Renstra Rumah Sakit Perlu Disusun Bersama Pasien: Mengapa Design Thinking Layak Dicoba
Penulis: Fajrul Falah (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

Setiap lima tahun, rumah sakit daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib menyusun rencana strategis (Renstra), dokumen perencanaan lima tahunan yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan [1]. Di atas kertas, ritualnya tampak rapi: analisis lingkungan internal dan eksternal, matriks SWOT, perumusan visi dan misi, penetapan isu strategis, lalu penyusunan program dan indikator kinerja. Namun, dokumen yang dihasilkan sering kali tidak lebih dari salinan Renstra periode sebelumnya dengan angka yang diperbarui. Isu strategisnya generik, seperti “peningkatan mutu pelayanan” atau “penguatan sumber daya manusia”, dan programnya dirumuskan di ruang rapat manajemen berdasarkan data agregat. Pasien, keluarga, dan perawat yang setiap hari berhadapan dengan antrean panjang, alur rujukan yang berbelit, dan sistem informasi yang tidak saling terhubung hanya hadir sebagai angka dalam laporan survei kepuasan. Saya tidak sedang menyalahkan tim perencana rumah sakit; mereka bekerja di bawah tenggat dan format yang kaku, sehingga jalan paling aman memang mengulang apa yang sudah ada. Menurut saya, di sinilah akar persoalannya: Renstra kita lebih banyak disusun untuk memenuhi kewajiban administratif daripada untuk memecahkan masalah yang benar-benar dialami pengguna layanan. Padahal, tuntutan terhadap rumah sakit berubah cepat, mulai dari ekspektasi pasien hingga digitalisasi layanan, sehingga rencana yang hanya bertumpu pada data masa lalu mudah usang sebelum periode lima tahunnya berakhir. Karena itu, saya berpendapat bahwa rumah sakit perlu meminjam cara kerja yang selama ini lebih akrab di dunia desain produk, yaitu design thinking. Pendekatan ini menekankan empati terhadap pengguna, kerja tim lintas disiplin, dan pembuatan prototipe secara cepat dan berulang [2,3]. Saya tidak mengusulkan agar analisis rasional yang diwajibkan regulasi ditinggalkan. Seperti ditegaskan Foster, design thinking paling berguna sebagai pelengkap metode pemecahan masalah rasional: ia menunda pencarian solusi sampai kebutuhan pengguna dipahami, lalu menguji asumsi sebelum sumber daya besar dikucurkan [4]. Bagi Renstra, perbedaan urutan ini bukan perkara teknis kecil, melainkan soal siapa yang didengar lebih dulu.
Bagaimana wujudnya dalam praktik? Design thinking lazim dijalankan dalam lima tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test [5,6], dan menurut saya kelima tahap itu dapat dipasangkan dengan siklus Renstra tanpa harus membongkar format yang sudah diatur. Tahap empathize seharusnya mengisi analisis situasi. Alih-alih hanya mengolah data kunjungan dan capaian standar pelayanan minimal, tim penyusun turun ke unit layanan: mengamati perjalanan pasien rawat jalan dari pendaftaran hingga pengambilan obat, mewawancarai keluarga pasien rawat inap, dan berbincang dengan perawat jaga malam. Beaird dan rekan mengingatkan bahwa merancang pengalaman layanan kesehatan mencakup hal sesederhana bagaimana pasien bergerak dari area parkir ke meja pendaftaran [5]. Temuan seperti ini tidak akan pernah muncul dari tabel indikator, padahal justru di situlah kelemahan dan peluang yang sesungguhnya bersembunyi. Data kuantitatif tetap penting, tetapi ia menjawab pertanyaan “berapa”, bukan “mengapa”. Tahap define kemudian mengubah temuan lapangan menjadi isu strategis yang tajam. Isu “peningkatan mutu pelayanan rawat jalan”, misalnya, dapat dirumuskan ulang menjadi pertanyaan “bagaimana kita dapat memastikan pasien lansia menyelesaikan kunjungan rawat jalan dalam satu kali datang?”. Rumusan seperti ini langsung menunjuk sasaran dan indikator yang dapat diukur. Tahap ideate lalu dijalankan dalam lokakarya lintas profesi yang melibatkan klinisi, manajemen, bagian keuangan, dan perwakilan pasien. Kebiasaan perencanaan rasional, yakni menetapkan kriteria, memberi bobot, lalu memilih alternatif, tetap dipakai [4], tetapi baru setelah tim menghasilkan banyak gagasan. Beaird dan rekan juga mencatat perbedaan penting antara design thinking dan siklus Plan-Do-Study-Act yang akrab di manajemen mutu: design thinking memberi porsi lebih besar pada fase perencanaan dan memadukan pemikiran divergen dan konvergen, sedangkan metode perbaikan proses lain cenderung langsung mengejar konsensus [5]. Dalam penyusunan Renstra, konsensus yang terlalu cepat biasanya berarti kembali ke program lama. Ruang bagi gagasan yang tampak janggal di awal justru sering melahirkan program yang paling relevan, asalkan gagasan itu kemudian tetap disaring dengan kriteria kelayakan yang jelas.
