They’ve been called “nightmare bacteria” — deadly superbugs known as CRE that strike hospitalized patients and kill as many as half who get bloodstream infections.

And they’re on the rise — in Louisville and across the nation.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention issued a strong warning this month, saying “action is needed now to stop these deadly infections” that have been treated in nearly 200 U.S. hospitals during the first half of 2012.

While neither Kentucky nor the federal government tracks individual cases, local hospitals officials say they’ve seen a growing number in recent years — and they’re enacting measures to combat CRE — short for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, a family of germs that has high resistance to antibiotics.

“If it gets in the community and spreads, we’re in trouble,” said Dr. Kevin Kavanagh, who leads the Somerset, Ky.-based watchdog group Health Watch USA.

University Hospital officials said they had a case this year in which the patient died, and Norton Healthcare says three of its 13 cases since 2010 have occurred this year, prompting Chief of Microbiology Alan Junkins to say, “I’m kind of worried it’s getting worse.”

“In my mind, this is one of the most worrisome (group of) germs we as a society have to deal with,” said Dr. Paul Schulz, Norton system epidemiologist. “You really get this combination of potentially high virulence and very difficult resistance” to antibiotics.

Experts say the problem is fueled by the overuse of antibiotics and gaps in infection control in hospitals and long-term care facilities — the same problems that give rise to other pernicious, health-care-associated infections such as MRSA and C. difficile (commonly called C. diff).

Officials at Norton and other facilities say they are taking steps to prevent infections — stressing measures such as hand-washing, room-cleaning and using antibiotics more wisely.

The Kentucky Department for Public Health, meanwhile, educates health care providers about preventing superbugs and will soon tap into CDC statistics on health-care-associated infections.

Source: courier-journal.com

JAKARTA–Rumah Sakit RS Cipto Mangunkusumo, memiliki kode percakapan khusus apabila terjadi situasi gawat darurat.

Keadaan yang dimaksud gawat itu seperti kebakaran, ancaman bom, perampokan, penyanderaan, serta kondisi lainnya.

Berdasarkan keterangan para pegawai rumah sakit, kode-kode agar membuat pasien tidak panik saat proses evakuasi.

Kode-kode ini adalah kode percakapan antar pegawai rumah sakit ketika terjadi kondisi gawat.

“Kan tidak mungkin, ketika terjadi kebakaran atau ada penyanderaan lalu pegawai lekas memberitahukan begitu saja kepada pasien. Bisa lari sendiri-sendiri nanti pasiennya,” ujar salah satu pegawai kepada wartakotalive.com.

Salah satu percakapan khusus itu, yakni ‘code red’ apabila terjadi kebakaran di area rumah sakit.

Kemudian, keadaan gawat lainnya juga disebut dengan ‘code’ di depannya, lalu kata belakangnya kembali mengambil nama warna dalam bahasa Inggris.
Setiap kondisi gawat ditunjukkan dengan nama warna dalam bahasa Inggris.

Sumber: jakarta.tribunnews.com

Serang – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sebagai rumah sakit rujukan dinilai akan memunculkan masalah baru. RSUD yang ada dipastikan tidak akan efisien dan efektif. Persoalan baru yang dihadapi yakni terkait belanja operasional dan managerial yang tidak terkait dengan pelayanan langsung.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Dahnil Anzar, menegaskan seharusnya Pemprov Banten membantu mengoptimalkan pelayanan RSUD kabupaten/kota yang sudah ada.

“RSUD yang didirikan Pemprov Banten justru akan memunculkan masalah birokrasi baru,terutama berkaitan dengan belanja operasional. Padahal, sejumlah kabupaten/kota yang ada di Banten, masing-masin sudah memiliki RSUD. Seharusnya Pemprov Banten membantu mengoptimalkan pelayanan RSUD yang ada di kabupaten/kota seperti RSUD Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang, dengan bantuan pendanaan dari Pemprov Banten,” tegas Dahnil di Serang.

Menurut Dahnil, Pemprov Banten seharusnya fokus pada tugas perbantuan memberikan asistensi, koordinasi pembangunan dan pelayanan dasar, mendorong stimulus seperti infrastruktur dan lain-lain.

