Renon – Mulai tahun ini pemerintah provinsi Bali akan melibatkan rumah sakit swasta dalam pelayanan program jaminan kesehatan Bali mandara atau jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali. Pelibatan rumah sakit swasta dalam JKBM merupakan upaya untuk mempermudah dan memperluas jasa layanan JKBM.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali IGA Putri Mahadewi dalam keteranganya di Renon (8/1/2013) mengatakan rumah sakit swasta yang dapat berpartisipasi dalam program JKBM nantinya akan diseleksi dan harus memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan. Salah satu persyaratan dasar yaitu rumah sakit swasta tersebut telah terakreditasi.

“Jadi  rumah sakit itu sudah terakreditasi, sudah punya kelas rumah sakit yang sudah pasti, kemudian mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota, karena dana JKBM ini dana sharing provinsi dan kabupaten, tentu izinnya itu atas persetujuan bupati dan walikota,” papar IGA Putri Mahadewi.

IGA Putri Mahadewi mengakui hingga saat ini terdapat 9 rumah sakit swasta yang mengajukan diri, namun hanya 5 rumah sakit yang memenuhi persyaratan. Dari 5 rumah sakit swasta tersebut, 2 diantaranya berada di Kota Denpasar yaitu Rumah sakit Puri Raharja dan Rumah Sakit Bakhti Rahayu. Sedangkan 3 rumah sakit lainnya di Kabupaten Buleleng yaitu Rumah Sakit Parama sidhi, Kerta Usada dan  Karya Dharma Husada.

Sumber: beritabali.com

Jakarta – Listrik mati membuat aktivitas terganggu. Demikian juga yang terjadi di RSCM, rumah sakit rujukan nasional. Mati listrik membuat ratusan pasien rawat jalan di RS itu telantar. Para pasien ini tak bisa melakukan pendaftaran karena komputer yang biasa digunakan untuk melakukan pendataan ikut mati.

“Komputernya ikut mati sehingga pasien tidak bisa mendaftar,” kata Anto, salah seorang warga yang berada di RSCM, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, kepada detikcom, Senin (7/1/2013).

Anto mengatakan, dia datang ke RSCM untuk mengantar orangtuanya yang rutin berobat di RS tersebut. Saat datang sekitar pukul 09.00 WIB di ruang rawat jalan, Anto melihat ratusan orang berkerumun di ruang rawat jalan di rumah sakit itu.

“Ruangan juga gelap, pas saya tanya ke petugas ternyata listrik mati,” katanya.

Anto mengatakan, antrean pasien juga terlihat panjang di ruangan unit pelayanan pasien jaminan (UPPJ). Ruangan ini adalah tempat para pasien yang menggunakan Askes dan juga Jaminan Kesehatan.

“Di sini antrean juga panjang karena komputernya mati,” katanya.

Para pasien yang terlantar akibat listrik padam ini banyak yang duduk-duduk di lorong-lorong rumah sakit pemerintah itu. “Kalau di ruang rawat inap saya tidak tahu kondisinya seperti apa, karena saya langsung pulang begitu tahu mati lampu,” katanya.

Sumber: news.detik.com

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soewandhie Surabaya lagi-lagi dianggap menyalahi aturan. Pasalnya, alat kesehatan yang didatangkan dengan anggaran miliaran ternyata belum bisa diopersikan.

Diantaranya adalah Alkes (alat kesehatan-red) yang berupa Cath Lab atau sarana deteksi pembuluh darah (kateterisasi jantung). Hal ini dinilai kalangan anggota Komisi C DPRD Surabaya menyalahi aturan.

“Kalau kondisi prepair, namun kabel UPS (Unit Power Sistem/backup power listrik) belum terpasang bisa dikatakan menyalahi aturan. Tahun anggaran selesai semestinya harus terpasang semua, tapi ini baru dikerjakan,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim saat sidak di RSUD Soewandhie Surabaya, Kamis (3/1/13).

Menurut Sachiroel, UPS sebagai penunjang alat pemasangan kateralisasi jantung hendaknya diprioritaskan penyelesainya sebagai upaya antisipasi bila sewaktu-waktu listrik yang dipasok Perusahaan Listrik Negara (PLN) bermasalah. Untuk itu, Pemkot Surabaya berhak memberikan penalti atau sanksi denda kepada kontraktor dalam hal ini General Electrik.

“Ini harus ada penalti karena pekerjaan tertunda. Pemkot harus mengontrol ini,” katanya.

Terlepas keterlambatan pemasangan UPS dikarenakan menunggu pembangunan gedung baru khususnya lantai empat baru selesai pada pertengahan Desember 2012, Alim mengatakan, pembangunan tetap harus diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2012.

