A new study has found that more than 40 million people worldwide are harmed by poor hospital care each year.  Researchers said most of the unsafe medical care occurs in low- and moderate-income countries.

Researchers poured over data contained in 4,000 studies looking for instances of substandard hospital care around the world.

Ashish Jha, a professor of health policy at Harvard University School of Public Health in Boston, helped lead the study. “Well, you know, we’ve had suspicion for some time that unsafe care, medical errors, adverse events, bad things that happen to patients when they go to the hospital, are a substantial problem,” he stated.

Jha and colleagues from the World Health Organization in Geneva and RTI International in Durham, North Carolina, found that almost 26 million cases of unsafe medical care occur in hospitals in developing countries. The remaining 16.8 million instances of harm occur in the West.

The researchers also measured the number of days of life lost to death or disability due to poor hospital care, finding that twice as many of those days occur in low- and moderate income nations compared to Western countries.

The leading cause of injury in hospitals in lower income countries were blood clots, because patients did not move around enough during extended stays.

Other causes of harm include urinary tract infections, blood stream infections, falls and bedsores.

Medication errors accounted for most of the substandard care in the West.

Jha said it’s not that hospital training in less developed nations is inferior to schools elsewhere in the world.  Rather, he thinks it’s an issue of delivering safe care. “You know, health care has become more complex.  It’s become more dangerous.  Medications have more side effects. There are very sick people in the hospital who have infections, and most organizations throughout the world are just not paying attention to these issues,” he said.

Jha said there’s only so much the families of patients can do to ensure the safety of their loved ones, so the ultimate responsibility rests with the hospital facilities themselves.  But he and his colleagues call for policymakers to focus on improving the quality and safety of healthcare systems, as well as increasing access to care.

An article on unsafe medical care in hospitals around the world is published in the journal BMJ Quality & Safety.

Source: voanews.com

Telusuri Utang RSUD Rp4,6 Miliar

PEMANGKAT – Usai diberikan kepercayaan lembaga dengan menelurkan SK penetapan keanggotaan, Selasa (17/19), Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Sambas tentang Utang RSUD Pemangkat, melakukan prainvestigasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemangkat. Tujuannya tentu saja untuk menyelidiki mengapa hingga muncul utang senilai Rp4,6 miliar tersebut.

“Panitia Hak Angket meminta pihak Rumah Sakit (agar) menyiapkan segala laporan, terkait masalah utang rumah sakit ini. Kami tidak ingin laporannya gelondongan, artinya tidak lengkap. Kami minta utuh dan lengkap,” ungkap salah satu anggota Panitia Angket, Erwin Saputra, saat berkunjung ke RSUD Pemangkat Selasa (17/9).

Adapun data yang diminta Panitia Angket Utang Rumah Sakit, menurutnya, adalah laporan keuangan tahun 2007 hingga 2012, baik sebelum pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun setelah BLUD. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Rumah Sakit ini dihadiri Direktur RSUD Pemangkat, Kepala Sub Bidang Tata Usaha RSUD, Bagian Medik, Kesehatan, dan Perawatan, serta Pelayanan.

Laporan keuangan yang diminta pun, ditegaskan Erwin, haruslah lengkap dengan kuitansi, begitu juga rencana kegiatan anggaran setiap tahunnya, termasuk RKA tahun berjalan, sejak diberlakukannya BLUD. Tujuan dari pihak Panitia Angket, dikatakan Erwin, adalah agar semua terang benderang mengenai utang rumah sakit ini. “Kita juga minta pihak Rumah Sakit menyampaikan laporan di bidang-bidang atau pos-pos mana saja yang terjadi utang seperti pengadaan bahan habis pakai, makanan-minuman, jasa medis, serta berapa berapa lama sudah terjadi kemelut utang. Termasuk kami meminta laporan jumlah tenaga medis, staf rumah sakit/apartur, tenaga honorer, serta jumlah dokter,” jelasnya.

Bahkan, dikatakan Erwin bahwa pihak Panitia Angket juga meminta dokumen-dokumen kerjasama, kontrak, dan pengadaan terhadap barang habis pakai, obat-obatan, serta pihak ketiga seperti perusahaan farmasi yang menjadi mitra RSUD Pemangkat. “Dari pertemuan hari itu juga kami meminta laporan dan data yang lengkap disampaikan ke Panitia Angket, selambat-lambatnya Jumat depan (20/9), karena Senin (24/9) Panitia Angket akan menggelar rapat internal, membahas Laporan Keuangan RSUD Pemangkat. Bahkan tak menutup kemungkinan, Panitia Angket akan meminta bantuan tenaga ahli, untuk melakukan penelaahan laporan keuangan RSUD Pemangkat jika diperlukan,” jelasnya.

