Kamis lalu tepatnya tanggal 3 September 2019, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan bekerja sama dengan PT. INUKI (Idustri Nuklir Indonesia) (Persero) menggelar sebuah seminar yang dikemas dalam bentuk webinar bertajuk ‘’Equilibrium Pelayanan Pet Scan di Indonesia”. Webinar yang dilaksanakan di Gedung Pusat Penelitian FK-KMK UGM, Yogyakarta ini bersifat gratis bagi siapapun yang tertarik mengenai pelayanan PET-SCAN di Indonesia.

Peserta yang mengikuti seminar ini datang dari berbagai bidang, baik akademisi, tenaga medis, pakar-pakar kesehatan, pemegang kebijakan, pakar hukum, media maupun mahasiswa. Dalam seminar berdurasi 3 jam ini, sebanyak lima narasumber diundang untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalaman mereka. Hans Wijaya (CEO National Hospital Surabaya), Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D (Akademisi/Peneliti FKKMK UGM), Bunjamin Noor (Production and Sales Director PT.INUKI (Persero)), dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum PERSI), dan  Dr.M.Luthfie Hakim, SH, MH (Pakar Hukum Kesehatan) adalah nama-nama narasumber yang diundang dalam acara ini.

Setelah acara dibuka oleh moderator seminar, Ni Luh Putu Andayani, perwakilan dari PT. INUKI (Persero) yaitu Bunjamin Noor menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan itu, beliau mengatakan bahwa saat ini pengembangan pelayanan kesehatan khususnya dalam pemeriksaan kanker sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Untuk mendeteksi kanker, penerapan teknologi tentunya akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, salah satu contohnya adalah menggunakan teknologi Siklotron & PET/ CT. Bunjamin mengatakan bahwa di negara lain jumlah pelayanan kedokteran nuklir sudah mencapai 2-4 pusat untuk 1 juta penduduk, sedangkan di Indonesia hingga saat ini hanya terdapat 4 pusat pelayanan kedokteran nuklir untuk 260 juta penduduk.

INUKI (Persero) sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang radioisotop memiliki sebuah program terbaru yang mengusung motto “PET for everyone”. Dalam program ini PT. INUKI berencana untuk melakukan distribusi teknologi Siklotron & PET/CT kepada rumah sakit – rumah sakit di Indonesia. “INUKI berencana menempatkan 4 siklotron pada program pertama kami yaitu di Sumatera, Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Beberapa daerah lain juga sudah menunjukan ketertarikan terhadap hal ini seperti di Jawa Barat. Harapan kami program ini terus berkembang hingga nanti pada program kedua kami di tahun 2022 akan menjadi 10-12 siklotron yang terdistribusi ke bagian Indonesia yang lain” ungkap Bunjamin.

Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes , sebagai ketua umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyatakan dukungannya terhadap hal ini. Beliau menyetujui bahwa permasalahan di Indonesia saat ini terutama dalam pemeriksaan kanker adalah kurangnya kemampuan untuk early detection atau deteksi dini menggunakan teknologi mutahir. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan bahwa 10 besar diagnosis yang dapat dideteksi secara dini dengan penggunaan teknologi PET/CT yaitu: kanker payudara; kanker paru; kanker kelenjar limfe; kanker ovarium; kanker kolon; kanker nasofaring; kanker servik; kanker endometrium; kanker rektum dan kanker-kanker non-spesifik yang tumor primernya sulit dilacak.

Sebagai ketua umum PERSI, dr. Kuntjoro juga berharap bahwa kedepannya PET / CT dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit yang memiliki pusat kanker terpadu, pusat jantung terpadu ataupun pusat otak terpadu. Permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah kurangnya persiapan yang menyeluruh dari rumah sakit dalam memberikan pelayanan kanker. Tiga aspek yang seharusnya dimiliki dalam pelayanan yaitu peralatan, radiofarmaka, SDM kadang tidak terpenuhi secara keseluruhan. Beberapa rumah sakit hanya memiliki alat namun tidak memiliki SDM begitu juga sebaliknya. Ada pula rumah sakit yang telah siap dalam hal alat dan SDM namun tidak memiliki Hot Lab  atau perijinan Bapeten yang menjadi syarat dalam penggunaan radioisotope dalam pelayanan kesehatan. Di akhir penuturannya, dr.Kuntjoro menyampaikan usulan PERSI dalam pengembangan layanan ini, beberapa diantaranya adalah: menjaga kualitas pelayanan dengan mengikuti audit dan survey terfokus; revisi peraturan yang ada mengenai pelayanan kesehatan menggunakan radioisotop karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini; pelatihan terhadap SDM pemberi layanan; serta perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan teknologi.