Jika kondisinya masih seperti ini, lanjut dia, maka Pemkot Surabaya tidak bisa membayar kontraktor dengan alasan alat yang dibeli seharga Rp16 miliar tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangai sebelumnya.

“Seharusnya alat tersebut sudah bisa dioperasikan pada Bulan September 2012,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD dr Soewandhie, Rince Pangalila, membantah bila alat pemasangan kateralisasi jantung dan UPS belum bisa dioperasikan. Menurutnya, berdasarkan simulasi yang pernah dilakukan, dua alat tersebut sudah bisa digunakan.

“Menurut saya semua alat tersebut sudah layak bayar, karena sudah bisa digunakan,” ujar Rince di hadapan anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Menurut Rince, tidak dinyalakanya UPS sudah sesuai kebijakan yang ditetapkan direksi. Karena, selain menggunakan pasokan listrik dari PLN, pihak rumah sakit juga sudah melakukan antisipasi berupa genset yang kapanpun siap digunakan.

“UPS ini tinggal memasang kabel saja, karena ketika simulasi dilakukan menggunakan kabel lain. Saya pastikan semua alat yang ada di sini sudah siap pakai,” ujarnya.

Sumber: lensaindonesia.com

Dinas Kesehatan Riau mengakui tak miliki wewenang mengawasi RS swasta. Situasi ini menyebabkan RS swasta terlalu mengejar keuntungan dan mengenyampingkan sisi sosial.

PEKANBARU-Terkait merebaknya keluhan pasien RS swasta di Pekanbaru, Dinas Kesehatan Riau mengakui bahwa RS swasta memang profit oriented. Selain itu, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi masalah tarief.

Menurut Kadiskes Riau, Katijo Sempono Rabu (2/1/13), pemerintah menetapkan standart tarief hanya di RS milik pemerintah atau RS swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. Karena memang hingga saat ini, belum ada standarisasi masalah tarief berobat di RS swasta.

Bahkan, tambahnya, tarief dokterpun hingga saat ini masih belum ada standartnya. Yang sudah ada adalah standart obat-obatan.

“Untuk tarief berobat di RS swasta memang diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika memang sebuah rumah sakit mahal dan nursing carenya tidak maksimal, maka akan ada seleksi alam. Pasien akan memilih RS swasta yang pelayannya sesuai dengan budgetnya,” terang Katijo.

Namun demikian, Diskes memiliki bidang yang memiliki fungsi pengawasan terhadap aturan profit 75 persen dan sosial 25 persen. Yaitu bidang pelayanan kesehatan walaupun tetap tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi masalah tarief.

Disinggung mengenai tarief bagi masyarakat menengah ke bawah, Katijo menyarankan untuk berobat ke RSUD Arifien Achmad. Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan jamkesmas dan jamkesda untuk masyarakat miskin.

Selain itu, RSUD sudah mulai melengkapi peralatan medis canggih. Serta membangun 300 kamar untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sumber: riauterkini.com

Jakarta – Peringatan medis melalui surat elektronik (email) dapat mendorong dokter kanker untuk berbicara dengan pasien-pasien yang sakit parah mengenai keinginan terakhir sekaligus mencatatnya dalam rekaman medis.

“Jika, maaf, pasien-pasien berakhir di perawatan medis darurat dan tidak jelas apa keinginan medis mereka maka itu selalu menjadi situasi sulit bagi dokter dan keluarga,” kata Kepala Peneliti di Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, Jennifer Temel, seperti dikutip Reuters.

Temel mengatakan para dokter cenderung menunggu kondisi pasien memburuk sebelum mencatat keinginan terakhirnya seperti apakah mereka ingin perawat menggunakan CPR dan peralatan lain.

“Pasien dalam pengaturan rawat inap dalam kondisi krisis, dan itu adalah keadaan emosi tinggi bagi pasien dan keluarga mereka,” kata Temel.

Temel mengatakan, “Setiap orang berpikir akan lebih baik mendiskusikan hal itu (keinginan medis) ketika orang tidak begitu sakit.”

Temel dan rekan-rekannya menyurvei dokter dan perawat tentang percakapan terakhir mereka dengan pengidap kanker parah, salah satunya bagaimana pemberi perawatan kesehatan ingin didorong memulai percakapan itu.

Para peneliti kemudian mendesain dan menguji sistem surat elektronik yang mengingatkan dokter ketika mereka menemui pasien pemula kemoterapi.

Pakar peringan obat dari Fakultas Kesehatan Universitas Northwestern, Von Roenn, mengatakan perubahan yang terlihat dengan peringatan surel merupakan suatu kemajuan. “Tapi kita masih punya jalan panjang untuk itu,” kata Roenn.

