok otomatis kan pelayanan lumpuh, tapi alhamdullilah pelayanan berjalan seperti biasa,” tandasnya.

Terkait adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor KP 01.01/Menkes/481/2017 perihal pengangkatan tenaga kesehatan sebagai tenaga/sukarela/honorer ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia yang disampaikan para tenaga perawat yang didampingi kuasa hukumnya saat mengadu ke dewan, Nuraeni enggan memberikan tanggapan.

Sumber: antaranews.com

MESUJI —Demi memberikan pelayanan maksimal, RSUD Bumi Ragab Begawe Caram mulai mengecor halaman depan rumah sakit yang biasa digunakan untuk parkir pengunjung, Selasa (29/1/2019).

Sebelumnya, kondisi halaman RSUD selalu becek jika hujan datang, dan membuat ketidaknyamanan pengunjung rumah sakit. 

“Kami cor agar masyarakat yang datang bisa nyaman. Biasanya kami gunakan untuk pelataran parkir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Mesuji Ardi kepada lampost.co di kantornya. 

Saat ini, RSUD Mesuji sudah memiliki fasilitas high care unit (HCU), tapi belum memiliki intensive care unit(ICU). RSUD Mesuji juga belum memiliki Bank darah dan masih mengandalkan PMI Menggala, Tulangbawang. 

“Perlahan kami terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” lanjut Ardi.

Sumber: lampost.co

UNGARAN — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran, Kabupaten Semarang telah menangani 187 pasien Dengue Fever (Demam Dengue) selama Desember 2018 hingga 28 Januari 2019. Dari jumlah ini, sebanyak 79 pasien di antaranya merupakan pasien yang positif menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) atau demam yang disertai dengan gejala-gejala klinis pendarahan.   

Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi mengungkapkan periode Desember 2018 hingga Januari 2019 ini merupakan puncak lonjakan pasien Demam Dengue di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tersebut.

Bahkan, pada periode Januari 2019 kali ini peningkatan jumlahnya hampir mencapai dua kali lipat. Pada periode Desember 2018, RSUD Ungaran menangani sebanyak 98 pasien Demam Dengue.    

Sepanjang bulan Januari hingga 28 Januari 2019, jumlah pasien Demam Dengue yang ditangani di RSUD Ungaran mencapai 179 pasien. Namun, untuk jumlah pasien yang positif DBD hanya 79 orang pasien.

“Kendati begitu, dari jumlah 79 penderita DBD pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019 ini tidak ada yang meninggal dunia,” kata dia, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (29/1).

Ia juga menjelaskan, untuk jumlah pasien DBD ini masih didominasi oleh anak-anak. Jumlah penderita DBD anak-anak mencapai 43 orang pasien dan sisanya merupakan penderita remaja hingga dewasa.

Sedangkan untuk penderita Demam Dengue didominasi oleh pasien dewasa, yang mencapai 64 orang pasien. “Sedangkan jumlah pasien Demam Dengue anak- anak tercatat hanya mencapai 44 orang anak,” kata dia.

Peningkatan jumlah pasien DBD dan Demam Dengue ini, kata Pinardi, berlangsung seiring dengan masa puncak musim penghujan. Bahkan kasus semacam ini juga terjadi di semua daerah tidak hanya di wilayah Kabupetan Semarang saja.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendali dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Hasty Wulandari mengatakan, kasus BDB di Kabupaten Semarang sepanjang tahun 2018 tercatat mencapai 175 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia dua orang.

Menghadapi pergantian musim beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang telah mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan kembali langkah- langkah antisipasi dengan menggiatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Sumber: republika.co.id

Ponorogo – Jumlah pasien Demam Berdarah (DB) di Ponorogo terus bertambah. RSUD dr Harjono kewalahan menampung pasien. Sampai-sampai, pasien pun ditempatkan di lorong karena kehabisan kamar.

Data di RSUD dr Harjono, ruang inap yang tersedia hanya 47 ruang. Namun saat ini pasien yang dirawat ada 57 orang. Sehingga ada 10 pasien yang terpaksa dirawat di lorong-lorong rumah sakit.

