BARRU, BKM — Ratusan tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan yang selama ini bertugas di RSUD Barru, terancam tidak menerima insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan. Pemkab berencana meniadakan insentif itu dan menggantinya dengan tunjangan pakasi yang besarannya lebih kecil, yakni Rp 150 ribu per bulan.

Diperkirakan jumlah tenaga perawat di RSUD Barru mencapai sekitar 300 orang lebih. Jumlah tersebut belum masuk bidan yang juga menerima insentif dengan besaran yang hampir sama.

Rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi diakui Direktur RSUD Barru dr Lukman S Wahid. Kabar tersebut juga sudah sampai ke telinga para perawat dan bidan yang bertugas di RS.

“Kami khawatir ini akan sulit diterima oleh para perawat dan bidan. Apalagi selama ini mereka sudah pernah menikmati pembayaran insentif yang jauh lebih tinggi dari tunjangan pakasi yang selama ini diterima,” jelas dr Lukman.

Saat ditemui di depan ruang kerjanya, dr Lukman hendak melakukan pertemuan dengan pihak Dinas DPKD untuk membicarakan tentang rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi. Hal ini penting untuk dibahas dengan instansi yang menjadi leading sektor tentang anggaran.

Kekhawatiran manajemen RS terkait rencana penghapusan pembayaran insentif ini cukup beralasan. Sebab insentif itu jauh lebih tinggi dibanding pakasi.

”Kami mempertimbangkan masalah yang berpotensi timbul, jika sampai terjadi pengalihan dari nilai insentif ke pakasi yang justru mengalami penurunan dari nilai yang sudah diterima selama ini,” terangnya.

Pengakuan serupa diungkapkan Agustina, salah seorang tenaga perawat di salah satu ruang perawatan RSUD Barru. Agustina menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penggantian istilah dari pembayaran insentif menjadi pakasi. Yang penting nilai pembayaran dari pakasi jauh di atas insentif.

”Tapi kalau pakasi lebih rendah dari insentif, pasti akan menjadi masalah. Namun kami tetap berharap manajemen rumah sakit tetap melobi pemkab agar pembayaran insentif masih seperti sebelumnya. Apalagi kalau insentif itu mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya, tentu kita sangat dukung,” tandas Agustina. (udi/rus/b)

Sumber: beritakotamakassar.com

KPU Tak Sediakan TPS Keliling, Pasien Disarankan Mencoblos ke TPS Terdekat

SAMARINDA

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Kota Medan pada 27-29 Maret mendatang, salah satunya akan mengunjungi rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

Hal ini terlihat dari kunjungan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Selasa siang (25/3).

PEKANBARU,SeRiau

SURYA Online, SURABAYA

Remunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer Rumah Sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentif antara kelompok dokter, paramedik perawat / non perawat, tenaga administratif serta tingkatan manajer Rumah Sakit menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan menurunnya komitmen karyawan terhadap organisasi. Karenanya perlu pemahaman bagaimana sistem insentif dapat dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan melalui beberapa pendekatan yang lebih fleksibel.

Dalam rangka membantu manajemen RS memahami dan mampu menyusun Sistem Remunerasi, maka RSUD Embung Fatimah Kota Batam menyelenggarakan

MAROS, BKM–Penetapan rancangan peraturan Daerah (raperda) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros mengalami kemandetan. Padahal saat ini proses penggodokan Raperda Rumah sakit sedang berlangsung di DPRD Maros.

Dari informasi yang dihimpun, macetnya penggodokan Raperda RSUD Salewangang, disebabkan adanya keinginan kalangan eksekutif untuk menjadikan RSUD Salewangang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ketua Pansus Raperda RSUD Salewangang, Lory Hendrajaya menuturkan, Raperda RSUD sementara penggodokan. Dia mengakui, Raperda itu belum ditetapkan karena banyaknya pertimbangan. Namun dia menolak mengaitkan lambatnya penetapan Raperda menjadi Perda itu dikarenakan isu BLUD.

“Belum ditetapkan, karena memang masih dalam proses pembahasan. Tapi belum ditetapkannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan BLUD,” sebutnya.

Bupati Maros HM Hatta Rahman menuturkan, sudah sepantasnya RSUD Salewangang menjadi BLUD. Hal itu supaya RSUD Salewangang dapat mengelola sendiri keuangannya. Selain itu melalui BLUD pihak RSUD dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis hasil.

“BLU menjadikan alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis hasil dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat dinikmati masyarakat,

KOMPAS.com

Jakarta – Sejumlah Rumah Sakit (RS), termasuk swasta, mengaku mengalami peningkatkan pendapatan saat menerapkan sistem pembayaran paket Indonesia Base Case Groups (Ina CBGs) dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, keterlambatan pembayaran klaim bisa mengganggu cash flow (arus kas) RS.

Kebijakan pembayaran uang muka 50 persen dari total klaim untuk menjaga likuiditas RS disambut baik pihak pemberi layanan kesehatan. Namun RS juga meminta ada pengaturan jadwal pembayaran uang muka yang jelas untuk menjamin operasional RS tetap berjalan. Pasalnya, bagi swasta, cash flow RS tergantung dari pembayaran klaim tersebut.

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut peringatan ulang tahunnya yang ke-11. Kegiatan telah dimulai pada 5 Februari yang diawali dengan perlombaan bulutangkis untuk seluruh karyawan RS.

Tidak hanya berisi perlombaan, perayaan ini juga diisi dengan aksi donor darah, kunjungan ke panti asuhan Nurus Sulthon Jetis, pemeriksaan tulang, papsmear dan juga pemeriksaan gula darah. Adapun pagi kemarin, Minggu (23/3/2014) kegiatan diisi dengan family gathering karyawan dan karyawati Panembahan Senopati

Dr Rofi Siswanto Sp Rad, ketua panitia perayaan ulang tahun mengatakan, Panembahan Senopati memiliki komitmen dan semangat kebersamaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Di momen ulang tahunnya yang ke-11 ini, dr Rofi berharap agar karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai prosedur serta pelayanan terhadap pasien semakin meningkat.

“Kami berharap agar setelah perayaan ulang tahun ini karyawan dapat bekerja dengan baik dan pelayanan terhadap pasien juga meningkat. Sesuai dengan komitmen kami untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,” kata dr Rofi.

Puncak perayaan akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang (29/3/2014) tepat di hari jadi RSUD Panembahan Senopati. Acara yang dihadiri oleh Bupati Bantul Sri Surya Widhati tersebut juga akan dilaksanakan launching program baru, RS Ramah Anak.

Dr Rofi menjelaskan, dengan adanya program ini, seluruh karyawan Panembahan Senopati akan memperlakukan anak sebagaimana semestinya. Pihak RS juga telah menyediakan dua ruang yang berada di Ruang Anggrek untuk dijadikan perpustakaan dan juga arena bermain.

Untuk koleksi bukunya lanjut dr Rofi, sebagian dari sumbangan karyawan RS dan sebagian lagi bantuan dari Perpustakaan Umum Daerah (Pusda) Bantul.

“RS Ramah Anak akan diluncurkan oleh Bupati. Harapannya agar anak-anak memperoleh perawatan dengan cara yang menyenangkan bagi mereka. Kalau secara fisik juga sudah kita siapkan perpustakaan dan ruang bermain. Setelah peluncuran bisa digunakan ruangannya,” tambahnya. (*)

Sumber: tribunnews.com