Sumber: pontianakpost.com

Pariaman, Padek—RSUD Pariaman harus segera diper­luas. Sebab, dengan kondisi yang ada saat ini, ditambah kondisi sarana dan prasarananya sudah tidak memadai sebagai rumah sakit rujukan Sumbar wilayah barat. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Sumbar, RSUD perlu melakukan kerjasama dengan Pemko untuk menambah areal rumah sakit.

Perluasan areal ke sebelah rumah sakit yang sekarang ditempati Dinas Kesehatan Ka­bu­paten Padangpariaman, me­ru­pa­kan salah satu bentuk pe­ningkatan pelayanan medis rumah sakit ini. Apalagi luas tanahnya mencapai 1.700 meter.

“Kami rekomendasikan se­per­ti itu, dilakukan pengem­bangan agar pelayanan kepada pasien dari daerah Sumbar wilayah Barat lebih optimal,” ujar Ketua Tim Pengelola Pe­nga­duan Pelayanan Publik Pem­pov Sumbar, Chairul Dar­wis didampingi Wakilnya Dahnil Aswad, Yasri Alfian, dan Marjulis di RSUD tersebut, usai kunju­ngan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap RSUD tersebut, kemarin (17/9).

“Tim akan mencoba mem­fasilitasi agar perluasan RSUD Pariaman ini dapat terwujud, karena Pemkab Padang­paria­man dapat memindahkan Dinas Kesehatan ke pusat pemerin­tahan di Parit Malintang,” jelas Chairul.

Kedatangan mereka di­te­rima Kepala RSUD Pariaman dr Lila. Pihak RSUD menye­butkan, RS ini sudah melayani 28 jenis pelayanan medis. Agar indeks kepuasan masyarakat mening­kat di RSUD, tim juga minta pemprov melakukan survei melibatkan lembaga pengkajian independen, bukan dari internal pemda. “Agar tingkat kepuasan masyarakat betul-betul dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif,” tegasnya.

Selain ke RSUD, tim juga meninjau unit pelayanan publik milik pemprov lainnya, yaitu Samsat. Di sini, tim melihat tempat pelayanan para pembayar pajak kendaraan belum layak, karena masih menumpang di kantor polsek. Diharapkan, kantor tersebut dipindahkan ke kawasan Lubukalung, karena di sana ada tanah milik pemprov.

“Di kantor samsat itu, kami juga menemukan masyarakat kesulitan jika ingin balik kendaraan dan membuat plat nomor kendaraan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, mereka harus ke Padang. Kalau seperti itu, berarti akan menimbulkan biaya tinggi dan waktu lama,” beber Chairul. (nia)

Sumber: padangekspres.co.id

Jakarta – Tender alat-alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang berlangsung kisruh. Hal ini menyusul diloloskannya alkes hasil modifikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) tentang Pengadaan Alat Kedokteran Umum (ALK-11) RSUD Kota Tangerang oleh Pokja 2.5.

Budi Santosa, Direktur Utama PT Putra Karya Santosa, salah satu peserta tender, menyatakan masyarakat Kota Tangerang yang akan menggunakan fasilitas RSUD tersebut terancam menjadi korban penggunaan alkes yang belum lolos mutu atau belum memiliki Izin Edar Kemenkes.

“Hasil tender ini jelas berpotensi merugikan publik Kota Tangerang karena alkes yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Atau bahasa mudahnya ilegal. Apalagi nilai tender alkes ilegal ini cukup fantastis, sekitar Rp4 miliar, dari total nilai tender sebesar Rp8 miliar lebih,” ungkap Budi, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Untuk itu, pihaknya telah mengajukan sanggahan kepada pokja 2.5 atas penetapan pemenang tender tersebut yaitu PT Lami Barkahutama. Menurut Budi, terdapat tiga produk yang menyalahi ketentuan Permenkes, yaitu Custom MAK Emergency Trolley, Custom MAK Supramax Bed, dan Custom MAK Infuse Stand.