Kelemahan klasik Renstra, menurut saya, adalah programnya ditetapkan untuk lima tahun tanpa pernah diuji. Tahap prototype dan test menawarkan jalan keluar yang sederhana. Program prioritas tidak perlu langsung diterapkan di seluruh rumah sakit; ia dapat diuji coba lebih dulu di satu unit pada tahun pertama, misalnya melalui simulasi alur layanan atau storyboard yang dibahas bersama pengguna. Hasil uji coba itu kemudian menjadi bahan penyesuaian RBA tahun berikutnya. Dengan cara ini, siklus RBA tahunan berfungsi sebagai putaran iterasi, sementara Renstra tetap menjadi kerangka lima tahunan yang menjaga arah. Pendekatan ini juga lebih jujur secara anggaran: dana besar baru dialokasikan setelah ada bukti awal bahwa program tersebut bekerja di lapangan. Saya membayangkan tujuan dan sasaran strategis tetap dikunci di awal periode, sedangkan rincian program diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji dan diperbaiki setiap tahun. Pertanyaan berikutnya yang wajar adalah soal teknis pelaksanaan: bagaimana mengumpulkan pemangku kepentingan rumah sakit yang bekerja dengan jadwal dinas bergilir? Studi kualitatif Minet dan rekan terhadap 41 pakar design thinking memberi petunjuk yang berguna. Mereka menemukan bahwa format tatap muka dan format virtual masing-masing unggul pada tahap yang berbeda, dan tidak ada yang lebih baik secara menyeluruh [6]. Kehadiran fisik di lingkungan pengguna memperdalam empati dan memperkaya umpan balik saat prototipe diuji, sedangkan format virtual memperluas jangkauan peserta lintas lokasi dan waktu. Karena itu, mereka menyarankan proses hibrida yang menyesuaikan format dengan kebutuhan setiap tahap [6]. Bagi rumah sakit, observasi lapangan dan uji prototipe sebaiknya dilakukan langsung, sementara curah gagasan awal dan konsultasi dengan dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, serta jejaring rujukan dapat dilakukan secara daring. Susunan tim penyusun Renstra juga perlu diperluas agar tidak hanya berisi direksi, bagian perencanaan, dan bagian keuangan, tetapi juga staf medis, keperawatan, penunjang, dan perwakilan pasien. Fasilitator sebaiknya bukan pengambil keputusan, supaya gagasan staf garis depan tidak tersaring sebelum sempat dibahas.
Saya menyadari bahwa usulan ini mudah dikritik, dan sebagian kritik itu sah. Kritik pertama menyangkut bukti. Tinjauan sistematis Altman dan rekan terhadap 24 intervensi kesehatan yang dikembangkan dengan design thinking menemukan 11 intervensi berhasil, 12 berhasil sebagian, dan satu tidak berhasil [2]. Hasil ini menjanjikan, tetapi sebagian besar studi berukuran kecil, berkualitas rendah hingga sedang, dan menerapkan tahapan design thinking secara tidak seragam; hanya enam studi yang benar-benar mengamati pengguna dalam konteks nyata [2]. Lebih penting lagi, tinjauan tersebut berfokus pada intervensi klinis dan produk, bukan pada perencanaan strategis organisasi. Jadi, saya tidak dapat mengklaim bahwa Renstra yang disusun dengan design thinking pasti lebih baik. Klaim yang lebih jujur adalah bahwa pendekatan ini layak dicoba dan dievaluasi secara serius. Kehati-hatian ini penting agar design thinking tidak bernasib sama dengan banyak tren manajemen lain yang diadopsi dengan antusias lalu ditinggalkan tanpa pernah dievaluasi. Kritik kedua menyangkut waktu dan kapasitas. Design thinking memerlukan fasilitator terlatih dan jam kerja yang tidak sedikit, sementara penyusunan Renstra sering dikejar tenggat penganggaran daerah. Namun, hambatan ini tidak harus menjadi alasan untuk menolak. Foster menunjukkan bahwa pengenalan design thinking dapat dimulai dengan latihan singkat yang tidak menuntut persiapan besar [4], sehingga rumah sakit dapat memulainya dari satu atau dua isu strategis prioritas. Kritik ketiga menyangkut ketegangan antara sifat iteratif design thinking dan Renstra yang ditetapkan secara formal. Ketegangan ini nyata, tetapi dapat dikelola dengan memisahkan apa yang dikunci (tujuan dan sasaran) dari apa yang boleh disesuaikan (rincian program). Kritik keempat, yang menurut saya paling sering diabaikan, menyangkut etika pelibatan pasien. Mengundang pasien ke meja perencanaan menuntut perhatian pada keterwakilan, terutama agar suara kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dari daerah terpencil tidak tenggelam oleh suara yang paling lantang. Hal yang sama berlaku bagi staf: perawat, petugas pendaftaran, dan petugas kebersihan perlu merasa aman menyampaikan masalah tanpa khawatir dianggap mengkritik atasan.
