JEPARA – Piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Jepara ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp 27,7 miliar lebih.

Akhirnya, untuk kebutuhan pelayanan sehari-hari manajemen harus hutang ke bank.

“Meski ada tunggakan BPJS ke kami, pelayanan tetap jalan.

Kami harus hutang ke bank,” kujar wakil Direktur RSUD Kartini Jepara, Muh Ali, kepada Tribun Jateng, Senin (16/9/2019).

umah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar Sumenep, Madura, Jawa Timur, menerapkan Zona Intgritas. Hal itu dilakukan untuk menciptakan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Sedangkan dalam penerapan zona integritas tersebut, tekad yang di implementasikan pihak RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep adalah Pelayanan Pembayaran Satu Tahap Satu Pintu (P2STSP). Sedangkan kebijakan pelayanan tersebut merupakan kebijakan yang dihasilkan dari pembahasan dan kajian untuk memperbaiki pelayanan untuk masyarakat, dalam hal ini pembayaran non tunai.

Dengan mengembangkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebayoran Baru meluncurkan aplikasi Sistem Ketuk Pintu Layani dengan Hati Rasa Baru atau SeKepal Hati Rasa Baru.

Aplikasi tersebut diungkapkan Direktur RSUD Kebayoran Baru, Dr Friana Asmely memiliki kemampuan untuk mendeteksi dini penyakit kardiovaskular atau jantung, darah tinggi serta ibu hamil resiko tinggi.

Selain itu, integrasi data yang online memudahkan pengecekan status pasien rawat inap, mulai dari perawatan hingga kepulangan serta rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah merupakan instansi pemerintah yang mengelola kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan. Sehingga pengelolaan aset tetapnya merupakan bagian dari pengelolaan aset tetap daerah. Pencatatan akuntansi aset tetap BLU/BLUD tidak diatur tersendiri dalam PSAP No 13, sehingga PSAP yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan aset tetap BLU/BLUD adalah PSAP No 7 tentang akuntansi aset tetap.

Dunia kesehatan di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit yang ada saat ini di Indonesia terus bertambah. Penambahan rumah sakit tidak hanya di kota – kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok wilayah Indonesia

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka yang dikatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta.

BEKASI — Pemerintah berencana menaikkan iuran premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) per 1 Januari 2020. Atas dasar itulah warga Kota Bekasi mulai berbondong-bondong mendaftar Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

KS-NIK merupakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) milik Pemerintah Kota Bekasi. Melalui program tersebut, seluruh warga Kota Bekasi bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, tanpa pembayaran premi setiap bulannya.

Petugas Pelayanan Kartu Sehat Pendopo Kota Bekasi, Alfi Febriantara membenarkan pihaknya menerima lonjakan pendaftar KS-NIK. Berdasarkan penuturan warga yang disampaikan kepada Alfi, mayoritas warga tertarik untuk mendaftar KS-NIK dengan alasan naiknya premi BPJS, Ahad (15/9)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura akhirnya memiliki aplikasi online Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan Dashboard Kementerian Kesehatan. Namun RSUD Jayapura baru menerapkan tahap pertama, yaitu front office.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai, mengatakan front office tersebut meliputi loket, kasir, IGD (Instalasi Gawat Darurat), rawat jalat, Lab, dan Radiologi.

“Kami baru tahap front office, tetapi ke depan semua unit layanan akan dilakukan sistem online,” katanya kepada wartawan usai melakukan peresmian aplikasi SIMRS, Selasa, 10 September 2019.

JAMBI – Peningkatan pelayanan kesehatan pada RSUD Abdul Manap Kota Jambi, seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit tersebut. 

Dirut RSUD Abdul Manap Kota Jambi, Rudi Pardede mengatakan, sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 77.373 pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Tahun 2018, jumlahnya meningkat lagi diangka 80.910. 

“Kalau tahun ini datanya belum masuk semua, akan kita sampaikan di akhir tahun nanti,” kata Rudi.

SENGETI – PDAM Tirta Muarojambi menanggapi persoalan air yang mati di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin, Sengeti. PDAM menyebutkan bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran ada permasalahan teknis di lapangan.

“Kalau seminggu belum ada, tapi memang kondisi air kita lagi surut. Jadi, tekanannya agak berkurang,” sebut Suradi, selaku Kasi Distribusi PDAM, Tirta Muarojambi.

Ia menjelaskan bahwa benar pihak RS meminta untuk penambahan suplai air ke Rumah Sakit.