Dari ketiga produk alkes itu dilakukan modifikasi bahan baku, fitur, dan dimensi/ukurannya. Ketiga produk yang ditawarkan PT Lami Barkahutama tersebut, lanjut Budi, nyatanya belum teregistrasi di Kemenkes. Dengan demikian, sesuai regulasi yang berlaku seharusnya ketiga produk tersebut belum layak digunakan oleh user.

Implikasinya, sambung dia, ketiga produk yang akan digunakan oleh konsumen RSUD Kota Tangerang ini tidak terjamin keamanan dan kemanfaatannya ini. Kondisi ini tentu merugikan reputasi RSUD kota Tangerang dan konsumen.

“Ini jelas-jelas melanggar Permenkes No 1190 tentang Izin Edar, khususnya, Pasal 5 dan 24 serta peraturan perundangan yang berlaku, karena belum dilakukan perubahan izin edar. Saya sudah klarifikasi ke Direktorat Prodis Alkes Kemenkes. Karena akan merugikan masyarakat luas, saya akan adukan masalah ini secara pidana dan PTUN,” terangnya.

Bukan kewenangan

Meskipun aturan hukumnya sudah jelas, namun PT Lami Barkahutama dan PT Mega Andalan Kalasan selaku prinsipal dengan dilakukan modifikasi Alkes, tidak mengindahkan hal tersebut. Mereka telah melanggar Permenkes No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Ijin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Jo. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Jo. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara Herry Sukarnapura, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 2.5 Pengadaaan Barang/Jasa yang juga Sekretaris Daerah Kota Tangerang, mengaku bukan kewenangan Pokja untuk mengambil tindakan atau sanksi kepada pemenang tender yang diduga memasarkan produk yang belum memiliki izin edar dari Kemenkes. “Silakan laporkan hal tersebut kepada pihak berwenang,” ujarnya, seperti dikutip dari Jawaban Sanggah yang diajukan PT Putra Karya Sentosa.

Herry pun keukeuh bahwa pelaksanaan tender telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekadar informasi, kasus seperti ini pernah terjadi di RSUD Kota Bekasi, di mana pemenang tender memasarkan produk-produk Alkes Modifikasi  yang belum memiliki Izin Edar dari Kemenkes. Melihat hal ini, Panitia Tender berkonsultasi dan klarifikasi ke pihak Kemenkes dan akhirnya Produk Alkes Modifikasi tersebut dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis. Pemenang tendernya pun didiskualifikasi. Kejadian di Kota Bekasi seharusnya bisa menjadi yurisprudensi bagi POKJA 2.5 Kota Tangerang.

Sumber: neraca.co.id

Jakarta, PKMK. Komisi IX DPR RI menolak pengaturan perawat dan bidan dalam satu RUU. Mayoritas fraksi di Komisi IX meminta agar bidan diatur dalam RUU tersendiri yang diproses setelah selesainya pembahasan RUU Keperawatan. Hal tersebut dipaparkan dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan RI.

Surya Chandra dari PDIP mengatakan, berdasarkan sebuah keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pendidikan keperawatan dan kebidanan terpisah. Masing-masing menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam praktek di lapangan, perawat dan bidan juga terpisah. “Maka, fraksi kami tetap berpegang bahwa kedua profesi itu tidak diatur dalam satu RUU,” kata dokter asal Palembang itu.

Endang Agustini Syarwan Hamid dari Partai Golongan Karya berkata, berdasarkan aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ataupun Menteri Pendidikan Nasional RI, pendidikan perawat dan bidan menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Tugas perawat sangat kompleks, harus membantu semua tenaga kesehatan. Maka, RUU Keperawatan harus lebih berfokus ke peran-fungsi perawat dari segi payung hukum. Dan sampai sekarang, fungsi perawat belum diatur secara ideal. “Maka, perawat harus diatur dalam RUU tersendiri untuk memudahkan fungsi mereka,” kata Endang.

Adapun Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar RUU Keperawatan diproses terlebih dulu. Setelah itu, barulah RUU Kebidanan menjadi inisiatif, dan selesai selambatnya tahun 2015. “Beberapa pihak di Kementerian Tenaga Kerja RI pun berpendapat bahwa RUU Keperawatan sebaiknya terpisah dengan RUU Kebidanan,” kata dia.