Menyambung penuturan dr.Kuntjoro, Bunjamin Noor mengatakan bahwa pihaknya akan bercita-cita menjadi center of excellence di bidang kedokteran nuklir dalam mendukung program pemerintah, Indonesia Sehat. Tidak hanya berencana melakukan distribusi alat namun PT. INUKI juga akan memberikan beasiswa dalam bidang kedokteran nuklir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. “Inuki akan bertransformasi sebagai center of excellent di bidang nuclear medicine dan mendorong sinergi antar kementerian/lembaga yang terkait untuk pengembangan siklotron di Indonesia serta membantu mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat,” ungkap Bunjamin.

Sebagai akademisi sekaligus peneliti, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D memaparkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, petumbuhan rumah sakit di Indonesia didominasi oleh RS swata profit. Sedangkan untuk rumah sakit umum pemerintah yang sebagian besar bekerja sama BPJS mengalami pertumbuhan yang tidak begitu cepat. Hal ini diakibatkan oleh daya beli rumah sakit yang kurang terhadap teknologi-teknologi mutahir yang ada saat ini guna pelayanan kesehatan, dimana permasalahan ini penting untuk dicari jalan keluarnya. Beliau juga menyetujui peryataan narasumber-narasumber sebelumnya bahwa peraturan yang ada saat ini mengenai pelayanan berbasis radionuklir harus diubah karena sudah cukup tertinggal.

CEO National Hospital Surabaya, Hans Wijaya, dalam penuturannya mengatakan bahwa saat ini yang menjadi issue di rumah sakit mengenai PET Scan adalah: kemampuan deteksi dini yang masih kurang, kurangnya fasilitas PET Scan di Indonesia; dan kewajiban untuk memilki siklotron sendiri untuk rumah sakit. Deteksi dini yang masih kurang dalam pemaparan detail oleh Hans Wijaya, diakibatkan oleh beberapa hal yang meliputi kesadaran masyarakat akan kanker yang masih rendah, kemampuan beli masyarakat yang rendah derta prognosa kanker yang kurang baik di Indonesia. Adapun mengenai kurangnya fasilitas siklotron & PET Scan, hal ini menjadi issue karena estimasi biaya untuk mengadakan 1 buat siklotron dan PET / CT adalah 65 milyar rupiah. Melihat dari estimasi tersebut tentu ini adalah sebuah investasi besar yang masih beresiko tinggi, ditambah lagi dengan ketersediaan SDM ahli di Indonesia yang masih sangat minim. Hans mengatakan, pihaknya memiliki sebuah usulan agar kedepannya dibuatkan sebuah sharing facility di suatu daerah untuk penggunaan siklotron, sehingga akhirnya rumah sakit hanya perlu membeli alat PET scan untuk kemudian dirujuk ke sharing facility untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini tentunya akan menghemat investasi yang perlu dikeluarkan rumah sakit.

Sebagai pakar hukum kesehatan, Dr. M. Luthfie Hakim sependapat mengenai peraturan yang dianggap sudah usang, dalam hal ini adalah PMK 1248/2009. Salah satu peraturan yang dianggap patut direvisi adalah dimana di dalam peraturan tersebut siklotron harus berada di rumah sakit untuk digunakan oleh PET / CT Scan pada rumah sakit tersebut. Peraturan ini membuat biaya investasi yang diperlukan oleh rumah sakit untuk pengadaan alat sangat tinggi sehingga banyak rumah sakit mengurngkan niatan ini. Pembaharuan atau refreshment perlu dilakukan dan dimulai dengan mengadakan FGD dimana ide-ide pengembangan pelayanan berbasis radioisotop didiskusikan hingga nantinya akan naik secara bertahap hingga revisi peraturan oleh legislative yang berwenang.

Di pengunjung sesi narasumber, Hans Wijaya, CEO National Hospital Surabaya menambahkan mengenai pentingnya pengembangan PET / CT dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa saat ini sedikitnya 120 milyar rupiah / tahun keluar dari Indonesia dikarenakan banyaknya masyarakat yang memilih berobat di luar negeri salah satunya untuk mendapat pelayanan PET / CT. Hal ini tentunya berdampak pada perekonomian dimana seharusnya jumlah tersebut menjadi devisa negara. Dalam kalimat penutupnya Hans Wijaya mengutarakan harapannya agar kedepannya pengadaan siklotron & PET / CT ini juga menjadi salah satu komoditas yang dijual jika di Indonesia dibentuk sebuah wisata kesehatan seperti yang tengah marak di negara lain. Wisata Kesehatan dapat difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi daerah pariwisata mancanegara seperti Bali. Sehingga diharapkan kementrian kesehatan dapat mengikutsertakan kementrian pariwisata untuk mewujudkan hal ini. (Saraswati S Putri)

Referensi :

Webinar ‘’Equilibrium Pelayanan Pet Scan di Indonesia”, Kamis 3 September 2019

https://www.persi.or.id

https://www.inuki.co.id

Mutu dan kualitas sektor kesehatan di Indonesia semakin diperhatikan. Peraturan mengenai mutu pelayanan kesehatan telah lama ada dan sudah diterapkan. Penerapan peraturan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kasus kematian ibu dan anak, dan yang lainnya.   

Pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari peran konsultan manajemen kesehatan yang membantu dalam pengelolaan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit sangat membutuhkan konsultan dalam pengelolaan manajemen maupun persyaratan administratif lainnya. Rumah sakit tidak mampu untuk melakukannya secara mandiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah konsultan yang membantu rumah sakit dalam pengelolaan manajemen kesehatan apakah kredibel? Mungkin rumah sakit tidak bisa membuktikan apakah konsultan yang dipilih kredibel atau tidak sebelum kegiatan konsultansi dilakukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18  Tahun 2019 tentang konsultan manajemen kesehatan diterbitkan untuk menjamin mutu dalam penyelenggaran pekerjaan konsultan manajemen kesehatan. Dikarenakan konsultan manajemen kesehatan salah satu tenaga penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultansi terkait dengan manajemen kesehatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan mempunyai kewenangan membina tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dengan adanya hal tersebut maka Menteri Kesehatan menetapkan peraturan tentang konsultan manajemen kesehatan.

Selengkapnya

JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melansir data Badan Pusat Statistik pada 2018,  fasilitas kesehatan di kabupaten ini berjumlah 60 sarana, kebanyakan puskesmas pembantu dan hanya satu rumah sakit yang berdiri, yakni RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Kalau melihat data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia per-April 2018, jumlah fasilitas kesehatan di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 55 rumahsakit dengan rincian 45 rumahsakit kelas A-D dan 10 rumahsakit non-kelas. Namun, layanan kesehatan ini berpusat di Balikpapan dan Samarinda.

PANGKALAN KERINCI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci telah mengoperasikan alat Computerized Tomohraphy Scan (CT Scan) mulai Jumat (6/9/2019) pekan lalu untuk menunjang pelayanan kepada pasien.

Alat Kesehatan (Alkes) seharga Rp 6,2 M diresmikan pemakaian setelah izin operasional dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dikantongi.

Izin prinsip dari Bapeten diterbitkan setelah beberapa kali melakukan kunjungan dan peninjauan ke RSUD milik Pemda Pelalawan ini.

SENGETI – Direktur Jendral (Ditjen) Pelayanan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI elah menetapkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin, Sengeti tetap pada kelas rumah sakit dengan tipe C. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Dr Ilham.

Sebelumnya disebutkan bahwa berdasarkan surat dari Kemenkes tertanggal 15 Juli berisikan rekomendasi untuk menurunkan kelas delapan rumah sakit di Jambi, termasuk rumah sakit Ahmad Ripin.

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perpindahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. Lahan milik Pemkot Bandung di Kecamatan Gedebage dipilih menjadi lokasi baru RSUD Kota Bandung yang sebelumnya berada di Ujungberung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menyebutkan sudah disiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di dekat stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi gedung baru RSUD. Perpindahan ini dilandaskan untuk lebih meningkatkan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat dari segi sarana prasarananya.

“Ini sangat feasible dan bisa membangun dengan kapasitas yang lebih baik dibanding existing sekarang,” kata Ema di sela-sela kegiatannya di Kecamatan Gedebage, Rabu (4/9).

TEMANGGUNG — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berencana meminjam uang sebesar Rp 25 miliar ke Bank Jateng Cabang Temanggung. Dana tersebut untuk mengatasi tunggakan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam beberapa bulan terakhir.

“Langkah ini kami tempuh karena rumah sakit kewalahan membayar karyawan serta untuk kebutuhan rumah sakit lain, sedangkan klaim dari BPJS Kesehatan belum dibayar dalam beberapa bulan,” kata Direktur RSUD Temanggung, Artiyono, Kamis (5/9).

Menurut dia, klaim pembayaran BPJS Kesehatan di RSUD Temanggung masih menunggak sekitar lima bulan. Pada 2019, pembayaran klaim baru dilakukan sampai bulan ketiga.

Jakarta – Pelayanan setiap rumah sakit seharusnya terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Begitu yang ingin dicapai oleh RSUD Dr Iskak Tulungagung Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat kabupaten itu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, direktur utamanya, dr Supriyanto, SpB, FINACS, MKes pun membuat sebuah konsep baru untuk mencapai Low Cost High Quality dan berkarakter Social Responsibility. Konsepnya berfokus pada menajemen rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan yang aktif dengan memanfaatkan teknologi dan infomasi.

PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)

bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

menyelenggarakan

Seminar dan Webinar Equilibrium Layanan PET Scan di Indonesia

(PET for everyone)

Kamis, 5 September 2019 pkl 09.00-12.00 Wib

Common Room, Lt.1 Gedung Litbang FK-KMK UGM

 Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak di dunia. Angka kematian kanker di seluruh dunia diproyeksikan akan terus meningkat menjadi lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030. Di Indonesia, pada tahun 2018, kanker merupakan peyakit penyebab kematian nomor dua setelah jantung.

Deteksi dini merupakan salah satu cara mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kanker #sadarisedaridini. Untuk melakukan deteksi dini tersebut diperlukan modalitas PET CT. Saat ini dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 265 juta jiwa hanya dicover oleh 4 layanan PET CT yaitu di RS. Kanker Dharmais Jakarta, RS. Gading Pluit Jakarta, RS. MRCC Siloam Jakarta dan RS. Hasan Sadikin Bandung. Karena keterbatasan jumlah RS yang memiliki layanan PET CT, banyak pasien dengan kelas ekonomi menengah ke atas rata-rata melakukan layanan tersebut ke luar negeri, misalkan Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus rela mengantre sampai berbulan-bulan dan akhirnya menyebabkan kanker yang diderita pasien tersebut mengalami metastase ke stadium lebih lanjut dan akhirnya menyebabkan kematian. Layanan PET CT yang ada saat ini dicover program BPJS Kesehatan tapi hanya untuk satu kali layanan. Sedangkan untuk layanan follow up sudah tidak lagi dicover oleh BPJS Kesehatan.

Layanan PET CT saat ini sangat mahal karena layanan PET-CT memerlukan senyawa bertanda atau radiofarmaka (radiotracer) pemancar positron (β+) dengan waktu paro pendek seperti Fluor-18, Carbon-11, Nitrogen-13, Oksigen-15 yang dihasilkan oleh siklotron. Dan regulasi saat ini untuk melakukan layanan PET CT di RS harus investasi siklotron dan PET CT itu sendiri, maka menyebabkan biaya yang sangat mahal.

Berangkat dari hal tersebut di atas, INUKI yang salah satu unit bisnisnya fokus memproduksi radioisotop dan radiofarmaka baik untuk kebutuhan industri maupun kedokteran nuklir akan bertransformasi memberikan total solution untuk kedokteran nuklir, yaitu akan menyediakan layanan PET CT dan siklotron di RS. Diharapkan INUKI bisa mendapatkan izin edar untuk radiotracer untuk PET CT tersebut. Sehingga RS yang memiliki instalasi kedokteran nuklir tidak harus investasi siklotron tapi tetap bisa melakukan pelayanan PET CT. Dan dengan konsep tersebut, diharapkan bisa menekan biaya layanan PET CT sehingga #petforeveryone bisa terealisasi dan membantu mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat

Tujuan Kegiatan

1. Knowledge sharing antara akademisi dan regulator mengenai fakta pelayanan kedokteran nuklir di Indonesia saat ini.
2. Membantu program pemerintah dalam hal ini mewujudkan Indonesia Sehat.
3. Menemukan isu nasional pelayanan kedokteran nuklir.
4. Membantu menyelesaikan masalah pelayanan kedokteran nuklir.
5. Menyuarakan kepada regulator berkenaan hambatan pelayanan PET CT di Indonesia saat ini.
6. Merumuskan usulan kepada pemerintah terkait proses perizinan pelayanan PET CT dan siklotron.

 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Hari                 : Kamis, 5 September 2019

Jam                  : 09.00 – 12.00

Tempat            : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM

Jl. Medika No. 1, Sekip, Yogyakarta 55281

Link Webinar: http://bit.ly/webinarPET

Webinar ID: 521-225-899

 Narasumber

1. Bunjamin Noor (PT INUKI)
2. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum PERSI)
3. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar UGM)
4. Hans Wijaya, MM (CEO National Hospital Surabaya)
5. M. Luthfie Hakim, SH, MH (Pakar Hukum Kesehatan)

Moderator

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes (PKMK FK-KMK UGM)

Peserta yang diharapkan hadir

1. Ketua ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta indonesia)
2. Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)
3. Ketua ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia)
4. Asosiasi RS Vertikal
5. Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia
6. Dokter, Peneliti, Konsultan dan Pemerhati masalah Kesehatan dan Kedokteran Nuklir
7. Seluruh RS di seluruh Indonesia di akses melalui webinar

 Agenda Kegiatan