Sumber: antaranews.com

Surabaya – Ratusan eks-karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH) Kota Surabaya, Jawa Timur, bakal mengajukan gugatan kepada wali kota setempat karena dinilai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang jelas.

Ketua Forum Karyawan RSUD BDH, Maliki, di Surabaya, Rabu, mengatakan bahwa sejak 31 Desember 2012 sekira 131 karyawan kontrak diberhentikan oleh manajemen RSUD BDH.

“Mereka yang rata-rata telah bekerja sejak awal RSUD itu berdiri sekitar tiga tahun silam merasa diperlakukan tidak adil,” katanya saat mendatangi Gedung DPRD Surabaya.

Menurut dia, PHK yang dilakukan manajemen atas perintah Wali Kota Surabaya itu dianggap melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 12 tahun2000 tentang Serikat Pekerja.

Maliki mengemukakan, dalam proses pemutusan dan perekrutan ulang di lingkungan manajemen RSUD BDH dianggap tebang pilih dan tidak transparan.

Seluruh tahapan prekrutan untuk perpanjangan kontrak mulai dari tes tulis, psikotes, dan kriteria penilaian tidak diumumkan secara rinci dan terbuka, ujarnya.

“Dampaknya tidak sedikit dari karyawan kontrak yang telah bekerja selama tiga tahun dengan posisi di tempat pelayanan vital harus tersingkir,” katanya.

Dirinya menengarai adanya konspirasi untuk melegalkan upaya PHK itu.

“Kita masih membuka solusi baik dari manajemen maupun wali kota atas masalah ini, tapi mungkin kita akan menempuh jalur hukum bila tidak ada solusi yang baik,” katanya.

Maliki mengatakan, tidak ada alasan spesifik terkait dengan pemberhentian karyawan kecuali kontraknya sudah selesai.

“Tapi, semestinya harus ada aturan yang jelas apa yang menjadi dasar pegawai BDH harus dikurangi dan harus ada indikator yang jelas atas layak atau tidak karyawan diberhentikan,” ujarnya.

Ia menyatakan, dari seluruh karyawan yang di PHK tidak ada satupun yang diberikan alasan yang jelas oleh manajemen RSUD BDH.

“Jangankan kompensasi, pengumuman pemberhentian hanya disampaikan secara tertulis dalam pengumuman di dinding, dan itupun hanya bagi mereka yang diperpanjang kontraknya yang namanya ditulis,” katanya.

Atas dasar sejumlah kejanggalan itu, kata dia, para karyawan akhirnya memberanikan diri untuk melakukan upaya gugatan untuk mempermasalahkan PHK itu.

Direktur Utama RSUD BDH, Maya Syahria Saleh, saat dikonfirmasi melalui teleponnya menyatakan bahwa keputusan PHK itu masih bisa ditinjau kembali.

Ia menambahkan, ada kemungkinan para karyawan bakal dipanggil kembali oleh manajemen, dan dirinya saat ini masih mengajukan usulan tersebut ke Pemkot Surabaya.

Sumber: antaranews.com

Sumatera Selatan – Ratusan pasien kurang mampu di Sumatera Selatan (Sumsel), selama 2012 telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta untuk berobat gratis. Pasien umumnya terkena penyakit jantung dan kanker yang harus melakukan pengobatan intensif, termasuk operasi.

Selain ke RSCM, para pasien juga dirujuk ke RS Jantung Harapan Kita, kebanyakan untuk dioperasi jantung. Rata-rata setiap pasien yang dirujuk ke RSCM dan RS Jantung Harapan Kita itu menghabiskan dana Rp125 juta hingga Rp150 juta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr Hj Fenty Aprina mengungkapkan hal itu dalam kilas balik 2012 menyongsong 2013.

Sementara pasien kurang mampu yang melakukan pengobatan ke Puskesmas selama 2012 hingga November tercatat 1,8 juta orang, Rumah Sakit kelas C sebanyak 67.784, Rumah Sakit Kelas B ada 40.147 orang dan kelas A sejumlah 58 pasien. Pengobatan gratis untuk warga kurang mampu itu menyedot dana sebesar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar setiap tahunnya.

Selain itu, ada pula pasien yang berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, sebanyak 25 orang dan 23 diantaranya melakukan cuci darah setiap dua hari sekali dengan dana yang dikeluarkan Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta ditanggung Pemerintah Provinsi.

Program berobat gratis itu telah dievaluasi tim dari Universitas Indonesia dan mereka menyatakan kegiatan tersebut sudah berhasil walaupun ada yang perlu ditingkatkan. Program itu dimulai pada 2008 dan akan tetus dilanjutkan serta kualitasnya juga diupayakan ditingkatkan.

