JAKARTA, Bisniswisata.co: Rumah Sakit Premier Jatinegara yang memiliki falsafah

Bandarlampung (Antara Lampung) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan biaya pengobatan pasien di sejumlah rumah sakit telah dibayarkan sesuai dengan pengajuan klaim dari rumah sakit bersangkutan.

Continue Reading No Comments

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Belum adanya kepastian dalam penerapan APBD 2014 mulai berdampak luas.

Seperti belum gajiannya ratusan pegawai kontrak di lingkungan Rumah Sakit Petala Bumi.

Informasi itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Selasa (18/3) di Pekanbaru. Menurutnya, kondisi tersebut sedang dicarikan solusinya.

Menurutnya, kondisi itu dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur anggaran pada SOTK baru yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Sementara saat ini, masih belum adanya kejelasan untuk implementasi aturan tersebut.

Dia berharap proses tersebut dapat segera teratasi. Sehingga, ratusan tenaga kontrak yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan medis dapat memperoleh hak dan melakukan kewajibannya secara maksiml.

Diterangkannya, perbedaan nomenklatur terlihat di SOTK baru yang menjadikan RS Petala Bumi berdiri sendiri dalam bentuk UPT.

Sementara, pada SOTK lama, sarana medis tersebut masih di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Gagal terpilih di Pemilu 2014 bisa saja membuat para calon anggota legislatif (caleg) depresi, atau sampai mengalami gangguan jiwa.

Cost politik yang tinggi, ditambah beban pikiran selama masa sosialisasi, memungkinkan para kontestan yang tidak siap menerima hasil kekalahan, bertindak hingga tak mampu mengendalikan diri. Belum lagi, jika oknum caleg memiliki banyak utang yang digunakan membiayai berbagai kebutuhan pencalonannya, seperti memproduksi alat peraga, hingga honor tim pemenangan, dan relawan yang tak bisa lagi dilunasi pasca-gagal terpilih.

Bercermin pada beberapa hasil perhelatan politik, tidak sedikit mantan kontestan harus dirawat di rumah sakit jiwa, baik yang mengalami guncangan psikologi, maupun yang dinyatakan sudah gila. Terkait itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Sulsel, menyiapkan ruang konsultasi, termasuk ruang perawatan bagi para politisi yang mengalami gangguan jiwa. Khusus pasien baru di eks Rumah Sakit Dadi itu, tempatnya akan ditampung di VIP umum.

Di ruang itu, tenaga medis dan dokter yang selama ini menangani pasien gangguan jiwa bakal memberikan perawatan, sesuai tingkatan depresi.

TEMANGGUNG, suaramerdeka.com – Pihak RSUD Temanggung, mengeluhkan tunggakan Jamkesmas tahun 2013 sebesar Rp 6,5 miliar dan tunggakan BPJS bulan Februari 2014, sekitar Rp 3 miliar. Pasalnya, tunggakan itu membuat pihak RSUD terpaksa harus menalangi biaya tersebut.

Direktur RSUD Temanggung, dr Artiyono, mengatakan, tunggakan Jamkesmas Rp 6,5 miliar terhitung sejak Agustus hingga Desember 2013. Padahal sesuai janji pemerintah tunggakan dibayar Januari-Februari 2014, tapi sampai sekarang tungggakan itu belum dibayarkan.

Untuk BPJS yang belum dibayarkan senilai Rp 3 miliar, meliputi tiga asuransi, yakni Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek. BPJS bulan Januari yang sudah dibayarkan sebesar Rp 2,7 miliar, dan masih menunggu pembayaran BPJS bulan Februari. Semestinya sesuai MoU BPJS sudah harus terbayarkan setiap tanggal 10, jika lebih dari tanggal itu akan terkena finalti.

“Sekarang sudah Maret tapi untuk BPJS baru dibayarkan yang Januari, padahal RSUD sudah melakukan tindakan. Maka operasionalnya ditanggung RSUD dulu, tapi kalau harus nalangi berbulan-bulan ya tidak bisa. Lama-lama bisa jadi kendala, rumah sakit tidak punya uang untuk beli obat, makan dan minum pasien, untung kita masih punya sisa dana untuk saving tiga bulan,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, jika pembayaran BPJS sering nunggak sama dengan Jamkesmas, bisa menjadi kendala dalam pelayanan rumah sakit. Padahal disatu sisi pihak RSUD tidak boleh menolak pasien atau beralasan penuh, dan tetap harus dilayani di kelas 1,2,3. Tiga strata itu kalau tidak dibayar jadi kerugian rumah sakit.

Lebih jauh dia menjelaskan, plafon maksimal BPJS adalah Rp 240 ribu per pasien rawat jalan, paket itu berisi jasa dokter, obat, dan penunjang. Tapi untuk

TANGERANG

Bisnis.com, SURABAYA

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli ditetapkan sebagai rumah sakit dengan klasifikasi tipe B oleh Kementerian Kesehatan RI. Kepastian ini didapat ketika Tim Visitasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI yang diketuai dr Chairul Radjab Nasution, SpPD, MKes, Minggu (16/3) melaksanakan penilaian di RSUD Bangli.

Kedatangan rombongan tim penilai disambut oleh Bangli I Made Gianyar, dan Plh Direktur RSUD Bangli dr Wayan Sudiana, berserta jajarannya di aula rapat RSUD Bangli. Ketua tim penilai dr Chairul Radjab Nasution mengatakan, syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh rumah sakit yang berklasifikasi tipe B adalah 96 persen permasalahan pasien dapat ditangani oleh rumah sakit bersangkutan. Untuk RSUD Bangli melihat kesungguhan dan keseriusan RSUD Bangli untuk meningkatkan status klasifikasi RSUD Bangli dari tipe C ke tipe B. Sebagai orang kesehatan, pihaknya menilai RSUD Bangli memiliki prospek yang besar untuk terus berkembang menjadi rumah sakit yang memiliki ciri khas atau keunggulan tersendiri, meskipun ada beberapa catatan dan kekurangan yang harus segera dipenuhi. Untuk itu pihaknya meminta adanya surat pernyataan dan komitmen dari Bupati Bangli untuk mendorong dan memfasilitasi kekurangan yang masih ada. Sehingga memang layak RSUD Bangli menyandang status rumah sakit berklasifikasi tipe B.

KOTA (RIAUPOS.CO) – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Riau meresmikan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam, Sabtu (15/3) siang. Peresmikan yang dilakukan Ketua PWM Riau Prof Dr Ir H Irwan Effendi MSc dan dihadiri oleh sejumlah Pengurus PWM Riau tersebut dilaksanakan di Komplek Kampus II Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Jalan Tuanku Tambusai Ujung, samping Mall SKA Pekanbaru.

Kepada Riau Pos, Irwan Effendi menuturkan, UGD yang menjadi cikal bakal Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah tersebut merupakan RS ke 48 Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ia yakin dalam 10 tahun mendatang, RS Muhammadiyah Riau akan selesai dibangun, karena banyaknya potensi yang dimiliki serta memiliki prospek yang bagus.

TANJUNG SELOR