Dr. Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, berkata bahwa pihaknya tidak akan bersikeras bahwa profesi perawat dan bidan diatur dalam satu RUU. Sejauh didasari kepentingan publik, Kementerian Kesehatan RI akan menerima pemisahan tersebut.

Jakarta, PKMK. Perawat dan bidan direncanakan tidak dikenai sanksi pidana dalam menjalankan profesi. Tapi, saat lalai, dikenai sanksi administratif seperti teguran tertulis. Hal tersebut tercantum dalam DIM baru yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam RUU Keperawatan. “Jadi, tidak ada kriminalisasi ke perawat dan bidan,” kata dr. Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, di Jakarta (18/9/2013).

DIM terbaru itu memuat 165 butir baru, diantaranya substansi tentang penambahan sanksi administratif bagi perawat dan bidan tersebut. “Juga, ada substansi tentang pengaturan tenaga bidan. Jadi, perawat dan bidan diatur bersamaan dalam RUU,” kata Nafsiah Mboi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejumlah organisasi profesi mendukung penyatuan pengaturan profesi perawat dan bidan dalam satu RUU. Itu adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Pengurus PPNI mengakui bahwa DIM baru tersebut lebih melindungi perawat. Sementara IBI menyatakan menerima pengaturan bidan dan perawat dalam satu RUU.

Ada beberapa negara yang mengatur perawat dan bidan dalam satu peraturan, misalnya Ghana, India, dan lain-lain. Ada pula beberapa negara yang memungkinkan pendidikan kebidanan langsung tanpa pendidikan keperawatan, kata Menteri Nafsiah Mboi.

TEMPO.CO, Surabaya – Universitas Airlangga melalui Lembaga Penyakit Tropis berencana membangun rumah sakit khusus riset dan pengobatan di bidang stem cell. Direktur LPT Unair, Nasronuddin, menuturkan rencana ini sudah matang dan diharapkan bisa dimulai tahun depan.

“Tahun 2014 mulai dikerjakan, tapi saya enggak tahu tanggal dan bulannya. Kami ingin meningkatkan potensi peneliti,” kata Nasronuddin seusai tasyakuran penghargaan Prayogasala dari Kementerian Riset dan Teknologi di gedung LPT Unair, Selasa, 17 September 2013.

Nasronuddin mengatakan, pihaknya berharap ada investor dalam negeri yang bersedia menyokong investasinya. Menurut dia, Korea sebetulnya berkeinginan mendanai proyek tersebut, tapi Unair lebih berharap pada investor dalam negeri karena proyek ini tergolong strategis sekaligus menjanjikan. “Indonesia saya kira mampu,” kata Nasronuddin.

Disinggung keterlibatan konglomerat Chairul Tanjung, ia enggan menjawab gamblang. Chairul Tanjung adalah salah satu anggota wali amanah Unair dan sempat mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Unair pada 26 Agustus lalu. Setelah menggondol gelar itu, Chairul sempat mengunjungi LPT Unair. Hanya saja, Nasronuddin memastikan bangunan rumah sakit stem cell berdiri di antara Rumah Sakit Pendidikan Unair dan LPT Unair dengan konsep bentuk lorong bertingkat.

Ambisi ini seiring keluarnya SK dari Kemenkes yang menyatakan Unair dan Kota Surabaya sebagai pusat riset dan pengobatan stem cell di Indonesia. Kementerian BUMN, kata ia, juga siap mendukung dengan memproduksi massal hasil riset LPT Unair yang sudah terbukti khasiatnya.

Selain itu, Kementerian BUMN akan memberikan dana hibah senilai Rp 4,5 miliar dalam bentuk peralatan penelitian kepada kelompok riset stem cell di LPT Unair. Mitra bisnis BUMN juga turut menyumbang peralatan riset stem cell senilai Rp 670 juta. Pihaknya hanya menyediakan clean room dan laboratorium saja. Kini, Narsonuddin meminta pada rektorat segera menambah SDM sebagai teknoprenuer dan marketing-nya. Pada Januari 2014, sebagian alat-alat itu datang dan stem cell segera diproduksi massal.

Skemanya, bibit stem cell dari LPT Unair dan PT Kimia Farma ditunjuk sebagai pabrik yang bertugas menggandakannya. Tahap awal, stem cell yang diproduksi massal bagi pengobatan tendon, tulang hancur, keganasan, dan kecantikan. Stem cell untuk diabetes dan stroke, kata Nasron, juga sudah dilirik untuk diproduksi massal. Menurut dia, terapi stem cell adalah salah satu pengobatan masa depan dan suatu inovasi medis di dunia kesehatan.