Sumber: pdpersi.co.id

Pemerintah sedang mengembangkan world class health care dengan mengembangkan beberapa rumah sakit (RS) agar dapat terakreditasi internasional. Upaya ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyikapi  masih  banyaknya orang Indonesia berobat  ke luar negeri.

RS berstandar internasional itu juga diharapkan dapat menunjang upaya pengembangan wisata kesehatan atau health tourism di Indonesia. Kegiatan pariwisata diintegrasikan dengan akses pelayanan kesehatan, baik untuk berobat maupun untuk medical check up.

“Saya berharap agar kelak RS Bethsaida Serpong terus meningkatkan pelayanannya agar dapat terakreditasi secara internasional,” kata Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPH, saat meresmikan RS Bethsaida Serpong, Tangerang belum lama ini.

“Guna meningkatkan dan mengembangkan pelayanan RS yang  optimal  dan  bermutu, maka, self assessment, peningkatan etos kerja, dan peningkatan keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, tentang RS harus mendapat perhatian sungguh-sungguh,” kata Menkes.

Menkes juga berpesan, RS selalu membuka pintunya untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu juga aspek promotif-preventif hendaknya dapat diberikan porsi yang signifikan sebagai bagian dari pelayanan.

“Pelayanan RS yang diinginkan masyarakat adalah profesional, bermutu, ramah, santun, simpatik, komunikatif,  dan penuh empati”, tambah Menkes.

Menkes juga mengimbau kepada rumah sakit kalangan swasta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan dengan menambah jumlah tempat tidur kelas III dan dapat menerima pasien penerima fasilitas itu dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta – Pada 12.12.12 Rumah Sakit Bethsaida mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Sebelumnya, pada 11 Mei 2012, manajemen melakukan acara topping off pada gedung RS. Berdiri di atas lahan 8.900 meter persegi, RS ini akan memiliki luas bangunan 22.000m2 yang terdiri dari delapan lantai, ber kapasitas 200 tempat.

Situs paramountserpong.com, grup yang menaungi RS ini, disebutkan investasi yang dibenamkan untuk pembangunan RS ini, sebesar Rp 400 milyar rupiah. Pasar yang dibidik, masyarakat Gading Serpong, BSD, Karawaci, dan sekitarnya. Rumah sakit kelas menengah premium ini merupakan RS pertama di Gading Serpong yang memiliki fasilitas khusus perawatan jantung.

Lokasinya berada di jalur utama penghubung Gading Serpong. Saat ini jumlah penduduk di Gading Serpong berjumlah 45.000 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 4,4%, pada lima tahun ke depan warga Gading Serpong akan menjadi lebih dari 54.000 jiwa

Sumber: pdpersi.co.id

Perth, Kasihan sekali nasib pria ini. Tak ada kelainan pada dirinya, tetapi dia keliru disangka sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa yang kabur. Tanpa basa-basi, dia ditahan dan disuntik obat anti psikotik dosis tinggi secara paksa. Dia pun harus dirawat di rumah sakit.

Kejadian konyol namun memilukan ini terjadi di Australia Barat. Pria yang tidak disebutkan namanya ini ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 Desember 2012 lalu dan ditahan di Graylands Hospital, Perth. Ia ditangkap karena perawakannya cocok dengan deskripsi pasien RSJ yang melarikan diri 2 hari sebelumnya.

Sayangnya, staf RSJ tidak sadar telah menangkap orang yang salah. Petugas lalu menyuntiknya dengan obat anti skizofrenia, Clozapine. Obat ini merupakan obat dosis tinggi dan baru diberikan hanya ketika obat antipsikotik lain tidak bekerja.

Setelah menyuntik pria tersebut, barulah staf rumah sakit menyadari bahwa mereka menyuntik orang yang salah. Di hari yang sama, pasien gangguan jiwa yang kabur ternyata pulang sendiri ke rumah sakit jiwa.

Nahas, Clozapine menghasilkan efek samping yang serius sampai akhirnya pria malang tersebut harus dirawat di rumah sakit terdekat, Sir Charles Gairdner Hospital. Menteri Kesehatan Mental Australia Barat, Helen Morton, meminta maaf atas kesalahan mengerikan yang menimpa pria tersebut.

“Saya sangat menyesal atas marabahaya dan sakit hati yang dialami pria tersebut. Saya sulit membayangkan bahwa jika proses yang tepat sudah dijalani, ada alasan atas kesalahan yang telah terjadi. Saya akan menunggu hasil tinjauan klinis, namun orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mengerikan ini dan memastikan tidak akan terjadi lagi,” kata Morton seperti dilansir Medical Daily, Rabu (2/1/2013).

Sumber: health.detik.com