“Iya, sampai ada pasien yang kami tempatkan di lorong rumah sakit. Karena kami kan tidak boleh menolak pasien, jadi semua pasien yang datang kesini kami tampung,” tutur Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo dr. Made Jeren saat ditemui di kantornya, Jalan Raya Ponorogo – Pacitan, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya, sejak awal Januari hingga kini sudah ada 300 pasien DB yang pernah dirawat di RSUD dr Harjono. Jumlah ini merupakan terbanyak dari kejadian tahun sebelumnya sepanjang tahun 2018 mencapai 356 kasus dan 2 orang meninggal.

“Sejak seminggu terakhir kami menerima pasien DB kalau yang di ruangan sudah diperbolehkan keluar, kami bawa yang di lorong untuk masuk ruang kamar, jadi bergantian terus tidak ada yang kosong kamarnya,” terang Made.

Meski berada di lorong, lanjut Made, pihaknya bakal tetap melakukan pelayanan sebaik mungkin. Terutama nasib para pasien supaya tercukupi kebutuhannya. Pihaknya pun menyiapkan stok tempat tidur bagi para pasien meski ruang perawatan berada di lorong.

“Pelayanan kami yang kami berikan sama semua diberikan asupan untuk cairan dehidrasi kan DB banyak cairan yang keluar yang penting jaga itu, virus itu kan sembuh sendiri asal tubuh kita kuat,” papar dia. 

Made menambahkan usai ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DB oleh Pemkab Ponorogo. Pihaknya kini menggratiskan biaya perawatan para pasien. Semua biaya ditanggung oleh Pemkab Ponorogo.

“Realnya belum jelas ya dari sisi bahwa kondisi ini KLB semua biaya tanggung jawab Pemda, kita tindak lanjuti. Kita layani seperti biasa, kemarin pasien BPJS bisa klaim BPJS, pasien umum pulang bayar kini terkait pembayaran tidak ada,” pungkas dia.
(bdh/bdh)

Sumber: detik.com

SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan mulai membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah Mijen tahun 2019 guna memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi warga Kota Semarang di RS Pemerintah.

Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah mengatakan, Pemkot Semarang akan membangun RSUD tipe D dengan mengembangkan puskesmas yang ada di daerah tersebut.

“Di sana sudah ada puskesmas rawat inap. Kami nanti akan merehab puskesmas tersebut untuk dijadikan RSUD tipe D,” tutur Irwan.

Dikatakannya, pembangunan RSUD tipe D ini akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama akan dilakukan pada tahun 2019. Pemkot akan membangun tahap pertama dengan dana Rp 14 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk merehab ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang High Care Unit (HCU), dan ruang rawat inap.

“Tahap pertama itu yang akan kami bangun. Sebenarnya anggaran keseluruhan sekitar Rp 40 miliar, tapi ini nanti bertahap, tahun ini Rp 14 miliar,” terang Irwan.

Dia membeberkan, lelang pembangunan RSUD tipe D di daerah Mijen akan dilaksanakan pada Februari mendatang.

Targetnya, akhir tahun pembangunan tersebut selesai dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Targetnya November atau Desember 2019 pembangunan tahap satu selesai. Nanti akan dilanjutkan tahun berikutnya. Kami harap ada anggaran lagi untuk tahun 2020,” ujarnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

Awal 2019 ini, peserta JKN dikejutkan dengan berita mengenai penerapan Permenkes 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan kenaikan kelas pelayanan JKN. Peserta JKN yang tidak membaca berita secara komprehensif akan menangkap informasi bahwasanya pelayanan terhadap pasien JKN tidak lagi gratis. Penerapan urun biaya dalam JKN sebenarnya dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir moral hazard peserta JKN yang melakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Sehingga penerapan urun biaya ini hanya berlaku pada pelayanan yang berpotensi dilakukan penyalahgunaan pelayanan kesehatan, dan hanya diberlakukan pada peserta non PBI saja. Harapannya dengan mengurangi frekuensi moral hazard tersebut diharapkan BPJS dapat mengalokasikan biaya klaim rumah sakit dengan lebih efektif dan efisien.