Pengobatan stem cell adalah upaya transplantasi dengan menggunakan sel induk tubuh sendiri. Sel induk ditanamkan ke berbagai organ tubuh yang sakit sehingga terjadi regenerasi dan menggantikan bagian sel yang rusak.

Produksi stem cell LPT Unair sudah diterapkan ke manusia dengan menggandeng Pusat Kedokteran Regeneratif dan Stem Cell RSUD dr Soetomo. Ia mengaku banyak permintaan stem cell ini dari dokter-dokter di Indonesia, tapi pihaknya belum mampu memenuhinya. “Karena keterbatasan alat produksi massal tadi, saya ingin terapi stem cell ini hanya Rp 5-10 juta saja. Ilmu harus bermanfaat bagi masyarakat, itu harapan saya,” kata Nasronuddin.

Wakil Rektor I Unair, Achmad Syahrani, menuturkan segera memenuhi permintaan terkait tambahan SDM marketing dan technopreneur. Pihaknya juga menyambut antusias soal rencana membangun rumah sakit stem cell di lingkungan Unair. Setelah dikukuhkan sebagai pusat riset unggulan nasional, Syahrani mendorong peneliti di National Health Center Unair terus berinovasi di bidang medis. “Kami libatkan juga peneliti bidang antropologi, dokter gigi, ekonomi, dan lainnya untuk kemajuan medis di Unair,” ucapnya.

Sumber: tempo.co

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah, Sulistiyo, mengatakan Indonesia harus memikirkan kemungkinan memiliki rumah sakit di Arab Saudi. Menurutnya, kalau Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) hanya dipakai untuk musim haji saja, maka pada rentang waktu sembilan bulan berikutnya, peralatan yang ada tidak bisa dimanfaatkan.

“Sudah saatnya Indonesia mempunyai rumah sakit di Arab Saudi,” kata Sulistiyo dalam kunjungan kerjanya ke BPHI Daerah Kerja (Daker) Makkah, Senin (16/9), yang dikutip Media Center Haji (MCH) Daker Makkah.

Pertimbangan lainnya, kata Sulistiyo, jumlah warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah juga terus meningkat. “Mulai perlu dipikirkan bukan hanya rumah sakit untuk melayani jamaah haji, tapi rumah sakit Indionesia yang di Arab Saudi yang bisa melayani seluruh warga Indonesia yang sedang ke sini,” ujar dia.

Sulistiyo menegaskan bahwa DPD akan mendukung pemerintah Indonesia dan merekomendasikan wacana membangun rumah sakit Indonesia di Saudi. Namun, Sulistiyo sadar bahwa kewenangan regulasi sementara ini dalam praktiknya ada di DPR.

“Kami akan melakukan komunikasi dengan DPR,” ujarnya.

Sementara Ketua Delegasi Komite III DPD RI Istibsyarah menilai bahwa persiapan yang dilakukan BPHI dalam menyambut kedatangan jamaah haji dari Madinah sudah baik. “Semua tempat dan alatnya sudah bagus. Tapi saya berharap tidak ada pasien yang ke sini. Saya juga berharap obat-obatnya ‘tidak laku’, kecuali vitamin,” kata Istibsyarah.

Sumber: republika.co.id

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dumai mengecam Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Dumai, setelah menyeruaknya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan dokter bedah di RSUD tersebut. Aktivis mahasiswa ini juga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika human error yang terjadi di RSUD kebanggaan masyarakat Dumai itu tidak ditindak secara hukum.

Hal itu diutarakan oleh sekelompok pengurus HMI, kemarin. Sekretaris umum (Sekum) HMI Cabang Dumai, Rian Arief, mengatakan diagnosa dokter atas pasien yang bernama Donal merupakan human error seorang dokter. Ia menuntut, dugaan malpraktek itu di usut tuntas supaya tidak terjadi dimasa yang akan datang.

“Tentu saja masyarakat dirugikan atas kasus ini. Kami dukung pihak keluarga menempuh jalur hukum,” katanya.