“Pembangunan RSUD Banten tidak sesuai dengan tugas pokok pemprov. Seharusnya pemprov memberikan asistensi pendanaan supaya RSUD yang ada di kabupaten dan kota se-Banten dapat meningkatkan pelayanan dan kualitasnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan keberadaan RSUD Banten merupakan solusi terhadap persoalan pasien yang tidak mampu yang tidak tertampung di RSUD kabupaten/kota yang ada selama ini.

“Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Pemprov Banten pada RSUD yang ada di kabupaten/kota, menunjukkan adanya pasien yang tidak mampu yang sebagian tidak tertampung. Selain itu, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi dan tingginya rujukan pasien ke luar provinsi menjadi alasan dan dasar dibangunnya RSUD Banten. Karena itu, dengan beroperasinya RSUD Banten maka kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan bisa semakin dekat, mudah dan terjangkau,” ujar Rano.

Rano Karno menjelaskan sebagaimana diatur pada pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, ditegaskan bahwa rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan spesialis minimal delapan belas pelayanan dan sub spesialis. Selain itu, jumlah tempat tidur minimal 200 unit.

“Guna memenuhi tuntutan tersebut, di RSUD Banten telah disiapkan 184 tempat tidur dan pada tahun 2014 akan ditambah menjadi 216 tempat tidur. Ruang perwatan dan ruang penunjang lainnya juga akan ditambah,” jelasnya.

Sumber: beritasatu.com

We hear all the time that Seattle is a great place to get sick because our hospitals are so good, but the latest Consumer Reports study calls that into question, giving Seattle’s hospitals low marks for safety.

So which is it?

The top-3 regional hospitals that US News and World Reports put on its list couldn’t even crack the top-10 in Consumer Reports review of Washington hospitals. According to the statistics Consumer Reports used, UW Medical Center only managed to be the 13th safest hospital in Washington, and it only received a score of 55 out of 100 when it comes to safety.

Northwest Hospital was ranked 17th; Harborview was 26th; Virginia Mason 27th; Swedish 31st; all hospitals that routinely get high marks from patients and national organizations for their quality of care.

But here is the criteria the publication used: It looked at whether ICU patients got infections from catheters, whether patients had to be re-admitted, whether new drugs were explained to patients and if they have electronic records.

Not exactly a complete list of hospital safety criteria, but Dr. John Santa who helped compile the list for Consumer Reports said the list is meant to highlight that hospitals make mistakes and the public needs to be aware of that.

“Most of us go to hospitals in order to get better,” he said. “We don’t really think that we could get worse. Sad to say, hundreds of thousands of Americans are injured in hospitals every year.”

This study, however, did not look at those injury numbers in making its rankings. “One of the country’s experts on hospital safety suspects that deaths from hospital care may be the third leading cause of death in the country,” Dr. Santa said. But yet again, hospital deaths were not included in the ranking criteria.

The average safety score for the nation’s hospitals was 49 out of 100.

The safest hospital in Washington, according to Consumer Reports, is Olympic Medical Center in Port Angeles.

Source: mynorthwest.com

PATIENTS had to wait up to two days on a trolley before a bed became available at Prince Charles Hospital in Merthyr.

Source: walesonline.co.uk

MAGELANG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berencana membuat sistem informasi ketersediaan tempat tidur di setiap wilayah yang mudah di akses oleh masyarakat. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak rumah sakit dengan masyarakat yang membutuhkan perawatan.

Kepala Bidang Pelayanan Promosi Kesehatan Dinkes Provinsi Jateng, Padang Tranggono, mengatakan hal itu dalam acara Dialog Pendapat Umum tentang tentang peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jateng melalui program Jamkesmas dan Jamkesda, di Magelang belum lama ini.

“Kita sedang memikirkan sistem informasi ini agar tidak ada miss komunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari rumah sakit,” ungkapnya.

Dengan adanya sistem informasi tersebut, imbuh Padang, kasus seperti bayi Dera di Jakarta kemungkinan tidak akan terulang lagi. Namun demikian, pihaknya belum dapat merinci bagaimana sistem yang akan dibuat. Karena, saat ini masih dalam tahap wacana.

