Bandung – Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, dr. Taat Tagore setuju dengan inisiasi Pemkot Bandung yang hendak menjadikan RSKIA di Bojongloa Kaler sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasalnya, kapasitas ruangan sebanyak itu terlalu banyak untuk sebatas menjadi RSKIA. Terlebih lagi, kebutuhan warga Kota Bandung untuk mendapatkan akses layanan kesehatan terpadu lebih tinggi.

Perluasan pelayanan kesehatan atas inovasi yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu (Rohul) terhadap pasien yang harus dilakukan tindakan cuci darah atau hemodialisa (HD) akhirnya terwujud dalam bulan ini. 

Itu dibuktikan, dengan telah keluarnya rekomendasi Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) Sumatera Tengah untuk memberikan pelayanan HD. 

Dikeluarnya rekomendasi pengoperasian layanan HD di RSUD Rokan Hulu, setelah dilakukan visitasi oleh Koordinator Wilayah Pernefri Sumbar Riau Kepri yang berkunjung dan melihat langsung Instalasi HD ke rumah sakit kebanggaan masyarakat di Negeri Seribu Suluk, Senin (5/8).

Pangkalan Balai – Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah memiliki tiga rumah sakit umum daerah untuk menyokong program prioritas “Banyuasin Sehat” yang telah dicanangkan pada 2019.

Bupati Banyuasin Askolani di Pangkalan Balai, Kamis, mengatakan, tiga rumah sakit itu yakni RSUD Banyuasin, RSUD Makarti, dan RSUD Pratama Sukajadi yang mampu melayani masyarakat mulai dari berobat jalan hingga rawat inap.

“Program Banyuasin Sehat ini menjadi prioritas kami, realisasinya mulai dari dokter masuk desa hingga puskesmas di seluruh Banyuasin nantinya harus memiliki layanan rawat inap,” kata dia.

Tebo – Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) beraudiensi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Dirjen PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Rabu (7/8) kemarin.

Audiensi untuk memberikan klarifikasi dan solusi penanganan limbah medis di daerah ini, Rosa Vivien Ratnawati diwakili oleh Aristin salah satu staf Dirjen PKPBL3.

Saat audiensi, Ketua DPP LP2LH, Tri Joko menerangkan jika penanganan limbah medis di wilayah Provinsi Jambi belum maksimal. Menurut dia, besar kemungkinan kondisi tersebut juga terjadi di daerah di luar Pulau Jawa.

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil kurang berkenan dengan rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Emil panggilan Ridwan Kamil tidak mau ada polimik pada masyarakat di kemudian hari. 

Dengan demikian Emil meminta pemerintah pusat agar mengkaji ulang rencana tersebut, pasalnya akan terjadi pro dan kontra dengan rencana kenaikan iuran BPJS dalam waktu dekat ini. 

“Setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat dikaji lebih mendalam,” kata dia saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/8/2019).

BULUKUMBA – Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali dan Ketua DPRD Andi Hamzah Pangki, menyambangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rabu (7/8/2019).

Kunjungan yang juga diikuti beberapa legislator itu, untuk menemui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, dr Tri Hesty Widyastoeti.

Kunjungan tersebut, untuk menindaklanjuti Rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Penyesuaian Kelas Rumah Sakit se Indonesia.

Padang – Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, drg. Romi Syofpa Ismael akan ditempatkan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Penempatan Romi sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dari Kemenpan RB dan institusi terkait. 

“Untuk kondisi fisik drg. Romi, akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan jika ditempatkan di RSUD Solok Selatan, ini juga pertimbangan dari Kemenpan RB,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul di Padang, Rabu (7/8).

BATAM – Sejumlah rumah sakit di Batam dikabarkan turun kelas. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan hal tersebut wajar-wajar saja. Apalagi Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF).

Udin menilai dari sisi alat kesehatan (alkes) RSUD-EF ini memang tak layak tipe B. Pasalnya komisi IV DPRD Kota Batam sudah sering meninjau beberapa rumah sakit berkelas tipe B di berbagai wilayah.

Seperti misalnya RSUD Surabaya, kata Udin, Walikotanya sendiri berobat di RSUD Surabaya. Bagaimana dengan kepala daerah di Batam? Artinya kalau kepala daerah sendiri meragukan, apalagi masyarakatnya.

DEPOK — RSUD Kota Depok akan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pengawasan tersebut dilakukan di ruang kerja, tempat parkir, hingga ruang pelayanan RSUD Kota Depok.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Depok, Rina Fitriani Bahar mengatakan, pengunjung RSUD Kota Depok mulai dari pasien hingga penjenguk harus terus mendapat informasi mengenai KTR dengan cara-cara yang santun. Hal itu agar pengunjung mengetahui keberadaan perda dan mengimplementasikan di lingkungan yang masuk dalam KTR.