Tidak hanya itu, jika tidak ada publikasi atas penyelesaian kasus itu, kelompok mahasiswa yang tergabung di HMI ini akan melakukan aksi besar-besaran. Bahkan, ia menuntut agar Dirut RSUD Dumai segera mundur dari jabatannya. Apalagi, di RSUD Kota Dumai itu kekurangan tenaga dokter, sementara pasien menjadikan RSUD itu sebagai rujukan utama untuk berobat.

“Kalaupun dokter kurang, tidak selayaknya ada dokter yang melakukan malpraktek,” ucapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Dumai, dr. Syaiful yang dijumpai Tribun kemarin, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Oleh karena itu, ia enggan memberikan keterangan medik terkait kasus tersebut. Pasalnya, kalau ia mengatakan apa yang dilakukan dokter terhadap pasien sudah sesuai ketentuan, takut dituding membela diri. Begitupun sebaliknya, tidak akan mungkin pihaknya memberikan keterangan kalau dokter telah salah mendiagnosa penyakit pasien.

“Kita selesaiakan dulu dengan duduk bersama. Berikanlah kami kesempatan untuk duduk bersama terlebih dahulu. Kami sudah menghubungi keluarga pasien untuk itu. Setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan, kami akan berikan keterangan seluas-luasnya,” ujar pria asal Bukittinggi itu.

Bahkan, ia mengaku tidak mau dianggap perang di media massa, bila komentar dibalas komentar. Untuk itu, ia berharap agar semua pihak bisa memaklumi proses penyelesaian dugaan malpraktek yang dilakukan dokter terhadap seorang pasien.

Sebelumnya, Ismanora, keluarga pasien mengatakan, pihaknya akan menuntut kasus tersebut secara hukum. Apalagi setelah merujuk adiknya Donal ke RS Eka Horpital di Pekanbaru. Sebab, hasil diagnosa kedua RS sangat berbeda.

“Jika di RSUD Dumai mengatakan harus dioperasi, dan itupun langsung ia kerjakan. Sedangkan menurut pihak RS di Eka Hospital, penyakit yang diidap adiknya tidak selayaknya di operasi,” katanya.

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

A new hospital inspection regime for England is getting under way, with the chief inspector promising to “expose poor and mediocre” care.

The Care Quality Commission agreed to overhaul its inspections following the Stafford Hospital scandal.

Inspectors will visit Croydon Health Services NHS Trust, in south London, later – the first of 18 inspections taking place before the end of 2013.

Mike Richards, the new chief inspector of hospitals, is leading the process.

The inspection teams are larger and more specialised than before – about 30 people are taking part in the Croydon visit, including a surgeon, senior nurses, a student nurse and members of the public.

There will also be a public meeting held in Croydon on Tuesday evening – something that will be happening during the other inspections too.

Another crucial difference is that the inspections will focus on the “whole patient experience”.

Clearer picture

Each inspection will cover eight key services areas: A&E; medical care; surgery; critical care; maternity; paediatrics; end-of-life care and outpatients.

The inspections will be a mixture of announced and unannounced visits and they will include inspections in the evenings and at weekends.

That contrasts with the previous inspections which were grouped around essential standards so hospitals would find themselves inspected for issues such as nutrition and infection control rather than the entire system.

Sir Mike said: “These inspections are designed to provide people with a clear picture of the quality of the services in their local hospital, exposing poor or mediocre care as well as highlighting areas of good and excellent care.

“We know there is too much variation in quality in the NHS – these new in-depth inspections will allow us to get a much more detailed picture of care in hospitals than ever before.”

The launch comes amid heightened focus on the performance and regulation of hospitals.

The public inquiry into the poor care at Stafford Hospital, published in February, identified failings in the way hospitals are monitored.

Weaknesses were once again highlighted in July when the government’s Keogh Review led to 11 hospitals being placed in special measures. Only two of them were facing regulatory action from the CQC, suggesting problems were slipping under the radar.

Health Minister Norman Lamb said: “Our priority is to make sure that people get better care. That’s why we asked the CQC to appoint a new Chief Inspector of Hospitals to shine a spotlight on quality and drive up standards across the board.”

The programme of inspections continues on Thursday when inspectors go into Airedale NHS Foundation Trust followed by inspections at Taunton and Somerset NHS Foundation Trust and The Royal Wolverhampton NHS Trust next week.

By the end of 2015 the CQC aims to have inspected all acute hospitals.

Results will be published about a month after each inspection.

Source: bbc.co.uk