“Kasus bayi Dera saya pikir karena ada miss komunikasi. Jadi kita tidak ingin hal itu terjadi lagi,” paparnya.

Padang menyebutkan, di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini tersedia sebanyak 27.000 tempat tidur, tersebar 71 rumah sakit yang diperuntukkan untuk pasien miskin.

Sementara itu, terkait program Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri saat ini sudah mengajukan nota kesepahaman dengan Provinsi Jateng. Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk pembagian anggaran antara Pemkab Magelang dengan Pemprov Jateng.

“Tahun ini kami sudah ajukan ke provinsi untuk pembagian anggaran 60 persen dari Pemkab dan 40 persen dari Provinsi,” ungkap Kabid Kemitraan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Amman MKes.

Namun, imbuhnya, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi. Untuk nota kesepahaman tersebut, Dinkes Kabupaten Magelang akan menunjuk rumah sakit yang secara geografis dekat seperti RS Kariadi Semarang dan RS Sardjito Yogyakarta.

Sumber: regional.kompas.com

CIREBON – Kasihan nasib Raden Mukhtar, warga Kampung Mandalangan RT 001 RW 002, Kel. Kasepuhan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon ini sudah 18 hari tertahan di rumah sakit karena belum dapat melunasi biaya perawatan. Pasien penderita kanker paru paru ini berharap pihak RS Mitra Plumbon memberikan kebijakan lain yang dapat meringankan pasien. Mengingat sudah banyak biaya yang dikeluarkan saat masih perawatan. Kini Mukhtar dan keluarganya semakin gelisah kapan bisa pulang, sebelum kekurangan tunggakan sebesar 17 juta itu, bisa terbayar lunas ke pihak RS Mitra plumbon.

Sebenarnya Mukhtar sudah di injinkan pulang pada 3 Maret 2013 lalu, namun pria yang lahir dari keluarga yang pas-pasan itu, akhirnya tak bisa menjalankan niatnya untuk pulang karena harus melunasi terlebih dahulu seluruh kekurangan biaya perawatan selama di RS Mitra Plumbon. Mukhtar sendiri tercatat merupakan waraga Kota Cirebon dan bekerja sebagai karyawan Badan Pengelola Keraton Kasepuhan.

“Sejaktanggal 15 Februari 2013 sampai dengan sekarang saya masih dirawat di RS MITRA PLUMBON CIREBON, saya sendiri tak pernah membayangkan jika harus tertahan di rumah sakit ini gara-gara masih ada biaya yang belum dapat dilunasi. Padahal biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar diluar kemampuan saya dan keluarga. Selama itupun saya juga mendapat banyak bantuan dari Pimpinan dimana saya bekerja, kerabat dan lainnya hingga lebih dari Rp 30 juta hanya untuk obat abatan selama saya dirawat. Kini tinggal Rp 17 jutaan lagi kekurangan biaya tersebut harus dibayar, jika tidak mungkin nasib saya semakin taka menentu untuk kapan bisa pulang ke rumah,” ucapnya sedih.

Mukhtar menjelaskan jika selama ini berbagai cara dan semua prosedur sudah di tempuh agar mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan RI melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda, tapi semuanya sampai saat ini belum mendapatkan hasil, terbentur oleh administrasi Kependudukandan RumahSakit, karena pasien Mukhtar merupakan warga Kota Cirebon, sedang rumah sakit dimana Mukhtar dirawat berada di Kabupaten Cirebon.

Untuk itu, Mukhtar berharap bantuan dan uluran tangan untuk dapat meringankan bebannya dan keluarga sehingga Muhktar bisa pulang dan dapat melanjutkan dengan rawat jalan. “Ini no Rekening saya bila Bapak/Ibu/saudara/I berkenan membantu meringankan saya dan keluarga agar bisa keluar dari situasi ini : Bank Mandiri No. 134-00-0677231-2 A/N Bank BRI No. 0107 01 01259053 0 A/N < Rd Kun Isdiatriningsih> dan ini adalah no Kontak yang dapat dihubungi : RS MitraPlumbon( Tempat saya dirawat ) : ( 0231 ) 323100, M Yuski ( Adik saya ): +6285352221281 + 6287822496182,” ucapnya kembali sedih.

Sumber: pikiran-rakyat.com