Pada akhirnya, saya melihat design thinking bukan sebagai jargon baru yang perlu ditambahkan ke daftar istilah manajemen rumah sakit, melainkan sebagai pengingat tentang untuk siapa rencana strategis itu dibuat. Regulasi telah memberi kerangka yang jelas tentang apa yang harus ada dalam Renstra [1], tetapi regulasi tidak dapat memastikan bahwa isi Renstra mencerminkan pengalaman orang-orang yang dilayani rumah sakit. Itu adalah pilihan manajemen. Pemerintah daerah selaku pemilik rumah sakit dapat ikut mendorongnya, misalnya dengan menghargai Renstra yang menunjukkan proses pelibatan pengguna secara nyata, bukan sekadar kelengkapan bab. Rumah sakit yang ingin mencobanya tidak perlu menunggu pedoman resmi. Langkah awalnya sederhana: pilih satu isu strategis, kirim tim lintas profesi untuk mengamati dan mendengarkan pasien serta staf, rumuskan ulang masalahnya dari sudut pandang mereka, lalu uji satu program di satu unit sebelum memperluasnya. Dokumentasikan setiap tahap, mulai dari catatan wawancara, peta perjalanan pasien, hingga hasil uji coba, dan lampirkan pada dokumen Renstra. Lampiran semacam itu memudahkan dewan pengawas dan pemerintah daerah menelusuri alasan di balik setiap pilihan strategis, sekaligus menjadi bahan evaluasi pada akhir periode. Saya juga berharap kalangan akademisi dan asosiasi rumah sakit mengambil peran, misalnya dengan melakukan studi implementasi yang membandingkan proses dan hasil Renstra yang disusun dengan dan tanpa design thinking di rumah sakit Indonesia. Mahasiswa manajemen rumah sakit pun dapat dilibatkan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis masalah. Tanpa bukti lokal, perdebatan tentang pendekatan ini akan terus berputar pada klaim dan keraguan. Lima tahun adalah waktu yang panjang untuk menjalankan rencana yang keliru. Jika sebagian kecil waktu penyusunan Renstra digunakan untuk benar-benar memahami masalah pengguna, saya yakin rumah sakit akan mendapatkan rencana yang lebih relevan, lebih mudah dijalankan, dan lebih layak dipertanggungjawabkan kepada publik yang dilayaninya.
Daftar Pustaka
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri; 2018.
- Altman M, Huang TTK, Breland JY. Design thinking in health care. Prev Chronic Dis. 2018;15:E117. doi:10.5888/pcd15.180128
- Brown T. Design thinking. Harv Bus Rev. 2008;86(6):84–92.
- Foster MK. Design thinking: a creative approach to problem solving. Manag Teach Rev. 2021;6(2):123–40. doi:10.1177/2379298119871468
- Beaird G, Geist M, Lewis EJ. Design thinking: opportunities for application in nursing education. Nurse Educ Today. 2018;64:115–8. doi:10.1016/j.nedt.2018.02.007
- Minet A, Wentzel D, Raff S, Garbas J. Design thinking in physical and virtual environments: conceptual foundations, qualitative analysis, and practical implications. Technol Forecast Soc Change. 2024;207:123596. doi:10.1016/j.techfore.2024.123596







